Sengketa PILKADA Fakfak dan Kaimana Menarik Perhatian Amerika Serikat


Perselisihan hukum dan administrasi penyelenggaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak dan juga Kabupaten Kaimana cukup menarik perhatian sejumlah pihak, seperti Pemerintah Pusat di Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat, bahkan juga Pemerintah Luar Negeri seperti Negeri Paman Sam Amerika Serikat (United States of America).

Hal itu terbukti dari adanya komunikasi by phone yang terjadi antara saya dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari dengan Staf Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (4/11).
Sekaligus juga saya sebagai Kuasa Hukum pasangan MANIS (Drs.Matias Mairuma-Ismail Sirfefa, S.Sos, MH) di Kabupaten Kaimana. Juga selaku Kuasa Hukum dari pasangan DONMA (Drs.Donatus Nimbitkendik, M.TP-Hi.Abdul Rachman, SE) di Kabupaten Fakfak.

Dalam percakapan tersebut, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat menanyakan tentang situasi politik dan hukum berkenaan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi di kedua daerah di kawasan Barat Daya Tanah Papua tersebut (Fakfak dan Kaimana).

Mereka menanyakan pula tentang mengapa sampai pasangan MANIS di Kaimana dinyatakan tidak lolos dan setelah adanya putusan panwaslu setempat, kenapa tidak segera diakomodir kembali serta tentang mengapa terjadi putusan panwaslu Kabupaten Fakfak yang "menggugurkan" pasangan DONMA, serta bagaimana kelanjutnnya hingga saat ini.
Sebagai mitra mereka, saya memberikan penjelasan dan informasi secara detail tentang dinamika politik dan supremasi hukum dalam konteks penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana tersebut.
Juga mengenai sejauhmana pemerintah pusat di Jakarta bersama KPU dan Bawaslu di pusat dan Provinsi Papua Barat berusaha keras menyelesaikan masalah di kedua daerah tersebut. Tujuannya agar Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana sama-sama bisa mengikuti penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Perlu diketahui bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua, senantiasa mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama kalangan diplomat asing yang memiliki perwakilan tetap di Indonesia, seperti halnya Amerika Serikat.

Hal ini semata-mata karena mereka juga ingin memastikan bahwa Indonesia setelah reformasi Tahun 1998 dapat tumbuh menjadi sebuah negara demokrasi moderen yang mampu menjalankan proses demokrasi yang berdasarkan hukum serta senantiasa menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Peace,

Yan Christian Warinussy 
Direktur Eksekutif LP3BH/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)
"John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua .-

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :