"Masih Sayang Aku Kan? Please Berhenti Merokok"

"Masih Sayang Aku Kan? Please Berhenti Merokok"

Warga Jakarta, memberikan dukungannya di hari tanpa tembakau sedunia di acara car free day,l di kawasan Bunderan HI, Minggu (31/5/2015).
Ratusan peserta car free day (CFD) mendukung "Hari Tanpa Tembakau Sedunia" yang jatuh pada hari ini, Minggu (31/5/2015). Sejumlah warga membubuhkan tandatangan berikut pesan kepada seluruh penikmat tembakau di dunia.

"Masih sayang aku kan? Please berhenti merokok," tulis salah satu peserta CFD, Delvina (26), di spanduk berukuran 1x6 meter.

Pantauan Kompas.com, ada tiga spanduk yang disiapkan panitia dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta. Beberapaa sukarelawan lainnya tampak memegangi spanduk dan poster berisi pesan dan imbauan terhadap perokok. Beberapa pesan pada poster yang dipegang sukarelawan bertuliskan "Save your money", "Rokok itu pemborosan", dan beberapa pesan lainnya.

Warga lainnya, Agustin (32), menimpali, dukungan yang diberikannya diharapkan bisa menggerakkan hati para perokok untuk berhenti mengkonsumsi tembakau. Meski dukungan tersebut hanya bersifat imbauan berupa pesan tulisan tangan.

"Harusnya 'Hari Anti Tembakau Sedunia' bisa diadakan setiap hari. Meski sebetulnya dukungan kita (warga) tidak terlalu berpengaruh, setidaknya masih banyak yang menunjukkan kalau warga peduli kesehatan keluarga dan temannya," kata ibu rumah tangga tersebut.

Seorang pendukung lainnya, Septi (35), bahkan mengajak suaminya untuk ikut menandatangani spanduk dukungan tersebut. Warga Cengkareng tersebut mengaku, suaminya adalah perokok berat.

"Suami saya ini perokok berat. Ayo pak, ikut tandatangan sini. Siapa tahu nanti berhenti," ujarnya kepada sang suami.

Koordinator acara, Dadit, menilai dukungan tersebut menjadi bukti jika masih banyak warga yang menolak rokok dan tembakau. "Kita juga pengin tahu, seberapa besar kepedulian warga terhadap tembakau dan perokok. Ternyata cukup besar responsnya," kata Dadit.


Sumber : http://megapolitan.kompas.com
Polda Papua Ringkus Pelaku Bisnis MLM Bodong

Polda Papua Ringkus Pelaku Bisnis MLM Bodong

Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Guntur Setiyanto (kedua dari kiri) saat rilis di Mabes Polri, Sabtu (30/5/2015). Foto: MTVN/Deny Irwanto).
Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Guntur Setiyanto (kedua dari kiri) saat rilis di Mabes Polri, Sabtu (30/5/2015). Foto: MTVN/Deny Irwanto).
Jakarta: Pihak kepolisian Daerah Papua berhasil meringkus pelaku penipuan, Goenarni Goenawan. Penipuan yang dilakukan Goenarni ini berkedok usaha bisnis MLM dengan menggunakan sistem skema piramida yang biasa dikenal dengan skema ponzi.

Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Guntur Setiyanto mengungkapkan, perusahaan yang digerakkan Geonarni  juga tidak memiliki zin SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung).

"Bersama komplotannya, Goenarni berhasil memperdaya 3000 korban di wilayah Papua dan Papua Barat dengan total kerugian mencapai sekitar Rp. 262 Miliar. Ditangkap pada 8 Mei 2015," ucap Guntur di gedung Divhumas Mabes Polri, Sabtu (30/5/2015).

Belum diketahui berapa banyak korban yang terjerat bisnis MLM ini di Jakarta dan Palembang. Tapi diperkirakan korban terus bertambah dikarenakan lihainya perusahaan Geonarni yang memberi angin 'surga' dan mengiming-imingi para korbannya.

"Lokasi kantornya tidak jelas, modus perusahaan investasi bodong Geonarni itu menggunakan sistem piramida atau skema ponzi," tambah Guntur.

Guntur menjelaskan, skema ponzi yang dimaksud adalah perusahaan tidak melakukan penjualan sebuah produk, melainkan memutar uang dari anggota baru kepada anggota lama dengan istilah bonus.

Setiap investor, lanjut Guntur, wajib membeli sebuah akun seharga Rp.3.750.000 per-akun. Khusus di Papua, minimal pembelian 8 akun Rp.30 juta. Setelah memiliki akun, investor menjadi agen penjual tiket pesawat dan hotel.

"Investor mendapatkan satu tiket kamar hotel Rp.750.000 per-akun. Ada selisih antara pembayaran akun dan biaya kamar hotel Rp.3 juta dari masing-masing akun," lanjutnya.

Dari selisih Rp.3 juta itu, kata Guntur, menjadi bonus untuk investor yang dijanjikan kepada investor setiap merekrut 14 investor baru dan investor lama mendapat bonus Rp.100 juta.

"Setelah diselidiki, penjualan tiket pesawat dan hotel hanya kamuflase karena tidak pernah ada. Intinya, uang diputar-putar saja dan keuntungan diambil dari anggota baru untuk anggota lama," tandasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 105 UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang baru diundangkan 11 Maret 2014 lalu. Pasal itu berbunyi, setiap pelaku usaha yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang diancam pidana maksimal 10 tahun dan maksimal pidana denda Rp.10 Miliar.
DRI - METROtv

Polisi Gagalkan Pengibaran Bendera Negara Federal Papua Barat

http://tabloidjubi.com/wp-content/uploads/2012/12/BINTANG-KEJORA.jpg
Bintang Kejora - Bendera Negara Papua saat diamankan polisi. foto/ilustrasi tabloidjubi.com

Kepolisian Resor (Polres) Jayapura, Papua berhasil menggagalkan indikasi rencana pengibaran bendera "Ye O Doan" Negara Federal Papua Barat dan mengamankan tujuh orang di Kampung Sereh, Sentani, Kabupatan Jayapura pada Jumat pukul 12.15 WIT.


Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kombes Pol Patrige, Jumat sore, di Kota Jayapura, mengatakan penggagalan indikasi rencana pengibaran bendera itu di pimpin oleh Kasat Intelkam Polres Jayapura AKP Saki'in dan enam orang anggotanya.

"Tempat kejadian perkara (TKP) itu di halaman rumah Darius Kogoya, Kampung Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura," katanya.

Kronologis penggagalan itu, jelas Patrihe bermula pada pukul 11.30 WIT, anggota Intelkam Polres Jayapura mendapat informasi adanya rencana pengibaran bendera 'Ye O Doan' di Kampung Sereh, rumahnya saudara Darius Kogoya.

Pada pukul 11.40 WIT, anggota Intelkam bersama Unit Opsnal Reskrim Polres Jayapura yang di pimpin oleh Kasat Intelkam Polres Jayapura AKP Sai'in menuju Kampung Sereh guna monitoring terkait informasi yang didapatnya.

Lalu, pada pukul 12.15 WIT, Darius Kogoya bersama enam rekannya terlihat menuju tiang bendera yang terletak di halaman rumahnya, lalu membuka bendera 'Ye O Doan', seketika itu juga anggota Intelkam bersama Unit Opsnal Reskrim Polres Jayapura langsung masuk ke dalam halaman rumah kemudian merampas bendera 'Ye O Doan."

"Sekaligus mengamankan Darius Kogoya bersama enam orang rekannya. Saat itu situasi aman dan terkendali," katanya.

Kemudian pada pukul 12.20 WIT Kapolres Jayapura AKBP Sondang R Siagian bersama puluhan anggota Dalmas di dampingi Kabag Ops AKP Sujono tiba di Kampung Sereh dan langsung melakukan penyisiran di sekitar TKP.

"Pukul 12.25 WIT, Darius Kogoya bersama tujuh orang rekannya di bawa ke Polres Jayapura dengan menggunakan truk Dalmas," katanya.

Lebih lanjut, mantan Kapolres Merauke itu mengemukakan selain Darius Kogoya (36) sebagai pimpinan Yeo Doang, yang diamankan dan digelandang ke Mapolres Jayapura, ada juga enam rekan lainnya, yaitu Timas Kogoya (53), Maju Wenda (60), Jhon Kogoya (46), Ulu Kogoya alias Undi (46), dan Ombed Wenda (26), Salah Kogoya (26).

"Sementara sejumlah barang bukti yang ikut diamankan yakni satu buah Bendera Yeon Doa ukuran 2,56 cm x 1 meter, satu buah tiang bendera, satu unit CPU Komputer, bu.

Sumber : www.republika.co.id
Ketua KPU Fakfak Lantik 85 Anggota PPD

Ketua KPU Fakfak Lantik 85 Anggota PPD

FAKFAK-Ketua KPU Fakfak, Zainudin S.Hakim,S.IP melantik 85 anggota PPD yang akan bertugas di 17 distrik se-Kabupaten Fakfak.

Pelantikan yang dilangsungkan di hotel Grand Papua Fakfak, Kamis (28/5) dihadiri Bupati yang diwakili Asisten I Setda Fakfak, Drs Blasius Waluyo Sejati,MM dan Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak, muspida serta tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan KPU Fakfak dan pernyataan pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Fakfak mengatakan pemiluka serentak tahun 2015 diikuti oleh 269 daerah terdiri dari 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 36 kota se-Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat ada 7 daerah yang menggelar pemilukada serentak, termasuk Kabupaten Fakfak.

Menurutnya, pelantikan anggota PPD ini merupakan momentum untuk menyatakan sikap siap melaksanakan tahapan dan jadwal pemilukada Kabupaten Fakfak tahun 2015.

Ia berharap pemilukada Kabupaten Fakfak tahun 2015 benar-benar berjalan dengan aman dan lancer, transparan, akuntabel, luber dan jurdil. Setelah resmi dilantik, 85 anggota PPD se-Kabupaten Fafkak ini mengikuti pembekalan dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) selama 1 hari yang dilangsungkan di hotel Grand Papua Fakfak. (ret)

Sumber : RadarSorong

Tahapan Pemilukada Fakfak Terancam Molor

Zainudin Safat : Karena Tidak Adanya Keseriusan Pemerintah Daerah Mencairkan Anggaran Pemilukada


FAKFAK-Proses pencairan dana hibah yang dialokasikan pemerintah daerah kepada KPU Fakfak sebesar Rp 20 miliar dalam rangka pelaksanaan pemilukada Kabupaten Fakfak periode 2015-2020, terhambat karena prosedur. Akibatnya, KPU Fakfak terpaksa meminjam ke pihak lain, dan nantinya diganti setelah anggaran dari pemda cair. Ketua KPU Fakfak, Zainudin Safat didampingi 4 komisioner KPU lainnya dalam jumpa pers di ruang rapat KPU, Rabu (27/5) mengatakan pihaknya kecewa dengan prosedur pencairan dana di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak khususunya di DPPKAD Fakfak. Pasalnya kata Zainudin, setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DPPKAD ke Bank Papua, pihak Bank tidak melayani karena dianggap yang menandatangani surat SP2D tersebut bukan yang berkompeten.

Dijelaskannya, setelah pihaknya menerima diposisi Bupati Fakfak dan lakukan tahapan persiapan Pemiluka sembari menunggu pencairan dana tersebut, namun pihak DPPKAD Fakfak terkesan menghambat pencairan dana kepada KPU Fakfak walaupun saat ini tahapan pelantikan PPD 17 Distrik di Kabupaten Fakfak sedang berjalan. “Yang kami usulkan untuk dilakukan pencairan saat ini sebesar Rp. 4.200.000 dari total 20 miliar yang sudah dihibahkan pemerintah daerah kabupaten Fakfak untuk menunjang penyelenggaraan pemilukada,” kata Zainudin Safat. “Pemda Fakfak terkesan tidak serius memproses pencairan dana tersebut, karena mekanisme pencairan dana bukan ranah KPU Fakfak tetapi mekanismenya ada di pemerintah daerah yakni DPPKAD Fakfak,” sambung Zainudin.

Zainudin mengakui disposisi Bupati untuk diproses dalam bentuk SP2D oleh DPPKAD Fakfak sudah cukup lama, setelah dilakukan pengecekan akhirnya SP2D baru keluar dari DPPKAD Fakfak pukul 11.00 siang tadi (kemarin, red). “Sehingga diindikasi kuat pemerintah tidak serius memproses pencairan dana pemilukada,” tandasnya. Dengan kondisi keuangan yang sangat memprihatinkan karena prosedur dan mekanisme pencairan dana yang terkesan dipersulit, imbasnya, tahapan penyelenggara pemilukada Fakfak diambang penundaan. “KPU Fakfak didalam pelaksanaan pemilukada saat ini sudah hampir tidak bisa jalan lagi karena tidak adanya keseriusan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran pemilukada” tegas Zainudin.

Diakuinya kesulitan untuk mencairkan dana pemilukada bukan sekali ini saja, namun beberapa kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh KPU Fakfak dengan tahapan awal Rp. 400 Juta, juga sangat sulit, termasuk saat ini untuk pencairan Rp 4,2 Miliar juga sangat sulit sehingga terpaksa pihaknya di KPU Fakfak memilih mencari pinjaman dari pihak lain yang nantinya digantikan setelah dana pemilukada dari pemerintah daerah cair. Hingga berita dilansir, Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak Endro Kusumo yang coba ditemui namun tidak berada di tempat, demikian juga saat coba dikonfirmasi via telepon seluler, nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi. (ret)

Sumber : RadarSorong
Wanita-wanita di Papua Paling Menderita

Wanita-wanita di Papua Paling Menderita

Wawancara Pendeta Benny (2) Wanita-wanita di Papua paling menderita
Wanita-wanita di Papua paling menderita
Hingga kini konflik bersenjata di Papua masih terjadi. Teranyar akhir tahun lalu, empat orang pelajar di Paniai tewas setelah ditembak orang tidak dikenal. Kasus itu mendapat banyak kecaman. Saat Presiden Joko Widodo datang ke Papua akhir tahun lalu, warga Papua berharap Jokowi menuntaskan kasus penembakan itu.

Mereka meminta Jokowi untuk menghentikan pembunuhan, penculikan dan teror di Bumi Cendrawasih. Di lain sisi, orang-orang Papua juga hidup dalam keterbatasan. Mereka harus berpindah-pindah karena didera ketakutan. Orang yang paling menderita dari konflik bersenjata ialah para ibu. Lantaran suami-suami mereka dituding terlibat Operasi Papua Merdeka, mau tak mau wanita-wanita ini harus menggantikan suaminya mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka.

"Karena orang Papua yang ditangkap istri-istri yang ngurus anak, mencari nafkah buat keluarga mereka," kata Budayawan Papua yang juga pendeta, Benny Giay saat berbincang dengan merdeka.com di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat pekan kemarin.

Berikut penuturan Benny Giay kepada Arbi Sumandoyo dan Pramirvan Datu Aprillatu dari merdeka.com.

Menurut anda diskriminasi di Papua masih terjadi?

Papua ini kan dianggap bukan Indonesia. Indonesia kan dianggap sabang sampai Ambon, Pulau Buru sedikit. Sisanya hukum rimba yang berlaku hukum TNI Polri, hukum BIN yang berlaku. Kebijakan yang berlaku di Papua semua berdasarkan dari BIN, tapi itu yang saya dengar, tolong mas cek.

Apakah grasi hanya sekadar seremoni saja?

Itu kan sebelum dua minggu anak buah dari Istana sudah pergi ke sana untuk tekan-tekan (paksa) mereka bikin permohonan grasi. Mereka (Napi) tidak bapak, tidak bapak. Saya lihat ini perempuan sedang duduk lihat perempuan ini, (Sambil menunjukkan foto di telepon selular), saya tidak mau bilang tipu, tapi kau ambil keputusan ini berdasarkan informasi yang berimbang, kau tidak paksa mereka (tandatangan grasi).

Berdasarkan informasi mereka sudah keluar dari penjara dan akan dibawa ke kampungnya, tapi menurut saya yang tidak ada kejujuran itu, bahwa mereka diberi grasi, dibebaskan.

Padahal mereka dipaksa untuk meminta grasi?

Ada orang Istana yang bikin surat permohonan grasi dan mereka dipaksa untuk menandatangani orang-orang yang tidak tahu baca ini. Jadi menurut saya ini sebuah penyangkalan. Kalau soal keluar (penjara) itu hak mereka (napi) tapi kasih informasi yang benar. Jadi biar mereka lima napi itu tahu informasi yang benar, ini kamu dapat amnesti tapi ini yang dikasih grasi, sampai di luar mereka lima napi itu menyesal, ini kan tidak benar.

Kan ini jadi kepentingan Jokowi buat kepentingan luar (internasional), jadi dia bisa bicara saya sudah bebaskan orang di Papua. Pasti ada kepentingan. Dari kunjungan tanggal 9, tapi sudah dibebaskan. Dimana etikanya, itu ada aturan kemanusiaan, ada aturan yang baik dan tidak baik.

Jadi tak ada grasi yang diberikan kepada para tahanan terebut? Mereka dipaksa mengajukan grasi?

Mas saya ini ketemu mereka lima napi itu tiga hari sebelum Jokowi datang, Saya bilang kalau kalian keluar itu bagus, kalian bisa bertemu dan bergabung dengan keluarga mereka di rumah, itu kau punya hak, tapi kasih tahu yang sedang terjadi ini tak benar, karena ini dibuat kau mengajukan grasi.

Ini hanya pencitraan saja?

Ya benar. Soal pertanian di Merauke, saya tidak bilang, saya bicara atas nama asli orang Papua, saya rasa ini berkat, saya tidak sangkal itu. Saya merasa itu semua tidak berpihak pada Papua.

Harusnya yang dilakukan pemerintah seperti apa?

Ini kan kita sudah tiga kali ketemu sama tim transisi. Dari bulan Agustus, September, dan November. Ini sudah disampaikan tapi kan tak ada niat baik. Saya sudah ketemu dengan orang perempuan-perempuan Papua, karena mereka yang paling menderita.

Kenapa?

Karena orang Papua yang ditangkap istri-istri yang ngurus anak, mencari nafkah buat keluarga mereka. Makannya saya hari itu dampingi perempuan-perempuan untuk bertemu mereka.

Apa isi pertemuan dengan Tim Transisi?

Pertama bagaimana mereka menyembuhkan luka-luka dalam benak orang Papua, Kita salah telah perlakukan dengan sebegitunya. Tapi tak pernah ada. Ini sama dengan orang Belanda terhadap orang Jawa, Sumatera. Sama seperti Indonesia lakukan dengan Papua.
[mtf] - Merdeka.com
Orang Papua Ingin Rasa Aman Dari Presiden

Orang Papua Ingin Rasa Aman Dari Presiden

Orang Papua ingin rasa aman dari presiden
Wawancara Pendeta Benny (1) Orang Papua ingin rasa aman dari presiden
 
Awal bulan ini, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Papua. Janji untuk datang ke bumi cenderawasih itu ditepati setelah sebelumnya mantan Gubernur DKI ini datang saat kampanye dulu. Banyak orang Papua menaruh harapan kepada Jokowi karena bakal melakukan perubahan.

Namun, kedatangan Jokowi ke Papua untuk kedua kalinya masih dirasa belum mengakomodir harapan-harapan warga Papua untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai penduduk pribumi. Budayawan Papua juga pendeta Benny Giay banyak bicara soal dampak kunjungan Jokowi untuk kedua kalinya.

Berikut penuturan Pendeta Benny Giay kepada Arbi Sumandoyo dan Pramirvan Datu Aprillatu dengan tema setelah kunjungan Jokowi ke Papua.

Presiden Jokowi sudah dua kali datang ke Papua, menurut anda apakah sudah memenuhi harapan warga Papua?

Saya kira tidak ya. Saya pikir tidak semua orang Papua yang sedang mengharapkan dia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Di Papua ini masalah-masalah kekerasan yang sudah dilakukan itu harus diselesaikan dulu sambil menunggu pembangunan jalan. Tapi menurut saya dia lebih memilih kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan membangun jalan, membangun ini, tanpa mengungkit apa yang orang Papua pikir sebagai akar persoalan, misalnya kekerasan-kekerasan yang terus terjadi.

Untuk kekerasan lebih khusus lagi, orang Papua yang tadinya mengharapkan itu, dia harus sekurang-kurangnya harus bisa jelaskan kepada orang Papua, bahwa dia datang untuk menyelesaikan khusus kekerasan empat orang siswa di Paniai. Itu hal yang kongkret. Tapi kemarin dia tidak singgung itu. Dulu kesan saya yang bulan Desember juga orang Papua katakan air susu dibalas dengan air tuba. Jadi mereka waktu itu bilang "ini presiden harus bicara", itu juga tidak. Waktu bulan Desember kami ketemu minta TNI dan Polri selidiki dulu.

Apa harapan warga Papua terhadap presiden?

Jadi orang Papua itu ingin rasa aman dan nyaman dari presiden. Orang Papua tidak ingin diganggu dengan segala macam, kekerasan-kekerasan dan lain-lain. Orang Papua tidak mau berurusan dengan kekerasan. Pembangunan itu nomor sekian. Orang Papua itu bilang 'kami biasa hidup begini' biarkan kami hidup tapi jangan terus menerus melakukan pembunuhan, penangkapan, teror. Jadi orang Papua tidak meminta pembangunan. Tidak ada.

Harapannya bukan pembangunan tapi memenuhi hak-hak orang Papua?

Jadi orang Papua itu tidak identik dengan kekerasan selama ini yang kami pikir itu ada hubungan dengan pengamanan yang dikirim ke Papua setiap tahun. Jadi kesan orang Papua 'oh mau tekan bupati dan gubernur supaya orang kasih lari ke mereka'. Ada dua lembaga identik dengan kekerasan karena ada dana keamanan.

Akibat kekerasan ini apa dampak yang ditimbulkan?

Saya pikir kekerasan lebih struktural yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Ini bukan baru terjadi tapi sudah lama sejak tahun 1960-an sebelum jajak pendapat. Tentara dan polisi baru masuk tahun 1960-an itu cari rumah-rumah, mencari orang yang mereka curigai, begitu-begitu. Artinya sudah trauma ya. Belum ada pemulihan-pemulihan di bagian ini pembangunan itu hanya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan. Kepentingan orang-orang kaya (Pemodal), kepentingan para pejabat-pejabat yang tidak berdampak apa-apa untuk orang Papua.

Adanya perusahaan-perusahaan tambang itu tidak dirasakan bagi warga Papua?

Kapan dia ada waktu untuk sekolah kalau kesehatan tidak jalan. Logistik tidak berjalan, mereka terus dikejar-kejar. Jadi pembangunan dalam pemikiran kami itu tidak usah. Kalau pembangunan hanya menyengsarakan masyarakat, hanya menguntungkan orang-orang kaya, pemodal, pemerintah dan lain-lain tidak usah ada pembangunan. Orang Papua itu ingin hidup tenang tidak ingin diganggu. Begitu. Tidak usah ada perampasan tanah. Terlalu banyak perusahaan masuk, transmigrasi masuk itu semua akan ambil tanah.

Ini terjadi karena kepercayaan orang Papua terhadap tanah adat?

Jadi kalau hukum-hukum adat, inikan tanah semua ada aturan dan ini tidak dihargai. Jadi adat bilang begini, pemerintah bilang begini, ini perusahaan negara ambil saja. Ini ada transmigran datang, ambil saja. Kan sudah lama begitu. Jadi orang Papua ini kan. Jadi bereskan ini dulu sebelum pembangunan. Dosa-dosa pemerintah tahun 90-an, tahun 80-an. Jadi ini sakit hati di atas sakit hati. Dari generasi ke generasi. Otonomi khusus tidak menolong.

Jadi otonomi khusus itu tiga hal, memproteksi orang Papua, yang kedua memberi penguatan dan yang ketiga keberlanjutan orang Papua. Itu tidak ada. Otonomi khusus itu sendiri sambil jalan tapi ada juga di Jakarta dia bisa bikin aturan-aturan, kebijakan-kebijakan sendiri yang bertentangan dengan ini. Kemudian Kementerian punya ini, jadi banyak aturan yang tidak jalan di Papua. ini yang tidak berhubungan dengan otonomi khusus.

Indonesia sudah tujuh kali ganti presiden apa yang membuat Papua berubah?

Kalau ada keributan berarti belum. Kalau ada kerusuhan berarti belum.

Anda melihat konflik ini ada yang buat?

Saya pikir negara. Konflik itu kadang-kadang diciptakan oleh negara yang tadi, asing sudah tidak ada. Uang triliunan rupiah dan sudah otonomi khusus. Uang tidak hanya dikasih ke negara sementara kan polisi ada di situ. Mereka harus makan. Jadi harus bikin masalah agar dana keamanan itu ada. Itu yang kami pikir dan mungkin kami salah.

Kalau lihat sejarahnya bukan kah peran asing melalui LSM menjadi penyebab konflik?

Tidak ada dan itu yang Presiden Jokowi janji tapi dibatasi oleh Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam. Itu kan sama saja. Presiden yang bicara tapi kaki tangannya bicara lain. Ya kan. Tidak perlu syarat-syarat tapi besok Kapolda dan Menteri Dalam Negeri bicara lain. Jadi orang Papua itu bilang kita saling menipu saja.

Jadi hanya akal-akalan saja?

Presiden Jokowi tak punya niat baik. Konkretnya itu tanggal 26 saya tanya itu kasus Paniai bagaimana? Saya percayakan pada Panglima TNI dan Mabes Polri. Kasus Paniani itu penembakan terjadi pada jam setengah sembilan pagi, dan semua orang lihat itu TNI Polri lakukan dan mereka juga selidiki, itu dari mana, logika di mana? Jadi kalau presiden bisa tipu kiri kanan, tapi masyarakat kan tidak.
[mtf] 

Buntut Penangkapan Aktivis Papua Merdeka, Yahukimo Memanas

Buntut Penangkapan Aktivis Papua Merdeka, Yahukimo Memanas

Buntut Penangkapan Aktivis Papua Merdeka, Yahukimo Memanas  Jayapura - Warga sipil bernama Judda, 55 tahun, tewas akibat dikeroyok massa, yang menurut kepolisian merupakan simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Pengeroyokan ini terjadi di Jalan Pasar Baru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis, 28 Mei 2015, pukul 16.50 WIT.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin mengatakan simpatisan KNPB mengeroyok Judda karena mengiranya sebagai polisi. "Sebab sebelumnya di tempat yang sama salah seorang aktivis KNPB, Susan Bahapol, laki-laki kelahiran 1992, ditangkap polisi. Dia ditangkap karena diduga salah satu  pengeroyok anggota Polres Yahukimo, Komisaris Marthinus Bahimuda, pada 25 November 2014," kata Patrige, Jumat, 29 Mei 2015.

Menurut informasi tentang kronologi kejadian yang didapat polisi, kata Patrige, pengeroyokan berawal pada pukul 15.30 WIT saat empat anggota Unit Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo yang dipimpin Ajun Inspektur Satu Marianto Widodo menangkap Susan Bahapol. "Penangkapan ini dilakukan di Jalan Paradiso, Dekai," katanya.

Karena tak terima Susan ditangkap, tiga puluh menit kemudian, masyarakat marah dan ribut di sekitar perempatan Jalan Pasar Baru, Dekai, tak jauh dari lokasi penangkapan Susan Bahapol. Sekitar pukul 16.30 WIT, Judda, yang berboncengan sepeda motor dengan temannya, Adi Setiawan, 20 tahun, melintas hendak ke arah Pasar Baru.

"Tapi saat Judda dan Andi berada di sekitar perempatan pasar, mereka dihadang massa, kurang-lebih ada 50 orang. Massa langsung memukuli keduanya. Andi sempat mendengar para pelaku berkata, 'Itu anggota polisi di atas motor.' Andi sempat melarikan diri, sehingga tak mengetahui nasib rekannya," katanya.

Menurut Patrige, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Judda tewas akibat terkena pukulan benda tumpul di bagian wajahnya. "Teman korban, Andi, mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan akibat terkena benda tumpul dari para pengeroyok, sehingga harus dijahit sepanjang lima sentimeter," katanya.

Dalam penanganan kasus ini, kata Patrige, Polres Yahukimo menurunkan dua peleton anggotanya yang dipimpin langsung oleh Kapolres  Ajun Komisaris Besar Ade Djaja Subagja. "Saat polisi tiba di lokasi kejadian, para pelaku sudah melarikan diri ke arah kompleks Pasar Baru Situasi sudah kondusif," katanya.

Sebelumnya, Kamis, 28 Mei 2015, para aktivis KNPB berunjuk rasa serentak di beberapa wilayah di tanah Papua untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua dan membawa West Papua menuju Melanesia Spearhead Group atau gabungan negara-negara rumpun Melanesia. Dalam aksi di Kota Jayapura, ada 47 pengunjuk rasa ditangkap polisi.

Menurut polisi, pengunjuk rasa ditangkap karena tak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan kegiatan. Menurut Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Komisaris Albertus Andriana, sedari awal pihaknya tak mengizinkan kelompok tersebut berunjuk rasa karena mereka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CUNDING LEVI | TEMPO

Pelipus Pekei Ditemukan Tewas di Depan SD Inpres Yotefa Kampkey

Jayapura, Beko - - Pelipus Pekei ditemukan tidak bernyawa oleh seorang warga yang sedang melintasi lorong jalan depan SD Inpres Yotefa, Kampkey, Jumat (29/05/15) pukul 05.30 WPB. 
Pelipus Pekei ditemukan tewas di depan SD Inpres Yotefa Kampkey, Jumat (29/05/15) pukul 05.30 WPB. Foto: IT/Beko.
Pada pukul 05.00 WPB, warga lainnya sempat melintasi lorong lorong jalan depan SD Inpres Yotefa, namun mayat tersebut tidak ada. Setelah beberapa menit kemudian, warga setempat yang enggan menyebutkan namanya menemukan mayat korban. Setelah itu, tepat pukul 06.00 WPB, petugas keamanan dari Kapolresta Abepura datang ke tempat kejadian perkara (TKP).
Pantauan Beko Online, banyak warga berdatangan beberapa menit kemudian. Korban dikabarkan warga Paniai. Dalam keadaan menangis,  keluarga korban mengatakan, identitas korban, Pelipus Pekei.
Selain itu, dikabarkan Pelipus adalah Pengurus Partai Golkar di Deiyai. Keluarga korban lainnya mengatakan, dirinya pernah menjabat menjadi KPU Deiyai. Keluarga korban juga mengatakan, korban tidak pulang ke rumah beberapa hari sebelum kejadian tragis ini.
Sementara itu, Petugas Kapolresta Abepura mengatakan, korban akan di autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara. “Kami akan bawa mayat ini ke Rumah Sakit Bhayangkara,” katanya.
Lanjutnya, “Selengkapnya, kami akan sampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara.”
Selanjutnya, tepat pada pukul 06.54, mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan Ambulance DS 2911-XVII oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara.

Pelaku pembunuhan ini dilakukan orang tak dikenal (OTK). Pihak keamanan masih mencari pelaku. (Isodorus Tebai/Beko)
Panglima TNI: Jurnalis Asing ke Papua tak Boleh Seenaknya Masuk

Panglima TNI: Jurnalis Asing ke Papua tak Boleh Seenaknya Masuk


Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kedua kiri).
Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kedua kiri).
SURABAYA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, jurnalis asing yang akan melakukan tugas peliputan di Papua diharuskan melalui lembaga clearing house untuk mengantipasi jurnalis asing yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu saat melakukan tugasnya di Papua.

"Ini harapan kita. Tak boleh seenaknya masuk. Ini negara berdaulat," tegas Panglima TNI, usai memberikan pengarahan kepada 1.381 hadirin yang terdiri dari prajurit TNI, PNS, dan Dharma Pertiwi serta Komando Garnisun Tetap (Kogartap) III/Surabaya, di Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/5).

Setelah itu, kata Moeldoko, pihaknya akan melihat kinerja wartawan asing tersebut. Bila kerjaannya menjelekkan pemerintah, menjelekkan negara dan membuat berita fitnah yang membuat terjadi kekacauan, maka lebih baik diusir.

"Tak ada cerita. Kita harus tegas. Kita negara berdaulatan tak boleh menjadi mainan bagi orang luar," kata Panglima TNI, menegaskan.

Kendati demikian, ia tetap akan mengakomodasi jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo sepanjang pemberitaannya adil dan baik.

Aparat intelijen yang ada di Papua, tambah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini, akan bekerja dengan baik dengan mengamankan jiwa wartawan itu.

"Jangan sampai jiwanya terancam. Kita pantau agar mereka merasa nyaman. Tak ada pengawalan khsusus. Namun, bila ke tempat yang berbahaya agar memberitahukan kepada petugas, sehingga diberikan perlindungan. Jangan sampai terjadi apa-apa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kebijakan pemerintah yang membolehkan jurnalis asing ke Papua, namun kewaspadaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi jika jurnalis asing melakukan pelanggaran di Bumi Cenderawasih.

"Kalau sudah mulai menghasut, ya diusir saja, gitu aja repot. Kalau sudah menghasut-hasut ada hukumnya itu," ucap Ryamizard saat menghadiri Silaturahmi Menhan dengan Wartawan Media Massa di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Menhan, masuknya jurnalis asing ke Papua akan sepenuhnya didukung. Asalkan jurnalis asing itu bisa mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan Indonesia dan masyarakat Papua, serta memberikan gambaran soal kondisi sebenarnya.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/

Dubes Inggris Temui Kapolda Papua

Dubes Inggris Temui Kapolda Papua: Pemerintah Kami Tak Pernah Dukung OPM 

  Jayapura - Dubes Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, berkunjung ke Papua. Dia bertemu dengan Kapolda Irjen Pol Yotje Mende.

"Pemerintah Inggris mendukung Indonesia bersatu dari Aceh hingga Papua, tidak pernah mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka yang menyuarakan pemisahan diri dari negara Indonesia," tutur Moazzam di Mapolda Papua di Jayapura, Kamis (28/5/2015).

Moazzam hadir didampingi staf kedutaan, sedangkan Yotje didampingi jajaran Polda. Keduanya mendiskusi berbagai hal, termasuk soal tokoh OPM Benny Wenda yang berada di Inggris.

"Kebijakan pemerintah kami jelas mendukung Indonesia bersatu termasuk hak demokrasi, kesejahteraan, dan pertumbuhannya," jelas pria berkacamata itu.

Selama Benny Wenda tidak melanggar peraturan, menurut Moazzam, dia bebas mengeluarkan pendapat. Namun visi misi atau pandangan Benny Wenda tidak pernah disetujui pemerintah Inggris.

Sejak ditempatkan di Indonesia pada 20 Oktober 2014 lalu, ini adalah kesempatan pertama Moazzam Malik ke Papua. Dia ingin melihat langsung kondisi provinsi paling timur di Indonesia itu.

"Walaupun ada beberapa masalah di sini, saya percaya komitmen pemerintah Jokowi," tandas pria yang fasih berbahasa Indonesia ini

 Sementara itu, Yotje menyatakan, Benny Wenda merupakan DPO Polda Papua. "Dia DPO kita. Kalau datang ke Indonesia, pasti kita tangkap," tegasnya.

Ia mengatakan, Benny Wenda saat ini sudah menjadi penduduk Inggris, namun belum mencabut kewarganegaraan Indonesia, Dengan demikian, ia masih resmi sebagai warga negara Indonesia (WNI). Berdasarkan penelusuran, ia aktif di internet dan melakukan provokasi.

"Itu dipersilahkan. Tapi ketika menginjak Indonesia kami segera tangkap," tandasnya.

Pertemuan antara kedutaan Inggris di Indonesia dan Polda Papua diakhiri dengan serah terima cenderamata.

Sumber : http://news.detik.com

Prajurit TNI Bantu Mengajar Sekolah Dasar

Prajurit TNI Bantu Mengajar Sekolah Dasar


"Materi yang diberikan yaitu tentang wawasan kebangsaan, disiplin dan bela negara,...," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh PR.
Jayapura (Antara Papua) - Prajurit TNI dari Kodim 1706/Fakfak mengajar wawasan kebangsaan di SD YPPK Kampung Siboru, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dengan tujuan untuk menyukseskan program pendidikan nasional.

"Jadi, yang mengajar itu, perwira seksi teritorial (Pasiter) dari Kodim 1706/Fakfak, Kapten Inf Siswanto bersama dua anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1706-01/Kota, Sersan Dua Kalep Patipi dan Kopral Dua Dani," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh PR di Jayapura, Papua, Rabu.

Menurut dia, kegiatan mengajar yang dilaksanakan itu adalah dalam rangka ikut menyukseskan program pendidikan nasional dan mencerdaskan generasi muda yang digelar pada Selasa (26/5) pagi.

"Materi yang diberikan yaitu tentang wawasan kebangsaan, disiplin dan bela negara. Dengan harapan dilaksanakan kegiatan itu dapat menumbuhkan sikap disiplin, setia kawan dan semangat nasionalisme serta cinta tanah air bagi murid-murid SD YPPK Kampung Siboru," katanya.

Kegiatan itu, kata Teguh, dimaksudkan untuk menjalin tali silaturahIm antara TNI dengan masyarakat, selain itu untuk meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat guna mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai upaya untuk membangun pertahanan negara yang kuat.

"Juga untuk melaksanakan pembinaan teritorial sebagaimana yang tercantum di dalam tugas pokok TNI, untuk mewujudkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional," katanya.

Lebih lanjut Teguh, menyampaikan kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh prajurit TNI itu mendapat sambutan yang baik dari guru dan murid-murid SD YPPK Kampung Siboru karena mereka mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara yang merupakan pengetahuan baru bagi mereka.

"SD YPPK Kampung Siboru, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berjarak tempuh satu setengah jam dengan menggunakan speed boat dari Makodim," katanya. (*)


Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © 2015
Sumber : antaraPapua.com
Aksi Damai KNPB Berakhir Dengan Penangkapan Puluhan Anggotanya

Aksi Damai KNPB Berakhir Dengan Penangkapan Puluhan Anggotanya

Aksi demo damai KNPB yang berakhir dengan penangkapan anggota KNPB, Kamis (28/5/2015) - facebook
Jayapura, Jubi – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kamis (28/5/2015) berakhir dengan penangkapan sekitar 46 orang anggota KNPB dan mahasiswa.
Ones Suhuniap, Sekretaris Umum KNPB kepada Jubi mengatakan aparat kepolisian dari Polresta Kota Jayapura telah membubarkan dan menangkap massa aksi yang dikordinir KNPB dengan mengeluarkan tembakan. Pembubaran aksi ini berujung 5 orang terluka dan puluhan lainnya ditangkap.
“Penangkapan ini karena ulah mahasiswa uncen yang jadi provokator dan melempar batu ke arah polisi dari arah sekretariat BEM Uncen dan dari arah atas jalan naik kampus,” kata Suhuniap, Kamis (28/5/2015).
Aksi demo damai yang dikoordinir oleh KNPB ini untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Anggota KNPB ditangkap di gapura Uncen Perumnas III Waena. Penangkapan ini terjadi pada pukul 09.15 WP. Dalam Penangkapan ini sejumlah aktivis KNPB terluka karena polisi melakukan pemukulan saat penangkapan,” tambah Suhuniap.
Saat melakukan penangkapan, lanjut Suhuniap, polisi mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali.
“Polisi juga menangkap dua anggota KNPB di Expo, Waena. Mereka ditangkap pukul 9.00 WP. Aksi demo KNPB di Sentani dibubarkan paksa oleh kepolisian Polres Jayapura. Aksi lainnya di depan kantor Pos Abepura dan di DPRP juga dibubarkan. ” lanjut Suhuniap.

Sementara itu, dikutip dari Kantor Berita Antara, disebuktan tujuh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diamankan polisi di kawasan Perumnas III, Kota Jayapura, saat hendak melakukan demo dan dibawa ke Polres Jayapura Kota. (Victor Mambor)

Berikut nama-nama anggota KNPB yang ditangkap oleh Polisi di Gapura Uncen
1. Warpo wetipo, Ketua Komisariat diplomasi KNPB Pusat
2. Ucak Bazoka Logo, Jubir Nasional
3. Sony Meage,
4. Yosep Degey,
5. Panus Siep,
6. Assa Alua,
7. Oncen Balingga,
8. Meky Tipagau,
9. Nita Wenda,
10. Yufri Pahabol,
11. Eky Balingga,
12. Alex Mujijau,
13. Sony Dogopia,
14. Natalis Napagani,
12. Beny Yatipai,
16. Eliaser Anggainggom,
17. Yustinus Nambagany,
18. Dominikus Dendegau,
19. Taksen Giay,
20. Selvianus Bagubau,
21. Memendas So
22. Otniel Balingga,
23. Asea Yeimo,
24. Amos Payage,
25. Natalis Goo,
26. Donatus Dombay,
27. Musa Tobay,
28. Mike Mabel,
29. Pitre Matuan,
30. Keliopas Boma.

Berikut nama-nama anggota KNPB yang ditangkap oleh Polisi di Expo Waena
1. Justinus Wambogai
2. Natalis Nambogai
3. Domingkus Dedegau
4. Selpianus Bagaubau
5 . Mecky Tibagau
6. Alex Mugijau
7. Jus Nabagani
8. Satu orang Belum terindentivikasi.

Berikut nama-nama anggota KNPB yang ditangkap oleh Polisi di di kantor DPRP Provinsi Papua
1. Regina Wenda Sekertaris KNPB numbay
2. Ribka Komba Bendahara KNPB numbay
3. Yimi broway Ketua I KNPB Numbay.
4. 6 orang nama-nama belum terdata.
Di Wamena Ketua 1 KNPB pusat AGUS KOSSAY dan 25 orang lainya ditangkap.

Sumber : Tabloidjubi
Gempar Tolak Politisasi Isu Persipura ke Gerakan Papua Merdeka

Gempar Tolak Politisasi Isu Persipura ke Gerakan Papua Merdeka

Jayapura, Jubi – Atas nama demokrasi dan HAM, mahasiswa yang tergabung dalam Gempar meminta agar simpatisan dan suporter Persipura jangan mempolitisir  perjuangan politik rakyat Papua dengan kisruh persepakbolaan di Indonesia antara PSSI, Menpora dan AFC yang merugikan Persipura hingga terancam tidak melanjutkan pertandingan pada liga 16 besar AFC.
 Samuel Womsiwor, Sekjen Gempar (tengah) bersama dua rekannya saat ditemui Jubi di seputar Waena, 17/2/2015. Jubi/Arnold Belau
Bagi kami mahasiswa (GempaR) aksi politisir yang dimainkan oleh manajemen Persipura Benhur Thomi Mano dan Simpatisan persipuramania yang ada di tanah Papua adalah pelecehan terhadap perjuangan rakyat Papua selama ini yang telah bertahun-tahun memperjuangkan nasib bangsa Papua untuk berdaulat secara politik,” kata Samuel Womsiwor kepada Jubi, Rabu (27/5/2015) di Jayapura.

Kata  dia, karena sampai hari ini tidak ada sumbangsi Persipura baik moril maupun finansial kepada perjuangan politik orang Papua. Kalaupun hari ini Persipura dikatakan  telah mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Tetapi itu hanya dalam konteks mengindonesiakan Papua kepada dunia Internasional.

Eforia persipura mania hari ini (26 Mei 2015) adalah bentuk ketidakadian terhadap demokrasi di Papua karena hingga hari ini tidak sedikit orang atau kelompok masyarakat yang ditangkap disiksa hingga penjarahkan karena mengutarakan pendapat dimuka umum karena dinilai menggaggu ketertiban kota,” katanya.

“Kami minta manajemen, suporter maupun simpatisan Persipura untuk tidak mempolitisir isu perjuangan Papua Merdeka dalam tuntutannya diberbagai media, baik spanduk, pamflet, hingga pernyataan terbuka oleh manajemen karena hal tersebut adalah pelecehan perjuangan Rakyat selama ini,” kata Womsiwor yang juga mahasiswa FISIP Uncen ini.
Sementara itu, Yason Ngelia, aktivis GempaR, juga mengatakan pihaknya meminta profesionalisme dari pemerintah Kota Jayapura dan aparat keamanan untuk membuka ruang demokrasi kepada masyarakat Papua.
“Kami meminta sebagai bentuk profesionalisme kerja aparat pemerintah Kota dan Kepolisian untuk juga membuka ruang kepada aksi-aksi demonstasi masyarakat dalam hal ini aksi memprotes pemerintah. Sama hal dengan akasi  rakyat Papua yang difasilitasi oleh United Liberation movement for West Papua (ULMWP) yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada taggal 28 Mei 2015,” katanya.

Seperti ditulis sebelumnya, dalam demo ribuan pendukung Persipura ke kantor DPR Papua,  pelatih kepala Persipura Jayapura Osvaldo Lessa mengambil alih sebagai orator mengatakan, pihaknya sangat dirugikan dengan apa yang terjadi saat ini. Baik itu perelisihan antara Menporan dan PSSI dan yang paling parah adalah laga antara Persipura versus Pahang FA tidak jadi dilaksanakan.

“Kami (Persipura-red) ini kurang apa? Kita selalu mengikuti prosedur yang sudah ditentukan baik dari pihak PSSI maupun BOPI. Jangan korban kan kami (klub-red) dengan perselisihan yang terjadi. Anak-anak hanya ingin bermain bola dan meraih prestasi yang sudah kami tanamkan sejak awal,” teriak Lessa.

Lessa pun menghimbau kepada massa Persipura Mania agar melakukan aksi demo ini bisa berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi ketertiban. “Sampaikan aspirasi ini dengan bermartabat. Karena saya tahu, orang Papua memiliki hati yang mulia untuk membangun Papua maupun membela negaranya,” tutup Lessa. (Arnold Belau) 

Sumber : Tabloidjubi
Polisi Buru Kelompok Bersenjata di Papua

Polisi Buru Kelompok Bersenjata di Papua

JAYAPURA -- Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende mengimbau warga di provinsi itu khususnya di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, melaporkan keberadaan kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan.
Petugas berjaga di dekat perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) di wilayah Skouw, Jayapura, Papua, Jumat (8/5). (Antara/Hafidz Mubarak A.)
Petugas berjaga di dekat perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) di wilayah Skouw, Jayapura, Papua, Jumat (8/5). (Antara/Hafidz Mubarak A.

"Jika ada kelompok ini (kelompok bersenjata) berada di tengah masyarakat, mohon segera melaporkan kepada aparat keamanan," kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende di Jayapura, Rabu (27/5).

Pernyataan ini disampaikan oleh Mende terkait penembakan enam warga sipil di Tingginambut, Puncak Jaya, yang menewaskan satu warga dan lima lainnya luka-luka.
"Ada 70 anggota saya dari Brimob diperbantukan di sana dan didukung TNI setempat melakukan pengejaran kelompok penembak yang lari ke hutan di Distrik Mulia," katanya.

Menurut Mende, pelaku penembakan enam warga sipil yang terjadi pada Selasa (26/5) tengah malam itu disinyalir dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari Yambi atau Tenggahmati Telenggen bisa menimbulkan masalah lain. "Penembakan itu juga bisa memicu persoalan dari keluarga korban dan para pelaku. Keluarga korban sedang menuntut ganti rugi, ini juga kami antisipasi agar tidak terjadi permasalahan. Tapi sudah ada pertemuan antara tokoh masyarakat, harapannya ada penyelesaian," katanya.

Mengenai pengejaran kepada KKB itu, Mende menyampaikan bahwa ia telah memerintahkan kepada bawahannya di Tingginambut agar bersikap profesional, kedepankan sikap humanis. "Saya sudah pesan jangan sampai pengejaran membabi buta dan kita tetap mengedepankan persuasif serta aspek kemanusiaan. Kalau kemudian dia menyerah jangan ditembak tapi tidak menyerah, langkah pertama kita lumpuhkan dan seandainya tidak, atau dia melawan dan menggunakan senjata kita gunakan senjata juga. Inilah operasi penegakan hukum," katanya.

Mende juga meminta agar masyarakat tetap waspada akan kelompok tersebut agar tidak lagi melakukan gangguan dan tindak kekerasan. "Kelompok itu adalah kelompok kecil dan setelah dihitung anggotanya hanya 18 orang dan senjata hanya 7-8 pucuk. Kita akan kejar terus dan tetap waspada sebab mereka pegang senjata. Tapi kami tidak mau terpancing untuk perang terbuka dengan mereka," katanya.

"Kalau dalam waktu 1-2 pekan kita tidak berhasil, maka kita akan melakukan operasi lagi. Namun saat ini tak ada operasi khusus, hanya operasi biasa saja. Mereka sekarang memang memancing kita. Saya bisa saja kerahkan ribuan pasukan dan didukung oleh TNI, tapi hal itu bukan utama, tapi kita akan kedepankan operasi intelejen," katanya. 

Tokoh Papua: Silakan Menhan Temui Kelompok Separatis

Tokoh Papua: Silakan Menhan Temui Kelompok Separatis

 Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Jaringan Damai Papua, Romo Peter Neles Tebay, menyatakan komitmen pemerintah Jokowi untuk mewujudkan Papua yang bebas konflik disambut baik masyarakat setempat.
http://images.cnnindonesia.com/visual/2014/12/09/4fd33a07-c6f1-4fda-b5fd-078f899d1a84_169.jpg?w=650
“Sekarang harus dipikirkan bagaimana caranya agar dialog-dialog damai itu sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik sehingga efektif untuk menyelesaikan konflik. Itulah harapan tokoh adat, cendekiawan, dan tokoh agama di sini,” kata Neles kepada CNN Indonesia, Rabu (27/5).

Sementara terkait rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk berkunjung ke Papua dan membangun komunikasi dengan pemimpin kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Neles mengatakan itu sepenuhnya urusan pemerintah RI.

“Jika Menhan mau bertemu kelompok separatis, silakan saja. Kalau pertemuan itu tidak harus kami fasilitasi,” ujar Neles.

Selasa (26/5), Ryamizard mengatakan perwakilan OPM pun telah ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan pemerintah. (Baca: Menhan akan Temui Pemimpin Organisasi Papua Merdeka)

Secara terpisah, Natalius Pigai, aktivis dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia asal Paniai, Papua, meragukan perwakilan OPM yang menemui pemerintah di Jakarta. “Itu OPM betulan atau OPM gadungan?” kata dia.

Pigai mengingatkan pemerintah untuk melibatkan tokoh Papua dalam dialog perdamaian di Bumi Cendrawasih itu. “Harus ada orang Papua dan sosiolog yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua,” ujarnya.

Terkait itu, Koordinator Jaringan Damai Papua menawarkan diri untuk berperan sebagai fasilitator demi kesuksesan program pemerintah di Papua. (Baca juga: Jokowi Dianggap Hancurkan Dua Tabu di Papua)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan pemerintah Jokowi ingin secara serius melepas stigma ‘daerah konflik’ dan ‘zona berbahaya’ dari Papua. Untuk itu pendekatan ke masyarakat Papua akan dilakukan lewat sudut pandang pembangunan. (agk)

Sumber : CNN
Kapolda: Tangkap Pelakunya, Hidup Atau Mati

Kapolda: Tangkap Pelakunya, Hidup Atau Mati


 Irjen Pol. Drs. Yotje Mende

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sebanyak 70 personil Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata (KSB), Yambi pimpinan Tengahmati Telenggen yang diduga keras sebagai pelaku penembakan terhadap 6 warga sipil di kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya, Selasa (26/5/2015) malam.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi mengatakan, penembakan terhadap enam warga sipil di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya itu diperkirakan sebanyak 18 orang. Namun, usai melakukan penembakan langsung melarikan diri ke hutan sekitar distrik Mulia, namun karena medan yang begitu sulit membuat aparat kepolisian dan TNI sulit melakukan pengejaran.

 “Kami perbantukan sebanyak 70 Anggota Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok KSB tersebut dibantu TNI,” kata Kapolda Papua kepada wartawan usai melakukan rapat internal dengan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaa, pada Rabu (27/5/2015) di Mapolda Papua.

Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Tengahmati Telenggen merupakan pelanggaran hukum, sehingga mereka harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
“Kejadian ini pelanggaran hukum dan kelompok Tengahmati harus bertanggung jawab. Kita akan kejar dan anggota brimob yang ada diatas sudah diperintahkan Kapolres menangkap hidup atau mati,” tegasnya.
Kata dia, kelompok KSB pimpinan Tengahmati dengan jumlah 18 orang tersebut merupakan kelompok kecil dengan menggunakan senjata sekitar 10 pucuk. “Kita kejar terus, namun tetap waspada sebab mereka pegang senjata. Bagi saya permasalahan ini terakhir dan kita tidak akan menyerah, mereka harus cari dan ditindak tegas,” tegas Kapolda .

Dalam pengejaran anggota KSB tersebut, anggota TNI siap membantuk kepolisian dan diminta kepada masyarakat Puncak Jaya untuk tetap membantu pihak kepolisian. Namun tetap waspada karena kelompok ini sudah tidak melihat dari aspek masyarakat atau TNI/Polri “Jika kelompok ini berada di tengah masyarakat segera laporkan kepada aparat keamanan karena aksinya selalu sama ratakan,” mintanya.

Jenderal Bintang dua ini, mengkhwatirkan, jika kelompok ini berkeliaran di Puncak Jaya tidak memandang buluh masyarakat dari mana, Apakah TNI, Polri maupun warga sipil biasa atau orang asli di Puncak Jaya. “Kami minta segera memberikan informasi jika berbaur di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Dia juga memerintahkan kepada anggotanya untuk dilakukan penangkapan dan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. “Mereka merupakan DPO kita, dan kita akan cari. Kemudian kami mengimbau kepada mereka agar menyerahkan diri. Percuma mereka melawan dan melawan karena kita dengan TNI selalu berkomitmen bahwa NKRI adalah harga mati,” katanya.

Ditandaskannya, jika mereka ingin memisahkan diri maka kita akan tetap melawan mereka, sehingga diminta untuk menyerahkan diri. Namun apabila tidak, maka akan dilakukan operasi penegakan hukum. “Kami juga lebih mengedepankan operasi intelejen setiap hari,”  pungkasnya. (loy/don/l03)

Sumber : BintangPapua

Apa Bahaya Makan Beras Plastik bagi Tubuh?

 
Saat ini sedang marak pemberitaan peredaran beras plastik  di sosial media. Hal ini tentu membuat khawatir sebagian besar orang Indonesia lantaran beras merupakan sumber makanan utama di negara kita. Kondisi ini cepat tersebar dan membuat kepanikan di masyarakat lantaran kita sangat sulit membedakan mana beras asli dan palsu terutama jika beras-beras tersebut dioplos menjadi satu.

Bagaimana jadinya jika kita kurang beruntung memakan beras oplosan yang mengandung plastik?
Seberapa bahaya plastik bagi kesehatan kita?
Apakah plastik beracun dan dapat membunuh orang yang memakannya?
Ini adalah poin-poin yang perlu Anda ketahui supaya kita benar-benar lebih waspada dan selektif dalam membeli atau memasak beras.
Plastik sendiri dikatergorikan menjadi berbagai jenis mulai plastik untuk bungkus makanan, plastik untuk botol minuman, plastik untuk industri dan kemasan barang, plastik untuk alat-alat rumah tangga dan jenis plastik lainnya. Begitu detailnya pembagian jenis plastik menurut kode penomoran, hal ini dimaksudkan supaya pelaku industri/ bisnis tidak salah dalam penggunaan plastik yang harus disesuaikan dengan fungsi dan kegunaanya sehingga dapat meminimalisir efek buruk bagi kesehatan.

Berbahayakah plastik bagi kesehatan? Beberapa jenis plastik berbahaya jika penggunaanya tidak tepat, sebagai contoh jenis plastik Polystyrene (PS) dengan nomor kode 6.
Jenis plastik ini sering digunakan sebagai bahan pembuatan styrofoam, wadah makanan beku siap saji, piring, garpu, dan sendok plastik. Penggunaan jenis plastik ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk bungkus makanan karena dapat mengeluarkan zat styrene jika bersentuhan dengan makanan/minuman, apalagi jika dalam kondisi panas.
Bahaya yang ditimbulkan dari Zat styrene dalam jangka panjang akibat paparan yang terlalu sering dan lama dapat menimbulkan kerusakan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan dan sistem syaraf.
Selain itu, bahan ini juga mengandung benzene yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kanker. Polystyrene juga sulit untuk didaur ulang, walaupun bisa didaur ulang, akan membutuh proses yang sangat panjang dan waktu yang lama.
Selain itu ada jenis plastik lain yang juga tak kalah berbahaya bagi tubuh yaitu jenis Polycarbonate (PC), jenis ini sangat tidak direkomendasikan untuk wadah makanan dan minuman, karena mengandung Bisphenol-A yang dapat merusak sistem hormon, merusak kromosom pada ovarium, menurunkan kualitas sperma, dan menganggu sistem imun.
Sekarang Anda bisa membayangkan bukan bahwa plastik yang hanya dijadikan wadah untuk kemasan luar dari makanan saja bisa menjadi sangat berbahaya bagi tubuh kita. Apalagi plastik itu kita makan dan masuk ke dalam saluran pencernaan dalam jangka pendek bisa saja menimbulkan masalah seperti diare, sembelit, kembung, mual hingga muntah.
Ditambah lagi dalam pengolahan beras yang direbus, akibat suhu yang panas maka partikel-partikel dalam plastik tersebut akan terurai sehingga akan semakin mudah diserap tubuh kita.
Pertanyaan sekarang adalah plastik jenis apa yang digunakan dalam produksi beras plastik yang beredar tersebut?
Dan sudah sejauh mana peredarannya di Indonesia?

Seberapa urgent pemerintah harus ikut turun dalam mengamankan dan menangani peredaran beras palsu tersebut.

Untuk meminimalisir kepanikan dan kekuatiran di masyarakat, berikut ini kami bagikan sedikit tips sederhana untuk membedakan beras asli atau palsu:
1. Beras plastik akan tampak bening dan mengkilat.
2. Beras asli jika ditekan dengan kuku akan patah, sementara beras plastik tidak akan patah dan bisa jadi kuku Anda yang patah.
3. Rendamlah dengan air dan amati seksama jika beras mengambang berarti itu adalah beras plastik.
4.Jika Anda curiga beras Anda adalah beras plastik maka coba bakarlah, jika terciuma aroma plastik atau meleleh maka beras tersebut adalah beras palsu dari plastik.

Semakin banyak produk makanan berbahaya di sekitar kita, pada akhirnya semua kembali pada diri kita masing-masing untuk bagaimana mampu memilih dan memilah makanan yang sehat dan tidak sehat. Semoga pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi isu ini, terutama dinas terkait (pertanian, perdagangan, Bulog) dan pihak berwajib sehingga mampu meredam kepanikan masyarakat.

Semoga bermanfaat dan sebaiknya kita terhindar dari segala jenis penyakit.

Salam sehat,
dr. Wahyu Triasmara | Kompasiana
Kampanye Penyelamatan Tanah, Hutan dan Manusia Papua

Kampanye Penyelamatan Tanah, Hutan dan Manusia Papua

Kampanye Penyelamatan Tanah, Hutan dan Manusia Papua; MRP: “SELAMATKAN MANUSIA PAPUA” 

ketua MRPJAYAPURA - Rencana Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan MRP pada 25 Mei 2015 ditunda pelaksanaannya hingga Juli 2015 mendatang.  Alasan penundaan RDP tersebut sehubungan dengan kedatangan Presiden ke Papua, sementara hambatan lainnya tidak ada. Pasalnya seluruh proses persiapan RDP telah disiapkan baik oleh panitia termasuk materi Raker- RDP.


Ketua MRP Papua, Timotius Murib, Jumat akhir pekan mengatakan, MRP merasa RDP kali ini penting dilaksanakan terutama bagaimana melaksanakan Kampanye RDP yang bertemakan, Penyelamatan, Tanah, Hutan dan Manusia Papua. Kampanye penyelamatan Tanah, Hutan dan Manusia Papua  dialamatkan ke semua komponen masyarakat Papua, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Tanah Papua.

Mengapa Kampanye dilaksanakan, menurut Timotius Murib, ada fenomena yang dianggap bisa mengancam hidup Orang Papua, diantaranya ancaman minuman beralkohol, sakit penyakit atau ancaman Depopulasi, orang Papua  dari tahun ke tahun bukannya bertambah banyak, namun pertumbuhannya kian menurun.
Hal itu diperparah dengan habisnya tanah-tanah di wilayah Papua. Fakta habisnya tanah-tanah Adat di Papua ini, dilihat contoh konkritnya di Kota Jayapura wilayah Adat Tabi. Di Kota Jayapura, masyarakat Adat Tabi dari  Tobati, Enggros, terutama 14 kampung kehilangan tanah adatnya. “Masyarakat Adat di wilayah ini tidak tahu lagi dimana tanah Adatnya, ini suatu masalah serius, yang perlu dikampanyekan dan kampanye itu adalah kampanye penyelamatan,  agar  apa yang terjadi di Tabi, tidak terjadi di tempat lainnya di Tanah Papua,” ujar Murib.

Hilangnya tanah adat disebabkan oleh berbagai hal seperti penjualan tanah tanpa prosedur yang jelas, pencaplokan tanah adat dan hutan Papua untuk kepentingan negara tanpa melibatkan peran masyarakat adat. Ataupun klaim negara atas hutan. Oleh sebab itu MRP merasa perlu ada Raker antara masyarakat adat Papua dengan Pemerintah Daerah. Masyarakat adat dan Pemerintah perlu hadir untuk melihat fenomena itu.
Klaim dunia akan Papua sebagai Paru paru dunia tak dipungkiri, namun demikian sebagai pemilik ulayat wajib hukumnya menyelamatkan hutan beserta tanahnya dengan tetap menjaga hutan sebagai penyuplai oksigen terbesar, ini satu hal yang perlu dicatat dan dijaga. Kita menjaga hutan untuk menyuplai oksigen bagi orang lain.

Penduduk Papua

Sejak 1961-1969 jumlah penduduk orang asli Papua 16 ribu jiwa, dibanding dengan negara tetangga PNG justru mengalami peningkatan hingga 7 juta jiwa dalam 20-50 tahun, sementara penduduk Papua justru berkurang dan tak mengalami perkembangan dalam 20-50 tahun. Penduduk Orang Papua  berjumlah 1,4 juta jiwa. Ini menandakan, tak ada perkembangan mengembirakan dalam 50 tahun belakangan ini. Padahal Orang Papua dan PNG itu se-Ras.

Berkurangnya jumlah penduduk orang asli Papua sebagai pemilik ulayat tanah dan alam Papua ini, diakibatkan banyak hal dan indikator pengikutnya. Era reformasi dan Otsus Papua, justru Orang Papua dijepit oleh adanya urbanisasi besar-besaran ke Papua. Semakin meningkatnya jumlah migran ke wilayah ini, dibarengi penyebaran HIV/AIDS yang juga meningkat.
Banyak kematian Orang Papua karena HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang sebetulnya bisa disembuhkan, namun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan mumpuni hingga mati tanpa sentuhan medis termasuk pelayanan serupa diberikan hingga kemasyarakat akar rumput Papua. Peredaran miras tidak ditolerir, ijin penjualan miras begitu mudah diberikan tanpa mempertimbangkan dampak buruknya terhadap generasi penerus kemudian hari.

Sebagai penyambung lidah masyarakat adat Papua, Ketua dari lembaga representatif Orang asli Papua, Timotius Murib melihat, perkembangan jaman yang bergerak cepat dengan segala dinamika masyarakat secara umum, turut mempengaruhi media yang berkembang di masyarakat, aneka layanan masyarakat berupa produk iklan disejumlah media massa lokal di Papua menyajikan tawaran kesehatan  alat reproduksi pria dan wanita.  Tawaran iklan media ini dipakai sejumlah anak muda Papua di jenjang pendidikan  SLTA.

Tergiur iklan layanan kesehatan reproduksi itu, setidaknya, ada 400 anak muda Papua lulusan SLTA dinyatakan tak lolos kesehatan oleh dokter pemeriksa kesehatan dari Polda Papua dalam penerimaan Bintara Polisi dan TNI Tahun 2015 ini. Anak muda Papua ini oleh dokter dari Polda Papua dinyatakan mengalami gangguan kesehatan reproduksi, alat kelamin mereka dinyatakan rusak baik laki laki maupun perempuan, mengalami masalah sama, bermasalah pada alat reproduksinya.

“Kalau sudah begitu bagaimana mereka ini bisa menghasilkan generasi berkualitas. Lain dengan kami dulu. Kami dilahirkan, dibesarkan orang tua secara alami di kampung tanpa  produk iklan layanan masyarakat”, ucap Murib.

Dalam rapat pleno MRP April 2015 lalu, sempat dibahas oleh Pansus penerimaan  calon TNI/POLRI untuk anak muda orang asli Papua. Diungkapkan pansus bahwa hasil pertemuan MRP dengan dokter Polda Papua menyatakan hal sama bahwa,  anak-anak muda Papua calon Bintara TNI/POLRI bermasalah pada kesehatan reproduksinya.

Tak demikian dengan tinggi badan, TNI dan POLRI ada kesepakatan mengenai tinggi badan anak Papua yang masuk TNI/POLRI, ada toleransi, namun untuk masalah kesehatan tak ada toleransi. Atas masalah inipun MRP langsung merespon cepat. MRP melihat masalah ini menjadi bagian dalam kampanye penyelamatan manusia Papua. Lebih lanjut Murib mengatakan, banyak iklan di media tidak menolong orang, malah membuat orang mandul.

Timotius Murib mengatakan, fakta lainnya, ada sebuah Kab/ Distrik di Papua, penduduknya tidak berkembang, PAUD, TK dan SD sudah dibangun di Distrik tersebut, namun tidak ada murid baru masuk PAUD, TK maupun SD. Ketika ditelusuri,  tidak ada kelahiran baru disana. Perempuan sudah tidak melahirkan anak lagi, fakta ini membahayakan generasi penerus, ujar Murib.

Kedua fakta ini menjadi  materi Raker dan RDP MRP pada Juli 2015 mendatang, disamping materi lainnya. Kampanye penyelamatan manusia Papua ini penting dilakukan mulai sekarang. Outpunnya, diharapkan, dengan RDP II MRP kali ini kedepannya MRP merekomendasikan ke Gubernur untuk melakukan apa untuk menyelamatkan Tanah, hutan dan Manusia Papua ini, DPRP lakukan apa, Bupati dan Wali Kota lakukan apa, dan MRP lakukan apa. (Ven/don/l03/par)

Sumber : BintangPapua
Jika 14 Kursi Tak Jadi Fraksi Sendiri, Sia-Sialah Perjuangan Rakyat Papua

Jika 14 Kursi Tak Jadi Fraksi Sendiri, Sia-Sialah Perjuangan Rakyat Papua

Yusak RebaJAYAPURA - Pakar Hukum Asal Papua, yang juga Dosen Uncen Jayapura, Yusak Reba, mengatakan, harus menjadi pemahaman bersama bahwa dalam pasal 6 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang mengamanatkan mengenai seperempat kursi yang diributkan saat ini adalah yang menjadi latar belakang munculnya pasal 6 tersebut, tidak lain karena pada Tahun 2001 ke bawah di masa orde baru, orang Papua tidak bisa terpilih melalui kursi partai politik (Parpol), karena tidak mampu berkompetisi masuk di DPRD Provinsi Irian Jaya (Saat itu), sehingga keterwakilan orang asli Papua di dalam kursi parlemen sangat sedikit.

“Dengan munculnya Pasal 6 dimaksud, itu supaya ada orang asli Papua yang bisa menjadi anggota dewan melalui kursi pengangkatan,” ungkapnya kepada Bintang Papua saat dihubungi via ponselnya, Rabu, (26/5).

Namun, didalam Pasal 6 itu tidak disebutkan seperempat kursi itu diperuntukan untuk adat. Karena kursi adat sebenarnya sudah teralokasikan/diakomodir pada lembaga MRP.

Di tengah perjalanan, lahirlah Perdasus No 6 Tahun 2014 yang kemudian membagi wilayah-wilayah untuk pembagian kursi pada kursi Otsus itu, yang kenyataannya mendapatkan penolakan dari masyarakat adat karena tidak mau wilayah Mamberamo Raya masuk dalam wilayah pemilihan Teluk Saireri.

“Soal pembagian wilayah itu bagi saya sebenarnya tidak menjadi masalah, yang terpenting 14 kursi itu harus terisi dan dilantik dulu. Memang penting juga kalau tidak ada yang menerima Perdasus itu,” tegasnya.

Pertentangan atas Perdasus No 6 Tahun 2014 ini, yang membuat masyarakat adat mengajukan keberatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Atas keberatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan catatan penting terkait Perdasus itu, yang menandakan bahwa Perdasus itu tidak terbuka/transparansi didalam penyusunannya.

“Itu hak rakyat, karena rakyat berhak mempersoalkan sebuah produk hukum daerah yang tidak dibuat secara demokratis, yang tidak memenuhi prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik. Salah satunya prinsip transparansi itu. Ini yang harusnya menjadi perhatian Gubernur Papua dan DPRP,” katanya lagi.

Dirinya menilai bahwa ketika Perdasus disahkan tidak dikonsultasikan ke Kemendagri, ataupun dikonsultasikan, tetapi secara tertutup. Dan saat disosialisasikan, rakyat tahu lalu rakyat melayangkan surat protes ke Kemendagri, misalnya mengenai pembagian wilayah pemilihan dan fraksi kursi adat di DPRP.

Baginya, catatan Mendagri dan penolakan masyarakat itu, harusnya DPRP memfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk duduk berbicara, bahwa apakah Perdasus itu jangan dilaksanakan dulu, ataukah dilaksanakan di dalam proses pengangkatan 14 kursi itu, barulah dievaluasi dan diperbaiki pada periode berikutnya.
“DPRP itu harus ingat bahwa mereka (DPRP) wakil rakyat, bukan wakil dari Parpol, jadi kedaulatan rakyat harus di dengar dan berbicara untuk rakyat,” tukasnya.

Menyangkut persoalan fraksi adat di DPRP, kata Yusak, bahwa bila 14 orang itu dilebur dalam fraksi-fraksi di DPRP, maka sebenarnya perjuangan kita tidak ada artinya. Karena sesungguhnya, kita tidak berjuang untuk orang Papua duduk di DPRP saja.
Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama ialah 14 orang itu bisa berbicara mewakili orang Paua untuk kepentingan orang Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Bila di tata tertib DPRP tidak memungkinkan 14 orang itu membentuk fraksi, maka sesungguhnya kehadiran mereka (DPRP pengangkatan) yang mewakili orang Papua tidak akan nampak dalam pengambilan-pengambilan keputusan politik di DPRP,” imbuhnya.(Nls/don/l03)

Sumber : BintangPapua

Mahasiswa Papua Kecewa dengan Jokowi

 Hanya Janji-janji, Kekerasan dan Penembakan masih Marak
 
JAKARTA - Para mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) menuding pemerintah gagal mengimplementasikan Undang Undang Otonomi Khusus Papua. Pasalnya, tidak ada perubahan terhadap hak hidup orang asli Papua sejak pemberlakuan UU itu pada 2001 silam.
 
Hal itu pula yang menjadi salah satu kesimpulan kongres DPP AMPTPI di Bogor beberapa waktu lalu. "Lonceng kematian rakyat yang didalamnya ada suku Papua-Melanesia semakin nyata. Pelan dan pasti rakyat Papua ada dalam ancaman kepunahan," kata Sekjen AMPTPI Januarius Lagoan saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin (25/5).
 
Menurutnya, tidak ada yang berubah dari kemauan politik pemerintah untuk membangun Papua sejak integrasi 1 Mei 1963. Buktinya, pengerukan kekayaan alam Papua dan pelanggaran hak asasi terhadap warga asli masih terus terjadi. AMPTPI bahkan menuding Presiden Joko Widodo yang banyak menebar janji kepada warga Papua di masa kampanye Pilpres 2014 lalu juga telah mengecewakan. Pendekatan kesejahteraan yang getol disuarakan Jokowi sebagai janji kampanye, kata Januarius, sampai sekarang tak kunjung dirasakan warga Papua.
 
lips service saja. Kenyataannya masih terjadi kekerasan dan penembakan di Papua," tegasnya. Petinggi AMPTPI lainnya Markus Haluk mengatakan, 'lips service' Jokowi terlihat jelas soal kasus penembakan di Paniai pada 6 Desember 2014 lalu. Pasca-insiden itu, kata Markus, Presiden Jokowi datang ke Papua dan mengatakan di depan rakyat agar kasus Paniai segera diselesaikan.
 
Padahal, lanjut Markus, Jokowi harusnya dapat dengan mudah memerintahkan Polri dan TNI untuk membereskan masalah. "Kebebasan berekspresi di Indonesia ini seperti kata-kata Jokowi, hanya dari Aceh sampai di Ambon, seperti Sumpah Pemuda," tutupnya.
 
Ancam Tutup PT Freeport
 Bukan hanya itu, AMPTPI menggelar kongres di Bogor pada 18-22 Mei 2015 lalu. Kongres tersebut menghasilkan 8 butir pernyataan sikap terkait kondisi Papua. "Ini harus didengar oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah papua dan DPR RI untuk selamatkan papua," kata Sekjen DPP AMPTPI Januarius Lagoan Januarius saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin (25/5).
 
Januarius mengatakan, salah satu butir pernyataan itu adalah mendesak PT Freeport Indonesia untuk melakukan perundingan dengan pemerintah pusat dan warga asli di sekitar lokasi operasi mereka (pemilik tanah ulayat). Perundingan itu harus dilakukan sebelum penandatangan kontrak karya ke-III pada tahun 2021 yang akan datang.
 
Dia tegaskan, tuntutan ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Jika tidak dilakukan sesuai dengan tuntutan kami, kami sebagai pemilik hak ulayat akan melakukan penutupan operasi penambagan PT Freeport di tanah Papua," tegasnya.
 
Terkait pelanggaran HAM di Papua, lanjut Januarius, AMPTPI mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan membawa para pelaku ke meja hijau. Kasus-kasus yang dimaksudnya antara lain,  penembakan di Paniai (2014), Yakuhimo (2015), Wamena (2003) dan Wasior (2003).
 
 Selanjutnya, AMPTPI mendesak pemerintah Indonesia membuka akses total bagi jurnalis asing, diplomat, senator, akdemisi dan pemerhati HAM untuk masuk ke Papua. Sedangkan butir keempat berisi penolakan terhadap segala bentuk pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di provinsi ujung timur Indonesia itu.
Butir keenam, AMPTPI menyatakan dukungan atas terbentuknya wadah koordinasi United Liberation Movement West Papua (ULMWP). Mereka berharap organisasi tersebut segera diterima sebagai anggota penuh Melanesia Speheard Group (MSG) tahun 2015 serta didaftarkan ke Komisi C-24 Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Kemudian, pada butir ketujuh AMPTPI mendesak semua kepala daerah di Papua untuk melakukan sensus khusus orang asli Papua (OAP) setiap tahun. Mereka juga menuntut diberlakukannya kartu tanda penduduk OAP dan pembatasan bagi warga imigran.(dil/jpnn)

Sumber : RadarSorong
Sulitnya Mengembangkan Potensi Mineral di Papua

Sulitnya Mengembangkan Potensi Mineral di Papua

Ilustrasi tambang -- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Ilustrasi tambang -- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jakarta: Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia mengakui kesulitan dalam mengembangkan dan mengolah potensi sumber daya mineral (SDM) di Papua. Padahal, Papua merupakan salah satu daerah yang kaya sumber daya mineralnya.

Anggota Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia, Sukhyar mengatakan kesulitan tersebut disebabkan oleh posisi wilayah pertambangannya berada di dalam daerah hutan lindung. Sehingga tidak boleh untuk melakukan kegiatan pertambangan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

"Jadi ada enam Kontrak Karya di luar Freeport yang berada di hutan lindung sampai kapan pun tak bisa membangun," kata Sukhyar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015) malam.

Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah melakukan tindakan serius dalam mengembangkan potensi sumber daya mineral di Papua yaitu dengan melakukan reformasi kebijakan seperti memberikan dispensasi kepada Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memiliki wilayah kerja di daerah hutan lindung.

"Ada satu hal yang saya rasa serius untuk pembangunan Papua manakala tidak ada reformasi kebijakan kehutanan akan sulit mengembangkan sumber daya mineral. Freeport bisa membangun karena satu dari 13 perusahaan yang mendapatkan dispensasi," jelas dia.

Menurutnya, jika tidak ada kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai hal tersebut, sampai kapanpun pengembangan sektor mineral di Papua tidak ada kemajuan.

"Ada IUP juga sama posisinya. Jadi ini yang hadapi Papua, jadi kalau tidak ada perubahan di Papua sangat sulit membangun sumber daya mineral," pungkas dia. AHL

Sumber : Metrotvnews
Persipura Batal Tanding, Papua Membara

Persipura Batal Tanding, Papua Membara

Masyarakat Papua melakukan demonstrasi (Foto: @PERSIPURA_)
Masyarakat Papua melakukan demonstrasi (Foto: @PERSIPURA_)
 JAYAPURA – Sedianya laga 16 besar AFC Cup antara tuan rumah Persipura Jayapura kontra Pahang FA berlangsung hari ini. Namun manajemen Pahang memutuskan kembali ke Malaysia setelah tiga pemain asingnya ditolak masuk akibat tak memiliki visa Minggu 24 Mei 2015 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Alhasil laga ditunda dan AFC selaku Federasi Sepakbola Asia tengah meninjau kejadian tersebut. Hiburan yang sejatinya dapat disaksikan langsung masyaraka Papua di Stadion Mandala urung terjadi, dan warga Papua mengadakan demonstrasi.

Dalam akun twitter resmi Persipura @PERSIPURA_ (26/5/2015), diunggah foto masyarakat Papua yang melakukan aksi demo, dan klub berharap demo berlangsung damai. Sekaligus memahami alasan di balik aksi demo tersebut, yang memunculkan tagar #SavePersipura

“Selamat pagi Jayapura! Hari ini tidak ada hiburan pertandingan seperti yang kita harapkan. Tetap sabar menunggu keputusan dari AFC,”

“Buat teman-teman @Persipuramania_ @Persipura_Mania yang hari ini gelar aksi demo damai, semoga dilancarkan dari awal hingga selesai. #respect”

“Wajar Papua marah, hari ini harusnya main di Mandala. Laga yang sudah diperjuangkan sejak fase grup. Keringat anak Papua! #SavePersipura” (fmh)
 
Sumber : Okezone
 

Sekda Minta Wartawan Netral

FAKFAK – Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Drs. Husein Thofer, M.Si dalam sebuah kesempatan belum lama ini menegaskan wartawan harus netral dan berimbang dalam setiap merilis sebuah berita dan informasi baik di media cetak, media elektronik, media  online. “Mari memberitakan hal-hal yang positif menyangkut kemajuan Kabupaten Fakfak, sekaligus kritik kepada pemerintah daerah Kabupaten Fakfak yang sifatnya membangun,ujar Sekda dalam sebuah kesempatan belum lama ini.
 
Ditegaskan wartawan merupakan salah satu kontrol sosial dan corong masyarakat terhadap aktifitas masyarakat maupun pemerintah daerah. “Wartawan kalau memberitakan sesuatu pilih kasih juga tidak boleh,jelas Sekda.

 Husein Thofer yang saat ini menjabat Sekda meminta kepada wartawan agar sebelum menulis sebuah berita atau informasi maka cek and recheck itu penting, sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda. “Kalau wawancara si A maka si B juga diwawancarai sehingga balance,kata Sekda.

Kesempatan itu juga Sekda menepis ada sejumlah oknum masyarakat yang berkoar-koar diluar daerah bahwa pemerintahan saat ini dibawah kepemimpinan Mohamad Uswanas dan Donatus Nimbitkendik dikatakan tidak beres.Banyak orang bilang pemerintahan saat ini tidak beres, apanya yang tidak beres, jangan-jangan yang bicara itu yang tidak beres”, katanya.

Kembali ditegaskan kepada wartawan agar kedepan apalagi menjelang Pemilukada agar harus memberitakan segala infromasi dengan berimbang supaya tidak merugikan atau menyesatkan pihak lain.“Wartawan memang mitra dengan publik dan siapa saja, tetapi wartawan juga diminta netral dan harus berimbang,”harap Sekda.(ret)