Rencana mirip MIFEE di FakFak

Rencana mirip MIFEE di FakFak

administrasi-fakfak
Di Fakfak akan dibuka / dibangun program pengembangan agribisnis terpadu (mirip MIFEE di Merauke, karena ternyata “disainernya” kepala Dinas Pertanian Fakfak saat ini adalah “mantan” anggota tim MIFEE dari Merauke (Ir. Omah Laduani Ladamay, MSi) , Rencana Investasi tersebut yaitu :
1. Pemda Fakfak bekerjasama dengan Kementrian Pertanian untuk Program AGROPOLITAN di wilayah Distrik Bomberay & Distrik Tomage terdiri dari : Industri Sawit + 30.595,89 Ha (pada areal eks HPH PT Agoda Rimba Irian & areal Transmigrasi Bomberay oleh PT. Rimbun Sawit Papua) saat ini dalam penyusunan dokumen AMDALnya oleh PT. SUCOFINDO, Pengembangan Peternakan Sapi / Ranch + Transmigrasi (membuka areal Transmigrasi baru SP1 – SP7 di Tomage dan sekitarnya) + 100.000 Ha, Rencana Perkebunan Jagung Manis untuk gula diet Tropikana Slim (PT. Mayora), dll. semuanya seluas + 100.000 Ha. (Grup perusahaan Nasional yang telah bersedia untuk menanamkan modalnya : Salim Grup & Medco Grup)
2. Pemda Fakfak bekerjasama dengan Kementrian Kelautan & Perikanan untuk Program MINAPOLITAN (Industri Perikanan Laut Terpadu) di wilayah Distrik Fakfak Timur (luasannnya masih dalam penyusunan Masterplan) juga direncanakan akan didatangkan Transmigrasi.
3. Rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan tanaman Akasia Mangium untuk industry pulp & kertas dari Grup Raja Garuda Mas dari Riau (oleh 3 anak perusahaannya : PT. Fakfak Anugrah Abadi (FAA), PT. Kreasi Permata Hijau (KPH), PT. Kesatuan Mas Abadi (KMA)) seluas + 350.000 Ha (pada areal eks HPH PT. Prabu Alaska) mulai dari Distrik Bomberay hingga ke selatan di Distrik Karas. Saat ini sedang dalam penyusunan dokumen AMDALnya.
Dari Informasi terbaru yang diperoleh LSM Gemapala Fakfak (2013) mendapati bahwa akan dibuka Investasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Fakfak oleh PT. RIMBUN SAWIT PAPUA (RSP) seluas 30.595,89 Ha dengan mengambil lokasi mulai dari Kampung Otoweri, Tomage Hingga Kampung Mbima Jaya di Distrik Bomberay, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Fakfak No. 170 tanggal 30 Desember tahun 2010, dan berdasarkan Surat Telaah Teknis Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan Provinsi Papua Barat No. 522.1/608 tanggal 27 Desember 2010.
Sumber: Informasi dari Gemapala FakFak.
*[catatan AwasMIFEE: Setahu kami, Tropikana Slim adalah produk Nutrifood group dan bukan Mayora sehingga kami tidak tahu perusahaan yang mana terlibat di Fakfak. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa PT Rimbun Sawit Papua punya hubungan dengan  Salim Group (Indofood Agri), karena alamatnya di Jakarta sama dengan beberapa anak perusahaan Indofood Agri.]

Sumber : Awas Mifee
Musim Proyek, Musim Lobby, Musim Ancam?

Musim Proyek, Musim Lobby, Musim Ancam?

Jalan yang longsor bisa menjelma menjadi proyek
Kota_ Setiap awal tahun, sekira Januari hingga Pebruari, kantor-kantor pemerintahan di jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak, mulai diramaikan dengan kedatangan para rekanan atau pengusaha. Kedatangan mereka dengan berbagai maksud. Mulai dari “silaturohim” hingga main ancam. Hah, main ancam?
Ya! Bagi yang paham “dunia perproyekan”, hal ini tidak mengherankan. Berbagai kiat dilakukan demi mendapatkan proyek.
Kemarin siang (28/1), media ini sempat memergoki salah seorang calon kontraktor yang menudingkan telunjuknya kepada salah seorang kepala bidang di salah satu kantor dinas, seraya berkata, “Kalau saya sampai tidak dapat proyek, kau tanggung jawab, ya!”
Kepala Bidang yang tak bersedia disebutkan namanya tersebut mengakui adanya desakan bin ancaman dari salah seorang calon kontraktor.
“Memang benar begitu. Sudah dengar sendiri toh. Seperti itulah setiap tahun. Bahkan saya pernah hampir dipukul. Saya katakan kepada orang tersebut, jangan kau sentuh saya. Saya sudah siap ini. Akhirnya dia tidak jadi pukul,” ujarnya. “Mereka sebenarnya tahu, bahwa hanya kepala dinas yang menentukan kebijakan masalah siapa yang dapat pekerjaan. Tapi mereka ancam Kabidnya.” Lanjutnya.
Bagi pengusaha yang kredibel dan bertanggung jawab serta memiliki reputasi baik, mereka cukup melakukan lobby standar. Namun bagi calon kontraktor yang melakukan intimidasi seperti yang terjadi kemarin, hal itu mengindikasikan bahwa dia tidak kredibel, tidak bertanggung jawab, dan kuat dugaan pekerjaannya tidak beres. (wah)

Sumber : Fakfakinfo.com
Solidaritas Peduli Hamid Kuman , Kejaksaan Negeri Fakfak Jangan Ajukan Banding

Solidaritas Peduli Hamid Kuman , Kejaksaan Negeri Fakfak Jangan Ajukan Banding

Fakfak- Puluhan massa yang mengatasnamakan Solidarits Peduli Hamid Kuman mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak, Senin (13/1/2014).Kedatangan mereka menyampaikan harapan, terkait masih adanya upaya banding oleh kejaksaan atas vonis Hamid Kuman, Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Fakfak. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Manokwari menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan, serta denda 500 juta subsider 3 bulan, kepada Hamid Kuman, untuk kasus korupsi Dana Alokasi Kampung (DAK) 2010. Atas vonis tersebut, kejaksaan melakukan upaya banding, karena sebelumnya kejaksaan menuntut Hamid Kuman dengan tuntutan 7 tahun. Willy Hegemur, Simpatisan Hamid Kuman mengatakan, alasan meminta kejaksaan tidak melakukan banding karena dalam fakta persidangan, Hamid Kuman tidak bersalah melakukan korupsi. “Kalau teman-teman (jaksa,red) pelajari riwatnya, penandatangan cek itu kapan?, SPM, SP2D itu kapan?,”kata Willy Hegemur kepada media ini, usai aksi unjuk rassa ke Kantor Kejari Fakfak. Sementara Masita Kuman, Anak dari Hamid Kuman membacakan himbauan yang sudah diketik rapi kepada Kejari Fakfak dan masyarakat dari Tomage sampai Karas Pulau Tiga. Himbauan itu berisikan 5 poin penting yakni, pertama, Hamid Kuman tidak terbukti turut serta menggunakan dana Rp 5,6 milyar. Kedua, keterangan dan saksi ahli hukum pidana DR. Khaerul Huda bahwa, penandatanganan cek tidak melanggar hukum, cek merupakan syarat administrasi. “Ketiga, Suyono bendahara pengeluaran DPPKAD berinisiatif sendiri menggunakan dana Rp 5,6 milyar lebih untuk membayar hutang BBNL dan tidak melapor kepada pimpinan,”kata Masita. Keempat, sebutnya, dalam amar putusan terdakwa Suyono dan Hamid Kuman tidak terbukti bersama-sama menggunakan dana Rp 5,6 milyar lebih. Kelima, keterangan-keterangan dari semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa, Hamid Kuman tidak terbukti turut serta menggunakan dana Rp 5,6 milyar lebih. “Keterangan bapak Hamid Kuman di depan sidang yang mulia menjelaskan bahwa, dari hati nurani yang mendalam bapak Hamid Kuman sebagai anak negeri tidak akan menghianati negerinya sendiri,”jelasnya. Hal-hal tersebut diatas, mohon Masita, kiranya JPU jadikan bahan pertimbangan dalam tuntutan dan banding perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura. Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Jerryanto Tulungalo, SH. yang didampingi Kasi Intel Kejari Fakfak, Albertus Roni Santoso, SH. MH menyambut baik kehadiran masyarakat yang mengatasnamakan Solidarits Peduli Hamid Kuman. “Terkait penegahkan hukum terhadap bapak Hamid Kuman yang kita hormati dan banggahkan, untuk yang lain-lainnya akan ditindaklnjuti oleh kejaksaan tinggi,”kata Kajari. Untuk itu, Kajari berharap masyarakat yang merasa simpati terhadap Hamid Kuman agar tetap bersabar, sebab banyak perkara-perkara korupsi yang masih ditangani Kejaksaan Tinggi, misalnya kasus dugaan krupsi yang melibatkan sejumlah DPR-Papua Barat. Pantauan media ini, massa membubarkan diri, setelah Ny. Hamid Kuman menyerahkan dokumen yang berisikan laporan sekaligus bukti-butki terkait dengan kasus tersebut ke Wiily Hegemur, selanjutnya diserahkan ke Kajari Fakfak. [try] 

Tags: Kejaksaan Negeri Fakfak Jangan Ajukan Banding, Solidaritas Peduli Hamid Kuman - 

See more at: http://koranbogor.com/2014/01/14/solidaritas-peduli-hamid-kuman-kejaksaan-negeri-fakfak-jangan-ajukan-banding/#sthash.1J89EWTG.dpuf