Papua dan Kepercayaan

Joko Widodo sepertinya me-nyampaikan pesan, bahwa Papua kini merupakan wilayah terbuka.

Ada dua wilayah tabu dalam landscape politik Papua, yaitu penutupan Papua dari mata jurnalis asing dan pengingkaran narapidana politik/tahanan poli-tik (napol/tapol). Kini Presiden Joko Widodo telah melompati dua wilayah tabu itu. Presiden membuka Papua bagi jurnalis asing dan mengakui ada-nya napol/tapol, dengan memberikan grasi kepada lima dari 60 orang yang bisa dikategorikan napol/tapol.

Joko Widodo sepertinya me-nyampaikan pesan, bahwa Papua kini merupakan wilayah terbuka. Seluruh rakyat di Papua bisa menikmati per-kembangan demokrasi, seperti provinsi lainnya di Indonesia, tanpa khawatir dijerat aparatur hukum seperti di masa lalu.

Perhatian Khusus

Kini, Presiden Joko Widodo seper-tinya mendapat kepercayaan cukup di Papua. Meski pun demikian, Papua dan Papua Barat tetap harus menda-pat perhatian khusus dalam setiap rumusan kebijakan pemerintah. Ada beberapa alasan penting.
Pertama, tidak dapat disangkal keterbatasan infrastruktur sosial dan ekonomi, di samping keragaman budaya dan kondisi geografis wila-yah yang sulit dijangkau, menjadikan hambatan besar berlangsungnya pe-laksanaan layanan publik yang me-madai di Papua dan Papua Barat.

Kedua, sampai sekarang terdapat gerakan bersenjata yang masih aktif menjalankan misi politik memisah-kan diri dari Indonesia. Kelompok bersenjata itu kecil, tapi mematikan.

Ketiga, internasionalisasi konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Setiap tahun pemerintah terus disibukkan dengan kemungkinan isu Papua muncul dalam sidang-sidang badan HAM PBB; sebagai hasil kampa-nye hak asasi manusia oleh berbagai LSM nasional dan internasional, serta perlawanan anti-Indonesia yang ber-jalan secara sistematis di berbagai tempat di belahan dunia.

Jalinan ketiga persoalan di atas menjadikan pembahasan dan rumusan kebijakan, serta pelak-sanaan layanan publik di Papua tidak dapat dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. seperti di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menyamakan agenda ke-bijakan, dalam pengen-tasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Pa-pua dan Papua Barat, dengan wilayah lainnya di Indonesia adalah naïf. Itu juga menutup mata atas keadaan kontempo-rer yang terjadi di provinsi tersebut.

Mengukuhkan Kepercayaan

Dalam menjalankan agenda per-cepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, perlu ditekankan pen-tingnya mengukuhkan kepercayaan (trust) dari setiap pihak; mulai dari kelompok masyarakat paling bawah di Papua dan Papua Barat, sampai pembuat keputusan tertinggi di ting-kat nasional.

Kepercayaan menjadi tema pen-ting karena menjadi perekat yang mengukuhkan bangunan kebijakan, untuk berjalan efektif dan tepat sa-saran di seluruh Papua. Pokok-pokok pikirannya yaitu, persoalan paling penting bagi masa depan Papua dan Papua Barat adalah kemampuan pe-merintah membangun kepercayaan; dengan menegaskan percepatan pem-bangunan di sana adalah tanggung ja-wab utama mereka juga. Tugas peme-rintah di tingkat nasional memfasili-tasi dan mengawasi pelaksanaan dan capaian-capaiannya.

Perumus kebijakan di tingkat na-sional harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang khas Papua, dengan menumbuhkan kepercayaan kepada rakyat Papua dan Papua Barat. Pemerintah nasional harus mampu meyakinkan semua ele-men masyarakat di sana, bahwa mereka memiliki peran besar menentu-kan masa depan me-reka sendiri. Sekaligus menegaskan, warga bu-kan sekadar penerima pasif agenda-agenda ke-bijakan pembangunan yang ditentukan di ting-kat nasional.

Kebijakan perce-patan pembangunan adalah komitmen berkelanjutan, bukan sekadar me-menuhi tuntutan politik jangka pendek. Kemauan politik ini harus ditunjukkan de-ngan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam beberapa agenda penting, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta tindakan afirmatif di berbagai lingkup aktivitas masya-rakat.

Perlu dipastikan, orang asli Papua adalah penerima manfaat langsung dari program-program pembangunan tersebut. Satu kelemahan mendasar yang terjadi dalam pengalaman pe-merintahan sebelumnya adalah, ke-sulitan sinkronisasi dan harmonisasi program-program pemerintah untuk tujuan percepatan pembangunan Pa-pua dan Papua Barat.

Meski dalam Perpres Nomor 66/2011 telah ditetapkan pemben-tukan lembaga percepatan pemba-ngunan, UP4B yang bertanggung ja-wab langsung kepada presiden, tidak ada mekanisme rutin yang memung-kinkan presiden mengawasi pelak-sanaannya. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Joko Widodo, presiden dan aparat kerjanya harus memiliki mekanisme pengawasan langsung ini di setiap kementerian.

Benahi Diplomasi

Pemerintah harus meningkatkan kredibilitasnya di dunia interna-sional terkait agenda percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Misi diplomasi Indonesia harus ditingkatkan dengan kemampuan membentuk opini dan pengetahuan publik internasional, tentang kondisi-kondisi terkini dan langkah-langkah kebijakan konstruktif. Pada saat sama, juga perlu dibangun kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan seperti pendidikan, ke-budayaan, media, dan LSM di luar ne-geri. Itu untuk menjelaskan perkem-bangan-perkembangan positif yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Langkah-langkah ini sudah pasti bukan menjadi jaminan keberhasilan menjadikan Papua dan Papua Barat seperti wilayah yang secara politik dan keamanan stabil lainnya di In-donesia. Namun, bukan berarti tidak adanya prospek menuju perbaikan itu.
Agar diplomasi tersebut berhasil, pembenahan prilaku aktor-aktor ke-manan di Papua jadi mendesak. Arti-nya, perlu perbaikan formulasi peran aktor keamanan dalam rangka pende-katan kesejahteraan, demi merangkul kelompok perlawanan bersenjata; se-kaligus untuk mendekati kelompok-kelompok politik di perkotaan.

Kestabilan politik dan keamanan adalah faktor penting utama bagi masyarakat Papua dan Papua Barat meraih masa depan lebih baik. Ia juga menjadi perangkat mutlak pe-ningkatan kredibilitas dan integritas pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri maupun internasional.

Sekali lagi, kuncinya adalah keper-cayaan (trust) rakyat di Papua kepada pemerintah. Serta konsistensi sege-nap aparatur mendukung kebijakan presiden atas Papua.

Presiden Jokowi telah mulai me-raih kepercayaan itu. Apalagi, Jokowi punya modal untuk itu, yaitu corak kepemimpinannya yang mau terjun langsung tiga kali setahun ke Papua. Semoga.


Penulis adalah Direktur Papua Resource Center.

Sumber : Sinar Harapan
Papua dan Kepercayaan Papua dan Kepercayaan Reviewed by Fakfak on 08:51:00 Rating: 5
Powered by Blogger.