Politik Adalah Panglima

 Negara Hukum Vs Negara Kekuasaan

Kita menyatakan diri Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan kekuasaan (machstaat). Tapi kenyataannya justru kekuasaaan atau kekuatan politik menjadi pengatur berbagai kebijakan ekonomi dan hukum.


Karena begitu perkasanya politik di negara ini maka banyak pengusaha berpolitik. Mereka mendirikan parpol, menjadi ketua umum atau menjadi pejabat tinggi negara. Seperti Surya paloh mendirikan partai Nasdem, Aburizal Bakrie tetap ngotot menjadi ketua umum partai Golkar, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden.

Tujuan utama mereka berpolitik jelas untuk mendapatkan fasilitas dalam berbisnis. Dengan kekuasaan mereka dapat mengatur berbagai kebijakan untuk menguntungkan bisnis mereka. Seperti Surya Paloh, membawa kawannya dari Cina bernama Sam Pa, pemilik perusahaan Sonangol EP untuk menjadi pemasok minyak asal Angola ke Indonesia.

Kalau Aburizal Bakrie sudah sangat banyak menikmati keuntungan berkat kiprahnya di dunia politik.  Jaman orde baru dia mendapatkan saham PT. Freeport Indonesia, jaman SBY perusahaannya bergabung dengan pemda NTB mendapatkan saham PT. Newmount Nusa Tenggara. Terakhir dia mendapatkan utang sebesar Rp 781 miliar untuk meyelesaikan kewajibanya di Lapindo. Jaminannya, lumpur lapindo.

Jusuf Kalla setelah kembali menjabat sebagai wakil presiden, perusahaan miliknya, PT. Bosowa, kembali mendapatkan pembangunan PLTU Jenoponto II. Ketika dia baru menjadi wakil presiden SBY. Tahun 2005 pembangunan PLTU Jeneponto I berhasil didapat. Rencana pembangunan molor lama sehingga baru di akhir tahun 2012 selesai. Entah apa dasar pertimbanganya hingga PT. Bosowa kembali mendapat jatah untuk pembangunan PLTU.
Kadang para pengusaha juga bersikap kutu loncat. Seperti Murdaya Poo,  kala Megawati masih berkuasa dia mendekati PDI-P, sehingga sempat menjabat sebagai Bendahara. Tapi ketika terlihat SBY akan menjadi Presiden, istrinya Hartati Murdaya merapat ke SBY dan sempat menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Ada juga pengusaha dalam berpolitik berfaham ISIS (Ikut Sana Ikut Sini). Seperti James T. Riady, dalam Pilpres kemarin mendukung pasangan  ke Jokowi-JK. Tapi dia juga mengutus Presiden Direktur perusahaannya Lippo Group, Theo L. Sambuaga, untuk menjadi tim sukses Prabowo-Hatta.
Kalau menyumbang uang ke semua parpol kuat, semua pengusaha di negeri ini jelas melakukannya. Ini karena mereka paham, bila berseberangan dengan Parpol yang berkuasa, nasib bisnisnya bisa tak menentu.
Selain kebijakan ekonomi, kekuatan politik juga dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Lihat saja kedigjayaan Bakrie Life untuk tidak membayar uang nasabahnya sebesar 270 milyar. Pihak OJK dan Depkeu seperti tidak bernyali untuk mengusut penyelewengan tersebut.

Hukum juga dapat digunakan untuk membungkam penghambat kepentingan para politisi. Seperti yang dialami oleh Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan terakhir adalah kasus Novel Baswedan. Politisi tidak akan segan-segan menggunakan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi mereka.
Waktu jaman orde baru, kekuatan politik bersifat monokrasi alias terpusat hanya kepada Suharto. Sehingga kebijakan ekonomi sering hanya mengutungkan kerabat dan kroni-kroninya. Hukum juga tidak dapat menyetuh mereka. Bahkan seorang jendral polisis jujur bernama Hoegeng Iman Santosa diberhentikan menjadi Kapolri karena mengusut kasus penyelundapan mobil oleh Robby Tjahjady, pengusaha yang dekat dengan keluarga Suharto.

Sekarang kekuasaan bersifat oligarki. Para politisi berusaha menaruh orang-orangnya dalam jajaran petinggi penegak hukum. Surya Paloh telah berhasil menaruh kader partainya menjadi Jaksa Agung. Sehingga PDI-P juga ingin menaruh pengaruhnya di Polri. Tujuan mereka untuk mempengaruhi penegak hukum agar selalau mengamankan kepentingan mereka.

Tapi mereka tidak bisa mengatur satu institusi penegak hukum bernama KPK. Integritas KPK dalam menegakkan hukum sampai sekarang masih mendapat kepercayaan rakyat. Bayangkan saja, setelah pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dikriminalisasi, KPK tidak juga jera. Ketika Kongres PDI-P di Bali, kembali KPK beraksi, dan menangkap basah seorang anggota DPR-RI Fraksi PDI-P bernama Adriansyah. Aksi itu membuat para petinggi PDI-P berang.

Di intervensinya hukum oleh kekuasaan politik menciptakan  ketidakpastian dalam dunia bisnis. Akibatnya, ketika Bank Dunia menyelenggarakan survey tahun 2014 tentang kemudahan berinvestasi, Indonesia berada di peringkat ke 120 dari 189 negara. Bandingkan dengan negara ASEAN lainya. Seperti, Singapura peringkat pertama. Malaysia peringkat ke enam dan Thailand peringkat ke-18. Bahkan Vietnam saja berada di peringkat 99.

Politik sebagai panglima membuat cara mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya tidak lagi memakai etika. Maka jangan heran bila prinsip-prinsip Machiavelli kini sangat popular di kalangan politisi.
Untuk mengembalikan negara ini menjadi negara hukum, semua institusi  penegak hukum harus disterilkan dari kepentingan politik. Dengan demikian, setiap pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung harus dilakukan uji publik oleh tokoh–tokoh yang mempunyai integritas tinggi, dan dilakukan secara terbuka.

Dalam konteks ini, SBY telah membuat tradisi baik, yaitu meminta masukan dari PPATK dan KPK ketika mau mengangkat Kapolri dan Jaksa Agung.
 
Sumber : IndonesianReview.com

Politik Adalah Panglima Politik Adalah Panglima Reviewed by Fakfak on 04:33:00 Rating: 5
Powered by Blogger.