Perusak Kantor Pemda Fakfak Diproses

Perusak Kantor Pemda Fakfak Diproses

Polisi akan Panggil Pelaku dan saksi

FAKFAK – Kapolres Fakfak AKBP Muh Yusuf kepada wartawan di ruang kerjanya menegaskan, kasus pengrusakan fasilitas pemerintah yang dilakukan oknum anggota Satpol PP tetap akan diproses. Pasalnya kasus tersebut tanpa laporan masyarakat sudah menjadi delik aduan polisi. Kapolres menjelaskan, pihaknya saat ini telah mengantongi data kerusakan kaca ruang bagian umum, bagian humas dan ruang kantor Satpol PP. Polisi akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku-pelaku yang diduga terlibat tindak pidana tersebut.

“Kami (polisi-red) tetap akan proses kerusakan terhadap kantor pemda. Karena, fasilitas tersebut sudah termasuk aset negara, dan siapa pun pelakunya akan tetap diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Kapolres tidak sebutkan oknum satpol PP yang merusak fasilitas pemda ini, namun pihaknya saat ini sedang dalami kasus tersebut dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Satpol PP yang diduga kuat pelaku pengrusakan. “Kita akan segera proses pelaku pengrusakan kantor tersebut,” jarnya. (ret)

Sumber : Rdararsorong

Mendalami Filosofi “Satu Tungku Tiga Batu” Sebagai Warisan Kearifan Lokal

Kota Fakfak yang dikenal dengan hasil alamnya yaitu buah pala telah menyimpan jejak budaya yang unik dan luhur. Perkembangan kota Fakfak telah mewariskan konsep keseimbangan dan solidaritas antar umat beragama. Eksistensi dari warisan budaya masa lampau tersebut menjadi pilar penyangga kerukunan masyarakat hingga saat ini. Secara umum, kebersamaan masyarakat Fakfak dilambangkan dengan satu tungku yang beralaskan 3 batu sesuai keyakinan iman 3 agama besar yaitu Katolik, Islam dan Kristen Protestan. Dalam konteks ini, tungku diartikan sebagai kebersamaan dan semangat persaudaraan sedangkan 3 batu yaitu simbol dari 3 agama yang ada di Fakfak.

     Filosofi tersebut tidak dapat dipisahkan oleh berkat pemikiran cerdas para visioner Fakfak tiga abad yang lalu. Prinsip ‘Satu Tungku Tiga Batu’ bukan sekedar wacana atau slogan melainkan secara nyata telah di'visualisasikan oleh masyarakat. Adapun sebuah bangunan Masjid yang dibangun persis di bibir pantai Kampung Patimburak (100 km dari Kota FakFak). Gagasan monumental dari bangunan ini adalah memadukan bentuk Masjid dan Gereja. Bangunan dan ornamen Masjid tersebut menjadi simbol toleransi penuh makna yang telah ada sejak tahun 1700-an. Ada pesan moral dan sinergi yang harmonis dibalik filosofi luhur tersebut yakni hidup dalam keseimbangan sosial yang utuh.

     Konsep kultural yang berlaku di tanah Fakfak mengedepankan inspirasi untuk hidup bersama dalam bingkai kekeluargaan. Warisan sejarah dari tuah-tuah adat tersebut sarat dengan nilai normatif yang secara kuat diikat oleh asas keterbukaan di seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks kedaerahan, makna ini juga memberi ruang bagi publik untuk berkespresi dan lebih komunikatif tanpa ada benturan dalam ruang sosio-politik. Manfaat lain yang ikut terbentuk adalah iklim solidaritas masyarakat lokal maupun non lokal yang terpelihara dengan sangat baik. Proses perkembangannya yang telah lama diyakini tersebut secara langsung telah membudaya sehingga berhasil melanggengkan cita-cita kedamaian.

     Kerukunan beragama di Fakfak merupakan harmoni kehidupan beragama yang dilandasi nilai dan etika budaya yang luhur. Dalam kenyataannya, perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk berinteraksi tetapi ikatan kekerabatan dan persaudaraan yang dijaga dengan nilai budaya lokal. Makna-makna filosofis tersebut tidak hanya merefleksikan kebersamaan saja tetapi juga melingkupi nilai-nilai pembangunan dalam strata sosial seperti adat, agama dan pemerintah. Pesan luhur budaya tergambar jelas dalam interaksi sehari-hari yang berlandaskan iman dan moral. Visi dan tujuan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak diharapkan tetap berpijak pada konsep filosofi "Satu Tungku 3 Batu" sebagai aset dalam pembangunan masyarakat.

Semoga mencerahkan.....
(Tulisan ini berangkat dari kerinduan penulis akan filosofi budaya kota Fakfak yang mengagumkan sekaligus memberikan kepekaan dan sandaran reflektif bagi semua saudara di tanah rantau)

Tulisan sederhana ini awalnya berangkat dari refleksi "satu malam" dan sengaja dibuat untuk di'dedikasikan sebagai referensi diskusi mahasiswa di asrama Fakfak Yogyakarta bln November lalu. Semoga impian itu akan terwujud dalam suasana kekeluargaan yang hangat

Sumber Catatan  Everd Daniel
Komandan Polisi Militer Intimidasi Pekerja HAM di Fakfak

Komandan Polisi Militer Intimidasi Pekerja HAM di Fakfak

MAJALAH SELANGKAH -- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari telah menerima laporan dari Fredrik Warpupur, selaku Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defenders) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat bahwa dirinya  telah diintimidasi oleh Komandan Polisi Militer (Danpom) Fakfak, Senin (03/11/14) dan Selasa (04/11/14) lewat telepon dan pesan singkat.

Direktur Eksekutif  LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kepada majalahselangkah.com, Rabu, (05/11/14) menjelaskan, pada hari Kamis, (23/10/14) lalu, Danpom Fakfak telah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindakan "sabotase" dengan menutup kran air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Fakfak yang terletak di Jalan Salasanamuda, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak di samping Kantor Bank Papua Fakfak.

Kata Yan, menurut Danpom Fakfak, tindakan ini dilakukannya atas perintah dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak dan ini sangat aneh karena atasan Danpom Fakfak yang terdekat adalah Dandim Fakfak? Lalu apa alasan Sekda Fakfak memerintahkan Danpom dan anak buahnya melakukan "sabotase" tersebut?

"Padahal di PDAM Fakfak sendiri sudah ada mekanisme pertanggung-jawaban publik sesuai aturan perundangan yang berlaku, di mana apabila ada pengaduan dari pihak pelanggan atau masyarakat, maka dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas PDAM, dimana Fredy Warpopor adalah salah satu anggotanya," kata Yan dalam keterangannya.

Dengan demikian, kata Yan, setiap pengaduan dari pelanggan, termasuk Sekda Fakfak maupun Danpom-nya dapat diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Rupanya, jelas Yan, tindakan "sabotase" penutupan kran induk tersebut, kemudian menjadi agenda rapat Dewan Pengawas PDAM Fakfak, karena sejak dilakukan oleh Danpom Fakfak dan anak buahnya, sekitar 1 (satu) minggu hingga 30 Oktober masyarakat pelanggan PDAM di Fakfak tidak memperoleh aliran air bersih dari kran tersebut.

"Keputusan rapat Dewan Pengupahan menyatakan agar dilakukan pendekatan dengan pihak Danpom Fakfak, dan Warpupur dipercayakan untuk bertemu pihak POM Fakfak. Ternyata pada hari Kamis, (30/10/14)  Warpupur mendatangi Markas POM Fakfak, tapi tidak bertemu Danpom, melainkan Hartono, salah satu anggota POM Fakfak," kata Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) "John Humphrey Freedom Award" dari Canada Tahun 2005 ini.

Setelah ada pembicaraan, jelas Yan, Warpupur minta atas nama PDAM agar kran di samping Kantor Bank Papua Fakfak dapat dibuka kembali agar PDAM bisa melayani pelanggannya dengan air bersih. Hal ini disetujui oleh Hartono dengan menyerahkan sebuah kunci pipa dan seutas selang berukuran panjang sekitar 10 meter milik PDAM.

Dijelaskan lebih jauh, kran tersebut kemudian dibuka kembali dan ternyata hari Senin, (03/11),  saat Warpupur sedang bertugas ke Manokwari, Danpom Fakfak yang baru datang entah dari luar kota Fakfak,  kemudian menelpon dan mengatakan dirinya tidak puas, karena telah dilaporkan ke Panglima KODAM XVII/ Cenderawasih? Hal ini berlanjut dengan dia melaui pesan singkat  ke Warpupur dengan katan-kata: "Pak Datang ke Fakfak pd kesempatan pertama menghadap sy, tks..."

Isi pesan singkat tersebut, kata Yan, jelas bernada arogansi militer dan bersifat intimidatif yang tidak bisa dibiarkan begitu saja terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang sudah menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia saat ini.

Sehingga atas nama Freddy Warpopor dan LP3BH Manowkari, pihaknya  mendesak Pangdam XVII/Cenderawasih dan Dandim Fakfak untuk menindaktegas, bila perlu memberhentikan oknum Danpom Fakfak tersebut dari posisi dan jabatannya saat ini, sekaligus menindaknya sesuai aturan perundangan yang berlaku.

"Yaitu atas tindakan menutup kran induk milik pihak sipil yang bisa termasuk kategori sabotase serta tindakan arogansi kemiliterannya yang mau memaksa pihak lain, seperti Warpupur untuk menghadapnya tanpa alas hak yang kuat secara hukum," kata Yan. (GE/Admin/MS)

Sumber : Majalahselangkah