Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’

* Dari Soal Saham Hingga Persoalan Renegoisasi
* HIPMI Inginkan Presiden Jokowi Ambil Alih Kegaduhan PT FI

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH menyerahkan cinderamata kepada Anggota Komite II DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah disaksikan   Ketua  Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan Mesak Mirin  usai bersama Gubernur  membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).JAYAPURA  - Persoalan di sekitar PT Freeport Indonesia (PT FI), terus menjadi daya tarik berbagai pihak. Hal itu, baik di tingkat lokal sekitar area tambang, maupun bagi pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk para politisi yang duduk di Senayan.

Sejumlah persoalan, diantaranya terkait saham PT FI, renegoisasi yang dikaitkan dengan pembangunan smelter, maupun skandal yang sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sepak terjang salah satu unsur pimpinan di DPR RI, Setya Novanto, makin seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.
Terkait masalah saham PT FI, pihak DPD RI yang menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menyatakan mendukung keinginan Gubernur Papua terkait kepemilikan  saham PT. Freeport  Indonesia juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua.

Demikian diutarakan Ketua  Komite II DPD RI, Parlindungan Purba  usai pertemuan bersama Gubernur  dan Pimpinan SKPD   membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).

Tim Komite II DPD RI yang  membidangi sumber daya alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi berkunjung ke Papua, masing-masing Parlindungan Purba,  Drs. Ibrahim Agustinus Medahdan  Mesak Mirin.
Parlindungan mengatakan,  jika kepemilikan saham Freeport  itu juga diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap  perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat  yang  beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Apalagi hal ini  telah berkali-kali disampaikan Gubernur Papua kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. 

“Hendaknya pemerintah itu melihat kemakmuran bukan hanya dari sekitar Monas Jakarta.
Tapi juga  harus menyikapi   aspirasi  dari seluruh wilayah di Tanah  Air,” ujar Parlindungan.
Terkait rencana pembangunan Smelter atau pabrik peleburan biji besi di Papua, Parlindungan mengutarakan,  pihaknya tak setuju smelter itu dibangun di Gresik (Jatim).

“Jika pertimbangan ekonomis mungkin di Gresik oke. Tapi  sekian persen harus  ada juga di Papua. Jika Smelter ada, maka listrik ada. Listrik ada apa yang nggak bisa dibuat,” tuturnya.  
Dikatakannya,  pihaknya juga telah  mendorong  RUU Otsus Plus yang disampaikan Gubernur Papua dan kini masuk dalam Prolegnas tahun 2016.

“Kami mengharapkan RUU Otsus Plus jadi bahan pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah,” ujarnya. 
“Kami juga  terus mendorong pembangunan infrastruktur  yakni Trans Papua, sebagaimana pemerintah telah membangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulkawesi dan Trans Kalimantan dan lain-lain,” kata Parlindungan.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan terkait kontrak karya PT FI, pemerintah pusat harus melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam pembahasan kontrak karya PT FI yang akan berakhir pada 2021.
    ”Kita ini wakil pemerintah pusat. Kami juga inginkan pemerintah daerah ikut terlibat dalam bicara soal kontrak karya tahun 2021,” ucapnya di Jayapura, Senin.
    Enembe menegaskan, daerah operasional Freeport berada di Mimika, Provinsi Papua, sehingga orang Papua sangat berhak ikut serta dalam menentukan keberlangsungan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut di Papua.
    ”Jadi, walaupun kami tidak diikutsertakan, tapi saya mau katakan, kita pemilik tanah ini, yang ada manusianya bukan tanah kosong. Orang di Jakarta banyak bicara soal Freeport,” ujarnya.
Masih terkait dengan renegoisasi dan pembangunan smelter PTFI, Komisi VII DPR RI pun mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Presdir PT FI Maroef Sjamsoeddin yang sedianya digelar Senin (23/11) di Senayan.
    Namun demikian, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI sehingga rapat ditunda.
    ”Presdir PT Freeport sedang berada di Jepang pada saat ini, menghadiri kontes terkait smelter,” kata Juru Bicara PTFI Riza Pratama usai menghadiri agenda RDP di Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia tidak berkomentar lebih apakah ini bertujuan ‘mangkir’ dari panggilan RDP dengan Komisi VII.
Sementara itu, Pimpinan Komisi VII Kardaya Warnika mengatakan rapat tidak bisa diteruskan karena tidak dihadiri oleh pimpinan yang berwenang.
    Ia mengatakan tujuan RDP adalah mendengarkan langsung dari pimpinan PTFI bukan dari staff ataupun perwakilannya.

    ”Jika tidak hadir Presdir PTFI maka tidak dilanjutkan,” katanya. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rapat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 1 Desember 2015, pada hari Selasa, dan meminta dihadiri oleh Peesdir PTFI.

Agenda masih tetap sama yaitu proses renegosiasi dan pelaksanaan pembangunan smelter.
Pembangunan smelter merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport.
PT Freeport direncanakan akan membangun smelternya di Gresik, Jawa Timur.
Namun, smelter tembaga yang dihasilkan nantinya itu tidak boleh diekspor, tapi menjadi persediaan untuk cadangan, syarat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keuntungan besar akan diperoleh Jatim jika smelter dibangun di Gresik, kapasitas sekitar 2 juta ton konsentrat mineral per tahun bisa diproses smelter Freeport itu, kemudian ditambah 1 juta ton dari PT Smelting sehingga total sekitar 3 juta ton dari Jatim.
Menyoal kegaduhan di PT FI, HIPMI menginginkan agar Presiden Jokowi mengambil alih agar tidak berlarut-larut dan

”Hipmi meminta agar kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut. Dikhawatirkan, kegaduhan ini akan makin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik,” kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Untuk itu, ujar dia, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa Indonesia lagi gencar-gencarnya mengundang investasi dari luar supaya ekonomi nasional bergerak lebih atraktif pada tahun mendatang.
Bahlil mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport.

”Ada banyak pertanyaan yang datang ke kami, iklimnya seperti apa. Kepastian hukum bagaimana,” katanya.
Bahlil mengatakan, kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi.
Sebab, lanjutnya, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Pengusaha asal Papua itu juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dollar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah, di mana berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.
Di sisi lain, ujar dia, pemerintah telah berada dilangkah yang tepat yakni bagaimana meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah di
”Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik isunya yang sangat sensitif. Sehingga yang muncul kegaduhan,” ucapnya.

Bahlil juga mengingatkan agar renegosiasi divestasi saham Freeport juga melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua karena ke depannya, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodir dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.
    Bahlil mengingatkan agar pengusaha dan pemerintah daerah Papua diberi ruang yang cukup dalam renegosiasi tersebut.
    ”Agar orang Papua tidak lagi  hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. Sementara pengusaha Jakarta dan pusat yang banyak meraih manfaat dari adanya Freeport,” papar Ketum Hipmi.(mdc/ant/aj/l03) BintangPapua
Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’ Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’ Reviewed by Fakfak on 14:28:00 Rating: 5
Powered by Blogger.