Sekali Merdeka Lalu Mati!

 
Dirgahayu Indonesia 

Agustus adalah bulan istimewa bagi Republik Indonesia. Di bulan ini, kemerdekaannya diproklamasikan oleh Soekarno–Hatta. Ketika itu, tahun 1945,  Indonesia adalah sebuah wilayah porak-poranda karena pertempuran Sekutu versus Jepang.

Bila sekarang orang makin malas memperingati peristiwa sangat bersejarah itu, tentu bukannya tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah krisis kepercayaan kepada para pengelola negara dan penegak hukum. Mereka sudah bosan dijejali janji hebat, sementara penegakan hukum makin tak jelas, korupsi tetap merejalela, dan kesenjangan kaya-miskin menggila.

Di tengah suasana seperti itu, kini mereka juga disajikan berbagai instruksi asal jeplak. Salah satunya adalah instruksi presiden untuk mengairi waduk Jatigede pada Agustus tahun ini. Waduk besar di Sumedang, Jawa Barat ini dibutuhkan oleh puluhan ribu petani di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon; dan sudah mangkrak puluhan tahun. 

Instruksi yang sudah terlanjur memperoleh tepuk tangan meriah itu ternyata terpaksa ditunda. Alasannya, pembayaran ganti rugi kepada warga yang tanahnya terdampak belum tuntas. Sayangnya, pemerintah tak menjelaskan kapan dana ganti rugi tersebut akan tersedia.

Sementara itu, Pertamina juga dibuat puyeng. BUMN ini menanggung rugi sampai Rp 12 triliun lantaran pemerintah tak berani menjalankan keputusannya sendiri untuk menghapus subsidi BBM.

Konfrontasi antara Mabes Polri versus penggiat anti korupsi tentu juga membuat masyarakat makin kehilangan kebanggaan. Apalagi konfrontasi ini juga mempertontonkan bahwa Polri sudah tidak lagi berada di bawah koordinasi presiden. Sementara itu, kegaduhan suap-menyuap yang melibatkan aparat penegak hukum juga tak kunjung reda.

Rangkaian kenyataan di atas jelas membuat masyarakat makin gundah. Mereka menjadi tak yakin pada masa depan negara dan dirinya sendiri. Situasi ini tentu saja diperparah oleh menjamurnya ‘ningrat politik’. Yakni keluarga-keluarga kaya, yang menguasai percaturan politik dari tingkat pusat sampai kampung.

Kaum ningrat baru tersebut membuat masyarakat bagai sekadar pelengkap penderita. Mereka cuma menjadi penonton di arena politik yang didominasi sekelompok kecil orang berduit tersebut. Celakanya lagi, mereka tak bisa berbuat apa-apa menyaksikan para ningrat baru  tersebut kian bergelimang kekayaan.

Lihat saja anggota DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo, yang memiliki koleksi mobil supermewah. Di antaranya adalah  Bentley, Hummer, Land Rover, Mercedes Benz, Toyota Alphard, plus sepeda motor Harley Davidson. Sementara itu mantan Presiden BJ Habibie memiliki 40 Mercedes Benz. Paling tak ternilai adalah 300SL Coupe atau Gullwing, yang hanya diproduksi 100 unit dan sekarang tinggal dua di dunia.

Bambang Soesatyo dan Habibie hanya sebagian kecil dari politisi kaya raya. Lihat saja kekayaan keluarga Atut Ratu Chosiah yang menguasai arena politik dan proyek pemerintah di propinsi Banten. Atau bupati Bangkalan, Jawa Timur,  Fuad Amin, yang terjerat kasus korupsi jual-beli gas alam. Meski hanya berkuasa dari Oktober 2010 sampai Februari 2013, kekayaan Fuad, menurut jaksa, mencapai lebih dari Rp200 miliar.

Masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa sesungguhnya paham betul bahwa para ningrat politik yang sedang naik daun punya hubungan sangat kental dengan dunia bisnis. Bahkan banyak dari mereka adalah pebisnis yang terjun ke politik. Ada pula yang menjadi pebisnis setelah berpolitik. Sedangkan para pendatang baru, biasanya suka berkongkalikong dengan para pebisnis untuk berburu harta dan tahta.

Semua itu membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, perjuangannya di masa penjajahan lebih ringan karena yang dihadapi adalah bangsa lain. Di era kemerdekaan, kata Bung Karno, lebih sulit karena yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Bung Karno sendiri akhirnya menjadi korban dari bangsanya sendiri.

Proklamator kemerdekaan yang pernah dibuang sampai tiga kali oleh rezim kolonial Belanda ini mengakhiri hidupnya seperti binatang. Menurut kesaksian istrinya, Ratna Sari Dewi, selama menjadi tahanan rumah sampai akhir hayatnya, kesehatan Bung Karno dipercayakan kepada seorang dokter hewan. Gilanya lagi, Bung Karno juga dicap sebagai “pengkhianat bangsa” oleh penggantinya, yang di masa penjajahan justeru menjadi tentara Belanda.

Berkat kembalinya demokrasi di Indonesia pada 1998, nama Bung Karno kembali diharumkan. Pada 2012 lalu, Presiden SBY menganugerahi Bung Karno dan bekas wakil presiden Mohamad Hatta gelar Pahlawan Nasional. Demokrasi juga membuat putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, berkongsi politik dengan mantan tokoh penggiat anti Bung Karno di Makasar, Jusuf Kalla.

Sayangnya, demokrasi yang pernah sangat diharapkan akan membawa Indonesia menuju masa depan lebih baik, makin dipertanyakan kedigdayaannya. Apalagi kini tak ada lagi tokoh nasional yang sanggup mengobarkan nasionalisme ke segala penjuru negeri. Belakangan ini, yang tumbuh subur malah para tokoh penebar kebencian, yang membuat Indonesia menjadi langganan kerusuhan.

Mereka suka mengobarkan separatisme, mempertentangkan agama dengan kebudayaan, antara sebuah agama dengan agama lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain. Bagi mereka, seolah Indonesia tidak ada.

Kenyataan yang memprihatinkan ini jelas harus diakhiri secepatnya. Agar jangan sampai kita terpaksa berucap “sekali merdeka lalu mati!.” Bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada semboyan para pejuang kemerdekaan,  ”Sekali Merdeka tetap merdeka!”

- See more at: http://indonesianreview.com/gigin-praginanto/sekali-merdeka-lalu-mati#sthash.PDqT9wR8.dpuf

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :