DPRD Fakfak Memiliki Lima Orang Staf Ahli

FAKFAK – Sekretaris DPRD Fakfak Yantje Lossu,S.Sos,M.Si kepada wartawan menjelaskan, saat ini DPRD fakfak telah memiliki 5 orang staf ahli untuk mendampingi 5 fraksi. Lima orang staf ahli tersebut, kata Sekwan, tiga wajah lama dan dua wajah baru. Kelima orang staf ahli DPRD Fakfak tersebut menurut Yantje dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka adalah Frans Tamaela, Edhy Renyaan dan Pahala Rajagukguk sebagai wajah lama. Sedangkan dua wajah baru masing-masing Marcelus Rahamitu dan Ali Iribaram.
Jantje Lossu

Staf ahli yang bekerja sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Sekwan ini tiga orang sebelumnya sudah bekerja selama 5 tahun (1 periode) sementara dua orang lainya Marcelus dan Ali Iribaram baru melaksanakan tugasnya untuk 5 tahun kedepan. “Lima orang staf ahli tersebut sudah pasti disesuaikan dengan 5 fraksi yang ada di DPRD fakfak, sehingga 1 fraksi memiliki satu staf ahli,” terangnya.

Kaitanya dengan upah kerja kelima orang staf ahli tersebut maka jelas Sekwan akan dibebankan kepada APBD Kabupaten Fakfak. “Dua orang staf ahli yang baru masuk gajinya mulai dibayarkan setelah penetapan APBD kabupaten fakfak dan terhitung mulai tanggal peneribtan SK,” ujarnya. (ret)

Sumber : RadarSorong

RAPBD Fakfak 2015 Tembus Rp. 1 Triliun

Ketua DPRD Minta agar Eksekutif Tidak Terlambat Mengajukan RAPBD

FAKFAK – Sidang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 Fakfak, baru dimulai Sabtu (10/1) kemarin. Sidang yang dihadiri Bupati Fakfak Drs Mohamad Uswanas MSi, RAPBD Fakfak tembus hingga Rp. 1 triliun. Dalam siding yang dibuka Ketua DPRD Fakfak Siti Rahma Hegemur itu dalam Nota Keuangan RAPBD yang dibacakan Bupati Sabtu di Gedung DPRD, pendapatan daerah Rp. 1. 098. 313. 995. 660. Pendapatan tersebut terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 72.800.161.147, lebih besar jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp. 58.027.430.766. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp. 828.076.914.433 tahun lalu Rp. Rp.757.316.503.716.

Untuk kompunen belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung kata Bupati sebesar Rp. 1.164.169.638.096.94, belanja tidak langsung sebesar Rp. 506.217.750.926.64, belanja langsung sebesar Rp.657.951.887.170.30. Lanjut untuk komponen pembiayaan terdiri dari tiga objek meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp. 73.355.642.436.94, sedangkan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 3.500.000.000,00, serta pembayaran pokok utang sebesar Rp. 4.000.000.000,
Sementara dana Otsus dari provinsi Papua Barat tahun 2015 sebesar Rp.  Rp. 159.186.536.401, jika dibandingkan dana otsus tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 152.415.057.000, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,04%.  Dana tersebut jelas bupati akan dioptimalkan dalam mendanai program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua terutama dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, serta infrastruktur sesuai esensi yang terkandung dalam amanat undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001.

Sementara Ketua DPRD Fakfak Siti Rahma Hegemur dalam pidato pembukaan sidang kemarin (10/1) menyesalkan jika penyampaian RAPBD Tahun anggaran 2015 dari Eksekutif ke Legislatif mengalami keterlambatan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga kedepan harus lebih memperhatikan dan konsekuensi dari keterlambatan pengajuan materi sidang.

Dari kenaikan pendapatan di RAPBD tahun 2015 ini, maka Ketua Dewan menilai disebabkan karena terjadi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi harga dan kenaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur serta belanja pegawai, oleh sebab itu diharapkan APBD tahun anggaran 2015 bisa lebih memperhatikan hak dasar masyarakat dengan jalan efisiensi anggaran. “APBD Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2015 ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim anggaran eksekutif dan legisltaif serta SKPD dengan memperhatikan regulasi komponen peratuan menteri dalam negeri Nomor 11 tahun 2011,” terangnya.

Setelah membacakan RAPBD 2015, masa paripuran pertama tahun sidang 2015 dilanjutkan dengan penyerahan materi sidang dari Bupati kepada Ketua DPRD, disaksikan 19 Anggota DPRD Fakfak Peridoe 2014-2019 untuk selanjutnya dapat disidangkan. Hadir pada pembukaan sidang kemarin (10/1) Sekda Husein Thofer, Dandim 1706, Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri serta pimpinan SKPD serta unsur masyarakat lainya. Jalannya sidang sempat molor, semula dijadwalkan tepat pukul 09.00 dan baru dimulai pukul 11.00 Wit.

Ketua DPRD menegaskan kepada eksekutif agar tidak selalu terlambat mengajukan RAPBD. Kendati demikian, akibat keterlambatan tersebut, berdasarakan edaran Mendagri Nomor: 903/6865/SJ tertanggal 24 November 2014 adalah penetapan APBD Tahun anggaran 2015 paling lambat 31 Desember 2014, jika Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mengalami keterlambatan pengesahan APBD sesaui dengan edaran mendagri maka akan dikenakan sanksi administrasi tidak dibayarkan hak-hak keuanganya selama 6 bulan.

Ditegaskan, selaku Ketua Dewan asal partai Golkat minta eksekutif serius menanggapinya untuk ditindaklanjuti, baik saat evaluasi RAPBD Tahun anggaran 2015 di Provinsi Papua Barat bahkan jika dikehendaki bisa berkoordinasi dengan Mendagri agar keterlambatan tersebut tidak berlaku untuk pemerintah kabupaten Fakfak.
“Kami meminta eksekutif agar tidak selalu terlambat dalam mengajukan rancangan RAPBD untuk dibahas, mengingat regulasi-regulasi tentang pemerintah daerah dan keuangan negara terus berkembang setiap saat,” pintanya. (ret)

Sumber : Radarsorong

Pemda Fakfak Dinilai Kurang Perhatikan Sektor Pendidikan

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Ketua Himpunan Mahasiswa Fakfak di Kota Studi Jayapura, Alfa Rohrohmana mengatakan, pemerintah Kabupaten Fakfak mengabaikan pembangunan sektor pendidikan.

"Pendidikan sangat penting untuk bangun SDM. Tetapi trada kemajuan  bidang pendidikan di kota Fakfak, padahal utamanya ialah pemerintah harus bagun SDM-nya. Pendidikan yang berkualitas sangan fundamental bagi kitorang anak asli Fakfak dan membangun generasi Papua," kata Alfa di Jayapura, Selasa (06/01/15) kemarin.

Kata Alfa, "Pada tahun 2012, Pemerintah Papua Barat mengalokasikan dana pendidikan yang bersumber dari Otonomi Khusus sebesar 30 Milyar untuk Fakfak. Tetapi, tak jelas apa yang dibuat. Tak ada juga  beasiswa bagi kami."

"Ada banyak dana yang dialokasikan oleh pemerintah Papua Barat untuk Fakfak. Tapi, dana ini kita bingung penggunanya. Tidak buka diri, semua proyek saja. Banyak sekolah dibangun hingga kampung tapi tak ada guru,"  tuturnya.

Alfa meminta Kapolda Papua Barat harus periksa Dinas Pendidikan Fakfak, karena dana banyak tetapi tidak jelas aktivitasnya. (Hendrikus Yeimo/MS)

Sumber : MAJALAH SELANGKAH

PPP Fakfak Belum Tentukan Calon Bupati

FAKFAK – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fakfak Jufri Achmad kepada Radar Sorong menegaskan partainya, hingga kini belum menentukan siapa sosok calon yang akan diusung dalam Pilkada 2016. “Belum. Kita DPC PPP Fakfak hingga saat ini (kemarin-red) belum menetukan koalisi politiknya untuk mendukung siapa menjadi calon bupati Fakfak. Itu belum ada sampai saat ini,” tandas Ketua DPC PPP Fakfak.


Dikatakan, PPP Fakfak selama ini tidak serta – merta mengklaim bahwa PPP mancalonkan salah satu bakal calon bupati. Menurutnya, semua partai politik termasuk PPP memiliki mekanisme dan prosedur penjaringan pencalonan bupati Fakfak melalui rekomendasinya. Menanggapi beberapa calon bupati Fakfak yang mengklaim telah mengantongi rekomendasi PPP, menurut Jufri, silahkan saja. ‘’Siapapun bisa mengatakan demikian, asalkan bisa melewati prosedur internal partai,” tegas Jufri.



Selain menepis adanya isu salah satu oknum mengklaim telah mengantongi rekomendasi PPP, Jufri berharap kepada seluruh kader PPP Fakfak untuk tidak terpengaruh dengan adanya kubu di internal DPP PPP karena secara internal telah ada kesepakatan dan keputusan inkrah. Walaupun menegaskan PPP belum memutuskan calon bupati, namun belum lama ini saat kampanye legislatif periode 2014-2019, Ketua DPC PPP Fakfak menegaskan besok (2015-red) DPC PPP tetap mengusulkan Said Hindom (mantan Wakil Bupati Fakfak) menjadi calon bupati Fakfak asal PPP.(ret)

Sumber :RadarSorong

Bupati Fakfak Pimpin Apel Perdana 2015

FAKFAK – Bupati Fakfak Drs Mohamad Uswanas, M.Si menjadi pembina upacara pada apel perdana TNI/Polri dan Korpri di lingkungan pemerintah daerah, Senin (5/1) sekaligus mengawali aktivitas perkantoran pada tahun 2015 ini. Hadir dalam apel perdana TNI/Polri dan Korps PNS di lingkungan Pemda Fakfak kemarin (5/1) diikuti Kodim 1706, Polres, Sat Reskrim, semua PNS di lingkungan Pemda Fakfak.
Disaksikan Bupati, Wakil Bupati Fakfak, Dandim 1706, Kapolres dan Sekda. Komandan upacara Kasat Binmas Polres fakfak Henderjeta, dalam sambutan tersebut bupati fakfak menegaskan setelah memberikan arahan pada apel perdana ini (kemarin-red) maka pertanda bahwa semua aktivitas pelayanan masyarakat di Fakfak mulai berjalan seperti biasanya dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


Bupati lanjut dia memberikan apresiasi kepada semua unsur pelaksanaan pemerintahan di fakfak baik TNI/Polri, PNS dan masyarakat atas dedikasi dan loyalitas selama tahun 2014 “Tahun 2014 kemarin semua berjalan dengan baik, banyak kekurangan yang didapatkan. Itu lumrah selaku manusia biasa, tapi banyak juga yang sudah kita kerjakan,” ujar Bupati dalam arahan kemarin.



Sehingga tegas dan janji bupati, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2014 kemarin harus bisa dipertahankan juga ditingkatkan di tahun 2015 ini. “Intinya, koordinasi, komunikasi demi tercapainya hubungan harmonisasi diantara kita bersama,” harap Bupati.



Diakhir arahan bupati, meminta kepada seluruh PNS juga TNI/Polri agar lebih meningkatkan disiplin kerja. “Tahun kemarin masuk kantor terlambat, sekarang harus masuk kantor tepat waktu,” harapanya kepada ratusan peserta apel kemarin.



Bupati juga meminta kepada seluruh Pimpinan Muyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk mengarahkan masyarakat Fakfak secara baik dan bersatu untuk membangun Fakfak yang lebih maju kedepan. (ret)

Sumber : Radar Sorong