Kain Timor Khas Papua Barat

Kain Timor Khas Papua Barat

 ikal
Kain Timor bagi masyarakat suku di Papua Barat memiliki peran yang sangat besar dalam budaya. Masyarakat Suku Moi, sudah mengenal tradisi barter sejak dulu dengan suku pengembara seperti Biak, Bugis dan Ternate.

Staf Anjungan Daerah Papua Barat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sakirin menuturkan Suku Moi mengenal tehnik menenun kain terinspirasi dari kain Timor. Menurutnya, Suku Moi tidak mengenakan koteka tapi mengenakan cawat yang terbuat dari kulit kayu untuk laki – laki dan rok dan penutup dada bagi kaum perempuan. ”Masyarakat suku Moi pedalaman, kain Timor digunakan sebagai mas kawin, denda dan acara adat lainnya,” ujar Sakirin ketika ditemui INDOPOS di Anjungan Papua Barat TMII, kemarin(28/6).

Dia juga mengatakan, kain Timor digunakan pada saat upacara adat sebagai penutup dada atau rok bagi perempuan pengganti kulit kayu. Dikenakan bersama barang keramik seperti piring, porselin Cina yang masuk ke dalam budaya Moi. Tidak hanya itu, menurutnya kebudayaan Cina juga telah mengubah kebiasaan berpakaian dan pembayaran denda dan mas kawin di suku Moi. ”Bagi suku Moi yang memiliki kain Timor menjadi ’penguasa’. Bahkan tanpa kain Timor, perkawinan tidak dapat dilaksanakan,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan asal usul kain Timor bermula dari Suku Moi yang berada di daerah Kalawesi. Dimana seorang nelayan bernama Walungke Yam Golus hendak mengail ikan di sungai. ”Saat mengail ia memperoleh kain yang berjumlah 10 helai. Ia meyakini kain milik pendatang dari luar yang terjatuh di sungai yang dilaluinya,” ucapnya.

Dia juga menyatakan, dahulu Suku Moi belum mengenal menenun mereka menggunakan kulit kayu. Saat ini kain Timor digunakan untuk pembayaran denda atau sanksi adat dengan jumlah tertentu. ”Kain Timor sudah sulit untuk diperoleh. Apalagi kain aslinya. Keunikan kain Timor, semakin lama umurnya maka semakin tinggi nilai seni dan harganya,” katanya.

Dia menambahkan, Papua Barat memiliki destinasi pariwisata yang sangat eksotika. Di antaranya wisata bawah laut Raja Ampat, Gunung Botak, Teluk Binduni, Danau Anggi dan Teluk Wondama. (nas)

Sumber : Indopos
Pertamina Berniat Cari Cadangan Migas dari Aceh Hingga Papua

Pertamina Berniat Cari Cadangan Migas dari Aceh Hingga Papua

 Pertamina Berniat Cari Cadangan Migas dari Aceh Hingga Papua
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina EP terus melakukan pencarian sumber minyak dan gas bumi di beberapa wilayah di Indonesia guna menjamin ketersediaan energi nasional.

"Kegiatan pencarian sumber migas tersebut dilakukan mulai dari Aceh hingga Papua," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto saat mengunjungi lapangan Bunyu di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, Sabtu (27/6/2015).

Melalui kegiatan eksplorasi, Pertamina EP merencanakan kegiatan survei seismic sepanjang 1.167 kilometer (km), yang terdiri dari wilayah Area Sumatera Utara untuk survei Garcinia dan Seremban, Area Sumatera Selatan untuk survei Karbela dan Selingsing, Area Jawa Barat untuk survei Akasia Besar, Area Jawa Timur untuk survei Lumajang, Area Kalimantan untuk survei Tanjung dan Bunyu, serta di Area Papua untuk survei Kupalanda.

Selain itu, Pertamina EP juga menargetkan pemboran eksplorasi sebanyak 9 sumur yang terdiri dari 5 sumur wildcat yang merupakan sumur yang dibor pertama kali untuk menentukan keterdapatan minyak dan gas pada lokasi yang masih baru, dan 4 sumur deliniasi yang bertujuan untuk mencari batas-batas penyebaran migas pada lapisan penghasilnya.

Dari kegiatan eksplorasi tersebut diharapkan dapat mencapai target penemuan cadangan sampai dengan 90 juta barel setara minyak (mmboe) selama tahun 2015, yang terdiri dari minyak sebesar 22 juta barel minyak mentah (mmbo) dan gas bumi sebesar 390 miliar standar kaki kubik (bscf).

Dwi mengatakan, meskipun harga minyak mentah dunia tengah mengalami pergerakan harga yang cukup fluktuatif dan harganya saat ini jauh lebih rendah dari periode tahun 2013-2014, namun Pertamina terus berjuang menunjukkan komitmen terbaik untuk bangsa Indonesia.

“Ketahanan energi itu nafasnya ada di penemuan cadangan, kalau tidak dilakukan eksplorasi maka ketahanan energi bisa terganggu. Dan itu yang tidak kami inginkan,” tegas Dwi.

Sumber : http://www.tribunnews.com
   Integrasi Politik Di Papua Stagnan Akibat Pelanggaran HAM

Integrasi Politik Di Papua Stagnan Akibat Pelanggaran HAM


Pelanggaran HAM masih terus berlangsung di Papua

JAKARTA – Sikap sejumlah negara Melanesia yang justru lebih mendukung adanya kemerdekaan Papua menggambarkan jika Indonesia gagal menghapus anggapan ada aneksasi di wilayahnya tersebut. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi akibat proses integrasi politik di tanah Papua selama ini selalu terhambat, salah satunya karena masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi.

Munculnya dukungan oleh negara-negara resmi itu dikatakan Natalius tentunya menjadi sebuah ancaman serius yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus. “Adanya dukungan masyarakat di bawah gereja di negara-negara Melanesia ditambah pula sikap satu-dua orang politisi di negara-negara tersebut tidak bisa dimungkiri basisnya karena sering terjadi pelanggaran HAM di Papua,” sebut Natalius kepada SH, Senin (29/6) pagi.

Untuk dapat meredam adanya dukungan dari negara-negara tetangga itu, Natalius menyarankan sudah seharusnya pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu melakukan pendekatan internal baru yang berbeda untuk masyarakat Papua. Natalius mengatakandiplomasi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan uang. Hal ini disebutnya menyangkut tindakan Indonesia belum lama ini, melalui Kementerian Luar Negeri yang justru memberi bantuan kerja sama teknis sebesar 20 juta dolar AS bagi negara-negara "Melanesian Spearhead Group" (MSG).

“Menjadi persoalan, pendekatan diplomasi kita adalah pendekatan uang. Bukan itu yang harus dilakukan. Tetapipembangunan di Papua-lah yang digenjot, dan juga dibuka dialog dengan semua komunitas di Papua. Hal ini sama sekali belum ada di zaman Presiden Jokowi,” kata Natalius.
Untuk persoalan Papua, dia juga mengungkap kalau seharusnya Presiden Jokowi mau bergerak mencari sosok yang mengerti problem secara menyeluruh di Papua. Presiden Jokowi juga harus segera membangun komunikasi terhadap seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua.
Upaya-upaya tersebut diucapnya harus dilakukan Jokowi, mengingat pendekatan di Papua dirasakannya masih terjadi pendekatan keamanan. “Bahkan beberapa hari lalu masih ada penembakan di kabupaten Paniai. Kalau dari dulu tidak melakukan pendekatan keamanan, pasti integrasi politik di Papua sudah selesai,” sebut Natalius. 

Sumber : Sinar Harapan
Rakyat Papua Tuntut Freeport Ganti Rugi US$3 Miliar

Rakyat Papua Tuntut Freeport Ganti Rugi US$3 Miliar

Rakyat Papua Tuntut Freeport Ganti Rugi US$3 Miliar
Sudah lima gunung emas yang dihabiskan PT Freeport.

Papua Barat Masuk MSG, Jalan Menuju Perbaikan Situasi HAM

 MANOKWARI - Upaya rakyat Papua Barat (West Papua) yang terdiri dari mayoritas Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari Rumpun Ras Melanesia untuk masuk menjadi anggota tetap (full member) dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) di Honiara, Kepulauan Solomon adalah sebuah cara yang sangat terhormat, bermartabat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal serta sebagai jalan menuju perbaikan situasi hak asasi manusia di Tanah Papua.

Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari mengatakan, persoalan HAM sudah mengemuka sebagai bentuk paling drastis yang dialami oleh mayoritas rakyat Papua sepanjang kurang lebih 50 tahun menjadi bagian dari Republik Indonesia. Masalah ini, tidak bisa lagi disebut sebagai persoalan internal atau urusan rumah tangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tapi sudah menjadi isu internasional.

‘’Semenjak intergrasi 1 Mei 1963 sudah menjadi masalah krusial dan urgen di tingkat internasional, dan lebih menyedihkan dan sangat memprihatinkan, karena tidak pernah mendapatkan perhatian, apalagi penanganan untuk mencari jalan penyelesaian secara hukum oleh Pemerintah Indonesia dari masa ke masa,”ujarnya.

Sejumlah kasus pelanggaran HAM penting di antaranya, kasus Biak Berdarah 6 Juni 1998, kasus Wasior 2001, Wamena 2002, Manokwari berdarah Oktober 1998, dan lain-lain.
Dikatakan, sebagian besar kasus tersebut hingga saat ini belum pernah diungkapkan, dan ditempuh langkah-langkah hukum berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur di dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. ‘’Hanya kasus Wasior dan Wamena yang sempat dilakukan investigasi awal oleh Komnas HAM dan investigasi pro-justitia (untuk keadilan) oleh Komisi Penyeleidik Pelanggaran (KPP) HAM pada tahun 2003. 

Namun sayang sekali kare­na hingga saat ini berkas penyelidikannya belum pernah ditindak-lanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke tahap penyidikan sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku tanpa adanya penjelasan sama sekali. Padahal jelas-jelas di dalam aturan perundangan yang mendasari keberadaan dan tugas KOMNAS HAM sebagai Lembaga Negara dibiayai seluruh kegiatannya oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN),’’ tandas peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 ini.

Memang untuk isu pelanggaran HAM di Tanah Papua sudah menjadi isu internasional dan karena itu, setiap kejadian apapun yang berlangsung di Tanah Papua, pasti akan menjadi alasan berbagai pihak di tingkat internasional bereaksi. Termasuk di dalamnya para aktivis hak asasi manusia maupun warga sipil/masyarakat adat dan pemimpin negara-negara anggota MSG yang sesungguhnya merupakan saudara kan­dung dari OAP itu sendiri.

Dengan demikian maka usaha rakyat Papua dan OAP sebagai bagian dari Rumpun Ras Melanesia untuk membawa masalah-masalah hak asasi manusia melalui jalur politik ke MSG Summit yang tengah berlangsung di Honiara-Kepulau Solomon saat ini adalah sesuatu langkah politik yang dewasa, cerdas dan bermartabat.(lm)

Sumber : Radar Sorong

Perda RDTRK Fakfak Ditargetkan Terwujud Tahun Ini


FAKFAK-Kepala Bappeda Fakfak, Drs Alibaham Temongmere,MTP mengatakan Kabupaten Fakfak memiliki dokumen tata ruang wilayah sesuai dengan amanah Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007. Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) ini dimuat dalam Perda Nomor 8 tahun 2012, merupakan instrumen yang mengambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan memuat berbagai subtansi kaitan dengan pola ruang dan struktur ruang.

“Pola ruang lebih banyak memuat kaitan dengan peruntukkan kawasan yang dibagi dalam kawasan lindung dan budidaya, sedangkan struktur ruang lebih mengarah pada alokasi pemanfatan ruang budidaya dan aktivitas permukiman penduduk,” kata Alibaham Temongmere yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin (26/6).

Dijelaskannya, saat ini pihaknya di Bappeda sedang menyusun rencana detail tata ruang perkotaan (RDTRK) yang memasuki tahap penyempurnaan dokumen yang nantinya dapat dimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Juga masih ada beberapa dokumen operasional ikutan yang harus disiapkan pada tahap berikutnya seperti rencana tata bangunan dan lingkungan, serta rencana kawasan strategis dan rencana lainnya yang menjadi kebutuhan pembangunan.

Pihaknya lanjut Kepala Bappeda, menargetkan RDTRK ditetapkan menjadi peraturan daerah di tahun 2015 ini. “Tentunya kita berharap rencana ini dapat berjalan sukses yang pada akhirnya akan menjadi regulasi dalam melaksanakan pemanfaaatan ruang dan pengendalian ruang secara terpadu dan selaras guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” terangnya. (ret)

Sumber: RadarSorong

Pemerintah Pusat Jangan Tutup Mata Membangun Fakfak

Foto Bandara Torea Fakfak

FAKFAK-Sekda Fakfak, Drs Husein Thofer,M.Si mengingatkan pihak pemerintah pusat tidak hanya sekedar meninjau fasilitas perhubungan udara di Fakfak saja, tetapi harus disertai tindakan nyata. “Jangan tutup mata untuk turunkan pembangunan di Kabupaten Fakfak khususnya di bidang perhubungan secara maksimal dan efektif,” tegas Sekda.

Penegasan ini disampaikannya menyusul kondisi penerbangan Wings Air yang sempat menunda penerbangan ke dan dari Fakfak dengan alasan kerusakan alat pemadan kebakaran di bandara Torea Fakfak. Sekda mengaku kesal akan kondisi bandara Torea yang telah beroperasi dari tahun 70-an, karena salah satu fasilitas layaknya suatu bandara yakni mobil pemadan kebakaran dengan ukuran dan jenis tertentu, namun fasilitas tersebut di bandara Torea rusak parah. “Alat pemadam kebakaran ini sudah mulai rusak dari tahun 2012,” katanya.

Menurutnya, selama ini pimpinan di bandara Torea sudah beberapa kali berganti, namun tidak pernah mengajukan laporan tentang kondisi bandara Torea dan fasilitas yang selama ini mengalami kerusakan. Sekda mengatakan pembangunan bandara Torea dilakukan oleh kementerian perhubungan RI, karena itu harus ada perhatian serius dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan demi kelayakan bandara Torea melayani penerbangan. “Pemerintah pusat jangan tutup mata membangun Fakfak, kenapa tidak ada perhatian untuk kami di kawasan timur termasuk Fakfak,” ketus Sekda.

Sekda mengakui kurang lebih 5 tahun di Fakfak tidak pernah melihat tanda-tanda alat pemadam kebakaran tersebut siaga di saat pesawat landing atau take off. “Masalah sudah lama terjadi namun pihak bandara sendiri diam saja,” tukas Sekda kepada wartawan saat meninjau kondisi bandara Torea didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan Ketua DPRD Fakfak. (ret)

Bandara Torea Butuh Damkar Ukuran Besar
Sumber : RadarSorong
Palestina Ajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional

Palestina Ajukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional

Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al-Malki.Dokumen Palestina itu tidak dianggap bukti kejahatan, tetapi akan diperlakukan sebagai bagian dari pengumpulan fakta. 

Kementerian Luar Negeri Palestina telah mengajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, dokumen yang menuduh bahwa Israel dan militernya melanggar hukum internasional dan melakukan kejahatan perang dalam perang Gaza selama 50 hari tahun lalu.

Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki menyerahkan dokumen tersebut hari Kamis.
Dokumen Palestina itu tidak dianggap bukti kejahatan, tetapi akan diperlakukan sebagai bagian dari pengumpulan fakta oleh jaksa mahkamah untuk memutuskan apakah ada dasar yang cukup kuat untuk memulai penyelidikan kejahatan.

Langkah itu diambil tiga hari setelah para penyelidik PBB mengatakan baik Israel maupun kelompok militan Palestina melakukan pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional dalam perang yang mungkin merupakan kejahatan perang.
Lebih dari 2.200 orang Palestina, sebagian besar sipil, tewas dalam serangan Israel terhadap Hamas di Gaza. Di Israel, 67 tentara dan 6 orang sipil tewas.

Israel, yang bukan penandatangan mahkamah kejahatan internasional itu, telah menentang dengan sangat kuat usaha Palestina untuk menimbulkan penyelidikan itu. Para pejabat Amerika juga telah mengutuk tindakan Palestina itu sebagai kontra-produktif.

Amerika dan Israel mengemukakan argumentasi bahwa penyelidikan mahkamah internasional akan mempersulit pencapaian penyelesaian perdamaian dengan Palestina. Pembicaraan mengenai negara Palestina di wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 macet tahun lalu dan tidak ada prospek untuk menghidupkannya kembali.

Sumber : Voa

 
Rini Soemarno Diduga Jual Rahasia Negara

Rini Soemarno Diduga Jual Rahasia Negara

Biarkan Kerjasama Telkom-Singtel
Rini Soemarno. Foto: dok/JPNN.com
Rini Soemarno. Foto: dok/JPNN.com
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan dua hal terkait kerjasama PT Telkom Indonesia dengan Singtel dalam membangun sistem e-government. 
Pertama kata Heri, kerjasama tersebut berakibat data center e-government yang berisi data warga negara serta pemerintah akan berada di tangan asing.

"Kedua, pembangunan sistem e-government sudah bisa dibuat oleh orang-orang muda Indonsia, lalu mengapa harus diserahkan ke asing?" kata Heri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (25/6).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kerjasama itu jadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

"Kerjasama PT Telkom dengan Singtel membangun e-government merupakan potensi ancaman. Pembiaran kerjasama tersebut oleh Kementerian BUMN telah membahayakan kepentingan dan kedaulatan negara. Jika rencana itu direalisir, maka jangan salahkan publik menilai bahwa Menteri BUMN patut diduga sedang menjual rahasia negara ke pihak asing. Dan itu merupakan kejahatan yang tidak boleh ditolerir,” tegas Heri.
Menteri BUMN Rini Soemarno menurut Heri, dalam kasus ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. "Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa “pembangunan pusat data wajib dilaksanakan dalam negeri”. Hal itu sebagai bentuk perlindungan data informasi dan penegakan hukum," jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan, poin terhadap perlindungan kepentingan dan kedaulatan negara juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 7 ayat (2) yang menekankan bahwa “dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan salah satunya untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara”.

"Karena itu, atas pertimbangan kepentingan keamanan dan kedaulatan negara, kerjasama PT Telkom dengan Singtel terkait pembangunan dan penyelenggaraan e-government wajib ditolak. Selanjutnya meminta PT Telkom melalui Menteri BUMN untuk segera membatalkan rencana kerjasama itu. Jika tidak, maka Menteri BUMN, Direksi PT Telkom dan pihak-pihak yang terkait lainnya secara nyata melanggar hukum atas praktik yang membahayakan kedaulatan negara, dan boleh jadi akan terus dikenang oleh sejarah sebagai pihak-pihak yang merongrong kedaulatan negara," pungkasnya. (fas/jpnn)

Indonesia Peroleh Status Associate Member di MSG

Indonesia dan MSG. (Sumber foto:www.kodam17cenderawasih.mil.id)

HONIARA, (PRLM).- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ke-20 di Honiara, Kepuluaun Solomon, 24-26 Juni 2015 telah meningkatkan status Indonesia dari Observer menjadi Associate Member. Sebelumnya, Indonesia menjadi observer pada KTT MSG ke-18 di Fiji, Maret 2011.
“Sebagai associate member, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang erat dan konkrit dengan MSG untuk menggali potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama ,” ungkap Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir.

Peningkatan status Indonesia di MSG merupakan upaya untuk memperat kerja sama dengan negara negara di Pasifik. Selain letak geografis strategis yang berdekatan dengan kawasan Pasifik, Indonesia adalah rumah bagi 11 Juta Masyarakat Melanesian yang berada di 5 Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Fokus Indonesia ke kawasan Pasifik juga tercermin dengan kunjungan Presiden RI ke PNG di bulan Mei lalu dan kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke PNG, Solomon Island dan Fiji sebagai kunjungan kerja pertama yang dilakukan setelah dilantik sebagai Menlu.

Indonesia dan negara negara MSG menghadapi tantangan pembangunan yang sama seperti rawan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang harus dihadapi bersama. Sebagai associate member MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan bagi negara kepulauan.

Peningkatan status Indonesia di MSG juga akan meningkatkan kerjasama konkret dengan negara anggota MSG. Nilai Perdagangan Indonesia dengan negara negara MSG yang saat ini mencapai US$ 260 juta akan dapat ditingkatkan lagi. Selain itu,kerjasama teknis di berbagai bidang yang selama ini berjalan seperti di bidang perikanan, handicraft making, seni budaya, dan diplomasi juga akan terus dipererat. Sampai dengan Mei 2015, Indonesia telah melakukan kerjasama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG sebanyak 130 program yang diikuti oleh 583 peserta.

Selain hadir pada konferensi, Wamenlu RI juga mengadakan berbagai pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan tersebut antara lain dengan Perdana Menteri dan Menlu Fiji, Perdana Menteri dan Menlu Papua Nugini, Menlu Kepulauan Solomon, serta pejabat dari Vanuatu sebagai upaya pendekatan konkrit terkait implementasi kerja sama dalam konteks MSG ke depan.

MSG merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS dari Kaledonia Baru. MSG bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Negara anggota MSG direncanakan berpartisipasi dalam Melanesian Cultural Festival yang akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2015 yang akan datang. (kemlu/A-89)

*** PikiranRakyat
Kok Bisa Ribuan Buruh dari China Masuk Papua dan Banten?

Kok Bisa Ribuan Buruh dari China Masuk Papua dan Banten?

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menjelaskan ke masyarakat tentang masuknya ribuan pekerja asal China ke Provinsi Papua dan Banten.

"Ironis memang. Negara ini surplus tenaga kerja hingga diekspor sebagai TKI ke manca negara. Beberapa hari belakangan terungkap ribuan tenaga kerja asal China sudah masuk ke Papua dan Banten," kata Laode Ida, di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini, mustahil ribuan tenaga kerja asing bisa masuk ke pelosok-pelosok Indonesia tanpa mengantongi izin Kemenaker.

Selain mempertanyakan Kemenaker, Ida juga meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM memberikan penjelasan tentang ribuan tenaga kerja China tersebut.

"Apakah ini bagian dari kerja mafia tenaga kerja luar negeri. Cara-cara seperti itu, yakni secara diam-diam dan manipulasi dokumen, sudah sering dilakukan. Negara harus memastikannya," pinta Laode Ida.(fas/jpnn)
Bintang Kejora Berkibar di Fakfak

Bintang Kejora Berkibar di Fakfak

bendera bintang kejora (Foto: Reuters)
Bendera Bintang Kejora (Ilustrasi Foto: Reuters)-BK di Fakfak Tengah

Pengibaran Bintang Kejora kembali marak mendekati tanggal 1 Juli.
Seperti yang terjadi sekitar pukul  08.00  WIT, 25 Juni 2015  di lereng tebing pasar Tumburuni, kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat.

Bendera Bintang kejora ditemukan di ikatkan pada bambu berkuran panjang 2 meter  dan dinaikkan di pohon mangga, yang berada pada lereng tebing depan pasar Tumburuni.

Aksi penaikan bendera dilakukan oleh OTK ( orang tak dikenal )  diperkirakan dilakukan pada waktu subuh saat saur,  dan sampai saat ini  belum diketahui pelaku yang menaikkan bendera bintang kejora tersebut
Bendera Bintang Kejora yang dinaikkan di pohon mangga  yang berada di lereng tebing Tumburuni  diketahui oleh masyarakat yang berada di pasar .

Kemudian masyarakat melaporkannya kepada polisi. Tak lama kemudian anggota  polisi dari polres Fakfak datang untuk menurunkannya. (Fani)

Sumber : http://www.pasificpos.com

10 Cara Ampuh Pulihkan Energi Dengan Cepat

10 Cara Ampuh Pulihkan Energi Dengan Cepat

http://www.brandsworld.co.id/~/media/Images/Indonesia/Artikel/KK3.jpgAktifitas sehari-hari tentu sangat membuang energi dan dapat memperburuk kondisi mood.
Saat seperti ini, Anda butuh sedikit relaksasi untuk dapat mengembalikan energi yang hilang.

Tidak memerlukan waktu khusus untuk memulihkan semangat yang meredup di tengah padatnya kesibukan. Cobalah beberapa langkah sederhana berikut untuk memulihkan energi dalam waktu yang cukup cepat, seperti dikutip oleh Top10 Terkini dari Marie Claire:

1. Keluar dari rutinitas sejenak
Mungkin Anda tidak memiliki banyak waktu untuk hang out bersama keluarga, teman, atau bahkan kekasih. Namun, tidak ada salahnya menyisihkan lima menit di tengah kesibukan untuk sekadar menghirup udara segar, mendapatkan pemandangan baru di luar ruang kerja. Hal sepele ini ternyata dapat memberikan energi baru dan meningkatkan mood positif.

2. Menggoda lawan jenis
Tidak dipungkiri bahwa menggoda lawan jenis menjadi hal menyenangkan, sejauh sasaran yang Anda goda tidak memiliki kekasih. Ini sangat efektif membuat Anda bersemangat. Gejolak hati yang terjadi membuat otak aktif dan membuat diri bersemangat. Menyisipkan lelucon di tengah percakapan akan membuat Anda lebih berenergi.

3. Minum eh
Teh lebih baik dari pada kopi. Minuman teh adalah pilihan yang tepat untuk meningkatkan energi. Penelitian telah membuktikan bahwa minum segelas teh hitam empat sampai enam kali per hari dapat mengurangi hormon stres di dalam tubuh.

4. Mandi dengan air dingin
Katharine Hepburn mengakui bahwa mandi air dingin memberikan energi yang luar biasa dalam tubuh. Setidaknya air bersuhu normal. Jika Anda inginkan kesegaran di siang hari, Anda bisa memercikan air dingin pada wajah Anda. Anda pun dapat menyimpan air dingin dalam botol spray dan gunakan jika Anda merasakan kantuk.

5. Dengarkan musik
Bukanlah hal yang baru jika otak akan tenang ketika kita mendengarkan musik. Musik menstimulasi otak sama halnya seperti aktivitas seks atau penggunaan obat. Jadi, dengarkan musik favorit Anda agar mendapatkan tambahan energi untuk menjalankan sisa hari Anda.

6. Gunakan warna terang
Mood adalah hal yang unik. Mood Anda saat ini dapat memengaruhi mood orang lain, begitu pula sebaliknya. Warna adalah salah satu cara yang tidak Anda sadari dapat memengaruhi mood sepanjang hari. Penggunaan warna gelap tidak akan memberikan reaksi yang postif terhadap mood Anda. Berbeda halnya dengan warna terang seperti kuning, merah, atau pink yang dapat memberikan semangat dan orang sekitar.

7. Gunakan lemon
Vitamin C adalah sebuah keajaiban. Tidak hanya sebagai ekstra energi, tetapi juga merevitalisasi indra penciuman dan menyembuhkan kelelahan. Selain itu, aroma dari jeruk, lemon, atau jeruk nipis dapat menstimulasi kewaspadaan.

8. Tidur siang
Aktivitas ini sebenarnya sangat berisiko. Jika Anda melakukannya lebih lama maka akan memberikan dampak yang sebaliknya. Anda hanya dapat memejamkan mata selama 5 sampai 10 menit untuk mendapatkan kembali energi. Jika Anda ketiduran, maka Anda akan merasa lelah dan lemas. Jadi gunakan alarm, tidurlah sejenak di atas tempat tidur, atau kursi Anda.

9. Makanlah sepotong cokelat
Seperti tidur siang, cokelat juga dapat memberikan dampak yang berbeda jika dikonsumsi berlebih. Untuk membatasinya, Anda hanya dapat mengonsumsi satu potong per hari. Mengonsumsinya sedikit dapat memberikan Anda lonjakan endorfin. Selain itu, tingkatan kafein pada cokelat tidak akan memberikan efek samping pada tubuh.

10. Pijat titik tekanan
Ada akupuntur, ada pula acupressure atau totok tubuh, di mana diberikan tekanan pada titik-titik tertentu pada tubuh. Terapi ini sudah lama diandalkan untuk menyembuhkan migrain, stres, dan menurunkan tensi. Acupressure atau totok tubuh bisa menjadi pilihan mereka yang tidak menyukai jarum. Saat santai, coba melakukannya sendiri dengan memberi tekanan pada daerah antara jempol dan telunjuk beberapa menit, demi mengembalikan energi Anda. (Top10)

Pemda Harus Perhatikan Asrama Mahasiswa Fakfak

 Beberapa hari lalu informasi dari kota study Jayapura, asrama mahasiswa Fakfak dipalang oleh pemilik hak ulayat setempat. Asrama di gembok dan penghuni asrama memilih berpindah ke asrama putri. (Baca : Asrama Fakfak Terancam dipalang).

Dari informasi yang sempat diperoleh, permasalahan ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah namun belum direspon. Pihak pemalang juga datang dengan jumlah besar dan penghuni menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memilih berpindah sambil menunggu proses selanjutnya.

Melihat kebelakang lagi, sebelumnya asrama mahasiswa Fakfak di Manokwari alami hal yang sama. Persoalan tanah yang belum terselesaikan mengakibatkan ancaman dipalang. Bahkan dari informasi yang didapatkan upaya untuk sampaikan kepada pemerintah daerahpun sudah dilakukan namun masih terkesan lamban. Baca: Pemda Malastahu Persoalan Tanah

Manokwari dan Jayapura masih dalam satu wilayah Papua, namun masih terlambat direspon oleh pihak terkait; bagaimana dengan asrama-asrama mahasiswa Fakfak yang ada di wilayah  lain diluar Papua ? Sudah layakkah disebut asrama ataukah hanya rumahan kontrakan yang dipaksakan jadi asrama? Lalu bagaimana dengan asrama-asrama permanen yang sudah ada, kapasistas muat penghuni berapa ?  Mengapa pemda Fakfak tidak berani seperti pemda lain yang mampu membeli rumah besar dengan kapasitas kamar puluhan untuk dijadikan asrama. Mereka tidak tanggung-tanggung, bagaimana dengan Pemda Fakfak ? ah masih ragu menurut saya.

Foto aksi Ikatan Mahasiswa Fakfak Se-Indonesia 2011 - Album
Masih segar dalam ingatan saya, pada 22 Agustus 2011 kami melakukan aksi demo meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati untuk berkunjung ke semua kota study dan melihat serta menerima masukan-masukan dari badan pengurus ikatan-ikatan mahasiswa diberbagai kota tersebut.

Dalam aksi tersebut bupati sanggupi untuk berkunjung namun tidak semua kota study dikunjungi orang nomor satu ini. Bupati kunjungi asrama mahasiswa di Manado kemudian ke Malang dan Surabaya.
Di Surabaya, mahasiswa Fakfak  masih kontrak rumah untuk dijadikan asrama, namun sampai saat ini masih tinggal dikontrakan tersebut. Belum ada kepastian soal pengadaan asrama permanen. Demikian pula jakarta dan beberapa kota sudy lainnya.

Asrama Mahasiswa Fakfak di Fakfakpun baru diketahui dalam beberapa kemudian setalah aksi demo tersebut. Ternyata asrama Fakfak di Fakfak, dibangun untuk mahasiswa didalam fakfak namun hampir 2 tahun ditinggali oleh yang bukan mahasiswa. tapi kini asrama tersebut sudah diambil alih oleh mahasiswa Fakfak.

Mahasiswa Fakfak yang di Yogyakarta pun sama, bukan dikunjungi oleh bupati, tetapi wakil bupati.
Dalam kesempatan itu kami sampaikan tentang asrama, bahkan bersama beliau kami pergi ke sebuah bangunan dengan kapasitas kamar 30an yang masih dalam proses pengerjaan. Kami sangat berharap namun lagi-lagi hingga saat ini semua harapan tentang asrama yang layak tersebut hanya isapan jempol.

Kebijakaan daerah tentang sarana dan prasarana pendidikan ternyata masih belum diperhatikan dengan baik. Padahal kemajuan suatu daerah juga ada didunia pendidikan. Dunia pendidikan akan baik jika sarana penunjangpun tepat.

Bagaimana mahasiswa Fakfak yang ada dan tersebar diberbagai kota study yang sedang mengikuti pendidikan tidak direpotkan dengan urusan kontrakan pertahunnya tetapi sudah permanen asrama dan layak muat ratusan mahasiswanya.

Akhir tulisan singkat ini, Sudah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan asrama-asrama mahasiswa Fakfak yang ada. Mulai dari kapasitas tampung penghuni hingga sertifikat dan urusan tanahnya.
Sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

Semoga!

Gabriel Hegemur
*Penulis : Mahasiswa di Kota Studi Yogyakarta

Emas, Harta Kawin Di Fakfak



Manusia didunia ini berkembang biak karena di lahirkan dari seorang Perempuan, karena itu harkat dan martabat seorang wanita itu harus di tinggikan. 

KaitanNya dengan Tulisan saya di atas maka di sampaikan kepada pembaca bahwa apa yang di pamerkan di foto ini menandakan bagaimana seorang wanita dari jasira Onim ini di tinggikan harga dirinya
lewat harta yang sering di sebut dengan Bahasa Fakfak " KUPANG " yang kerap kali di lakukan ketika seorang anak laki - laki dari satu keluarga mengawini wanita dari keluarga lain. 

Bahkan di dalam kehadirannya seorang wanita ditengah-tengah keluarga laki-laki di juluki " TOMPOR KAHWAN " yang berarti PUTRI BARU. 

Ada pun Istilah yang sering di sebut "Mas" yang keluarga laki-laki berikan tapi "intan" yang di kasih keluar oleh perempuan. 

Mungkin penbaca bertanya kenapa demikian...??? Karena kehadiran seorang wanita di tengah-tengah keluarga laki yang mengawininya akan melahirkan putra putri untuk keluarga laki-laki, yang berguna untuk:


1. Penerus Marga untuk laki-laki dan pemberi harta kepada keluarga bagi seorang wanita.


2. Melahirkan anak-laki yang bermartabat, karena kehadiran Ibu Nya di dalam kehidupan bapakNya dengan di bayar harta Mas, bukan gratis atau di bayar dengan harta besi atau kaleng, yang akan habis terkikis oleh karat, dan tidak berguna lagi,


3. Seorang anak harus patut dan hormat kepada ibuNya karena ibunya di minang dengan harta yang mahal, 


Yang tidak kalah pentingnya dari tulisan saya di sini ialah, bagaimana hakat dan martabat seorang Wanita yg sering di sebut " GENDER" di Negeri baham ini sudah ada sejak luluhur kita, 


Hakiki dari tulisan saya ini;  mau saya himbaukan kepada kita sekalian, khususnya anak-anak asli Fakfak kenapa sampai emas yang jadi dasar harta kawin di Fakfak?


Jadikanlah diriMu seperti Emas, yang sekalipun di ambil dari dalam lumpur tapi nilai jualnya tinggi, kita bukan anak-anak  kaleng yang cuma di pakai sebagai perkakas kecil di dapur, tapi kita di lahirkan oleh karena Mas yang disimpang dikarmar tidur bahkan dalam lemari yang mahal harganya.

Jadikan diriMu berguna di Negeri Mu sendiri alias jadi tuan di Negeri sendiri, bukan jadi pecundang, penakut untuk menyatakan yang benar, penakut untuk merubah yang salah. 


Pasti Tuhan ada dipihakmu karena yang kamu lakukan itu bukan sesuatu yang salah.
terima kasih .


Hormat saya
Eli F Tuturop.
Papua dan Kepercayaan

Papua dan Kepercayaan

Joko Widodo sepertinya me-nyampaikan pesan, bahwa Papua kini merupakan wilayah terbuka.

Ada dua wilayah tabu dalam landscape politik Papua, yaitu penutupan Papua dari mata jurnalis asing dan pengingkaran narapidana politik/tahanan poli-tik (napol/tapol). Kini Presiden Joko Widodo telah melompati dua wilayah tabu itu. Presiden membuka Papua bagi jurnalis asing dan mengakui ada-nya napol/tapol, dengan memberikan grasi kepada lima dari 60 orang yang bisa dikategorikan napol/tapol.

Joko Widodo sepertinya me-nyampaikan pesan, bahwa Papua kini merupakan wilayah terbuka. Seluruh rakyat di Papua bisa menikmati per-kembangan demokrasi, seperti provinsi lainnya di Indonesia, tanpa khawatir dijerat aparatur hukum seperti di masa lalu.

Perhatian Khusus

Kini, Presiden Joko Widodo seper-tinya mendapat kepercayaan cukup di Papua. Meski pun demikian, Papua dan Papua Barat tetap harus menda-pat perhatian khusus dalam setiap rumusan kebijakan pemerintah. Ada beberapa alasan penting.
Pertama, tidak dapat disangkal keterbatasan infrastruktur sosial dan ekonomi, di samping keragaman budaya dan kondisi geografis wila-yah yang sulit dijangkau, menjadikan hambatan besar berlangsungnya pe-laksanaan layanan publik yang me-madai di Papua dan Papua Barat.

Kedua, sampai sekarang terdapat gerakan bersenjata yang masih aktif menjalankan misi politik memisah-kan diri dari Indonesia. Kelompok bersenjata itu kecil, tapi mematikan.

Ketiga, internasionalisasi konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Setiap tahun pemerintah terus disibukkan dengan kemungkinan isu Papua muncul dalam sidang-sidang badan HAM PBB; sebagai hasil kampa-nye hak asasi manusia oleh berbagai LSM nasional dan internasional, serta perlawanan anti-Indonesia yang ber-jalan secara sistematis di berbagai tempat di belahan dunia.

Jalinan ketiga persoalan di atas menjadikan pembahasan dan rumusan kebijakan, serta pelak-sanaan layanan publik di Papua tidak dapat dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. seperti di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menyamakan agenda ke-bijakan, dalam pengen-tasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Pa-pua dan Papua Barat, dengan wilayah lainnya di Indonesia adalah naïf. Itu juga menutup mata atas keadaan kontempo-rer yang terjadi di provinsi tersebut.

Mengukuhkan Kepercayaan

Dalam menjalankan agenda per-cepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, perlu ditekankan pen-tingnya mengukuhkan kepercayaan (trust) dari setiap pihak; mulai dari kelompok masyarakat paling bawah di Papua dan Papua Barat, sampai pembuat keputusan tertinggi di ting-kat nasional.

Kepercayaan menjadi tema pen-ting karena menjadi perekat yang mengukuhkan bangunan kebijakan, untuk berjalan efektif dan tepat sa-saran di seluruh Papua. Pokok-pokok pikirannya yaitu, persoalan paling penting bagi masa depan Papua dan Papua Barat adalah kemampuan pe-merintah membangun kepercayaan; dengan menegaskan percepatan pem-bangunan di sana adalah tanggung ja-wab utama mereka juga. Tugas peme-rintah di tingkat nasional memfasili-tasi dan mengawasi pelaksanaan dan capaian-capaiannya.

Perumus kebijakan di tingkat na-sional harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang khas Papua, dengan menumbuhkan kepercayaan kepada rakyat Papua dan Papua Barat. Pemerintah nasional harus mampu meyakinkan semua ele-men masyarakat di sana, bahwa mereka memiliki peran besar menentu-kan masa depan me-reka sendiri. Sekaligus menegaskan, warga bu-kan sekadar penerima pasif agenda-agenda ke-bijakan pembangunan yang ditentukan di ting-kat nasional.

Kebijakan perce-patan pembangunan adalah komitmen berkelanjutan, bukan sekadar me-menuhi tuntutan politik jangka pendek. Kemauan politik ini harus ditunjukkan de-ngan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam beberapa agenda penting, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta tindakan afirmatif di berbagai lingkup aktivitas masya-rakat.

Perlu dipastikan, orang asli Papua adalah penerima manfaat langsung dari program-program pembangunan tersebut. Satu kelemahan mendasar yang terjadi dalam pengalaman pe-merintahan sebelumnya adalah, ke-sulitan sinkronisasi dan harmonisasi program-program pemerintah untuk tujuan percepatan pembangunan Pa-pua dan Papua Barat.

Meski dalam Perpres Nomor 66/2011 telah ditetapkan pemben-tukan lembaga percepatan pemba-ngunan, UP4B yang bertanggung ja-wab langsung kepada presiden, tidak ada mekanisme rutin yang memung-kinkan presiden mengawasi pelak-sanaannya. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Joko Widodo, presiden dan aparat kerjanya harus memiliki mekanisme pengawasan langsung ini di setiap kementerian.

Benahi Diplomasi

Pemerintah harus meningkatkan kredibilitasnya di dunia interna-sional terkait agenda percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Misi diplomasi Indonesia harus ditingkatkan dengan kemampuan membentuk opini dan pengetahuan publik internasional, tentang kondisi-kondisi terkini dan langkah-langkah kebijakan konstruktif. Pada saat sama, juga perlu dibangun kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan seperti pendidikan, ke-budayaan, media, dan LSM di luar ne-geri. Itu untuk menjelaskan perkem-bangan-perkembangan positif yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Langkah-langkah ini sudah pasti bukan menjadi jaminan keberhasilan menjadikan Papua dan Papua Barat seperti wilayah yang secara politik dan keamanan stabil lainnya di In-donesia. Namun, bukan berarti tidak adanya prospek menuju perbaikan itu.
Agar diplomasi tersebut berhasil, pembenahan prilaku aktor-aktor ke-manan di Papua jadi mendesak. Arti-nya, perlu perbaikan formulasi peran aktor keamanan dalam rangka pende-katan kesejahteraan, demi merangkul kelompok perlawanan bersenjata; se-kaligus untuk mendekati kelompok-kelompok politik di perkotaan.

Kestabilan politik dan keamanan adalah faktor penting utama bagi masyarakat Papua dan Papua Barat meraih masa depan lebih baik. Ia juga menjadi perangkat mutlak pe-ningkatan kredibilitas dan integritas pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri maupun internasional.

Sekali lagi, kuncinya adalah keper-cayaan (trust) rakyat di Papua kepada pemerintah. Serta konsistensi sege-nap aparatur mendukung kebijakan presiden atas Papua.

Presiden Jokowi telah mulai me-raih kepercayaan itu. Apalagi, Jokowi punya modal untuk itu, yaitu corak kepemimpinannya yang mau terjun langsung tiga kali setahun ke Papua. Semoga.


Penulis adalah Direktur Papua Resource Center.

Sumber : Sinar Harapan
Frans Albert Joku : Indonesia akan Jadi Anggota Asosiasi MSG

Frans Albert Joku : Indonesia akan Jadi Anggota Asosiasi MSG

Frans Albert Joku (kiri) saat berdiskusi dengan Ben Micah (Menteri BUMN PNG) dan Ratu Inoke Kubuabola (menteri Luar Negeri Fiji) di Honiara Hotel - Victor Mambor
Frans Albert Joku (kiri) saat berdiskusi dengan Ben Micah (Menteri BUMN PNG) dan Ratu Inoke Kubuabola (menteri Luar Negeri Fiji) di Honiara Hotel - Victor Mambor

Honiara, Jubi – Indonesia, hampir pasti mendapatkan keanggotaan di MSG sebagai anggota asosiasi. Ini dikatakan Frans Albert Joku kepada Jubi di Heritage Hotel, Honiara, Kamis (25/6/2015).

Frans Albert Joku bersama Nick Meset yang berada dalam delegasi Indonesia mengaku telah mendapatkan informasi mengenai keputusan para pemimpin MSG tentang aplikasi yang diajukan oleh United Liberation Movement for West Papua dan Indonesia.

“Keputusannya nanti tidak jauh dari komunike di Noumea. Indonesia akan mendapatkan keanggotaan asosiasi, tapi bukan sebagai negara. Indonesia akan diwakili oleh lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku.

Ini harus diterima oleh Indonesia. Sedangkan untuk aplikasi ULMWP, MSG akan meminta ULMWP kembali melihat mekanisme di MSG,” kata Joku.
MSG, lanjut Joku beranggotakan negara-negara. Sehingga pendaftaran sebagai anggota harus melalui sebuah negara. Jika Papua ingin menjadi anggota MSG, harus diwakili oleh orang yang disetujui oleh Indonesia dan mau bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Indonesia, lanjut Joku, juga akan meminta kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat atau di luar Papua untuk bekerja bersama dengan MRP dan DPRP dalam agenda MSG.

Saat disinggung tentang kehadiran delegasi provinsi Papua dan provinsi Papua Barat di Honiara, Joku mengklaim delegasi yang mewakili provinsi Papua dan Papua Barat hadir di Noumea bersama delegasi Indonesia.
“Satu dari Manokwari dan satu dari Raja Ampat,” kata Joku.
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neill sebelumnya menyebutkan MSG ingin memfasilitasi Papua Barat sebagai anggota MSG. Namun perwakilan ini haruslah orang yang dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat Papua secara sah.
““Kami ingin suara yang satu di MSG untuk Papua Barat. Namun banyak kelompok yang mewakili berbagai kepentingan. Satu-satunya orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur provinsi,” kata O’Neill dalam forum tersebut.

O’Neill kembali mengulangi pernyataannya tersebut satu hari sebelum pembukaan pertemuan para pemimpin MSG. Ia mengutip pertemuannya dengan presiden Indonesia, Joko Widodo bulan Mei lalu.
“Presiden Indonesia mengatakan pada saya, ada lima gubernur yang mewakili 11 juta orang Melanesia di Indonesia. Mereka orang yang dipilih, mereka orang Melanesia, bukan orang Jawa. Mereka bisa mewakili 11 juta orang Melanesia itu di MSG” kata O’Neill.

Namun menurut Joku, perwakilan dua provinsi di Tanah Papua bukanlah seorang Gubernur. Perwakilan ini harus disetujui oleh pemerintah Indonesia.
“Bukan Gubernur di dua provinsi Papua. Mereka harus disetujui oleh Kementerian Luar negeri dan harus bekerjasama dengan DPRP dan MRP,” ujar Joku.

Joku sendiri menilai Gubernur di Papua, terutama Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak kooperatif dalam kerjasama dengan pemerintah pusat di Jakarta yang mengajukan aplikasi keanggotaan untuk lima provinsi sebagai anggota MSG.

Di sisi lain, delegasi Papua Barat yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua, tak terlalu mempedulikan isu yang berkembang selama pertemuan para pemimpin MSG di Honiara. Diterima atau tidak sebagai anggota penuh, ataupun sebagai pengamat, isu Papua sudah bergulir di Melanesia, Polynesia dan Pasifik.

“Ini kebangkitan bangsa-bangsa di Pasifik. Siapa yang bisa menghadang kebangkitan bangsa-bangsa di Pasifik ini? Dan yang paling penting adalah isu Papua ada dalam kebangkitan Pasifik ini,” kata Oktovianus Mote, Sekjen ULMWP yang didampingi oleh Benny Wenda, juru bicara ULMWP. (Victor Mambor)

Sumber : Tabloidjubi.com

Mahasiswa Papua demo di Jakarta tuntut merdeka

Frans Nawipa, Sekertaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sedang berorasi di depan istana presiden di Jakarta.

Sekitar 30 mahasiswa asal Papua, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP),  kemarin berunjuk rasa di Jakarta untuk menyatakan kehendak untuk merdeka, dan dukungan agar Papua masuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Di depan istana presiden, mereka berorasi sambil meneriakkan “Merdeka, Merdeka!”
Juru bicara AMP Sonny Wanimbo mengatakan kepada ucanews.com, aksi mereka saat ini dilatarbelakangi pelaksanaan MSG Summit, dimana salah satu agendanya membahas proposal rakyat Papua untuk menjadi bagian MSG.

Pengajuan proposal keanggotaan ini melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Kami mendukung proposal itu. Jika diterima, maka negara-nagara MSG mendukung kemerdekaan Papua,” katanya.
Dalam orasi di depan istana, Frans Nawipa, Sekertaris AMP mengatakan, sudah saatnya Papua lepas dari Indonesia.
“Ini demi martabat dan masa depan warga Papua,” katanya. “Cukup sudah kekerasan, pembantaian masyarakat Papua oleh aparat TNI dan Polri. ”

Ia menegaskan, mereka juga mendukung Papua untuk masuk MSG, karena menurutnya, Papua  memang tidak berasal dari ras yang sama dengan orang Indonesia umumnya.

“Kami memang Melanesia, karena itu kami ingin bergabung dengan MSG.” katanya.
Sonny Wanimbo menambahkan, mereka mengatakan memiliki kekecewaan mendalam, karena tidak ada upaya untuk mengakhiri masalah di Papua.
“Walaupun di Indonesia ini negara hukum yang mengedepankan demokrasi, namun di Papua dan untuk orang-orang Papua demokrasi dibungkam,” katanya.

Ia menunjukkan bukti pembungkaman demokrasi dengan peserta aksi hari ini, dimana mereka sempat dihadang apart polisi dan TNI saat mereka berangkat dari Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, tempat di mana mereka berkumpul dan memulai aksi.
“Ada teman kami yang bajunya dicopot karena ada tulisan mendukung Papua masuk MSG. Kami punya siaran pers juga disita. Ini tekanan yang sudah luar biasa,” katanya
Padahal, menurut dia, mereka sudah memberitahu aksi ini kepada Polda Metro Jaya.
Sementara itu, wartawan yang meliput aksi ini dihadang untuk mengambil foto saat polisi berupaya menghadangi mereka.

Wanimbo menjelaskan, upaya Jokowi membebaskan tahanan politik di Papua pada Mei lalu bukanlah bagian dari solusi mengatasi masalah Papua.
“Itu hanya cara dia untuk melemahkan perjuangan rakyat Papua, karena saat ini nasib kami sedang dibahas di MSG.”

Ryan Dagur, Jakarta - http://indonesia.ucanews.com

Lihat nih, Gadis Kakinya Terjepit di Jeruji Selokan gara-gara SMS-an sambil Jalan


BEIJING - Gara-gara sibuk ber-SMS (short message service) sambil berjalan, kaki seorang gadis remaja di Jiangyou, Kota Mianyang, Provinsi Sichuan, Tiongkok, terperosok ke dalam jeruji yang menutupi selokan.
Kaki gadis malang yang tidak disebutkan namanya itu terperosok hingga di atas lutut. Dia terperosok cukup dalam karena kakinya jenjang dan kurus. Pejalan kaki yang melintas mencoba untuk menolongnya.
Sayangnya, mereka tidak bisa melakukan apa pun. Pemadam kebakaran baru tiba di lokasi dan membebaskannya dari jepitan jeruji 45 menit kemudian.

’’Kami berusaha memotong jeruji dan membebaskan dia secepatnya begitu kami tiba di lokasi,’’ ujar Juru Bicara Brigade Pemadam Kebakaran Jiangyou Ming Lai.

Kala mereka tiba di lokasi, kaki si gadis sudah mati rasa. Untungnya, tidak ada luka parah. Dia hanya mengalami lecet di beberapa bagian karena memakai celana pendek. Petugas pemadam menyatakan, si gadis tidak perlu dibawa ke rumah sakit.

Saksi mata menyatakan bahwa saat kejadian, si gadis tengah membalas SMS temannya. Dia berjalan menunduk. Matanya tidak melihat jalan, tapi hanya tertuju pada layar handphone miliknya. Begitu melewati selokan, kakinya langsung terperosok. Si gadis sadar betul kejadian tersebut sangat memalukan.
Sejak terjebak, dia selalu menutupi wajahnya dan hampir tidak sekali pun menengok ke kerumunan orang yang mengelilinginya. Kejadian itu langsung ramai diperbincangkan di dunia maya. Portal berita xianmin.cn bahkan sampai membahas masalah tersebut.

Termasuk di antaranya memberikan wejangan kepada para remaja generasi ”kepala menunduk” tentang pentingnya melihat jalan saat menggunakan telepon.

’’Dia merasa sangat malu dan menutupi wajahnya dengan tangan ketika orang berkumpul di sekelilingnya. Sangat jelas dia sama sekali tidak ingin berada di sana,’’ ujar Jun Niu, salah seorang saksi mata yang mengunggah foto gadis tersebut di dunia maya. (Mirror/Shanghaiist/sha/c6/ami)

NKRI Harga Mati, Jangan Sampai Berubah Jadi NKRI Mati Harga

Ilustrasi sumber : kompasiana
Bicara Masalah Otsus Papua Butuh Beberapa Hari, Tak Hanya Sehari


MANOKWARI - Sehari melaksanakan kunjungan kerja di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU Otonomi Khusus, Selasa (23/6) siang kembali ke Jakarta. Tim yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beranggotakan 9 anggota DPR RI, Ir Tagor Abubakar, Siti Hediati Soerharto, g
H.Fernandaz, Robert Yopi Kardinal, Peggy Patricia Pattipi, Muh Yudi Kotoki dan Sulaiman Hamzah diantar Wakil Gubernur, Irene Manibuy, Kapolda Papua Barat, Brigjen Paulus Waterpauw dan pejabat lainnya.

Terkait pelaksanaan Otsus, Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi menyatakan, butuh waktu beberapa hari untuk membicarakannya secara mendalam. “Kita harus kumpul dan bicara paling tidak tiga hari untuk bicarakan barang ini (Otsus) sehingga tidak meraba-raba. Kalau meraba-raba nanti salah pegang. Kita harus bicara di tempat terang supaya  jelas,” ujar Gubernur berkelakar.

Gubernur mengatakan, perlu ada pertemuan-pertemuan lan­jutan guna membicarakan implementasi Otsus. Ia juga me­nyinggung pernyataan-per­nyataan bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati yang mestinya disikapi dengan langkah-langkah serius pemerintah pusat. Gubernur mengingatkan, jangan sampai pernyataan NKRI harga mati  berubah menjadi NKRI mati harga. Apa yang menjadi harapan komponen masyarakat di Papua mesti menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Kalau NKRI harga mati berarti harus harga mati, jangan lagi bilang NKRI mati harga.
Kalau (menurut) orang  Papua, mati harga itu tara laku. Itu yang kita jaga. Apa yang kita sampaikan menjadi masukan dan menjadi perhatian kita semua, supaya jangan sampai NKRI jadi mati harga, tapi harus harga mati bagi kita semua,” tegasnya.

Indonesia lanjut mantan Bupati Sorong ini merupakan negara besar.  Patut menjadi perhatian pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua se­perti diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008, harus menjadi perhatian negara. “Negara ini besar dan kita semua berada di dalamnya. Jadi perlindungan hak-hak dasar orang Papua harus kita jaga sama-sama,” tandasnya.

Sementara itu, Wagub Papua Barat,lrene Manibuy,SH me­nyimpulkan hasil tatap muka Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU Otsus,Senin (22/6), ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, yakni keberpihakan bagi orang asli Papua diantaranya perlu diterbitkan Perdasus Pilkada yang mengatur tentang calon gubernur/wagub,bupati/wabup dan wali kota/wakil wali kota harus orang asli Papua.

“Juga perlu menaikkan dana Otsus dan tambahan dana infrastruktur Otsus yang selama ini Provinsi Papua Barat hanya mendapat 500 miliar rupiah per tahun dan tahun ini (2015) ada tambahan 200 miliar sehingga sudah 700 miliar. Namun ini masih kurang karena di  Provinsi Papua tahun 2014 dan 2015 mendapat dana tambahan infrastruktur Otsus  sebesar 2 triliun, jadi kita (Prov Papua barat) ketinggalan jauh,” bebernya.   

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban dana Otsus, Wagub menilai perlu ada aturan/regulasi untuk mengaturnya. “Agar menjadi transparan, permintaan dari forum, harus dibedakan mana dana transfer daerah dan mana dana dana Otsus, sehingga orang Papua merasakan itu dana Papua dan diinginkan,” imbuh Wagub. (lm)


Sumber : RadarSorong

65 Daerah Pemekaran Siap Dibahas

 
JAKARTA-Pemerintah dan DPR bakal memulai lagi pembahasan mengenai pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Mendagri memastikan bakal memprioritaskan usulan pemekaran untuk wilayah perbatasan. Yang terpenting, seluruh persyaratan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bisa terpenuhi. Berdasar data Kemendagri, selama kurun waktu 10 tahun antara 1999-2009, telah dibentuk 205 DOB. Kemudian, pada periode 2012-2014, bertambah lagi 18 DOB. Dengan demikian, total daerah se-Indonesia saat ini mencapai 542 wilayah. Itu terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, ada dua kali usulan DOB yang masuk ke pemerintah, masing-masing 65 dan 22 DOB. “Malah ini baru saja muncul usulan baru dua DOB,” ujarnya di gedung parlemen kemarin (23/6).

Karena itu, dalam waktu de­kat, pihaknya membahas RUU pembentukan DOB tersebut dengan DPR. Pihaknya akan mendahulukan usulan 65 DOB dengan kawasan perbatasan sebagai prioritas. “Ada 187 kecamatan di perbatasan yang terbengkalai. Karena itu, kami mengutamakan pemekaran kawasan perbatasan,” tutur mantan Sekjen PDIP itu saat paparan di hadapan komisi II.

Kemendagri telah mengeva­luasi seluruh DOB yang terbentuk sejak 1999. Secara umum, terdapat kemajuan di DOB-DOB tersebut. Hanya, masih ada provinsi dan kabupaten induk yang belum menyelesaikan kewajibannya. Misalnya, pengalihan personel, aset, dokumen, dan dana hibah.  “Hal lain yang belum selesai adalah penetapan batas wilayah,” ucap mantan anggota DPR enam periode itu. Sejumlah DOB masih bersengketa dengan wilayah induk mengenai tapal batas wilayah. Selain itu, belum ada penyesuaian mengenai rencana tata ruang wilayah. Untuk menyeleksi usulan DOB, Kemendagri tetap berpatokan pada PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Sementara itu, paparan Mendagri tersebut ditanggapi beragam oleh anggota komisi II. Sebagian besar meminta syarat pemekaran wilayah diperketat atau setidaknya aturan yang ada tidak dilonggarkan. “Pemekaran jangan sampai melahirkan raja-raja kecil baru, namun sesuaikan dengan kebutuhan,” ujar anggota komisi II Sirmadji.
Hal senada disampaikan politikus PKS Sa’duddin. Menurut dia, pengajuan DOB harus diseleksi dengan hati-hati. Evaluasi terhadap DOB juga perlu diperhatikan. Yang jelas, semangat untuk pemekaran harus diimbangi keinginan memba­ngun daerah dan kesediaan untuk dievaluasi. (byu/c6/fat)

Sumber : RadarSorong
AMP KK Semarang-Salatiga Menggelar Jumpa Pers Mendukung Papua Barat Kembali Ke Keluarga Melanesia

AMP KK Semarang-Salatiga Menggelar Jumpa Pers Mendukung Papua Barat Kembali Ke Keluarga Melanesia



Semarang- Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Semarang, Salatiga menggelar aksi bentuk jumpa pers dengan beberapa media dikota Semarang untuk mendukung United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) Menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG), di Caffe E-Kopi,Gunung Pati, Semarang.


Menurut AMP, Sejak 1961 hingga saat ini,  lebih dari 50 tahun bangsa Papua Barat hidup di bawah kekuasaan kolonial Indonesia. Pembunuhan, pemerkosaan, teror, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis pejuang Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan rakyat Papua Barat, serta diikuti dengan kebijakan militer untuk membungkam ruang demokrasi dan penutupan akses wartawan asing untuk hadir di Papua Barat masih terus terjadi.

Di tengah situasi yang demikian Indonesia yang masih keras kepala mempertahankan Hegemoni politk demi kepentingan Imperialisme di Papua Barat.  Perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua dalam hal penentuan nasib sendiri, sekaligus menjadi jalan keluar dari situasi pemusnahan rakyat Papua Barat baik di hutan, kota, maupun di Internasional tidak pernah berakhir.tulis AMP dalam pers, pers release, Selasa (23/06/2015) sore

Dijelaskan Setelah 50 tahun lebih perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua Barat disambut baik oleh Negara- negara dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Pelaksanaan MSG Summit saat ini sedang berlangsung 18-26 Juni di Honiara, Kepulauan Salomon, salah satu pembahasanya adalah memutuskan proposal rakyat Papua Barat melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  yang telah mengajukan Papua Barat menjadi aggota resmi MSG.

ULMWP adalah persatuan pergerakan pembebasan untuk rakyat Papua merupakan wadah koorditatif. ULMWP dibentuk untuk menjawab desakan MSG  yang telah menuntut seluruh organisasi gerakan Papua untuk bersatu guna mendaftarkan Papua Barat sebagai angota MSG.  ULMWP telah melakukan lobi diplomasih di beberapa negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Salomon dan Kanaky. Pembentukan ULMWP dan diplomasih yang dilakukannya merupakan suatu kemajuan, yang mana persoalan Papua menjadi topik pembahasan dalam MSG Summit kali ini.

Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani di Port Vila, Vanuatu pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua New Guinea, Solomon Islands, dan Vanuatu.

Sementara Juru Bicara AMP KK Semarang-Salatiga Januarius Adii. MSG yang merupakan forum bilateral negara-negara rumpun Melanesia, menganggap persoalan Papua merupakan persoalan sesama rumpun Melanesia yang berada dibawah kolonial Indonesia. Rakyat Papua Barat hari ini memberitahukan bahwa kebenaran harus ditegakkan bagi siapa pun. Kebenaran tidak memandang golongan, derajat, pangkat. Siapa pun dia yang merasa dirinya adalah manusia wajib menyatakan kebenaran dan turut mendukung dalam aksi-aksi kebenaran tersebut.

Lanjut Adii Kebenaran West Papua sebagai anggota resmi di MSG adalah satu daratan, satu marga satwa, satu ekosistem, satu rumpun, satu sejarah rumpun, satu samudera, satu budaya dan satu Melanesia. West Papua adalah satu bangsa bagian barat Melanesia. Ketidak tahuan rakyat Indonesia adalah bukti penguasanya membungkam demokrasi, bukti bahwa penipuan publik demi kekuasaan tertentu, demi memelihara Negara-negara Kapital terus berkuasa, demi mempertahankan konspirasi akan nafsu dunia, dan jika rakyat Internasional tidak memahami kebenaran ini maka, bukti bahwa Jurnalis Internasional masih dilarang ke Tanah Papua.
Pertemuan MSG Summit kali ini di Honiara, Kepulauan Salomon akan membahas dan memutuskan persoalan Papua Barat sebagai suatu topik selain isu-isu lain yang ada di wilayah Pasifik Selatan.

Dijelaskan Januarius Adii. Kami AMP KK Semarang-Salatiga hanya mengelar jumpa pers sebagai bentuk dukungan kepada United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) Menjadi anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG)

Sehubungan dengan pelaksanaan MSG Summit yang sedang berlangsung di Honiara, Kepulauan Salomon. Jubir AMP KK Semarang, Salatiga Januarius Adii. Dalam pembacaan pernyataan sikap, AMP menuntut tiga hal sekaligus mewakili Rakyat Papua,  Pertama, Mendukung Sikap Negara-Negara Rumpun Melanesia untuk Menjadikan Papua Barat Anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG).  Kedua, Mendukung ULMWP sebagai wadah reprsentatif Rakyat Papua Barat yang telah mengajukan Papua Barat sebagai angota MSG.  Ketiga, Mendesak Indonesia untuk Membuka Ruang Demokrasi dan Memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat.


Kontributor Penulis Bernardo Boma