Mahasiswa Papua Kecewa dengan Jokowi

 Hanya Janji-janji, Kekerasan dan Penembakan masih Marak
 
JAKARTA - Para mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) menuding pemerintah gagal mengimplementasikan Undang Undang Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, tidak ada perubahan terhadap hak hidup orang asli Papua sejak pemberlakuan UU itu pada 2001 silam.
 
Hal itu pula yang menjadi salah satu kesimpulan kongres DPP AMPTPI di Bogor beberapa waktu lalu. "Lonceng kematian rakyat yang didalamnya ada suku Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan dan pasti rakyat Papua ada dalam ancaman kepunahan," kata Sekjen AMPTPI Januarius Lagoan saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin (25/5).
 
Menurutnya, tidak ada yang berubah dari kemauan politik pemerintah untuk membangun Papua sejak integrasi 1 Mei 1963. Buktinya, pengerukan kekayaan alam Papua dan pelanggaran hak asasi terhadap warga asli masih terus terjadi. AMPTPI bahkan menuding Presiden Joko Widodo yang banyak menebar janji kepada warga Papua di masa kampanye Pilpres 2014 lalu juga telah mengecewakan. Pendekatan kesejahteraan yang getol disuarakan Jokowi sebagai janji kampanye, kata Januarius, sampai sekarang tak kunjung dirasakan warga Papua.
 
lips service saja. Kenyataannya masih terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," tegasnya. Petinggi AMPTPI lainnya Markus Haluk mengatakan, 'lips service' Jokowi terlihat jelas soal kasus penembakan di Paniai pada 6 Desember 2014 lalu. Pasca-insiden itu, kata Markus, Presiden Jokowi datang ke Papua dan mengatakan di depan rakyat agar kasus Paniai segera diselesaikan.
 
Padahal, lanjut Markus, Jokowi harusnya dapat dengan mudah memerintahkan Polri dan TNI untuk membereskan masalah. "Kebebasan berekspresi di Indonesia ini seperti kata-kata Jokowi, hanya dari Aceh sampai di Ambon, seperti Sumpah Pemuda," tutupnya.
 
Ancam Tutup PT Freeport
 Bukan hanya itu, AMPTPI menggelar kongres di Bogor pada 18-22 Mei 2015 lalu. Kongres tersebut menghasilkan 8 butir pernyataan sikap terkait kondisi Papua. "Ini harus didengar oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah papua dan DPR RI untuk selamatkan papua," kata Sekjen DPP AMPTPI Januarius Lagoan Januarius saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin (25/5).
 
Januarius mengatakan, salah satu butir pernyataan itu adalah mendesak PT Freeport Indonesia untuk melakukan perundingan dengan pemerintah pusat dan warga asli di sekitar lokasi operasi mereka (pemilik tanah ulayat). Perundingan itu harus dilakukan sebelum penandatangan kontrak karya ke-III pada tahun 2021 yang akan datang.
 
Dia tegaskan, tuntutan ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Jika tidak dilakukan sesuai dengan tuntutan kami, kami sebagai pemilik hak ulayat akan melakukan penutupan operasi penambagan PT Freeport di tanah Papua," tegasnya.
 
Terkait pelanggaran HAM di Papua, lanjut Januarius, AMPTPI mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan membawa para pelaku ke meja hijau. Kasus-kasus yang dimaksudnya antara lain,  penembakan di Paniai (2014), Yakuhimo (2015), Wamena (2003) dan Wasior (2003).
 
 Selanjutnya, AMPTPI mendesak pemerintah Indonesia membuka akses total bagi jurnalis asing, diplomat, senator, akdemisi dan pemerhati HAM untuk masuk ke Papua. Sedangkan butir keempat berisi penolakan terhadap segala bentuk pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di provinsi ujung timur Indonesia itu.
Butir keenam, AMPTPI menyatakan dukungan atas terbentuknya wadah koordinasi United Liberation Movement West Papua (ULMWP). Mereka berharap organisasi tersebut segera diterima sebagai anggota penuh Melanesia Speheard Group (MSG) tahun 2015 serta didaftarkan ke Komisi C-24 Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Kemudian, pada butir ketujuh AMPTPI mendesak semua kepala daerah di Papua untuk melakukan sensus khusus orang asli Papua (OAP) setiap tahun. Mereka juga menuntut diberlakukannya kartu tanda penduduk OAP dan pembatasan bagi warga imigran.(dil/jpnn)

Sumber : RadarSorong

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :