Menanglah dengan Terhormat dalam Kontestasi Pilkada Serentak

Posted By Admin on Saturday, 7 November 2015 | 12:34:00

Menanglah dengan Terhormat dalam Kontestasi Pilkada Serentak Jakarta-Tidak lama lagi, rakyat di daerah akan merayakan perhelatan pemilihan petinggi pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setidaknya akan ada 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten di Indonesia yang turut serta dalam Pilkada serentak 2015.

Di antara pasangan calon (paslon) sudah mulai menebar kegiatan, mulai dari tebar pesona, tebar kritik, hingga tebar sembako. Tujuannya tentu untuk mendulang suara guna memenangkan hajatan politik borongan tersebut. Adu strategi tentu akan terus berlanjut sampai pada hari pemilihan, namun perlu diingat, bahwa kandidat yang tak mengindahkan etika moral dalam strateginya, akan cenderung tampil sebagai sosok penguasa, bukan seorang pemimpin.

Waspadai Kampanye Hitam

Melihat dalam setiap suksesi kepemimpinan, baik Pilkada maupun Pilpres adalah suburnya kampanye hitam. Maka ini menjadi tantangan cukup serius yang perlu segera dikelola. Respon pengelolaan kian menjadi penting mengingat daya rusaknya tidak hanya terhadap struktur demokrasi, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Seseorang yang stigmatisasi dengan kata-kata seperti kafir, antek zionis, musuh umat, akan mengalami beban sejarah dalam kehidupan sosialnya. Akibatnya, hingga puluhan tahun ke depan, residunya masih akan susah dibersihkan.

Menurut David Damore (2002), salah satu variabel yang menentukan mengapa suatu kubu memilih melakukan kampanye hitam, adalah karena jarak waktu kampanye menuju pemilihan yang singkat. Jika dihitung, alokasi waktu kampanye untuk Pilkada serentak kurang lebih hanya 3 bulan.

Di Amerika Serikat, misalnya untuk masa kampanye pilpres resmi telah dimulai saat primary (pemilu awal), bilamana diakumulasikan porsi waktu kampanyenya adalah 9-11 bulan sampai pada waktu sebelum hari pemilihan. Pendeknya waktu kampanye, menjadikan antar calon seringkali memilih ujaran kebencian dibanding kritik dalam menjatuhkan elektoral lawan.  

Menanglah dengan Cara Terhormat

Meski semua ingin menang, dalam kompetisi sebaiknya dilakukan secara terhormat. Orang-orang terhormat tidak menggunakan cara pengecut untuk terhormat. Mereka ingin menang tetapi bukan dengan menghancurkan orang lain.

Oleh karenanya, seiring makin cerdas dan dewasanya pemilih, sudah saatnya ada transformasi model kampanye dari kampanye hitam ke arah kampanye negatif. Kampanye negatif merupakan pengungkapan fakta yang disampaikan secara jujur dan relevan menyangkut kekurangan suatu calon. Cara ini tentu lebih terhormat dan tidak bertentangan dengan undang-undang asal dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aspek hukum, model kampanye negatif tentu lebih dibenarkan dan jauh dari ancaman sanksi. Sesuai dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, atau Pasal 86 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga instrumen hukum itu lebih mengarah pada ancaman bagi pengujar kebencian, bukan pada pengungkap fakta. Dengan demikian, kampanye negatif merupakan model kampanye yang tidak dapat dikenakan pidana pemilu.

Adapun materi yang dapat dikampanyekan misalnya, calon X dalam setahun terakhir tidak pernah membayar pajak dan/atau fakta lain yang sejenis. Atas hal itu, maka dapat diartikan dan sekaligus menjadi penegas bahwa kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam. Kampanye hitam lebih mengedepankan wilayah privat dalam ranah wilayah publik, sementara kampanye negatif mengedepankan area publik sepenuhnya. Bagi pasangan calon yang dijadikan objek kampanye negatif, tentu tidak perlu tersinggung. Ia hanya perlu mengambil strategi pembuktian terbalik atas kritikan tersebut.

Sukses tidaknya Pilkada serentak, sangat bergantung kepada sikap semua pihak yang mengambil bagian di dalamnya, mulai dari masyarakat, pasangan calon sampai penyelenggara. Pengetahuan atas perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam harus jadi prioritas dalam pengarusutamaan pilkada serentak yang berkeadaban. Akhirnya, kita berharap semoga para calon yang sudah ditetapkan merupakan orang yang peduli dengan kehormatannya. Orang yang mau menang dengan cara terhormat dengan mematuhi aturan yang ada. Selamat berkampanye, jagalah kedamaian dan kehormatan demokrasi.    

*) Ali Ridho adalah Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, Yogyakarta.
(nwk/nwk/detiknews)
Blog, Updated at: 12:34:00