Jalur Darat Pegunungan Papua Bisa Terkoneksi di 2018

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi Bupati Puncak Jaya, Papua, Hanokh Ibo (kanan) dan Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen Fransen Siahaan, di Puncak Jaya, Papua, Selasa 4 Agustus 2015
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan (tengah) didampingi Bupati Puncak Jaya, Papua, Hanokh Ibo (kanan) dan Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen Fransen Siahaan, di Puncak Jaya, Papua, Selasa 4 Agustus 2015 (SP/Dwi Argo Santosa)
Puncak Jaya - Masalah konektivitas jalur darat di kawasan pegunungan Papua bakal bisa terselesaikan sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir.
Optimisme tersebut diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan setelah mendengar paparan Bupati Puncak Jaya, Papua, Hanokh Ibo di Puncak Jaya, Papua, Selasa (4/8).
Bupati Hanokh mengungkapkan, tiga proyek yang membutuhkan bantuan pusat adalah pembangunan jalan, pembangunan hunian warga, serta pembangkit listrik tenaga air.
Pada urutan pertama terkait konektivitas, menurut Hanokh, saat ini sudah terbangun jalan dari Sinak ke Mulia sepanjang 45 km.
Sebelumnya, untuk mencapai Mulia yang adalah ibu kota kabupaten Puncak Jaya, hanya bisa menggunakan pesawat Cesna, Pilatus, atau Caravan.
Ketiadaan akses darat ini membuat harga barang di sana sangat mahal. Indeks kemahalan konstruksi sebesar 413,38 atau tertinggi ketiga di Papua.
Pada 2002 dibangun jalan darat Mulia-Ilu-Karubaga-Wamena sepanjang 192 km. Jalan ini termasuk jalan nasional yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Namun, untuk pengaspalan, pemerintah pusat mengalokasikan dana 5 km per tahun. Artinya butuh 38 tahun untuk menyelesaikannya. Henokh meminta proyek ini dipercepat.
"Saat ini badan jalan sudah dibuka tapi belum diaspal," katanya.
Mengingat jalan darat adalah urat nadi perekonomian, Pemda Puncak Jaya sudah berupaya mengalokasikan Rp 40 miliar untuk peningkatan jalan nasional sepanjang 17 km dari Mulia ke Ilu.
Luhut yang mendengar paparan menyatakan, dana bukan lagi menjadi masalah sejauh penggunaannya sesuai dengan undang-undang.
Luhut juga menanyakan akses wilayah di pegunungan dengan pantai mengingat barang datang diangkut kapal.
Dipaparkan kepada Luhut bahwa dari Wamena ke arah pelabuhan berjarak sekitar 130 km. Akses jalan darat saat ini sedang dalam pembangunan. Jalur ini diharapkan akan melancarkan arus barang dari pantai ke pegunungan.
Yang sampai sekarang belum dikerjakan adalah jalur dari kawasan selatan atau sekitar Wamena ke utara arah Membramo yang diperkirakan bisa mencapai panjang lebih dari 500 km.
"Saya sudah dapat gambaran mengenai konektivitas di wilayah pegunungan Papua sehingga saya kira bisa terselesaikan pada 2018. Wilayah yang terisolasi bisa dijangkau lewat darat serta harga komoditi di kawasan pegunungan tidak semahal sekarang," kata Luhut.
Kepada segenap jajaran Pemda Puncak Jaya Luhut mengingatkan, Papua harus menjadi milik orang Papua. Untuk itu orang Papua harus mampu bersaing dengan para pendatang karena di era sekarang ini kita tidak bisa melarang orang untuk datang. Kunci agar mampu bersaing adalah pendidikan.
"Siapkan anak-anak kita dengan pendidikan yang baik," katanya.
Luhut menyatakan sudah mendapatkan model peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Ia mencontohkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yayasan Papua Harapan di Mamit, Tolikara, dengan memasok guru yang memiliki kemampuan cukup dan memiliki hati untuk mengajar di daerah terpencil.
Luhut mengunjungi Papua untuk melihat lebih dekat persoalan di bumi Cenderawasih serta mencari peta solusinya. Sebelum ke Puncak Jaya, Luhut mengunjungi distrik Mamit di Kabupaten Tolikara.
Suara Pembaruan
Dwi Argo Santosa/FEB
Jalur Darat Pegunungan Papua Bisa Terkoneksi di 2018 Jalur Darat Pegunungan Papua Bisa Terkoneksi di 2018 Reviewed by Fakfak on 00:16:00 Rating: 5
Powered by Blogger.