Pembubaran Aktivis HAM, Kapolda Papua Perintahkan Jajarannya Minta Maaf

JUMPA PERS: Aktivis HAM menggelar keterangan pers di Sekretariat Konstras Papua, Jumat, (9/10)
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengaku telah melakukan pengecekan kepada Kapolres Jayapura Kota terkait pembubaran aksi damai yang dilakukan aktivis HAM dan para frater terkait kasus Paniai, Kamis (9/10). 

Waterpauw mengakui, Polres Jayapura Kota telah menerima surat pemberitahuan dari sekelompok masyarakat untuk melakukan aksi damai. Polres Jayapura Kota juga memberikan izin. Bahkan terkait hal itu, Polres Jayapura Kota dan Polsek Abepura sudah menurunkan anggotanya untuk melakukan pengamanan.
“Jadi sesuai dengan waktu pelaksanaan aksi damai yang disampaikan dalam surat permohonan izin, Polres Jayapura Kota dan polsek sudah melakukan pengamanan dan pengawalan di lokasi. Namun setelah ditunggu sampai pukul 16.30 WIT, massa itu tidak datang, sehingga anggota membubarkan diri,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (9/10). 

Setelah anggota membubarkan diri, Waterpauw menyebutkan, dalam waktu singkat ada kelompok demonstran yang muncul. Sehingga anggota dikumpulkan secara mendadak. Karena itu ada beberapa oknum anggota yang melakukan penanganan dengan sedikit kasar. 

Waterpauw mengaku telah memerintahkan jajarannya dalam hal ini Kapolres Jayapura Kota untuk meminta maaf kepada para demonstran termasuk wartawan yang sempat mendapat perlakuan kurang menyenangkan.
Terkait aksi damai masalah Paniai dan beberapa pelanggaran HAM di Papua, Waterpauw juga mengaku ada komplain karena aksi tersebut membawa nama gereja dan agama tertentu.

“Selama tidak ada kepentingan makar dan ingin memisahkan diri dari NKRI dipersilakan. Kalau untuk menyuarakan hal-hal yang sesuai dengan hati nurani, maka kita akan mediasi dan fasilitasi,” ujarnya, seperti yang dikutip Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group). 

Waterpauw juga meminta masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi agar dikoordinasikan dan diinformasikan dengan baik. Sehingga pihaknya bisa mengarahkan. “Untuk kasus Paniai, sudah kami koordinasikan dengan Komnas HAM dan kasus ini telah diambil alih oleh pusat. Jadi masalah Paniai ditangani satuan tugas dari pusat,” tambahnya. (jo/nat/hsn/JPG

Sumber: http://www.jawapos.com

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :