BREAKING NEWS: Gempa 5 SR Guncang Pacitan, Terasa Sampai Yogyakarta

YOGYAKARTA - Gempa 5.0 SR berpusat di Pacitan, Jawa Timur pada Minggu (18/2/2018) pukul 01.56 WIB, terasa sampai kota Yogyakarta.

Pusat gempa berada di 88 Km Barat Daya kota Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 10 Km.

Menurut info dari akun Twitter resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berkekuatan 5 SR tersebut tidak berpotensi tsunami.

Menurut pantauan reporter Tribunjogja.com, masyarakat kota Yogyakarta juga turut merasakan gempa dini hari ini.

(Tribun Jogja/ Fatimah Artayu Fitrazana)

96 persen ekspor Papua Barat tertuju ke tiga negara

MANOKWARI — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat mencatat nilai ekspor Provinsi Papua Barat per Desember 2017, mencapai 177,88 juta US dollar atau kurang lebih 2,4 triliun rupiah (kurs Rp. 13.550). Tiongkok masih menjadi sasaran terbesar pasar ekspor Papua Barat pada tahun 2017.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Endang Retno Sri Subiyandani, Rabu (14/2) mengatakan, ekspor Papua Barat pada Desember 2017 ke Tiongkok mencapai 68,59 juta dolar Amerika.

“Lalu susul ekspor ke Jepang sebesar 55,70 juta US dolar dan Korea Selatan sebesar 47,39 juta,” kata dia. Ia mengutarakan, kontribusi ekspor ke tiga negara tersebut mencapai 96,51 persen dari seluruh kegiatan ekspor Papua Barat.

Endang mengungkapkan, nilai ekspor Papua Barat pada Desember 2017 masih sebesar 177,88 juta dolar Amerika atau sekitar Rp.2,4 triliun. Bahan bakar mineral merupakan golongan barang yang memiliki nilai ekspor terbesar yakni 174,19 juta dolar Amerika. “Bahan bakar mineral mendominasi hingga 97,93 persen dari total ekspor Papua Barat,” sebutnya.

Selain bahan bakar mineral, komoditas ekspor Papua Barat antara lain perhiasan/permata, kayu atau barang berbahan kayu, garam, belerang, semen, ikan dan udang, daging dan ikan olahan, sabun serta preparat pembersih.

“Perhiasan/permata sebesar 2,51 juta dolar, kayu dan barang dari kayu 0,57 juta dolar, garam, belerang, kapur /semen 0,21 juta dolar, ikan dan udang 0,21 juta dolar, daging dan ikan olahan 0,19 juta dolar, sabun dan preparat pembersih 0,0001 juta dolar,” sebut Retno.

Proses ekspor di daerah tersebut dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bintuni, Pelabuhan Sorong, Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Manokwari, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, serta beberapa pelabuhan lain di Indonesia.

Sebagian besar pengiriman dilakukan melalui pelabuhan Bintuni. Ekspor di pelabuhan tersebut mencapai 170,89 juta dolar atau 96,07 persen dari total ekspor.

Endang menambahkan, selain mengekspor, Papua Barat juga merupakan daerah penerima barang impor. Nilai Impor pada Desember 2017 sebesar 64,37 juta dolar Amerika.

Barang impor yang masuk ke daerah ini antara lain berasal dari Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, Malaysia, Thailand, Philipina, Jepang, Taiwan, Australia, Meksiko dan negara lain sepert Amerika. | Elyias

Sumber: Cahayapapua.com

700 Anak Terlantar di Papua Sangat Mengkhawatirkan

Ilustrasi anak papua. (Foto: Dok. satuharapan. com/ancahpost .co.id)
WAMENA - Versi kepolisian, 700-an anak-anak terlantar tersebar di sekitar Pasar Jibama, Pasar Sinakma, Pasar Potikelek, dan Pasar Wouma di Provinsi Papua.

Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan ratusan anak-anak yang dibiarkan terlantar oleh orang tua dan pemerintah daerah setempat.

"Anak-anak itu perlu dikawal sehingga mereka tidak mewariskan pengaruh kejahatan dari waktu ke waktu," AKBP Yan Pieter Reba di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, hari Sabtu (17/2).

Ia memperkirakan sekitar 700 anak berusia 3-4 tahun di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, hidup terlantar dan tersebar di beberapa titik.

"Mereka hidup dengan mengusahakan diri sendiri, minta-minta di pinggir jalan, duduk pinggir anjungan tunai mandiri (ATM), membeli aibon untuk mengisap. Hal-hal ini membuat prihatin buat kita semua, artinya bahwa mungkin anak-anak ini hanya bisa dilahirkan saja kemudian dibiarkan begitu untuk menentukan nasib hidupnya sendiri," katanya.

Ia memastikan jika tidak ada pendampingan positif bagi anak-anak tersebut maka ketika berusia tujuh tahun ke atas, mereka akan lebih kental dengan pengaruh yang mereka jalani.

"Bisa kita bayangkan bahwa kalau dari umur empat atau lima tahun sudah tervirus dengan kejahatan, berarti kalau sudah masuk usia tujuh tahun ke atas, dia lebih kental lagi mental dia terhadap kejahatan," katanya.

Menurut Yan Pieter, memang terkesan ada pemutusan tanggung jawab dari orang tua bahkan instansi terkait untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang hingga kini mudah dijumpai di pinggiran jalan serta emperan toko di pusat kota Jayawijaya.

Pada kunjungan kerja Menteri PPPA Yohana Yembise ke Jayawijaya Agustus lalu, ia berpesan kepada pemerintah untuk memperhatikan anak-anak yang selam ini menghirup lem aibon agar mereka terlepas dari kebiasaan itu.

"Ini merupakan urusan wajib daerah non operasional untuk memperhatikan perempuan dan juga anak," katanya

Sebagai daerah yang dipersiapkan menjadi kabupaten layak anak, menurut dia, pemkab harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, misalnya pendidikan, bermain, berkreasi. ( SATUHARAPAN.COM)

ULMWP Siap Bekerja Sama dengan MSG

Ketua Delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) dan PM Papua Nugini, Peter O'Neill, pada KTT ke-21 MSG di Port Moresby (15/02) (Foto: Ist)

PORT MORESBY,  - Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik hasil pertemuan para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-21 di Port Moresby, Papua Nugini terkait dengan permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi itu. Ia memastikan bahwa ULMWP siap bekerja sama dengan sekretariat MSG untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan panduan baru yang disepakati oleh para pemimpin MSG pada Konferensi Tingkat Tingi (KTT) tersebut.
Ketua Delegasi ULMWP, Benny Wenda dan beberapa anggota delegasi ULMWP lainnya, berjabat tangan dengan PM Papua Nugini, Peter O'Neill pada KTT ke-21 MSG di Port Moresby.


Hal ini ia sampaikan dalam pernyataan resmi pertama dari ULMWP menyambut hasil KTT lewat siaran pers yang diterima oleh satuharapan.com hari ini (17/02).

"Syukur bagiMu Tuhan. Saya selaku ketua ULMWP menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada PM PNG yang juga ketua MSG, Hon. Peter O’Neill, yang berkenan telah mengundang saya bersama Delegasi ULMWP untuk menghadiri Pertemuan ke-21 Para Pemimpin MSG pada 10-15 Februari 2018, di Port Moresby Papua Niuw Guinea (PNG)," demikian Benny Wenda memulai pernyataannya.

"Ucapan terima kasih dan penghargaan saya, yang sama kepada Perdana Menteri Vanuatu,Hon. Charlot Salwai Tabimasmas, Perdana Menteri Solomon Islands Hon. Rick Hounipwela, Menteri Pertahanan Fiji Hon. Ratu Inoke Kubuabola serta Ketua FLNKS Victor Tutugoro atas semua dukungan dan kebersamaan yang terbangun selama berlangsungnya pertemuan para pemimpin MSG," lanjut dia.

Benny Wenda menyatakan keyakinannya bahwa ULMWP pada waktunya kelak akan diterima menjadi anggota MSG, dengan telah disepakatinya panduan baru bagi keanggotaan organisasi itu. Ini berbeda dengan pernyataan ketua delegasi Indonesia, Desra Percaya, yang menganggap peluang ULMWP untuk diterima di MSG akan menemui jalan buntu dan tidak akan pernah terwujud dengan adanya persyaratan baru tersebut.

"Perjuangan untuk mendapatkan status keanggotaan penuh ULMWP di MSG, bagi kami soal waktu. Sebab pada akhirnya para pemimpin MSG telah menyetujui kriteria keanggotaan serta menegaskan bahwa permohonan ULMWP untuk keanggotaan penuh sekarang diserahkan kepada Sekretariat MSG guna diproses berdasarkan jalur panduan yang baru disetujui," kata Benny Wenda.

"Pekerjaan ini akan segera mulai. ULMWP menyambut baik keputusan para pemimpin MSG kali ini dan secara seksama kami akan bekerja sama serta memperjuangkannya dengan Sekretariat untuk memproses keanggotaan penuh ULMWP di MSG," ia menambahkan.

ULMWP juga memandang positif proses yang berjalan di Port Moresby, termasuk 'keramahan' yang ditunjukkan oleh pemerintah Papua Nugini terhadap delegasi ULMWP. Beberapa tahun belakangan ini, Benny Wenda tidak dapat masuk ke negara tersebut, di antaranya ketika ia ingin menghadiri  KTT Africa, Caribean, Pacific (ACP) pada Mei 2016. Setahun sebelumnya, aplikasi visa Benny Wenda memasuki Papua Nugini juga ditolak, menyebabkannya batal menghadiri pertemuan Pacific Islands Forum (PIF).

Namun, pada KTT MSG ke-21 kali ini, Benny Wenda mengatakan ia bersama tim delegasi ULMWP mendapat pelayanan setara dengan pelayanan yang diperoleh delegasi dari negara-negara lainnya. "Selama mengikuti pertemuan, delegasi ULMWP yang datang dari dalam negeri West Papua dan luar negeri diterima dan dilayani secara protokol oleh pemerintah Papua Nugini. Delegasi ULMWP merasakan bahwa martabat dan harga dirinya telah disejajarkan dengan delegasi dan para pemimpin MSG lainnya. Peristiwa ini bagi kami merupakan sejarah pertama dalam perjuangan bangsa Papua setelah kurun waktu 55 tahun (1963-2018)," Benny Wenda mengatakan.

Pada pertemuan ini, Benny Wenda mengatakan delegasi ULMWP juga mendapat kesempatan yang sama dengan anggota MSG lainnya dalam menyampaikan pidato. ULMWP antara lain diberikan kesempatan menyampaikan pidato (sambutan) pada level Senior Officials Meeting (SOM) oleh Rex Rumakiek, sekretaris ULMWP. Sedangkan pidato dan sambutan pada level Foreign Ministers Meeting (FMM) disampaikan oleh Octovianus Mote, wakil ketua ULMWP.

"Pada kedua level pertemuan tersebut delegasi ULMWP dipimpin oleh Octovianus Mote sementara saya sendiri selaku ketua telah hadir dan menyampaikan sambutan dalam pertemuan puncak para pemimpin MSG," imbuh Benny Wenda.

Benny Wenda mengingatkan bahwa langkah ULMWP untuk "diterima kembali dalam keluarga besar Melanesia" telah dimulai sejak Juli 2013 di Noumea New Caledonia. Dua tahun kemudian dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Solomon Islands saat itu, Hon. Manasseh Sogavare, ULMWP diterima sebagai peninjau (observer) MSG di Honiara Solomon Islands. Oleh karena itu, Benny Wenda mengatakan pihaknya "mensyukuri apa yang telah kita capai pada pertemuan MSG di Port Moresby."

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Ini Foto Jalan Ke Distrik Teluk, Ternyata Kondisinya Seperti ini:

FAKFAK - Manfaat jalan raya bagi masyarakat secara umum adalah untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain dan untuk tempat transportasi darat; apa jadinya jika jalan raya itu rusak disana-sini alias belum diaspal.
Menarik untuk disimak, akses jalan menuju Distrik Teluk - Kabupaten Fakfak - Papua Barat  yang belum diaspal hingga kini kembali diungkit dalam postingan di grup ACKF. Entahlah apa penyebabnya akses jalan yang satu ini dibiarkan dalam kondisi ini.

Selain unggah foto, ada keterangan yang isinya mengkritis bupati yang dinilai mengabaikan karena sudah dua periode akses jalan ke distrik Teluk masih dalam kondisi yang rusak.

Berikut updatetan lengkapnya:
Hranyen Iba : dari mulai kepemimpinan Bupati Fakfak saat ini yg telah 2 periode, sy belum pernah lihat akses jalan ke Distrik Teluk Patipi ini diperbaiki.... kenapa tidak ada perbaikan jalan sampai saat ini yg sangat berisiko kecelakaan bagi pengguna jalannya..??
Bupati Fakfak ini kerjanya apa saja, mungkin taunya korupsi saja.

uang negara yg dikorupsi pada Alkes 2011 (sekitar Rp.15 milyar) dan Pengadaan dan Pembangunan Ranch Sapi di Bomberay (puluhan milyar) itu kalau dipakai utk perbaikan jalan ini akan sangat bagus, bahkan bisa sampai kondisi jalan yg berkualitas seperti jalan Tol.

apakah Distrik Teluk Patipi tidak memberikan PAD bagi Kab.Fakfak atau masyarakat yg berada di distrik tsb bukan Orang Asli Fakfak sehingga akses transportasinya tidak perlu diperhatikan..??

katanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi akses jalan ini saja tidak diperbaiki. fokus pada pembangunan infrastruktur tapi banyak yg bermasalah dan merugikan keuangan negara.
kinerja Bupati Fakfak saat ini adalah yg terburuk diantara berbagai Bupati yg pernah ada..!!!!

#BupatiFakfak
#KasusKorupsi

Berikut foto-fotonya:










Dok Foto: Hranyen Iba

Semoga saja instansi terkait dapat merespon dengan cepat dan sesegera mungkin mengaspal akses jalan ini sehingga masyarakat dapat menikmati kelancaran dalam aktivitas perekonomian dan lain sebagainya. (Admin)

Indonesia Pastikan ULMWP Mustahil Jadi Anggota Penuh MSG

Ketua Delegasi RI di MSG, Desra Percaya dan Presiden Papua Nugini, Peterl O'Neill pada KTT MSG ke 21 di Port Moresby, Papua Nugini (Foto: akun Twitter Kemlu)

PORT MORESBY,  - Ketua Delegasi Indonesia pada KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-21 di Port Moresby, Desra Percaya, mengatakan keinginan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk diterima di MSG tidak mungkin terealisasi dan akan terus menghadapi jalan buntu.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri itu menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kelompok separatis di MSG karena berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan MSG yang telah direvisi tahun 2015,  anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

KTT MSG ke-21 berakhir kemarin (15/02) dan salah satu keputusannya adalah aplikasi keanggotaan  ULMWP akan dipertimbangkan berdasarkan kriteria keanggotaan yang baru saja diadopsi pada KTT tersebut. Dengan demikian, proses aplikasi ULMWP dikembalikan kepada sekretariat MSG untuk dibahas kembali.

Menurut Desra Percaya, pada pertemuan di Port Moresby ini, sejumlah pemimpin MSG kembali mempermasalahkan keinginan ULMWP untuk menjadi anggota MSG. Desra mengatakan pemimpin MSG menilai bahwa kelompok ini tidak pantas menjadi anggota penuh MSG. Ia menambahkan para pemimpin MSG justru  menyepakati guidelines keanggotaan dan mengembalikan aplikasi kelompok ULMWP ke Sekretariat. Para pemimpin MSG juga meminta agar Sekretariat MSG merumuskan aturan dan kriteria mengenai keanggotaan.

Dengan perkembangan tersebut, kata Desra Percaya dalam siaran persnya, masih perlu dilakukan pembahasan khusus terkait substansi kriteria keanggotaan dengan menerapkan kembali mekanisme semestinya, yaitu melalui forum tingkat pejabat tinggi, menteri dan terakhir diusulkan ke para pemimpin.

Dalam siaran persnya, Desra Percaya meyakini keinginan ULMWP tidak akan terwujud. Dengan pengambilan keputusan secara konsensus serta dukungan kuat dari sahabat Indonesia di MSG yang menghormati dan junjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan organisasi, khususnya terkait penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, kata dia, maka aplikasi keanggotaan oleh kelompok tersebut akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi.

“Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan bahwa kehadiran kelompok separatis tersebut di MSG hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri,” tambah Desra Percaya.

“Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG, tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Propinsi Papua dan Papua Barat,” lanjut dia.

“Lebih dari dua juta warga provinsi Papua dan Papua Barat selama ini telah menjalankan hak demokratisnya dengan bebas dan adil. Aspirasi seluruh rakyat kedua propinsi tersebut terwakili dalam sistem demokrasi terbuka yang ada di  Indonesia.”

Desra mengutip hasil penelitian  Lembaga internasional Freedom House menyatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat, adalah bebas dan adil.

“Sebagaimana provinsi lainnya, masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat adalah politically free. Kebebasan berdemokrasi, mengelola anggaran dan pembangunan sendiri tersebut diakui dunia internasional,” kata Desra.

Sementara itu Ketua ULMWP, Benny Wenda, mengatakan puas dengan keputusan MSG.

Sementara itu, Ketua ULMWP, Benny Wenda, yang kali ini hadir di Port Moresby, Papua Nugini, mengatakan bahwa pihaknya puas dengan proses yang berjalan di MSG. Menurut Benny Wenda, yang dulu pernah tidak diperbolehkan masuk ke Papua Nugini, dikutip dari looppng.com, paling tidak ULMWP kini mengetahui sejauh mana proses permohonan keanggotaan mereka berjalan.

Ia mengatakan,PM Papua Nugini, Peter O'Neill selaku ketua MSG, saat mengumumkan agenda MSG dan hasil dari pertemuan, telah menyebutkan bahwa permohonan keanggotaan ULMWP kini telah diajukan ke Sekretariat MSG untuk diproses.

Markus Haluk, kepala sekretariat Kantor Koordinasi ULMWP West Papua, cukup hati-hati menanggapi isi komunike ini. "Kami belum dapat gambaran jelas apakah ini proses perumusan hak dan kewajiban saja atau leaders akan ambil keputusan dengan kriteria baru tersebut," kata dia.

Benny Wenda menekankan bahwa MSG tidak akan lengkap tanpa keanggotaan rakyat Papua sebagai warga Melanesia, seperti halnya rakyat Kanak.

Sumber: SATUHARAPAN.COM