Intensitas Pelanggaran HAM di Papua Semakin Meningkat

Posted By Admin on Thursday, 12 November 2015 | 19:52:00


Peristiwa pembubaran paksa terhadap massa rakyat Papua yang hendak mengadakan acara ritual di makam mantan Pemimpin politik rakyat Papua, Theys Hiyo Eluay, beberapa hari lalu di Sentani-Jayapura.

Serta tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrul, SH yang tidak membawa Terdakwa Narko Murib menjalani pemeriksaan dan perawatan kesehatan sesuai perintah hakim Pengadilan Negeri Manokwari.

Kedua kasus tersebut kembali menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua terus meningkat dari hari demi hari hingga menjelang peringatan 67 Tahun Hak Asasi Manusia di tingkat internasional, 10 Desember 2015 mendatang.

Di sisi lain, berbagai bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang terjadi di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga saat ini, tidak pernah diselesaikan secara hukum oleh Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kendatipun NKRI telah memiliki Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Namun demikian belum sama sekali nampak ada upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun masa kini oleh Negara sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku.

Para pelaku pembunuhan terhadap mantan Pemimpin politik Rakyat Papua, Theys Hiyo Eluay saja hingga saat ini masih tetap bertugas sebagai aparat TNI di beberapa daerah lain di Indonesia.

Bahkan saudara JPU Syahrul, SH yang terindikasi mengabaikan hak asasi klien kami, Narko Murib saja tidak pernah ditindak dan atau diperiksa atas dugaan perbuatannya yang melanggar hak asasi terdakwa dan cenderung merupakan tindakan menghina peradilan (contempt of court).

Dengan demikian dapat diduga keras bahwa tindakan impunitas terhadap para terduga pelanggar HAM di Tanah Papua masih terus terjadi yang sama sekali tidak menun jukkan indikasi adanya kemauan sungguh dari Negara untuk menghormati dan melindungi serta menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun sejak 1 Mei 1963.

Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada/Anggota Steering Commitee Forum Kerjasama (Foker) LSM se-Tanah Papua/Koordinator Komisi HAM, perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari .-
Blog, Updated at: 19:52:00