Kunjungan Presiden Jokowi Ke Tanah Papua Un Productive

Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo ke Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) belum lama ini dapat dikatakan sebagai kunjungan yang un productive (tidak produktif atau tak bermakna).

Hal ini disebabkan karena Presiden Jokowi walaupun sudah berniat baik dengan mengambil langkah penting dalam memberikan grasi bebas bagi 5 (lima) orang tahanan politik (tapol) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, tetapi sepeninggal kunjungan Presiden tersebut justru masih terjadi tindakan penangkapan dan penahanan bagi aktivis perjuangan hak-hak politik rakyat Papua yang sedang terjadi saat ini di Tanah Papua.

Sebagaimana diketahui, ada 4 (empat) orang aktivis perjuangan hak politik rakyat Papua dari faksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang telah ditangkap dan ditahan sejak 21 Mei hingga 9 Juni 2015 mendatang di tahanan Sub Den 3 Den Pelopor C Manokwari Polda Papua Barat.

Mereka menjadi tahanan titipan dari Satuan Reserse Kriminal (Reksrim) Polres Manokwari dengan tuduhan diduga melakukan tindak pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi pada hari Rabu, 20 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wit di Depan Kampus Unipa, Jalan Gunung Salju., Amban - Manokwari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 160 Jo Pasal 55 KUH Pidana.

Inilah yang menurut pandangan saya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai bentuk tindakan yang menjurus kepada perbuatan melanggar hak-hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dari rakyat Papua sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On CIvil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Seharusnya ruang demokrasi dibuka untuk terjadi komunikasi timbal balik diantara para aktivis tersebut dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat terlebih dahulu, sebelum dilakukannya langkah-langkah represif dalam bentuk penangkapan dan penahanan yang seringkali disertai dan diwarnai adanya tindakan penganiayaan dan kekerasan fisik terhadap para demonstran sebagaimana halnya yang dialami para demonstran tersebut pada Rabu, 20/5 lalu.

Jadi kendatipun Presiden Jokowi dalam kunjungannya yang baru lalu telah menyatakan pula membuka akses bagi jurnalis asing untuk masuk dan meliput segenap hal di Tanah Papua.

Tetapi jika hal itu tidak dibarengi dengan adanya regulasi dan atau keputusan kepala negara yang tegas dan tertulis serta dapat ditaati dan dijalankan oleh aparat keamanan seperti Polri, maka praktis apa yang disampaikan dengan begitu indah oleh seorang Presiden sekalipun pada akhirnya menjadi un produktif dan tidak dapat dijalankan seperti halnya yang terjadi dalam perkara yang menimpa para aktivis KNPB di Manokwari, Sorong, Biak, Fakfak, Nabire, Merauke, Wamena dan Jayapura saat ini.

Penangkapan dan penahanan terhadap sejumlah aktivis KNPB pasca aksi-aksi damai pada Rabu lalu tersebut dapat menjadi catatan penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di Tanah Papua, khususnya bagi rakyat Papua yang berbeda pandangan politik dengan Pemerintah NKRI senantiasa dibungkam.

Tindakan Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat di Tanah Papua tersebut dilakukan secara desktruktif oleh aparat keamanan Polri melalui pendekatan hukum kriminal sebagai makar (pasal 110 KUH Pidana) maupun seperti saat ini dengan perbuatan pidana penghasutan untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 160 KUH Pidana.

Presiden Jokowi hendaknya bersikap tegas dengan mengeluarkan sekurang-kurangnya Keputusan Presiden tentang langkah politik yang sudah dibuatnya dalam memberikan grasi maupun nantinya amnesty atau abolisi bagi para aktivis perjuangan hak politik rakyat Papua yang selama ini di "tapol" kan oleh Polri, serta pembukaan akses bagi jurnalis asing untuk masuk dan meliput di Tanah Papua.

Jika segenap pernyataan sebagai kebijakan Presiden Jokowi tersebut diaktualisasikan dalam bentuk regulasi perundangan-undangan­, maka tentu implementasinya secara riil dan jelas serta tegas dapat ditindak-lanjuti oleh semua pihak termasuk POLRI dan TNI, serta dapat dikawal oleh rakyat/publik di Tanah papua, Indonesia dan dunia Internasional tentunya.



Peace,

Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari
Kunjungan Presiden Jokowi Ke Tanah Papua Un Productive Kunjungan Presiden Jokowi Ke Tanah Papua Un Productive Reviewed by Fakfak on 17:08:00 Rating: 5
Powered by Blogger.