Brimob PT.Arfak Indra di Fakfak Intimidasi Warga Pemilik Dusun Pala

Perusahaan loging yang beroperasi kayu loging di Tanah Mbaham Matta, Fakfak Papua Barat, PT. Arfak Indra dilaporkan pakai aparat brimob turun intimidasi masyarakat adat yang berada disana. Mereka (brimob) larang warga pemilik dusun pala untuk tidak melawan karena perusahaan sudah bikin kesepakatan dengan oknum pemilik Tanah.

Wenan Weripang (WW) seorang pemuda asli setempat mengabarkan hal itu kepada PUSAKA, Minggu 29 Maret 2015. Manurut WW, PT. Arfak Indra yang pemiliknya bernama Nugraha itu, pakai polisi dari sektor lain untuk jaga perusahaan. PAM Swakarsa itu beking perusahaan agar brrhadapan dengan warga yang menolak kehadiran perusahaan kayu tersebut, ucap Anis sapaan akrabnya.

Wenan menceritakan bahwa awal Februari 2015, Arfak Indra kumpul oknum tertentu yang mengatasnamakan marga pemilik hak ulayat, hanya saja, tidak semua menerima, ungkap pemuda itu. Lanjutnya, oknum tersebut mengatasnamakan marga Wangabus, Patiran dan Wagab, sementara marga Weripang kukuh tidak mau menyepakatai perusahaan itu tebang hutan mereka.
Ada 6-7 dusun pala terancam dibabat habis perusahaan loging itu. Diperkirakan, ribuan pohon pala digusur demi mengambil kayu. Perusahaan gusur dusun untuk selain ambil kayu, juga untuk bikin jalan lalulintas pengangkutan kayu yang mereka tebang.

Marga Weripang tra mau ikut sepakat kehadiran perusahaan Arfak Indra dengan alasan hutan adalah tempat mencari nafkah hidup dan rumah bagi leluhur mereka, tegas Wenan. Jika hutan dibongkar, anak cucu kami mau ambil kayu dimana untuk bikin rumah, tanyanya.

Dusun pala sudah rubuh, ratusan pohon sudah digusur. Pemuda Mbaham Matta itu mengabarkan lagi, warga pemilik dusun pala mau tuntut perusahaan tapi perusahaan pakai brimob intimidasi mereka. Marga Muri yang punya dusun marah, kenapa perusahaan seenaknya rubuhkan tempat mencari makan mereka? Pemilik Dusun pala yang telah digusur adalah Lukas Muri, Isak Muri, Piter Muri, Musa Muri, Dominggus Muri dan Yahya Muri.
(Arkilaus Baho)

Kursi Otsus Digugat di PTUN Jakarta

KAIMANA- Penetapan 11 kursi Otsus di DPRD yang sudah dilantik belum lama ini, kembali digugat oleh pihak yang merasa tidak terakomodir dalam penentuan kursi tersebut. Salah satu wakil dari Kabupaten Kaimana, Arnold Rouw, SH  menggugatnya di PTUN Jakarta.  “Gugatan itu sudah kami daftarkan di PTUN Jakarta dan akan disidangkan pada besok (hari ini), Senin, 16 Maret 2015. Gugatan kami sendiri sudah terdaftar dengan nomor W2-TUN 1-335/HK.06/II/2015. Kita akan melakukan gugatan terhadap hasil keputusan tersebut,” ujar Arnold Rouw, SH melalui telepon selulernya, kemarin dari Jakarta.

Dia mengatakan, gugatan tersebut beralasan karena mekanisme penetapan 11 kursi DPRPB jalur Otsus yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sangat bertentangan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Dae­rah Khusus (Perdasus), yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otsus. “Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka sebenarnya yang lebih layak lolos dalam proses kemarin, salah satu kursinya adalah milik Kabupaten Kaimana. Kami merasa jalur Otsus itu tidak mewakili kami yang berada di wilayah Selatan Papua Barat saat ini,” tegasnya.

Jika gugatannya di PTUN dimenangkan, maka pihaknya akan bertemu dengan gubernur Papua Barat dan MRPB serta pimpinan DPRPB untuk me­ninjau kembali putusan tersebut. “Kalau jelasnya jika PTUN memenangkan kami, maka sudah otomatis Menteri Dalam Negeri harus meninjau kembali putusanya tersebut. Karena sampai 11 kursi tersebut tidak mewakili orang Papua yang berada di bagian Selatan,” ujarnya.

Dia berharap semua pihak dapat menghormati keputusan ini, jika kemudian PTUN memenangkan pihaknya. Bagi para anggota DPRPB dari jalur Otsus yang saat ini telah duduk di kursi tersebut, harus legowo untuk menerima keputusan ini dan selanjutnya merelakan kursi tersebut untuk orang asli Papua yang ada di Kaimana.(nic)

Sumber : RadarSorong

Bupati Fakfak : Politik Masalah Nasib dan Strategi

FAKFAK – Bupati Fakfak Drs Mohamad Uswanas, M.Si yang juga bakal balon bupati Fakfak 2015-2020, menegaskan bahwa persoalan politik bukan menjadi jaminan untuk harus mendapatkanya melainkan masalah nasib dan strategi.

“Politik ini masalah nasib dan strategi,” jelas Uswanas saat membuka kegiatan Intermediate Training (LK-II) HMI Cabang Fakfak Periode 2015-2016 di Winder Tuare, Fakfak.

Menurut Uswanas, politik tidak harus memutuskan siapa yang terpilih dan tidak terpilih, tetapi mengedepankan demokrasi berazaskan pancasila dan UUD 1945 dengan regulasi-regulasi lainya berubah setiap tahun. Namun, politik menurutnya untuk mengadu strategi dan nasib yang ditentukan Tuhan. “Politik ini banyak membutuhkan pola dan strategi,’’ ujarnya.

Ia mengapresiasi dan menyambut baik sejumlah bakal calon bupati yang kini sedang muncul dipermukaan misalnya Donatus Nimbitkendik, Amin Ngabalin, Said Hindom, Saleh Siknun, dan Inya Bay, termasuk dirinya (Mocha-red). “Kita semua anak-anak bangsa dan kader terbaik Fakfak, mari bertarung secara sehat,” ujarnya disambut tepuk tangan oleh ratusan kader HMI. (ret)

Sumber : RadarSorong

AMAN: 75 Persen Tanah Adat Dirampas

Abdon Nababan (kiri)
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan sekitar 75 persen wilayah adat di Indonesia saat ini dikuasai perusahaan-perusahaan yang antara lain bergerak di sektor tambang dan kehutanan. Pada masa silam, Abdon menuturkan, pemerintah memberikan izin usaha pada perusahaan-perusahaan di atas tanah masyarakat adat.

“Pemberian izin itu merupakan perampasan wilayah adat,” ujar Abdon dalam diskusi bertajuk “Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara” di Jakarta, Selasa (10/3).
Karena itu, Abdon mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya yang merampas tanah adat dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan.

Saat ini, ia menyatakan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan satu peta (one map) yang di dalamnya berisi peta wilayah masyarakat adat. Dengan keberadaan satu peta ini, Abdon melanjutkan, keberadaan wilayah masyarakat adat akan semakin jelas.
“Sekarang kan tidak ada. Akibatnya, orang ngaku-ngaku sebab tidak ada (petanya). Masuknya peta wilayah adat ke one map itu sekaligus mengumumkan keberadaan masyarakat adat. Orang bisa mengecek benar atau tidak itu wilayah adat mereka sejak dulu. Satu peta ini membantu,” ujarnya.
Abdon mengatakan, AMAN sudah melakukan pemetaan wilayah masyarakat adat yang sebagian hasilnya sudah diserahkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurutnya, sebanyak 10 juta hektare (ha) tanah di Indonesia adalah milik masyarakat adat. Dari jumlah itu, Abdon mengungkapkan, sekitar 4,8 juta ha tanah sudah dapat diketahui kepemilikannya. “(Sebanyak) 4,8 juta ha itu milik 517 komunitas adat,” tutur Abdon.
Ia memperkirakan, sekitar 1.000 komunitas masyarakat adat memiliki 10 juta ha tanah di Indonesia.

Dalam acara itu, hadir pula Direktur Handcrafted Films, Paul Redman, dan aktivis masyarakat adat Amerika Latin, Candido Mezua. Handcafted adalah lembaga asal Inggris yang memproduksi film dokumenter tentang perjuangan masyarakat adat dalam menjaga hutan, mulai dari Peru hingga Indonesia.

Sebelum diputar di Indonesia, film berjudul If Not Us Then Who ini telah diputar di New York, Amerika Serikat, dan Peru di Amerika Selatan. Pada kesempatan itu, Candido juga bercerita tentang perjuangan masyarakat adat di negara asalnya, Panama.
“Kita memiliki kesamaan dengan perjuangan yang dilakukan masyarakat adat di Indonesia,” kata Candido.

Bedanya, di Panama, Candido menyebutkan, masyarakat adat berjuang bersama kelompok masyarakat adat dari tujuh negara lain.
Menurut Candido, kelompok-kelompok masyarakat adat di seluruh dunia harus bersatu untuk melawan kelompok-kelompok besar yang mendapat dukungan dari militer, yang berusaha merampas hak-hak masyarakat adat. “Persatuan (kuncinya),” ucap Candido. (sinarharapan.co)

9 Kabupaten di Papua Barat Ikut Pilkada Serentak 2015

MANOKWARI - Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, S.Pt,MM membeberkan bahwa ada 9 kabupaten  di Provinsi Papua Barat yang akan mengikuti Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di tahun 2015. Sehingga, 9 kabupaten tersebut diharap  dapat mempersiapkan diri menyukseskan pesta demokrasi ini.¨

Ditemui wartawan usai beraudensi dengan pimpinan dan anggota DPR Papua Barat di lantai 4 gedung DPR PB, Rabu (11/3), Ketua KPU PB menyatakan, ke-9 kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak 2015, yakni, Manokwari, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, serta dua daerah otonomi baru (DOB), Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

¨Dikatakan, lounching tahapan Pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Maret di Jakarta.

‘’Petunjuknya (lounching) sekitar minggu ketiga Maret, tapi tanggalnya belum pasti. Kami akan diundang oleh KPU RI untuk mengikuti lounching tahapan Pilkada,’’ ujar Atkana.

Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2015 didasarkan pada masa jabatan kepala daerah. Bila kepala daerahnya akhir masa jabatan hingga semester pertama atau Juni 2016, maka akan melaksanakan Pilkada 2016.
Sedangkan masa jabatan kepala daerah yang berakhir muiai Juli 2016 akan mengikuti Pilkada serentak 2017.

¨KPU telah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara. Menurut mantan ketua KPU Kabupaten Maybrat ini, pemungutan suara Pilkda serentak 2015 dijadwalkan dilaksanakan 16 Desember 2015 dan Pilkada 2017 digelar Februari 2017. ‘’Kurang lebih ada 9 kabupaten di Provinsi Papua Barat yang akan melaksanakan Pilkada 2015,’’ tuturnya.

Pada pertemuan dengan DPR PB, kemarin, Amus Atkana menyampaikan sejumlah hal terkait dengan Pilkada. Dalam pencalonan kepala daerah, seorang pegawai negeri yang ingin mencalonkan diri harus mundur dari pegawai negeri. Juga disampaikan masa sengketa Pilkada yang sebelumnya hanya 14, kini ditambah menjadi 45. ‘’PNS yang maju sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari PNS, atau sebagai TNI dan Polri,’’ jelasnya.(lm)

Sumber : RadarSorong

Drs. Mohammad Uswanas, M.Si Dipilih Sebagai Ketua Alumni Sekolah YPK

Bupati Fakfak Drs. Mohammad Uswanas, M.Si dipilih sebagai Ketua Alumni Sekolah YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) Fakfak dalam HUT YPK ke 53 di Gereja GKI Nazaret Wagom Fakfak
09 Maret 2015

Lihat Foto-foto dibawah ini :














Sumber foto : Aditya Gondo
2015, Pusat Alokasikan Rp 1,3 T Bangun Bandara dan Pelabuhan di Papua Barat

2015, Pusat Alokasikan Rp 1,3 T Bangun Bandara dan Pelabuhan di Papua Barat

Program Tol Laut akan Mulai Berjalan 1 April, Kapal akan singgah di Pelabuhan-pelabuhan Kecil 

Dalam APBN 2015,  pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 1,3 triliun untuk pembangunan bandara dan pelabuhan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ignasius Jonan menyatakan, pembangunan bandara dan pelabuhan di wilayah Papua Barat dan Papua diharapkan dapat meningkatkan aksesbilitas  penduduk maupun barang.
Tol Laut. ilustrasi
Ilustrasi - google


Kemenhub juga akan meningkatkan pelayanan perintis antar provinsi atau melayari lautan lepas dengan penyediakan kapal yang lebih besar 2.000 GT (gross ton). ‘’Kalau 700 GT itu terlalu kecil, nggak bisa itu,’’ ujarnya kepada wartawan di atas kapal cepat Bahari Express, Sabtu (7/3) di Manokwari. Soal Program Tol Laut, Menhub menyatakan, akan mulai berjalan 1 April. Program Tol Laut merupakan angkutan barang terjadwal keliling semua pelabuhan yang tidak disinggahi kapal niaga. ‘’Pelabuhan-pelabuhan kecil kan kadang tidak singgah. Nah, ini kita bikin rutin keliling Nusantara. Ada puluhan pelabuhan non komersial yang dilayani,’’ katanya.

Program Tol Laut akan melibatkan 18 kapal dengan maksud untuk menjaga harga barang tidak melonjak. Harga barang antara wilayah Timur Indonesia dengan wilayah Barat relatif sama. ‘’Jangan sampai semen di sini harganya 1 juta, kan lucu,’’ tukasnya.

Program Tol Laut tidak 100 % dibebankan pada pemerintah pusat. Menhub mengatakan, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan diminta dunia usaha harus bergerak serta meminta pemerintah daerah untuk membantu. Mengenai bandar udara, Jonan menghendaki semua runway atau landasan pacu di semua bandara di Provinsi Papua Barat, dapat diperpanjang. Bandara-bandara yang ada nantinya dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 atau pesawat yang lebih besar. Sedangkan soal pembangunan rel kereta api di Provinsi Papua Barat, Menhub menuturkan, tahun 2015 akan dilakukan studi. Ia meminta pemerintah daerah dapat membantu menegosiasikan pembayaran tanah yang akan dilewati rel kereta api. ‘’Nanti pemerintah pusat yang akan keluarkan uang untuk beli tanah, kalau mahal tidak jadi,’’ imbuhnya.
Menteri Jonan didampingi istri dan pejabat Kemenhub lainnya tiba di Bandara Rendani Manokwari, Sabtu (7/3) sekitar pukul 12.00 WIT menggunakan pesawat jet carteran. Memakai seragam Kemenhub dan berkacamata hitam, Menhub dijemput Sekda Provinsi Papua Barat, Drs Nathaniel Mandacan, Bupati Manokwari Bastian Salabay, Sekdakab Manokwari Drs F.M. Lalenoh, Kabandara Rendani Manokwari serta pejabat UPT Kemenhub lainnya. Istirahat sekitar 15 menit di VIP bandara, Menhub dan rombongan selanjutnya bergerak ke kantor gubernur di Jalan Siliwangi-Kotaraja. Jonan disambut hangat Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi.

Pada pertemuan  yang dilangsungkan di ruang rapat dihadiri Sekda dan para pejabat terkait, Menhub memaparkan program pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun sektor  perhubungan. Pembangunan bandara dan pelabuhan akan tarus ditingkatkan sehingga penduduk dan barang meningkat. Pembangunan perhubungan ini diharapkan dapat mengatasi tingkat kemahalan harga. Masyarakat dapat bergerak lebih mudah dengan meningkatkan penerbangan serta harga tiket pesawat yang relatif terjangkau,’’ katanya.

Gubernur Bram memaparkan rencana pembangunan Bandara DEO Sorong dan Bandara Rendani Manokwari. Pemerintah pusat diminta meningkatkan dan memperluas landasan pacu hingga dapat didarati pesawat lebih besar. Seperti Bandara Rendani Manokwari, landasan pacunya hanya 2.000 meter dan perlu diperpanjang hingga 2.500 meter supaya dapat didarati pesawat boeing yang lebih besar. Dari pertemuan, Menhub didampingi gubernur dan pejabat lainnya selanjutnya berkunjung di pelabuhan. Sempat terhenti sesaat dan berbincang dengan gubernur serta pejabat Kemenhub terkait kondisi pelabuhan Manokwari. Menhub naik di atas kapal perintis KM Kasuari Pasifik III.

Sumber : Radarsorong.com

Papua dan Papua Barat jadi Sasaran Trafficking

ilustrasi (google)
Menteri  Pemberdayaan Perempuan  dan Perli­n­dungan Anak, Yohana Yembisa  mengungkapkan kasus trafficking dimana   wanita-wanita cantik dijual masih marak terjadi di tanah air. Dan menurutnya selama ini dari perdagangan wanita-wanita cantik itu   banyak yang diselundupkan ke Papua dan Papua Barat.

Yang sangat memprihatinkan, dari wanita yang jadi korban trafficking itu umumnya  gadis-gadis dibawah umur yang sengaja didatangkan dari luar  kota. Kondisi inilah yang  menurut Menteri Yohana Yembise  akhirnya berbuntut menjadi salah satu pemicu terjadi­nya kehancuran rumah tangga  dan berbuntut adanya kekerasaan yang dialami wanita serta anak.

 Selain itu, penyebab timbulnya kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) yang angka kasusnya sangat tinggi di Papua dikarenakan peredaran minuman keras (miras) yang dinilainya  sangat rentan. Lebih lanjut, Yohana yang ditemui di ruang VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong  kemarin (5/3) mengatakan, menindaklanjuti  informasi yang diterimanya, bahwa banyak gadis-gadis cantik dibawah umur asal Manado, Sulawesi Utara  yang dikirim ke Papua dan Papua Barat untuk dipekerjakan sebagai ladies di tempat hiburan malam (THM),  Ia pun berencana akan bertandang ke satu daerah yang disebut sebagai pensuplai gadis-gadis cantik yang dijual ke Papua.

Ia akan memanggil pejabat dan pihak-pihak terkait guna mengambil langkah tegas dalam menghentikan sindikat perdagangan wanita dari kota itu. Karena, pihak terkait terutama pejabatnya harus mampu memberdayakan perempuan didaerah tersebut  agar tidak bekerja dan diperdagangan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Alasannya, wanita yang diperdagangkan  merupakan korban penipuan mulut manis para oknum penyelundup manusia.
“Yang menganggu rumah tangga kita di sini (Papua Barat,red), terutama menganggu bapak-bapak,”ungkap Yohana. 
Menyikapi tingginya kasus  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menteri asal Papua ini mengaku akan menerapkan program dengan membentuk tim satuan petugas (Satgas) di daerah. Tidak hanya di kota atau kabupaten, Satgas bentukan kementrian itu akan ditempatkan hingga di perkampungan dan pelosok. “Mungkin bisa membantu saya  sampai di kampung-kampung untuk melihat kejadian yang bisa terjadi dimana-mana, karena saya tidak mungkin melihat secara langsung ke level paling bawah (kampung,red),”katanya.

Data dari Satgas bentukan kementrian yang diterapkan di Papua dan Papua Barat itu akan dibahas dalam kementrian Pemberdayaan Perempuan di Jakarta. Ia juga menegaskan, kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak akan membuat program aksi penolakan terhadap miras dan KDRT di Papua dan Papua Barat. “Saya akan atur dengan Badan Pemberdayaan Perempuan untuk turun ke jalan dalam mengeluarkan aspirasi sebagai bentuk desakan memberhentikan KDRT mau pun miras,”imbuhnya.

Menyikapi rentannya anak-anak menjadi korban pemerkosaan dan pencabulan, wanita dengan senyum ramah itu mengatakan, akan mengecek persoalan pemicunya. Diakuinya, kekerasaan seks terhadap anak juga mengalami peningkatan. “Ada data yang masuk ke saya juga, ada wanita yang menikah begitu saja, akhirnya suami lari dan wanita sama anaknya menjadi korban hingga menderita,”paparnya.

Pemicu maraknya kasus KDRT yang diawali dengan adanya perselingkuhan juga disebabkan karena jumlah perempuan di Papua dan Papua Barat hampir sama dengan jumlah laki-laki. Pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai operasional dalam melancarkan programnya. “Supaya perhatian terhadap wanita dan anak bisa ditingkatkan sehingga sinergi dengan program kementerian,”lanjutnya.

 Kehadiran Menteri Yohana Yembise di Sorong setelah berkunjung ke Raja Ampat untuk memenuhi undangan Bupati Raja Ampat, Drs Marcus Wanma, M.Si dan istri  sebagai ketua penggerak PKK  dalam membuka kegiatan jambore di Raja Ampat. “Kegiatannya diikuti 1.115 perempuan dari 24 Distrik se Raja Ampat,”pungkasnya.(reg)
Sumber : Radarsorong
DPR RI Ungkap Dana DAK yang Tak Ditahu Pemda Manokwari

DPR RI Ungkap Dana DAK yang Tak Ditahu Pemda Manokwari

MANOKWARI,—- Pemerintah Kabupaten Manokwari diminta untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat yang selama ini jarang diketahui pemerintah Daerah.
Proyek pembangunan bendungan di Sungai Wariori Manokwari. Proyek ini senilai 238 Miliar dan ditargetkan selesai  tahun 2016. | CAHAYAPAPUA.com | Zack Tonu Bala
Proyek pembangunan bendungan di Sungai Wariori Manokwari. Proyek ini senilai 238 Miliar dan ditargetkan selesai tahun 2016. | CAHAYAPAPUA.com | Zack Tonu Bala

Pemkab diminta untuk segera mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dana tersebut.
“Kita di daerah mana tau ada dana sebesar itu di pemerintah pusat. Kalau komisi V DPR RI tidak menyampaikan itu, barang kali selamanya daerah tidak akan mengetahui,”  kata ketua Komisi A DPRD Manokwari Ayu Humairah Bataray beberapa waktu lalu.
Terkait hal ini, salah anggota Komisi V DPR RI Sigit Susiantomo saat bertatap muka bersama DPR dan Pemkab Manokwari, Senin (23/2/2015) lalu mengungkap,pemerintah pusat memiliki anggaran pada postur Dana Alokasi khusus (DAK) yang jumlahnya cukup besar ditahun anggaran 2015. Dana tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Dana tersebut, diprioritaskan untuk pembangunan irigasi,  Sanitasi air bersih, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pasar.  Sigit saat itu menyarankan, Pemda mengajukan usulan agar dapat terealisasi ditahun 2016. “Sebab APBN tahun ini sudah dibahas dan disahkan,” katanya saat itu.
Melihat kondisi daerah dan kebutuhan pembangunan daerah ini, tegas, ayu mengatakan, Manokwari wajib untuk mendapat jatah atas dana tersebut. Agar pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pengalokasian DAK pemerintah pusat ini dapat dinikmati warga Manokwari.
“Infrastruktur kita masih terbelakang dari daerah lain. Kedua soal Sanitasi, ketersediaan air bersih di Manokwari belum merata. Selain itu soal kondisi pasar, dan irigasi untuk lahan pertanian dan perkebunan.  Tidak ada alasan. Manokwari harus mendapat dana itu,” imbuhnya. |TOYIBAN

Sumber : CAHAYAPAPUA

Bocah SD Papua Ini Nyaris Jual Bom Peninggalan Perang Dunia II

SENTANI - Alfa Brian Marweri, pelajar Sekolah Dasar (SD) Inpres Doyo Baru, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua, menemukan benda yang diduga bom mortir peninggalan Perang Dunia Ke-II.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige Renwarin, di Sentani, Jumat, mengatakan pelajar SD berusia sembilan tahun yang menemukan bom mortir itu awalnya hendak menjual bom tersebut.

''Awalnya ketika ditemukan, pelajar tersebut meminta izin kepada seorang guru untuk menjual besi yang ditemukannya," katanya.

Kombes Renwarin menjelaskan pelajar tersebut mengira bahwa benda yang ditemukan itu hanyalah sebongkah besi tua sehingga hendak dijual kepada pedagang besi tua.

"Ketika diperlihatkan kepada gurunya, timbul kecurigaan sehingga memutuskan untuk membawa benda tersebut ke Kepolisian Resort (Polres) Jayapura untuk diamankan," ujarnya.

Dia menuturkan, ketika diperlihatkan kepada petugas di Polres Jayapura, ternyata diketahui bahwa benda tersebut salah satu jenis bom mortir peninggalan Perang Dunia Ke-II.

''Sampai saat ini bom berjenis mortir tersebut masih diamankan di Polres Jayapura agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan," katanya.

Pada 1944, tentara Sekutu (Amerika Serikat) pernah menyerang pangkalan Jepang di lapangan terbang Sentani dan Doyo, Papua, sehingga dipercaya kini masih banyak sisa peninggalan Perang Dunia Ke-II berupa bom. (rol/kabarpapua.net)

Mama-Mama Papua Berdemo Menuntut Perhatian Pemerintah

Jayapura: Sedikitnya 500 ibu asli Papua mengikuti aksi damai di depan Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Selasa 3 Maret. Mereka menuntut pemerintah provinsi memprioritaskan hak-hak orang asli Papua.


Mereka bergabung dalam kelompok Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap). Mereka dipimpin Roberth Djitmau.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama. Yaitu peraturan daerah khusus (perdasus) untuk melindungi pedagang asli Papua, pembangunan pasar permanen untuk pedagang mama-mama  asli Papua, dan melarang mal maupun pusat perdagangan lain menjual komoditas yang sama dengan orang Papua seperti pinang sirih.

Mereka juga menuntut Gubernur Papua memerhatikan pedagang asli provinsi itu agar mampu bersaing di pasar.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menemui mama-mama Papua itu. Klemen menampung aspirasi tersebut dan berjanji memerhatikan nasib warga asli Papua.

 
RRN

Sumber : Metrotvnews

Secara Resmi Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp Mendaftar, Calon Bupati Fakfak

Hari ini Rabu 4 Maret, secara resmi Drs. Donatus Nimbitkendik, M.Tp, mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Fakfak untuk 5 Tahun ke depan.

 Berkas pandaftaran di antar dan di serahkan oleh perwakilan khusus sdra Wilson Hegemur.
Semoga Niat Baik saudara dan Bapak Donatus di berkati Tuhan dan di restui Leluhur Negri ini, dan semoga menjadi berkat bagi banyak orang.

Sumber : FW

Investor Masuk Fakfak Harus Tahu Diri

FAKFAK – Wakil Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Simon Hindom menegaskan kepada seluruh investor yang ingin menanamkan modal di Fakfak harus masuk dengan cara yang baik tanpa harus membenturkan masyarakat. “Invetsor yang masuk di Fakfak harus tahu diri ka,” tegas Simon Hindom.
Investasi Ilustrasi - google

Ditegaskan, untuk mengambil hasil hutan, laut maupun kekayaan alam lainnya di tanah Papua khususnya Fakfak, maka tidak harus melalui regulasi yang bersumber dari pusat, melainkan terlebih dulu harus mengantongi rekomendasi kesepakatan masyarakat adat setempat. Karena lanjut dia, yang memiliki hak ulayat tersebut masyarakat adat, bukan atas kepemilikan regulasi tersebut. “Jangan dengan alasan peraturan dan undang-undang negara lalu kami rakyat kecil harus jadi korban dan dibenturkan,” jelas Wakil Ketua DAMM.

Selain mengutuk investor yang masuk tidak tahu diri, bahkan sengaja membenturkan masyarakat adat setempat, Simon juga mengutuk keras jika anak adat Mbaham Matta Fakfak yang sengaja melakukan tindakan kesepakatan gelap dengan para investor agar menjual hasil kekayaan di tanah Papua. “Dewan adat mengutuk keras anak adat yang bersama-sama investor menjual kekayaan alam Papua ini,” terangnya. (ret) 
Sumber : RadarSorong
Kasus Susu Dinas Kesehatan, Distributor Mengaku Rugi Ratusan Juta

Kasus Susu Dinas Kesehatan, Distributor Mengaku Rugi Ratusan Juta

Fakfak_ Kasus pengadaan susu untuk ibu hamil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, selain berpotensi merugikan negara lebih dari 200 juta, juga mengakibatkan distributor produk nestle di Fakfak, merugi.
Yosep, distributor nestle mengaku rugi ratusan juta rupiah
“Saya rugi, karena saya terlanjur membayar ke nestle atas barang tersebut. Ruginya lagi, barang tersebut tidak bisa saya jual. Barangnya memang kurang laku untuk di Fakfak,” jelas Yosep, distributor nestle yang juga pemilik Toko Cendrawasih.
Menurut Yosep, harusnya pihak kejaksaan memberikan surat yang menjelasakan agar dirinya tidak menjual barang tersebut, karena bermasalah.
“Kalau ada surat itu, saya lega. Sebab, surat itu akan saya tembuskan ke nestle di Jakarta. Dengan begitu, meski dibiarkan karena menjadi barang bukti, tidak apa-apa. Kalau tidak ada surat, seandainya ada orang yang berani membeli, saya akan keluarkan,” lanjut Yosep.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Fakfak, Junjungan Aritonang, SH. MH., beberapa waktu pernah menjelaskan bahwa, pengadaan susu merk Mom and Me ini bermasalah, karena uang dari Dinas Kesehatan sudah dicairkan 100%, tapi barang tidak ada.
“Jadi, nama pengusahanya MS. MS memesan susu dimaksud kepada distributor untuk wilayah Papua Barat yang berada di Sorong. Lalu, distributor mengirimkan susu melalui Toko Cendrawasih yang gudangnya di depan Telkom. Tapi karena MS belum membayar susu tersebut, hingga kini susu itu masih di gudang Cendrawasih. Padahal, dinas kesehatan telah mencairkan anggaran 100%,” jelas Junjungan.
Junjungan melanjutkan, bahwa pengadaan susu untuk ibu hamil ini, menggunakan dana APBD Perubahan tahun 2014. Dalam pagu anggaran tertera 220 juta, namun dalam kontrak senilai 219 juta,
Hingga kini, kejaksaan telah memeriksa para pejabat dinas kesehatan, seperti sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia penerima barang, distributor dari Sorong, serta pejabat DPPKAD.
Dijelaskan oleh Yosep, bahwa susu yang diorder tersebut terdiri atas rasa vanilla dan coklat dalam kemasan 350 gr.
“Jumlah keseluruhannya sekitar 63 karton, yang setiap kartonnya berisi 24 pack, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 1.512 pack kemasan 350 gr,” tambah Yosep.
Yosep mengaku bahwa dari pihak dinas kesehatan, salah seorang staf berinisial IL, telah menemui istrinya untuk menyerahkan uang sebesar 50 juta.
“IL datang menemui istri saya, akan menyerahkan uang 50 juta. Tapi saya pesan ke istri saya, jangan menerima uang meski 1 rupiah pun. Sebab saya tidak tahu, untuk apa uang itu,” ujar Yosep.
Hingga kini, Kepala Dinas Kesehatan dan MS, kontraktor susu tersebut, belum berhasil ditemui wartawan. (wah)

Sumber : Infofakfak