Tim Menteri Susi Temukan Penjualan Burung Papua Lewat Kapal

Merauke - Tim Anti-Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan perdagangan burung endemik Papua. Tim yang dibentuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu menemukan hewan-hewan ini setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kampung Woegekel, Distrik Ilwayab, Merauke, Papua.
Petugas menunjukkan burung Cendrawasih yang telah mati saat gelar kasus penyelundupan satwa langka di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, 27 Februari 2015. Ratusan satwa langka yang akan diselndupkan tersebut ditemukan dari atas kapal motor (KM) Gunung Dempo dari Papua. TEMPO/Fully Syafi

Tim itu mengunjungi Ilwayam untuk mengecek kapal-kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari, PT Avona Mina Lestari, dan PT Antarticha Segara Lines. Di kawasan itu kapal-kapal yang beroperasi adalah milik keempat perusahaan tersebut.

Satwa-satwa tersebut dikirim saat kapal perusahaan itu mengirim ekspor ke Cina. Perwakilan PT Dwikarya di Ilwayam, Tomo Khusein, mengaku tidak tahu menahu soal pengiriman burung-burung tersebut.

Wakil Ketua Tim Anti-Illegal Fishing Yunus Husein mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan dan kepolisian. "Untuk melihat nanti bagaimana, apakah masuk ilegal juga," katanya.

Penjualan satwa-satwa Papua lewat kapa itu sudah lama terjadi. Hendori, salah seorang penjual satwa, menuturkan, kebanyakan satwa yang dijual adalah burung kakak tua jambul kuning, burung beo, nuri, gagak dan buaya yang telah diawetkan. "Peminatnya orang-orang Cina," katanya saat ditemui Tempo di rumahnya pada Kamis, 16 April 2015.

Di rumah Hendori ada seekor kakak tua jambul kuning. Burung itu kurus dan bulunya sudah rontok. "Ini sepi setelah kapal Cina tidak jalan," katanya. Menurutnya, saat kapal-kapal Cina masih aktif menangkap ikan, permintaan satwa tinggi.

Hendori menuturkan dahulu dalam sehari dia bisa menangkap sampai 20 ekor burung endemik. Terkadang ia membeli dari warga setempat, kemudian dijual kepada nelayan Cina dengan harga Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta.

Biasanya, kata lelaki asal Jawa Tengah ini, dalam sebulan hewan-hewan tersebut dikirim dua kali saat ada kapal mengirim barang ke Cina. Makanya, Hendori mengatakan, sekali angkut bisa ada 100 hewan pelbagai jenis yang dikirim.

Pedagang lain, Winarsi, mengatakan saat masih ramai bisa mendapatkan uang sampai Rp 50 juta sekali angkut hewan. "Peminat Cina memang tinggi," katanya.

SYAILENDRA - Tempo

Semuel Hegemur : Saya siap 3 x 24 jam

Fakfak. Inya Bay Ati Ati akan melaporkan Semuel Hegemur, lantaran dirinya tidak dimasukkan dalam daftar sebagai orang yang telah mendaftar di partai besutan SBY itu. Padahal, tim dari Inya Centre telah memasukkan surat Permohonan Surat Rekomendasi sebagai Calon Bupati Fakfak pada 13 Januari 2015. Bahkan, tanda terimanya ditandatangani sendiri oleh Semuel Hegemur, SE. MM.
Sumber dari Infofakfak.com 
 
Semuel Hegemur.SE.MM dikantor DPRD Kab.Fakfak
Menanggapi pemberitaan tentang tindakan Inya Bay Ati Ati yang akan melaporkan Semuel Hegemur. SE.MM yang juga ketua DPC Partai Demokrat tersebut menyampaikan bahwa "Silahkan Bung kalau mau lapor saya di polisi, Saya siap 3 x 24 jam .

Tentu saya sebagai Ketua Partai tentu tidak mengedepankan kepentingan pribadi saya karena Partai bukan milik saya pribadi tetapi Partai adalah milik Bangsa sepanjang masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap Partai tersebut, Apalagi sebagai Ketua Partai Demokrat di Daerah tentu punya harapan agar partai tetap solid dan dicintai Rakyat Fakfak, Tentu Paham yang dianut Demokrat adalah Politik Santun cerdas dan bermartabat, Mari bergandeng tangan menyelesaikan persoalan didepan mata kita khusus yang dirasakan.
 
Selain itu ia menambahkan; Sebagai Anak Mbaham tidak pernah mengemis jabatan tapi memperoleh jabatan karena masyarakat sebagai Anak Mbaham jati diriku tak bisa terbeli.(GH)


Senator Mervin Kecewa kepada LNG Tangguh

Teluk Bintuni – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Propinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber pada bulan Maret 2015, melakukan reses atau kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat termasuk melihat proses pembangunan di daerah pemilihannya. Salah satu wilayah yang dikunjungi Senator Mervin adalah Sebyar yang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Dalam reses ini, saya ingin melihat dari dekat perkembangan pembangunan di wilayah ini,” kata Senator Mervin Sadipun Komber saat sandar di dermaga Kampung Lama Bintuni sesaat kembali dari Weriagar, dalam rangkaian agenda reses pada Maret 2015.

Dalam kunker kali ini, salah satu agenda Senator Mervin adalah berdialog dengan masyarakat terkait kepeduliaan LNG Tangguh terhadap masyarakat Adat Sebyar. Saat itu, Senator Mervin didampingi dan Tim Pemekaran Sebyar dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, Drs. J. Ibiraham, yang mewakili Bupati Teluk Bintuni.
Senator Mervin menyatakan kecewa kepada LNG Tangguh. Pasalnya, Mervin menilai perusahaan energi yang mengekplorasi gas di wilayah itu, belum menunjukkan kepeduliaan dan komitmennya untuk membantu masyarakat.
“Ironisnya di bagian daratan Sebyar dilanda kegelapan, sedangkan di bagian tengah lautan gas diangkut  keluar negeri. Aneh dan ajaib. Apa susahnya memanfaatkan gas Tangguh untuk menerangani kampung-kampung di wilayah Teluk Bintuni terutama di wilayah Sebyar,” kata Mervin kecewa.
Pada kesempatan itu, Senator Mervin menyayangkan rendahnya kepeduliaan BP Migas kepada masyarakat Sebyar. Mervin mempertanyakan program CSR dan Comdev dari LNG Tangguh terhadap masyarakat Teluk Bintuni.

Menurut Mervin, LNG Tangguh wajib menjelaskan hal ini kepada publik. Penjelasan tersebut, lanjut Mervin, sangat penting untuk melihat seberapa besar komitmen LNG Tangguh bagi masyarakat Sebyar khususnya dan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya.
“LNG jangan hanya mengangkut gas keluar negeri. Tetapi harus berkomitmen bagi masa depan orang Sebyar,” tegas Mervin.

Senator dari Propinsi Papua Barat ini menyatakan akan menggunakan haknya untuk memanggil pihak terkait LNG Tangguh.
“LNG Tangguh perlu menjelaskan dan harus menyatakan komitmennya terhadap masyarakat Sebyar dan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya,” kata Senator Mervin.

Pada bagian lain, Mervin menjelaskan bahwa untuk menjangkau wilayah Sebyar, dirinya bersama rombongan berangkat menggunakan speedboat. Setelah tiba di wilayah itu, Senator Mervin dan tim disambut secara adat Sebyar. Kepala Suku Sebyar memberi gelar adat kepada Senator Mervin.

Selain berkunjung ke wilayah Sebyar, Senator Mervin juga sempat berkunjung ke Distrik Tomu pada pagi hari dan sore harinya Senator Mervin bersama tim berkunjung ke Distrik Weriagar.

Sumber : News

Irene Manibuy Jadi Wagub Papua Barat

Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Papua Barat menyepakati paripurna penetapan itu.
MANOKWARI - Gubernur Papua Barat Abraham Atururi memilih politisi Partai Golkar Irene Manibuy sebagai wakil gubernur menggantikan almarhum Rahimin Katjong yang meninggal dunia pada 22 Januari 2015. Surat gubernur sudah ditindak lanjut oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Papua Barat dengan menggelar rapat penentuan jadwal paripurna penetapan Irene Manibuy sebagai wakil gubernur.

"Gubernur menyurat kepada DPRD Papua Barat agar menetapkan Irene Manibuy yang mantan anggota DPR RI itu sebagai Wakil Gubernur Papua Barat," kata Wakil Ketua DPRD Papua Barat Robert Manibuy di Manokwari, Selasa.

"Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Papua Barat disepakati paripurna penetapan Irene Manibuy sebagai wakil gubernur pada 28 April 2015," katanya lagi.

Ia menjelaskan, ada dua paripurna yang diagendakan oleh DPRD Papua Barat April ini yakni paripurna pengesahan tata tertib dewan dan paripurna penetapan Irene Manibuy sebagai wakil gubernur.

"Dua agenda ini sangat penting namun paripurna pengesahan tata tertib dewan didahului pada 17 April kemudian paripurna penetapan Irene Manibuy sebagai wakil gubernur pada 28 April," ujarnya.

Dia lebih jauh mengatakan, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Papua Barat menjadwalkan paripurna penetapan Irene Manibuy sebagai wakil gubernur pada 28 April agar ada waktu untuk melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Setelah DPRD Papua Barat melakukan paripurna penetapan Irene Manibuy sebagai Wakil Gubernur Papua Barat selanjutnya diusulkan ke Mendagri untuk mendapat SK pelantikan," tambah dia.


Sumber : Antara

“Rakyat Papua Tak Tuntut Merdeka Jika Sejahtera”

JAYAPURA – Rakyat Papua tak akan menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila tingkat kesejahteraaan mereka diperhatikan dengan lebih baik. Hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mengentaskan berbagai masalah di Papua. 
Ramses Wally Soal Dua Tahun Kepemimpinan LUKMEN

Demikian pernyataan Ketua DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua Ramses Wally kepada Bintang Papua dalam peringatan dua tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., (LUKMEN) di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (9/4).

Dikatakan Ramses Wally, jika rakyat Papua menuntut memisahkan diri dari NKRI justru tak relevan lagi, karena rakyat Papua harus menyadari bahwa untuk pemerintah telah memberikan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Papua disertai kewenangan, dana miliaran, bahkan triliunan dan yang paling penting semua pemimpinan daerah adalah orang asli Papua.

“Kalau kita menciptakan rakyat Papua sejahtera, maka itulah tujuan akhir suatu bangsa merdeka,” kata Ramses Wally.
Karenanya, lanjut Ramses Wally, jika sandang, pangan dan papan terpenuhi, maka otomatis rakyat Papua mengatakan mereka adalah bagian dari NKRI. Dan tak lagi berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI.
“Tapi jika Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera tak capai, maka rakyat Papua tak mungkin mengatakan bahwa kami adalah orang Indonesia,” katanya.
Disisi lain, menurut Ramses Wally, Gubernur dalam pidatonya ketika membuka Rakerda  Bupati/Walikota dan Musrenbang Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (8/4) mengemukakan komitmennya bahwa seluruh program-program akan diturunkan melalui Bupati/Walikota berasaskan 5 wilayah adat di Papua, yakni Tami/Mamta, Saireri, Mee Pago, La Pago dan Animha. 

Ramses Wally menyatakan, program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang melipatkan adat ini pihaknya meyakini mampu menjawab seluruh akar masalah yang selama  ini terjadi di Papua, karena adat mempunyai tanah, air, laut, udara.
“Bila adat di 5 wilayah adat ikut terlibat, maka seluruh proses perubahan segera terjadi,” ujar Ramses Wally.
Karenanya, tambah Ramses Wally, pihaknya menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua atas segala capain pembangunan selama dua tahun kepemimpinan. 

Dikatakan Ramses Wally, Kepala Suku Ondofolo, Oselo yang punya tanah adat harus siap  untuk menyambut semua program-program yang akan diturunkan. Ini suatu hal yang luar biasa dan membuka mata bahwa sejak Papua berada dalam NKRI, ternyata inilah langkah pertama bahwa seluruh proses pembangunan berdasarkan pembangunan di 5 wilayah adat.

“Inilah suatu hal kemajuan yang luar biasa, yang dicapai LUKMEN. Dan semua itu persoalan ini rakyat  menikmati dan saya yakin bahwa pada periode kedua LUKMEN tetap disukai dan ada di hati rakyat,” kata Ramses Wally.

Sekedar diketahui, PKPI Papua adalah partai pengusung LUKMEN dan bergabung dalam Koalisi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, ketika Pemilihan Gubernur Papua lalu. (mdc/don/l03) 

Sumber : BP

Jokowi Diingatkan Tidak Ceroboh Kelola Negara

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan tidak membaca saat menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 terkait DP Mobil Pejabat Negara. Pernyataan Presiden Jokowi itu langsung mendapat tanggapan beragam sejumlah kalangan.
Jokowi - photos sosialberita.net

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Yandri Susanto mengatakan seorang Presiden RI tidak bisa beralasan bahwa Perpres yang ditanda-tanganinya itu tidak dibaca, atau merasa kecolongan, dan mengkambinghitamkan orang lain.

Yandri menilai hal itu merupakan kecerobohan luar biasa dan bukan kecolongan. Kalau kemudian Perpres dicabut atas penolakan masyarakat, maka tak lebih hanya sebagai pencitraan. Karena itu, Fraksi PAN DPR akan mengusulkan dibentuknya Panja untuk mengusut proses surat-menyurat dan administrasi di lingkungan Istana Kepresidenan.

“Aneh, kalau Presiden Jokowi tidak membaca, merasa kecolongan dan mengkambinghitamkan orang lain dalam penandatanganan Perpes tunjangan mobil pejabat itu. Itu jelas sebagai kecerobohan dan tak bisa dibiarkan karena menyangkut lembaga kepresidenan,” tegas Yandri Susanto saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Pencabutan Perpres DP Mobil: Pencitraan atau Pro Rakyat?” di Pressroom DPR RI Jakarta, Kamis (9/4).

Dalam diskusi itu, Yandri Susanto hadir bersama dua pembicara lainnya, yakni Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Gede Pasek Suardika dan Direktur Centre for Budget  Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.
Lebih lanjut, Yandri merasa heran, karena judul Perpres itu besar, ada pertimbangan, ada kesimpulan dan ditulis dengan huruf besar. Padahal, Mensesneg menyatakan sudah konsultasi dengan Presiden dan Menteri Keuangan.

Karena itu, Yandri mengingatkan bahwa kebijakan Kepala Negara itu jangan dianggap kecil. Sebaliknya hal yang besar justru tidak dikerjakan. “Apalagi hal itu tidak muncul di pembahasan anggaran DPR RI,” ujarnya.
Tapi, tunjangan mobil pejabat eselon I Rp 700 juta dibiarkan, namun yang untuk DPR RI dan DPD RI dan pejabat negara lainnya dibatalkan.

“Jangan seolah-olah Presiden pro rakyat, tapi untuk pejabat birokrasi termasuk kepolisian dibiarkan. Itu kan tak lebih sebagai pencitraan,” katanya.
Padahal, kata dia, yang besar adalah untuk birokrat. “Kalau begini cara memimpin negara ini, kita tidak tahu bagaimana ke depan. Ditambah lagi kehidupan rakyat sedang sulit. Yang penting lagi Presiden itu jangan buang badan dan lempar tanggung jawab,” kata Yandri lagi.
Melalui Panja Perpres itu, Yandri berharap DPR akan memanggil Mensesneg Pratikno dan Seskab Andi Widjojanto. Jika benar sudah dikonsultasikan dengan Presiden dan Menteri Keuangan RI berarti ada yang salah dengan Presiden RI.

“Ini bukti bahwa Jokowi itu bukan dewa, dan bahkan dalam 6 bulan memimpin ini sudah tidak lagi sesuai dengan harapan rakyat. Di sinilah perlunya investigasi Perpres tunjangan mobil itu,” katanya.
Menurut Gede Pasek Suardika, yang mesti dipertimbangkan adalah soal kepantasan pejabat negara mendapat fasilitas Negara. “Seharusnya kalau Jokowi komitmen dengan revolusi mentalnya, seluruh pejabat diwajibkan pakai mobil Esemka. Termasuk pejabat birokrasi yang justru mendapat tunjangan melimpah. Jangankan eselon I, Kabag dan ajudan saja sudah lengkap dengan mobil dan sopirnya. Jadi, sistem itulah yang menjadikan kita semua tak sehat,” kata Pasek.

Ke depan, Pasek berharap, pemerintah memberikan fasilitas dan tunjangan menurut asas kepatutan, kepantasan, dan mempertimbangkan kondisi rakyat, yang saat ini sedang susah akibat kenaikan harga BBM, listrik, gas, melemahnya rupiah, dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Yaitu ‘nguwongke’, memanusiakan manusia dengan tanpa merendahkan dan juga tidak berlebihan.

Menurut Gede Pasek, banyak masalah Negara yang besar yang harus dikerjakan. Seperti sumber daya alam yang mayoritas sudah dikuasai asing. Sawit (60%), telekomunikasi (30%), Migas dan tambang juga banyak didominasi asing. “Mereka ini investasi di Indonesia, tapi uangnya disimpan di Singapura dan luar negeri. Ini yang harus dibenahi dan uangnya harus di Indonesia,” pungkasnya.

Yang pasti kata Uchok, kesederhanaan dan kepolosan Jokowi yang selama ini berhasil untuk pencitraan sampai terpilih menjadi Presiden RI, gagal setelah menandatangani Perpres tunjangan mobil pejabat itu. Parahnya lagi di lingkungan istana sendiri sudah terjadi konflik yang cukup parah dan bisa panjang. “Maka nasib Jokowi tergantung DPR RI. Mau melengserkan seperti ala Soeharto dan atau ala Gus Dur,” kata Uchok.


Tadi Malam Pelantikan Ketua Mahasiswa Fakfak-Yogyakarta

Yogyakarta. Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakfak Papua (PKMFP) Se-Yogyakarta telah melaksanakan reorganisasi pada 27-29 Maret 2015 yang telah memilih ketua baru untuk meneruskan kepemimpinan didalam organisasi.

Semalam telah berlangsung prosesi pelantikan Ketua PKMFP seperti yang dimuat pada : Fakfak-Jogja.blospot.com

Ketua terpilih yang dilantik yakni Ulfa Gaeda Ugar, akan memimpin selama periode 2015-2017.

Menurut seorang sesepuh yang hadir dan memberi sambutan, ini pertama kali seorang perempuan memimpin organisasi ini, semoga ada sesuatu yang baru dikepengurusan kali ini.

http://3.bp.blogspot.com/-Aw9BTI0NW84/VRrpEy-3MPI/AAAAAAAABTU/8_GEds4bWfs/s1600/Fakfak%2BJogja.JPG
Ketua Terpilih tengah pakai jilbab, Pimpinan sidang saat tanda tangani berita acara. Doc. PKMFP
Sumber : www.fakfak-jogja.blogspot.com

Rizal: Otsus Papua Bukan Untuk Elite

[JAKARTA] Ancaman disintegrasi bangsa pada Pmerintahan Jokowi-JK masih tetap besar, khususnya dari Provinsi Papua yang letaknya berbatasan dengan negara tetangga.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil (kanan) didampingi Anggota Komisi II DPR asal PAN, Yandri Susanto meluncurkan buku "Papua Otonomi Untuk Rakyat" di Press Room DPR RI, Kamis (9/4). [www.daridulu.com]
Karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil mengatakan, strategi pemerintahan Jokowi menjaga Papua tetap menjadi bagian dari NKRI adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Upayakan ada kebijakan khusus untuk Papua, yang muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Ini penting demi NKRI. Jangan sampai seperti Catalan (Spanyol) atau Belfast (Irlandia)," kata Rizal dalam acara bedah buku bertajuk Papua, Otonomi untuk Rakyat di Jakarta, Kamis (9/4).

Selanjutnya, Rizal menyinggung implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua, yang masih jauh dari sempurna. Sejak 2002 sampai 2014, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otsus untukm Papua sebesar Rp 57 triliun.

Ironisnya, dana yang cukup jumbo itu, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
"Parameternya jelas yaitu IPM (Indeks Prestasi Manusia) dan angka kemiskinan, tidak turun. Jadi harus ditegaskan, Otsus Papua bukan untuk elite," katanya.

Patut diketahui, berdasarkan data statistik, IPM Papua pada 2002 berada di angka 60,1. Sepuluh tahun kemudian bergerak menjadi lebih dari 5 poin menjadi 65,86. Artinya, kucuran dana otsus memang tidak berpengaruh signifikan.

"Saat gubernurnya Barnabas Suebu, banyak masalah yang terjadi. Sebanyak 80 persen dana otsus disimpan di provinsi, sisanya di kabupaten. Selain itu, banyak kasus saat dia menjabat. Kalau Gubernur Papua sekarang, sudah lebih baik. Dana otsus di provinsi hanya 20 persen, sisanya ada di kabupaten dan kota," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Rizal mempertanyakan minimnya perhatian dari pemerintahan Jokowi-JK terhadap Papua.
Salah satu contoh yang sulit di bantah, saat rapat kabinet membahas Papua, presiden hanya didampingi oleh Menko Polkam.
"Padahal, masalah Papua itu sangat kompleks. Ada masalah kesra (kesejahteraan rakyat), pendidikan, sosial, dan lainnya. Kita sayangkan itu," paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II asal PAN, Yandri Susanto mengaku sangat mengapresiasi buku bertemakan Papua yang disusun Prof Rizal Djalil.
"Ini buku bagus. Sangat jarang ada tokoh yang konsen terhadap masalah Papua. Punya waktu untuk bikin buku yang memotret wajah Papua dari berbagai sisi," kata Yandri.

Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini mengatakan, tidak masuknya RUU Otsus Papua Plus dalam prolegnas, diduga akibat kuatnya campur tangan asing.
"Bisa jadi itu Freeport ataupun Australia. Karena mereka takut terganggu kalau RUU Otsus Papua Plus disetujui menjadi UU. Kalau Fraksi PAN sangat setuju. Kita juga akan memperjuangkannya pada prolegnas 2016. Ini demi tegaknya NKRI dan kesejahteraan saudara kita di Papua. Mohon dukungannya," tegas Yandri. [L-8]

Sumber : sp.beritasatu.com

Tutup PT. Arfak Indra di Fakfak Tanah Papua

DAP Mbaham Matta Tutup PT. Arfak Indra di Fakfak Tanah Papua

Terkait kehadiran aparat brigadir mobil (brimob) jaga perusahaan HPH mengintimidasi masyarakat pemilik dusun pala, Warga Adat Mbaham Matta, Fakfak Papua Barat, Rabu 1 April 2015 demo di kantor DPRD setempat. Dewan Adat Setempat telah mengeluarkan kesepakatan bersama pemerintah dan masyarakat adat untuk tutup perusahaan tersebut.

puluhan masa DAP Mbaham Matta demo tutup pt.arfak indah (dok.DAP Mbaham Matta)

 Chen Haremba, pejuang muda Mbaham Matta yang juga bagian dari Dewan Adat setempat melansir, hari ini (1/3/2015) masyarakat Adat melakukan Aksi Menuntut PT. Arfak Indra dan juga PT.Hanurata yang adalah pemegang Izin HPH (Hak Pengusaan Hutan) Kabupaten Fakfak untuk segera angkat kaki dari Wilayah Adat Bomberai Tanah warisan Mbaham Matta. Ketua Dewan Adat telah menyampaikan kesepakatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah untuk menutup semua Perusahan Kayu atau pemegang Izin HPH.

Sementara itu, terkait aksi tersebut, Fredi Warpopor selaku Elsham Papua Barat pos kontak Fakfak melaporkan, kehadiran Anggota Brimob di pos keamanan PT. Arfak Indra Base Cam Kampung Goras semakin membuat masyarakat di sekitar hutan areal HPH PT. Arfak Indra merasa terancam. Awalanya, menurut penelusuran elsham, anggota Brimob yang datang kesana sebatas mengawal Alat Berat dari Wagura Kaimana ke fakfak, tapi setelah sampai di Goras malah mulai berkuasa, tulisnya. Masyarakat dilarang beraktifitas disekitar hutan atau didalam hutan padahal hutan itu adalah dusun pala, sagu dan tempat mencari makan.
Pihak PT. Arfak Indra yang di konfirmasi Elsham setempat terkait penempatan anggota keamanan tersebut dibenarkan oleh pimpinannya. Junaidi selaku pimpinan PT. AI mengatakan permintaan itu (pengamana perusahaan) ditujukan ke Kapolres Fakfak dan sudah ada 3 orang anggota polres, tapi Brimob ini tidak pernah diminta. Menurutnya Brimob yang datang tersebut berasal dari Kem Wagura milik Mr. Paulus Ting berkebangsaan Malasia.

warga adat padati gedung DPRD Fakfak ikut menyaksikan rekomendasi bersama pemerintah-masyarakat adat tutup pt.arfak indah (dok.DAP Mbaham Matta)

Gelagat polisi yang berwatak (whats dog/anjing penjaga modal) bikin ngilu. Ternyata Pace Malasia satu ini bisa perintah Komandan Brimbob Sorong sehingga ikut maunya perusahaan mungkin pemimpin perusahaan HPH itu yang Kepala Suku Bomberai ka apa sampai dia bisa berkuasa atas sumber daya alam di wilyah Adat Bomberai?
Pada hari ini, dihadapan anggota DPDR Fakfak, PT. Arfak Indra (PT.AI) dinyatakan di tutup, berita acara kesepakatan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah sudah di tandatangani, demikian laporan Elsham Papua Barat.

(Arkilaus Baho)