Botol Plastik Indonesia yang Diduga dari Malaysia Airlines MH370 Ditemukan

Botol Plastik Indonesia yang Diduga dari Malaysia Airlines MH370 Ditemukan


Sky News Warga Pulau Reunion menemukan botol produk kebersihan dari Indonesia yang terdampar di pesisir pulau itu. Diduga botol ini berasal dari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang setahun lalu.

SAINT-DENIS, KOMPAS.com — Warga Pulau Reunion, Samudra Hindia, Jumat (31/7/2015), kembali menemukan benda-benda yang diduga berasal dari Boeing 777 milik Malaysia Airlines yang hilang setahun lalu.

Kali ini, warga pulau wilayah seberang lautan Perancis itu menemukan botol air minum dari plastik buatan China dan produk kebersihan dari Indonesia terdampar di pesisir pulau itu. Di botol plastik itu tertera nama perusahaan pembuat produk tersebut, PT Sayap Mas Utama, Jakarta.

Sebelumnya, warga setempat juga menemukan bagian sayap pesawat yang disebut flaperon dan bagian koper yang terbawa arus laut ke pantai. Diduga, kedua benda itu berasal dari pesawat Malaysia Airlines MH370.

Benda-benda itu akan dikirim ke Toulouse, Perancis, untuk diperiksa. Namun, Pemerintah Malaysia cukup yakin bahwa benda-benda itu memang serpihan pesawat MH370 yang hilang.

Wakil Menteri Transportasi Malaysia Abdul Aziz Kaprami mengatakan "hampir pasti" bahwa potongan sayap pesawat itu berasal dari sebuah Boeing 777. Pernyataan ini menegaskan keterangan serupa yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak kemarin.

Para pakar penerbangan, lewat analisis foto, sudah memastikan bagian pesawat yang ditemukan di Pulau Reunion adalah flaperon, sebuah komponen yang ada di pesawat dan berfungsi untuk menghasilkan tenaga angkat bagi pesawat.

Pemerintah Malaysia sudah mengirim tim pakar ke Reunion untuk memeriksa berbagai temuan itu, sebelum dikirim ke Perancis untuk pemeriksaan lebih saksama.

Pesawat Malaysia Airlines MH370 hilang pada 8 Maret 2014 dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Pesawat tersebut saat itu mengangkut 239 orang penumpang dan awak, yang sebagian besar adalah warga negara China.

Para penyidik yakin, pesawat itu mengarah ke Samudra Hindia setelah hilang dari pantauan radar saat berada di atas Laut China Selatan di lepas pantai Thailand. Pulau Reunion sendiri berada lebih dari 4.000 kilometer sebelah barat dari kawasan pencarian di lepas pantai Australia Barat.

Para pakar oseanografi mengatakan, sangat besar kemungkinan gelombang laut menghanyutkan puing-puing pesawat hingga ke kawasan yang begitu jauh. Oleh karena itu, jika puing itu dipastikan milik MH370, tampaknya para penyidik akan tetap sulit menentukan lokasi pasti jatuhnya pesawat itu.

Setidaknya, kata PM Najib, temuan ini bisa memberikan petunjuk penting soal penyebab jatuhnya pesawat dan bisa sedikit memberikan kejelasan bagi kerabat korban.

"Selama ini kami selalu mendapatkan informasi yang salah. Namun, demi kebaikan para keluarga korban yang selama ini mengalami ketidakpastian, saya berdoa agar kami akan segera menemukan kebenaran sehingga dapat memberikan kedamaian bagi mereka," ujar Najib.


Sumber : http://internasional.kompas.com
Markus Haluk: Depopulasi Orang Papua Semakin Nyata

Markus Haluk: Depopulasi Orang Papua Semakin Nyata

Markus Haluk (Jubi/dok)Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia Markus Haluk mengatakan ancaman habisnya orang asli Papua mulai nyata. Jumlah penduduk orang asli Papua semakin berkurang dan non – Papua mulai beranjak naik drastis. Diprediksi, orang Papua tinggal 15 persen pada 2030 dengan total orang asli Papua, 2.371.800 dan non Papua 13.228.800.

 Kata Haluk, perubahan itu sangat terlihat dalam riset perubahan demografis West Papua yang dilakukan Dr Jim Elmslies. Riset itu menunjukan jumlah penduduk Papua pada 1971 sebesar 923.00 dengan rincian orang asli Papua 887.000 dan non Papua 36 ribu jiwa. Jumlah itu berubah drastis pada 1990. Orang asli Papua 1.215.897 dan non Papua 414.210 dari jumlah total penduduk Papua 1.630.107.

Lima Belas tahun kemudian, kata Haluk, pada 2005, jumlah orang Papua dan non Papua menjadi setara. Orang asli Papua berjumlah 1.55.795 dan non Papua 1.087.694 dari total penduduk Papua 2.646.489.

Perubahan lebih mengejutkan pada 2011. Orang Papua sudah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Jumlah orang asli Papua menjadi 1.700.000 dan non Papua 1.980.000 dari total penduduk Papua 3.680. 000.

Perubahan itu kemudian diprediksi, jumlah penduduk asli Papua akan menjadi 1.956.400 dan non Papua 4.743.600 pada 2020 dari 6.700.000 total penduduk di Papua. Perubahan itu akan terus berlangsung pada 2030. Orang Asli Papua menjadi 2.371.200 dan non Papua 13.228.800 dari total penduduk 15.600. 000
“Perubahan penduduk ini terjadi drastic walaupun angka kelahiranya sangat kurang.

Perubahan ini terjadi macam tidak ada pemimpin yang memperhatikan,”ungkap Haluk dalam Seminar sehari yang di selenggarakan Departemen Luar Negeri Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tegah Papua se-Indonesia (AMPTPI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (BEM-USTJ), Rabu (29/7/2015).

Yulianus Mabel yang hadir mengikuti seminar itu mengatakan perubahan itu semakin nyata. Pelayanan kesehatan yang kurang baik terhadap orang asli Papua dan sangat derasnya orang non Papua masuk ke Papua sangat mempengaruhi perubahan itu.

“Kita harap pemerintah memperhatikan perubahan ini namun perubahan dianggap biasa. Pemerintah lebih banyak mengurus diri dan kelompoknya daripada mengurus eksisstensi orang asli Papua yang terancam ini,”tegasnya. (Mawel Benny)

Sumber : Tabloidjubi
Dana Otsus Tahap II Terlambat, Fakfak dan Tambrauw Belum Serahkan Laporan

Dana Otsus Tahap II Terlambat, Fakfak dan Tambrauw Belum Serahkan Laporan

Dana otsus-702x336Manokwari, Media Papua – Hingga akhir Juli 2015, transfer dana Otsus (tahap dua) dari Kementrian Keuangan RI kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, belum dilakukan. Hal ini disebabkan belum diserahkannya laporan Kabupaten Fakfak dan Maybrat.

“Dana Otsus tahap pertama sebesar 30 persen, sudah ditransfer ke kabupaten/kota se-Papua Barat. Untuk tahap kedua, jadwal transfer dari pusat ke Provinsi PB belum dilakukan,” jelasnya, Senin (27/7).

Sementara, untuk 11 kabupaten dan satu kota, telah menyerahkan laporan. Direncanakan, secepat mungkin tim akan mendatangi dua kabupaten yang dimaksud, guna menjemput laporan keuangan. “Papua Barat sudah masuk kelompok terlambat, akibat keterlambatan dua kabupaten. Kita target bulan depan semua laporan sudah harus diserahkan ke pusat, sehingga transfer dana Otsus bisa dilakukan,”ujarnya.

Menurutnya, laporan penggunaan dana Otsus tahap pertama, harus rampung. Kemudian pemprov dalam hal ini gubernur, akan menyampaikan laporan ke pusat. Sehingga transfer dana Otsus tahap kedua bisa dilakukan. Total 45 persen dari total Rp2,1 Triliun dana Otsus yang ditransfer ke kabupaten/kota.
Yang jadi pertanyaan, kenapa sampai laporan keuangan di dua kabupaten tersebut tidak tepat waktu.

Padahal, dua kabupaten baru, Mansel dan Pegaf, telah menyelesaikan laporan keuangannya. “Kab Pegaf dan Mansel harus menjadi contoh bagi kabupaten lainnya di Papua Barat. Saya juga pertanyakan kenapa Fakfak dan Tambrauw bisa terlambat,” ungkapnya.(mp-19)

Sumber : MediaPapua
Intake Rusak, Krisis Air Bersih Bakal Berkepanjangan

Intake Rusak, Krisis Air Bersih Bakal Berkepanjangan

http://cimg.antaranews.com/jogja/2012/03/ori/20120312air-pam.jpg
Ilustrasii/google
FAKFAK - Krisis air bersih di Kota Fakfak yang sudah memasuki satu bulan, bakal berlanjut, tentunya akan berdampak bagi masyarakat yang kini harus mengandalkan air hujan ataupun membeli air bersih dari jasa penjualan air bersih dengan harga yang relative mahal. Krisis air bersih ini terjadinya karena PDAM tak mampu melayani kebutuhan air bersih masyarakat kota Fakfak.

Direktur Utama PDAM Fakfak, Ali Senen dalam bincang-bincang dengan Koran ini mengatakan, kondisi krisis air bersih yang terjadi di Fakfak tidak dapat diprediksikan kapan akan normal kembali walaupun kota Fakfak sempat diguyur hujan. Pasalnya menurut Ali Senen, saat ini pihaknya di PDAM tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Fakfak dikarenakan terjadinya kerusakan intake yang menyebabkan menurunnya debit air di daerah tangkapan sumber air besar.

Jebolnya intake air besar yang sudah terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan menurunnya tangkapan air sehingga debit air ditangkapan menurun dengan kapasitas 10 liter per detik yang masuk pada bak penampung PDAM yang terletak di bak penampung petak 6. Selain jebolnya intake pada sumber air besar, PDAM lanjut Ali Senen, juga tidak bisa berharap dari sumber air kali mati yang menurun debitnya, bahkan kondisi terakhir sumber mata air kali mati saat ini sudah terjadi kekeringan akibat musim kemarau.
“Sumber air kali mati sudah mengalami kekeringan akibat musim panas yang terjadi sebulan lalu, sehingga saat ini sumber air kali mati sudah tidak dapat mengalir sampai ke bak penampung milik PDAM yang terletak di Kebun Kapas”, tutur Ali Senen.

Guna memperbaiki jebolnya intake pada sumber air bersih, pihak PDAM kata Ali Senen, masih melakukan kordinasi dengan Pemkab Fakfak dan instansi terkait seperti Dinas PU dan BPBN Daerah. “Untuk perbaiikan intake yang jebol, saat ini PDAM masih berkordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, sehingga diharapkan penanganan kerusakan intake dapat segera tertangani,” pungkas Ali Senen. (ric)
Sumber : Radar Sorong
Pasca Drama Tolikara

Pasca Drama Tolikara

kpk“Kami sekarang sedang pikir nyawa manusia ini tidak ada harga sama sekali dari pada kios dan mushola. Kami sangat kecewa sekali dengan tindakan mereka.” 

Saksi warga I Insiden Tolikara DRAMA Tolikara sudah memasuki babak baru, tetapi teka teki kejadian belum terpecahkan. Pelaku penembakan masih berkeliaran.
Penangkapan HK dan JW, sebagai penyebab insiden 17 Juli di Karubaga, Tolikara, sedang mencuci tangan aparat keamanan yang sejak awal gagal mencegah peluang terjadinya insiden tersebut. Kematian Endi Wanimbo (15Th) akibat peluru tajam, dan melukai 11 lainnya, dalam insiden tersebut ditanggapi dingin oleh TNI dan dengan apologi oleh Polri: siapapun yang menyerang wajar ditembak.

Ditembak dengan peluru tajam, yang tidak diarahkan ke atas layaknya prosedur penanganan massa, dianggap wajar oleh TNI. Banyak kewajaran serupa terjadi di Papua. Jerry Nawipa ditembak di dada oleh polisi hanya karena cekcok makan baso. Demikian pula Roby Erik Pekey ditembak tiga kali di kaki hanya karena tampak seperti pencuri. Kewajaran tampaknya juga berlaku pada penyiksaan dan penembakan dua pendeta Sidang Gereja GIDI, Pdt. Kinderman Gire dan Pdt. Pitinius Kogoya, di kampung Kalome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. “Model kewajaran”semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun di Papua.

Banyak orang terbiasa cepat puas ketika maling digebuki, pembunuh dan pengedar narkoba dihukum mati. Tak banyak yang sadar negara ini sama sekali tak punya upaya mengurangi motivasi maling, motivasi membunuh dan motivasi memproduksi dan mengedarkan narkoba. Bukan karena negara gagal atau tidak hadir, tetapi karena fungsinya saat ini bukan untuk mengatasi penyebab masalah, melainkan hanya mengelola masalah-masalah itu. Dan kita semua tahu, insitusi TNI-Polri adalah salah satu penyebab masalah, apalagi di Papua.

Babak baru juga dibuka dengan milyaran dana sosial yang berhasil dikumpulkan oleh berbagai pihak dengan berbagai sentimen. Komite Umat (KOMAT) untuk Tolikara mengumpulkan 1.3M, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyumbang 1.3M, dan inisiatif Panji Pragiwaksono pun dalam waktu singkat berhasil kumpulkan 300an juta dari target 200 juta. Sementara pemerintah sejak tanggal 19 Juli sudah mengatakan akan segera membangun kembali mushola, kios dan rumah yang terbakar. Bupati dan Pemkab Tolikara pun berjanji memberi ganti rugi atas semua kerugian yang ditimbulkan.

Miris. Mungkin itu kata yang tepat merespon kecepatan berbagai pihak membantu dibangunnya kembali Mushola, kios dan rumah yang terbakar di Karubaga. Entah berapa milyar total keseluruhan dana sosial tersebut, yang pasti diperoleh akibat framing media terkait “mushola dibakar”, “umat muslim Tolikara dilarang Shalat”, dan tambahan lainnya di surat edaran GIDI yang beredar cepat di Jakarta melalui media sosial.

Apapun motivasinya, yang pasti masyarakat kita masih lebih cepat tergerak oleh sentimen agama yang di framing sedemikian rupa oleh media dengan kehebohan dan bumbu provokasi. Miris karena di saat yang sama 11 pemuda Papua korban penembakan tak mendapat perhatian yang sama, seperti halnya 11 orang Papua lainnya yang meninggal karena krisis pangan di Lani Jaya.

Masyarakat Indonesia mayoritas tidak tahu apa itu Papua dan menjadi orang Papua. Ratusan ribu arus pendatang yang difasilitasi oleh pemerintah menyisakan penduduk asli Papua semakin minoritas dan terdesak di tanah sendiri. Papua bukan DKI Jakarta, Jawa Barat atau Sumatera Barat; Papua adalah wilayah dengan konsentrasi konflik dan kuasa aparat paling tinggi, ditambah bias akibat diskriminasi struktural dan penindasan kebangsaan puluhan tahun lamanya di tanahnya sendiri. Dan kealpaan atas latar belakang yang penting ini adalah tragedi.

Media nasional bukannya tidak tahu, melainkan tidak dibiarkan memberitakan Papua apa adanya. Salah seorang wartawati senior di harian The Jakarta Post mengakui, bias NKRI (harga mati) di kalangan wartawan dan redaksi, adalah penghambat utama jurnalisme yang damai dan adil terhadap Papua. Tidak mudah mendapat persetujuan apalagi sokongan logistik untuk mengirim wartawan ke lokasi meliput berbagai peristiwa penting, apalagi menyangkut pelanggaran HAM. Pembatasan akses jurnalis asing, lembaga-lembaga HAM internasional, termasuk tak digubrisnya permintaan pelapor khusus PBB atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, adalah bukti banyaknya hal tidak beres terjadi di wilayah itu. Hanya dua pihak yang punya akses dan kebebasan absolut di sana: aparat keamanan dan korporasi internasional.
Oleh karena itu terbakarnya mushola di Karubaga, Tolikara, tidak berdimensi sama dengan penyegelan rumah-rumah Ibadah Kristen dan Ahmadiyah di P. Jawa. Jika Perda diskriminatif dan pelarangan beribadah memang ada di Karubaga, maka ia termasuk pelanggaran HAM yang sama dengan perda dan pelarangan sejenis di wilayah lain Indonesia. Namun demikian, “mayoritas Kristen” di Papua tidak memiliki kekuatan historis yang sama dengan “mayoritas Islam” di Indonesia. Ditambah fakta bahwa mayoritas (Kristen) pun tidak satu kepentingan terhadap identitas kepapuaan. Politik migrasi memegang peranan penting dalam kerumitan “menjadi orang Papua”.

Sehingga misteri tak lantas terpecahkan dengan babak baru. Dampak dan acaman sosial terhadap orang asli Papua tambah membayangi. Itulah sebabnya banyak orang Papua memilih diam ketika insiden Tolikara terjadi. Mereka tahu bagaimana hidup dalam tekanan, stigma dan konflik berkepanjangan. Mereka tahu apa dampak insiden ini pada situasi keamanan dan mobilisasi aparat. Dan mereka tahu persis apa makna bertambahnya jumlah aparat pada keselamatan hidup mereka.

Sekarang investigasi awal membuktikan mushola tidak dibakar, tetapi ikut terbakar. Kedudukan surat GIDI tertanggal 11 Juli masih berpolemik, baik dari segi keaslian, maupun maksudnya. Dan persis itulah titik persoalannya: kenapa surat itu bisa beredar? Surat itulah yang disebarkan dan digunakan kelompok-kelompok penyebar kebencian di Indonesia sebagai skenario drama Tolikara. Bila benar surat yang beredar itu adalah tembusan ke Kepolisian Resort Tolikara—karena pihak Polres terlingkar di no.3 tembusan surat—maka Polres Tolikara harus dihukum.

Narasi konflik yang dibangun lewat peredaran surat GIDI di Jakarta, dengan susah payah berusaha ditangkis baik oleh pihak Muslim, GIDI dan Forum-forum lintas agama di Papua. Perdamaian segera terjadi. Klarifikasi bemunculan dari warga Tolikara. Namun tidak demikian Jakarta. Media penyebar kebencian dan laba tetap tidak peduli.
Untuk apa dan siapa keributan ini semua? Yang pasti bukan untuk kebaikan di tanah Papua. Sekali lagi, agama digunakan sebagai kendaraan. Hanya dalam waktu 10 hari saja, Tolikara berhasil jadi komoditas politik yang semakin tak ada hubungannya dengan toleransi bergama di Papua dan orang-orang yang dikorbankan.

Pasca drama Tolikara, orang Papua akan dihadapkan pada kenyataan yang tak makin tambah mudah. Pelanggaran HAM berat masa lalu hendak dilupakan; industri pangan skala raksasa di Merauke makin menghimpit orang Mahuze; ruang berekspresi masih tidak diberi; aparat keamanan dan aktivitasnya tak ada yang sanggup mengontrol; penangkapan dan penembakan sewenang-wenang terus terjadi, sekalipun Jokowi sudah datang dan beri janji. Konflik horisontal bagai api yang disekap dalam sekam, lalu dikipas keluar, oleh pihak-pihak yang mendapat untung jika sesama Papua saling tuding dan pukul.

Dan, lagi-lagi, aparat keamanan keluar jadi pemenang, stigma Papua ‘beringas’, anti toleransi dan anti NKRI sudah kadung disebar dan masuk di pikiran. Pendukungnya masih lebih banyak ketimbang tuntutan keadilan atas empat nyawa remaja yang ditembak aparat di Paniai 8 Dember 2014. Separatisme, seperti biasa, dijadikan sasaran pukul tanpa harus punya sansak. Sehingga drama Tolikara bukanlah pengalihan isu, melainkan satu lagi isu untuk menghantam peluang kesatuan orang Papua.

Namun di saat bersamaan, harapan juga bertumbuhan jika sanggup dikelola baik. Perhatian orang-orang Indonesia yang sadar pada masalah-masalah di Papua meningkat pesat pasca Tolikara. Peluang membangun kepedulian dan solidaritas lebih membesar. Kerjasama semua pihak yang peduli pada masa depan Papua yang adil dan bermartabat sangat dibutuhkan.
Insiden Tolikara adalah ujian lanjutan bagi kesatuan Papua dan solidaritas kita. Saatnya menepi, kurangi kecepatan untuk menata kembali kekuatan bersama-sama.***

Penulis:  Zely Ariane

sumber : indoprogress

Polisi Harus buka Mulut, Agar Jokowi dan Jakarta Mengerti persoalan di Papua

Kapolres Fakfak & Pemimpim ULMWP Wilayah Fakfak
Papua tidak putuh solusi kunjungan kunjungan dari menteri  ini, dari menteri itu. Setiap kali kunjugan dari jakarta kami rakyat papua melihat dan merasakan indonesia sedang menjajah kami. Lihat di Tv atau Media Cetak,  pasti selalu mereka di kawal oleh Aparat keamanan dengan peralatan  senjata lengkap seakan orang papua adalah penjahat.

Mereka tidak datang mendengar masukan dari aspirasi kami tapi lebih kepada mempertontonkan kekuatan militer seakan perang dingin    Ungkap Apner Hegemur, Pemimpin The United Liberation Movement for West Papua Wilayan Fakfak.

Polisi yang bertugas di Papua  harus di berikan ruang oleh jakarta untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Mereka, Bapak-Bapak  Polisi   selalu  mendengar setiap suara hati orang papua, baik yang di sampaikan lewat aksi demostrasi maupun dengan tembakan senjata yang  selalu bertentangan dengan nurani mereka sebagai manusia lanjutnya.
Serangkaian pristiwa yang terjadi di papua,  jakarta tidak bisa melihat setengah-setengah. Segala masukan dari berbagai lembaga yang berkompeten terhadap penyelesaian;  persoalan Papua tidak di dengar lalu siapa yang harus di dengar ?

Yang saya maksudkan dengan polisi di sini bukan kapolri, kapolda, melainkan polisi yang sebagai pelaksana tugas yang selalu berhadapan dengan masyarakat ditengah-tengah kehidupan masyarakat Papua, mereka harus diberikan ruang untuk buka mulut dan mengatakan yang sebenarnya

Ia menyayangkan pernyataan Jokowi pada kunjungannya ke Papua beberapa waktu lalu, yang mengatakan “saya sudah berdialog dengang semua orang papua, saya mendengar sendiri apa yang mereka katakan, sehingga mau dialog apalagi”   pernyataan ini saya anggap Jokowi dan Jakarta menyampingkan masukan Dewan Perwakilan Rayat (DPR), Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai perpanjangan tangan Indonesia di Papua, yang selalu menampung aspirasi masyarakat dari waktu kewaktu. 
Masukan kepada jakarta kajian ilmiah yang telah di lakukan oleh berbagai lembaga yang berkompeten terhadap tahapan penyelesaian  persoalan di Papua ini. Kami  selama lima puluh tahun ingin menjadi orang Indonesia tapi jakarta tidak mau menjadikan kami orang indonesia, dan ini menunjukan sangat jelas bahwa kami bukan Indonesia.

Kalau Aceh bisa lewat jalur perundingan di Helsinki dan mendatangkan perdamaian.  kami bangsa Papua juga bisa. Sekarang kami memiliki kepemimpinan yang jelas setingkat negara dalam  The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diakui dan  mandapat dukungan penuh rakyat Bangsa Papua juga negara-negara di Melanesia.

Kepemimpinan dalam The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendapat status anggota Observer  di MSG di wakili lima orang Yaitu Octovianus Mote  yang bertempat tinggal di Amerika Sebagai Jenderal Sekertaris, Benny Wenda di Inggris Sebagai Juru Bicara , Jacob Rumbiak di Australia, Rex Rumakik di Vanuatu  dan Leonie Tanggahma di Belanda masing-masing sebagai anggota.(AnakMbaham)    
Kebersihan Pasar Tambaruni Fakfak

Kebersihan Pasar Tambaruni Fakfak

Pasar tambaruni adalah salah satu pasar yang sangat ramai di kabupaten Fakfak. Pasar ini direnovasi di tahun 90 an,dengan membangun pasar tingkat. Pada awalnya pasar ini sangat bersih..namun akhir-akhir ini banyak tumpukan sampah yang bertebaran,khususnya di area jembatan penyebrangan.
Dengan semakin berkembangnya kota Fakfak ini,seharusnya kita semakin peduli dengan masalah sampah. Masalah sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja,namun kesadaran masyarakat membuanng sampah sangat berperan penting.

image
Fakfak
image
Tangga Pasar Tumburuni Penuh sampah

Slogan kota Fakfak BISA TERTIB,sepertinya belum belum berlaku di pasar tambaruni ini. Semoga saja kesadaran kita bersama dalam hal membuang sampah bisa membuat pasar kebanggaan kita menjadi lebih bersih,indah,sehat,aman, dan tertib.

Sumber: HMS
Mahasiswa Papua Serukan Perdamaian Tolikara di Festival Malioboro 2015

Mahasiswa Papua Serukan Perdamaian Tolikara di Festival Malioboro 2015

Tarian yang ditampilkan Mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam Festival Malioboro 2015. Foto: MTVN/Patricia Vicka.
Tarian yang ditampilkan Mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam Festival Malioboro 2015. Foto: MTVN/Patricia Vicka
Yogyakarta: Mahasiswa Papua di Yogyakarta ikut ambil bagian dalam Festival Budaya Malioboro 2015. Pada kesempatan itu, Mahasiswa Papua di Yogyakarta menyerukan perdamaian terkait insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara beberapa waktu lalu.

Mahasiswa Papua ini membagikan surat perdamaian kepada penonton festival. Dalam surat itu mereka mengajak agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta untuk tidak memperbesar-besarkan situasi di Tolikara dengan komentar-komentar yang memperkeruh situasi.

"Kami minta semua masyarakat dan elemen masyarakat Indonesia khususnya di Yogyakarta, dan pihak asing jangan membesar-besarkan masalah ini. Masalah di Papua cukup di Papua saja dan jangan menyebar. Jaga kerukuan antar umat beragama," ujar Presiden perkumpulan mahasiswa Papua di Yogyakarta, Aris Yeimo pada Metrotvnews.com di Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu (25/7/2015).

Menurutnya, selama ini masyarakat Papua adalah masyarakat yang bertoleransi tinggi pada keragaman yang ada. "Kami punya 355 suku dan banyak agama di Papua. Hidup kami selama ini damai dan harmonis. Kasus Tolikara baru pertama kali terjadi dan menurut kami itu bukan kasus besar dan mudah diselesaikan. Tak perlu dibesar-besarkan," kata Aris.

Aris dan mahasiswa Papua lainnya meminta pemerintah dapat mengusut secara tuntas pelaku yang menimbulkan insiden di Kabupaten Tolikara itu. Tak hanya menyampaikan pesan lewat surat, mahasiswa Papua juga menyebarkan pesan damai melalui tarian.

Ada delapan orang muda-mudi Papua menampilkan tarian perdamaian dalam Festival Malioboro 2015. Dengan lincah mereka menggerakkan badan dan menghidupkan suasana malam jalan Malioboro dengan hentakan kaki dan gerakan tangan yang dinamis.

"Tarian ini kami tampilkan sebagai simbol ajakan perdamaian untuk kasus Tolikara. Ini tarian muda-mudi yang biasa ditarikan untuk menghilangkan stress dan penat selepas kerja," tutur mahasiswa Fakultas Teknis Universitas Wiyata Taman Siswa Yogyakarta ini.

Sebelumnya Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan seniman dan masyarakat Yogyakarta mengadakan Festival seni Malioboro 2015. Festival berlangung dari Jumat 24 Juli hingga Minggu 26 Juli 2015 di Monumen serangan Umum 1 Maret jalan Malioboro Yogyakarta.
(DRI)

Sumber: http://m.metrotvnews.com/

Presma IPMAPA: Gerakan Save Tolikara

JANGAN MEMPROVOKASI LUKA BARU DALAM REALITAS KEHARMONISAN AGAMA DI PAPUA


"Segera Adili dan Gelar Musyawara Budaya Di Tolikara” 

Sejarah telah mencatat bahwa Masyarakat Adat Papua adalah “Masyarakat yang menghargai perbedaan berdasarkan realitas keharmonisan yang dibangun dan terbangun salama ini diatas sekian perbedaan yang ada di Papua”. Persoalan intoleransi adalah persoalan yang paling jarang terjadi sepanjang sejara orang papua diatas tanah papua, walaupun papua merupakan salah satu “Daerah Konflik Di Indonesia”.

Persoalan intoleransi yang terjadi di Tolikara beberapa waktu lalu, kemudian menjadi “Luka Baru Dalam Relitas Keharmonisan Yang Terbangun Secara Umum Di Papua dan Secara Khusus Di Tolikara” namun “Merupakan Luka Lama Dalam Realitas Sosial Diluar Wilayah Papua”, sebagai contoh : Persoalan Israel dan Palestina, Nasib Islam Rohingnya di Myanmar, Nasib Ahmadiyah dan Syah serta Kristen di Pulau Jawa, Nasib Islam di Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya.

Dalam konteks persoalan intoleransi yang terjadi di Tolikara itu, apapun latar belakang persoalannya, bagaimanapun kronologis, dan seperti apa motifnya yang jelas persoalan itu merupakan “TINDAK PIDANA dan PELANGGARAN HAM”.

Dengan demikian, maka PARA PELAKU-PELAKUNYA BAIK AKTOR INTELEKTUAL HINGGA PELAKSANA DI LAPANGAN WAJIB DIBERIKAN SANKSI YANG SETIMPAL SESUAI DENGAN PERBUATANNYA mengunakan Hukum Positif yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.

Pada prinsipnya peristiwa itu bisa terjadi karena “KETIDAKMAMPUAN PEMERINTAH DAN APARAT KEMANAN NEGARA (POLISI dan TNI) DALAM MEMBANGUN SEMANGAT PENGHORMATAN, PENGHARGAAN, DAN PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERKEYAKINAN, BERIBADAH, DAN BERAGAMA DI KABUPATEN TOLIKARA”.

Dengan demikian maka akan sangat keliru dan merupakan tindakan provokatif jika berbagai pihak diberbagai tempat menyimpulkan persoalan intoleransi ini dengan pandangannya masing-masing sebab realitas kehidupan sosial, budaya, dan politik antara Tolikara dan daerah lainnya baik dalam Pulau Papua, Wilayah Indonesia, dan Dunia sangat berbeda-beda.Untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan benegara yang aman, damai, dan tentram diatas kebinekaan manusia yang beradap maka secara khusus kami “MENGUTUK TINDAKAN PELAKU PEMBAKARAN KIOS YANG MENJALAR KE MESJID DAN PELAKU PENGANIAYAAN DAN PENEMBAKAN TERHADAP WARGA SIPIL DI TOLIKARA”, dan Secara Tegas MENDESAK :

1. Negara Kesatuan Repubik Indonesia melalui Pemerintah Indonesia, Pemerintah Propinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk segerah menindak tegas :
a) Kapolres Tolikara Karena Telah Gagal Melindungi Warga Negara di Tolikara (Pembiaran)
b) Pelaku Penandatangganan Surat Edaran Yang Menjadi Pemicu Pertikaian di Tolikara
c) Pelaku Pembakaran Kios yang menjalar ke Mesjid di Tolikara
d) Pelaku Penganiayaan dan Penembakan Warga Sipil di Tolikara

2. Pemilik dan Pemimpin Media Nasional (cetak maupun elektronik) dan Pemilik dan Pengelola Media Sosial untuk jangan memprovokasi persoalan intoleransi di Tolikara kedalam berbagai kepentingan dengan tujuan yang tidak jelas dan terkesan lari jauh dari persoalan ini;

3. Gubernur Papua, Presiden Gidi Papua, Ketua MUI Papua, dan Kapolda Papua untuk SEGERAH MEMFASILITAS MUSYAWARA SECARA BUDAYA PAPUA DI TOLIKARA antara Bupati Kabupaten Tolikara, Kapolres Tolikara, Tokoh GIDI Tolikara, Tokoh Muslim Tolikara, Tokoh Adven Tolikara Untuk Menciptakan Keharmonisan Dalam Perbedaan di Kab. Tolikara dan Bersama-Sama Mengumpulkan Uang Untuk Membantu Biaya-Biaya :
a) Pembangunan Kembali Kios dan Mesjid yang terbakar
b) Pengobatan Korban Luka-luka
c) Duka atas meninggalnya 1 (satu) warga sipil
4. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dimanapun anda berada baik Pribadi maupun Kelompok (Partai, Ormas Agama, Ormas Sosial, Ormas Politik, LSM, Institusi Negara, dan Institusi Swasta) jangan menciptakan atau memanfaatkan persoalan ini untuk membangun kepentingan tidak bermoral sebab Persoalan Ini Bukan Untuk Dipolitisir Demi Kepentingan Apapun Diatas Kenyataan Subjek Pelaku Dan Tempat Kejadiannya Berbeda Dengan Subjek Dan Tempat Serta Persoalan Yang Ada Dimana Anda Berada.

Atas nama kemanusiaan yang beradab dan demi keamanan, kedamaian, dan keharmonisan diucapkan terimakasih.

Hormat kami
Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Daerah Istimewa Yogyakarta

TTD
Aris Yeimo Presiden Pelajar Dan Mahasiswa Papua

Catatan :
Bagi Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Se Jawa dan Bali dapat membentuk panitia “GERAKAN SAVE TOLIKARA” untuk Mengalang Sumbangan Sukarela guna membantu biaya :
1. Pembangunan Kembali Kios dan Mesjid yang terbakar
2. Pengobatan Korban Luka-luka
3. Duka atas meninggalnya 1 (satu) warga sipil

BUKTIKAN KEPEDULIANMU ATAS INSIDEN TOLIKARA DENGAN SUMBANGAN SUKARELAMU.

10 Tempat Keramaian di Fakfak

Berikut 10 tempat keramaian di Fakfak yang masuk dalam kategori Top10 versi www.fak-fak.com. Tidak semua tempat yang disebutkan ramai disepanjang waktu tetapi ada juga yang ramainya hanya musiman. Berikut 10 tempat ramai di Fakfak antara lain :

1. Pasar Tumburuni


Tempat ini merupakan pasar yang ramai pengunjung dengan bangunan plasa berlantai 3. Dibagian dasar tempat berjualan hasil bumi. Hampir pagi siang dan sore ramai dikunjungi warga Fakfak untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.





2. Pertokoan Jln. Isaak Telussa

Kompleks pertokoan inipun ramai dikala sore menuju malam. Banyak lalu lalang warga kota Fakfak, selain hari-hari biasa akan lebih ramai kalau ada kapal putih yang sandar didermaga.

3. Reklamasi pantai

Jalur jalan baru antara tumburuni dan kota ini menjadi sebuah tempat favorit untuk dijadikan tempat jalan santai dikala sore. Banyak orang suka duduk-duduk ditembok pembatasnya sambil nikmati pemandangan kota fakfak dan melihat laut serta melihat senja yang menghilang diujung pulau panjang.




4. Tanjung Wagom

Dulunya ditanjung wagom terdapat pohon beringin  yang konon dihuni makhluk halus tapi kini sudah tak ada pohonnya karena tumbang oleh angin. Tempat ini sering ramai dikala sore, ditambah dengan tanah timbunan memanjang mengarah kelaut, banyak anak muda suka nongkrong disini.

5. Pasar Torea

Tempat ini selain sebagai pasar juga terminal untuk rute ke Werba selain itu tempat ini juga ramai karena banyak warga yang lewat dan menunggu angkutan disini.

6. Pasar Sebrang

Tempat ini hampir sama dengan pasar toreo karena jalur angkutan menuju kampung-kampung sampai ke Wambar dan seterusnya ikut dari sini. Tempat sering macet karena sempitnya jalan dan banyak kendaraan yang yerpakir di bahu jalan.


7. Stadion 16 November

Tempat ini tidak setiap waktu ramai tetapi jika ada musim bola sudah pasti ramai. Bahkan seputaran stadion yakni telkom dan brimob serta bagian rri itu menjadi tempat parkir kendaraan.

8. GOR Krapangit Gewab

Tempat ini juga hampir sering ramai, tapi kalau ada kegiatan atau acara-acara sudah pasti banyak orang yang datang digor untuk menonton.

9. Tebing Sebrang

Tempat sering ramai dikunjungi untuk foto-foto. Dari bawah tebing sebrang kita dapat melihat pemandangan di sungai dalam (kampung Lusiperi) dan susunan bangunan rumah yang mengikuti gunung yang ada.
Tempat ini sudah menjadi tempat penampungan  pasir dan tempat penjualan kayu disisi jalan, ini termasuk berbahaya bagi orang-orang yang ada dibawah tebing ini karena pada saat-saat tertentu bisa saja batu tebing berjatuhan.

10. Jalan Belakang

Tempat ini sering ramai dikunjungi untuk melihat pemandangan Fakfak dari atas gunung selain untuk melihat pemandangan dijalan belakang juga banyak terdapat bar.

Itulah 10 tempat keramaian di Fakfak, walaupun kenyataannya tidak setiap hari ramai.
Bagaimana menurut anda ? jika masih ada tempat ramai yang belum disebutkan silahkan tambahkan melalui komentar dibawah. Dan bagi anda yang akan berkunjung ke Fakfak, jangan lupa kunjungi tempat-tempat yang sudah disebutkan diatas.(Nen)

Zaman Besar, Manusia Kerdil

Semasa era pergerakan, Bung Hatta kerap mengutip sindiran pujangga Jerman, Johann CF von Schiller: 

"Abadnya abad besar yang melahirkan zaman besar, tetapi momen besar itu hanya menemukan manusia kerdil".

Bapak bangsa ini hendak mengingatkan, tantangan besar dan berat mensyaratkan pemimpin dengan karakteristik: teguh dalam keyakinan, kecakapan paripurna, horizon luas, dan paham tantangan zaman. Lewat pemahaman sejarah mendalam hegemoni merkantilisme-kolonialisme-kapitalisme, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan Sam Ratulangi menuliskan keyakinannya bakal pecah Perang Dunia II belasan tahun sebelumnya. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman itu menuntun pendiri Republik merancang siasat menjemput momentum besar, melepaskan bangsa dari belenggu penjajah.

Tahun 1820, Taiwan dan Korea jauh lebih miskin daripada kita. Pada akhir abad ke-20, mereka meninggalkan kita lebih dari 40 tahun. Dari data Indeks Pembangunan Manusia dua dekade terakhir, kita juga jauh tertinggal dari negara tetangga: Singapura, Malaysia, Thailand. Bukan hanya mengidap kutukan sumber daya alam, kita juga mendapat stigma bangsa berkarakter lembek (Arnold J Toynbee, 1961; Gunnar Myrdal, 1968; Koentjaraningrat, 1974; Mochtar Lubis 1977). Herman Kahn (World Economic Development 1979 and Beyond) menerangkan, bangsa yang tinggal di sebelah barat garis batas imajiner peradaban Asia, termasuk Indonesia, cenderung berkebudayaan kurang dinamis.

Aksesori belaka

Pasca 1998, kita sibuk membuat regulasi dan suprastruktur untuk memastikan demokrasi bekerja dan mengontrol wewenang eksekutif-legislatif-yudikatif. Bermacam-macam komisi nasional didirikan, tetapi kinerja dan peran substansialnya masih jauh dari tujuan pembentukannya.

Setelah 17 tahun, kita menuai aneka penyimpangan menggelisahkan. Alih-alih menegakkan koeksistensi antarlembaga, yang mengemuka malah entropi wawasan kebangsaan dan oligarki elite. Anomali demokrasi terus terjadi dengan menumpuk residu persoalan besar, meminggirkan kepentingan rakyat.  Kita berharap amanat reformasi dijalankan, tetapi realitas dan praktik bernegara justru mengingkarinya.

Apa indikatornya? Pemberantasan korupsi kini di simpang jalan ketidakpastian. Gerakan perlawanan balik (corruption fight back) dan pelemahan KPK tampak nyata menyusul konflik KPK-Polri.  Keputusan DPR menempatkan revisi UU KPK dalam prioritas program legislasi nasional menyisakan keganjilan dan asimetri nalar karena sama sekali tidak menyentuh dan menyempurnakan payung hukumnya lebih dahulu, yakni UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Padahal, kejahatan korupsi sejak lama bermetamorfosis, melibatkan banyak pihak dan inheren dengan kejahatan transnasional.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, transaksi tunai di atas Rp 500 juta sepanjang 2004-2015 mencapai Rp 99.000 triliun atau setara 50 kali APBN 2015 dan transaksi valuta asing per bulan mencapai Rp 500 triliun. Data ini jelas mengindikasikan maraknya praktik bisnis ilegal dan upaya sistematis penghindaran pajak. Mustahil ekonomi tumbuh berkelanjutan, negara maju, dan rakyat sejahtera manakala korupsi dan praktik bisnis ilegal mewabah.

Adab bernegara rusak ketika legalitas formal mengalahkan daulat rakyat. Prinsip keterwakilan diambil oper sebagai hak mutlak, memunggungi asas pertanggungjawaban dan kemaslahatan bagi rakyat. Elan vital parpol sebagai penguat demokrasi makin menjauh, berganti nafsu mendesakkan agenda kelompok lewat kolaborasi dengan kartel bisnis dan institusi kekuasaan. Diabaikannya proses deliberasi dan scrutiny publik menyuburkan aneka kebusukan dan paradoks demokrasi. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pilkada dan pemilu raya berbiaya triliunan rupiah hanya untuk menyaksikan pemimpin daerah dan wakil rakyat antre masuk penjara. Sampai  akhir 2014, Kementerian Dalam Negeri mencatat 343 kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Banyak undang-undang dibuat tidak untuk memastikan haluan negara dan menjamin kemakmuran rakyat, tetapi justru membuka celah bagi korupsi struktural. Agaknya kita bukan sedang menyemai harapan besar, melainkan mendapati ketidakpastian dan ketidakadilan. Kita tidak sedang membangun sistem demokrasi beradab, kecuali hanya aksesori belaka.

Kegentingan yang memaksa

Sekarang kita tiba pada situasi "kegentingan memaksa" dan mengharuskan negara mengambil tindakan cepat dan tepat menyelamatkan Indonesia dan keindonesiaan. Rezim demi rezim mengusung retorika, regulasi, dan praksis menanggulangi penjarahan dan penguasaan sumber daya alam di tangan segelintir orang, mengurangi jurang kesenjangan dan pengangguran, memerangi mafia  narkoba, memperbaiki kualitas jutaan TKI berketerampilan rendah, memberantas korupsi, mengikis intoleransi, anti keberagaman, dan penistaan HAM.
Jika perang terhadap aneka kejahatan kemanusiaan ini tak didorong semakin kuat dan berkelanjutan, kita kelak mewarisi tragedi "sinetron pedih berkepanjangan" selain sinisme meluas bahwa negara cenderung dalam posisi state of denial, membiarkan atau   berpura-pura tak ada masalah. Pemerintah memang  belum kehilangan kepercayaan (public distrust) yang dapat memantik apatisme dan pembangkangan sosial (civil disobedience). Namun, akumulasi bobot persoalan bangsa dan sentakan kedaruratan cukup mengisyaratkan proses ke arah itu berpeluang terjadi sangat cepat. Presiden Jokowi pada pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Kompas, 15/6) mengatakan, saat ini Indonesia harus berhadapan dengan mafia narkoba, mafia pencurian ikan, mafia pangan, hingga mafia minyak dan gas bumi. Penyebutan persoalan itu berkali-kali menunjukkan ia menyadari tugas beratnya. Sayangnya, sinyal dan erudisi ke arah itu masih samar-samar.
Pada hulu dan entitas sumber daya manusia kita mewarisi beban mengkhawatirkan. Unicef melaporkan fakta satu dekade terakhir, Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi di dunia (36 persen) untuk anak balita yang mengalami prevalensi gizi buruk dan pendek usia. Satu dari lima pengidap HIV berusia di bawah usia 25 tahun, 2,5 juta anak usia 7-15 tahun putus sekolah, 44,3 juta anak terdampak kemiskinan, serta tingkat kematian anak balita dan ibu dalam masa kehamilan dan persalinan tidak menunjukkan penurunan signifikan, yakni lebih dari 200 per 100.000 kelahiran. Dikaitkan dengan bonus demografi 2020-2030, representasi data tersebut jelas menuntut respons dan tindakan luar biasa.

Bangun dan praktik ekonomi kita, selain masih kental diwarnai perburuan rente, menjurus liberal tak terkontrol, juga melanggengkan struktur piramida terbalik di mana hanya bagian kecil populasi  diuntungkan. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, gugatan kritis yang sering diremehkan adalah alokasi distribusi manfaat. Jika akses dan manfaatnya  hanya menguntungkan sebagian pihak, dapat dipastikan pertumbuhan tidak berkualitas,  gagal membuahkan pemerataan.

Neraka paling gelap

Dari khazanah intelektual kodikologi Jawa, bentang tahun 2013-2021 masuk dalam Windu Sengara. Periode ini mengandung pesan, perlu gereget besar untuk melakukan "bersih-bersih total" sebagai modal melakukan lompatan ke depan. Kerja besar ini meminta pengorbanan  kaum terdidik, para pemberani yang selalu tersengat pesan Dante Alighieri (1265- 1321): "Neraka paling gelap dicadangkan bagi mereka yang tetap netral di tengah krisis moral".  Lompatan besar pada umumnya diinisiasi oleh kelompok creative minority yang memiliki kesanggupan dan daya gedor besar menggulirkan perubahan pada simpul-simpul otonomi masyarakat. Sekarang kita dihadapkan pada konstelasi baru ketika di beberapa bagian dunia, mereka yang tersudut oleh globalisasi  mengembangkan  ideologi perlawanan: fanatisme, radikalisme, skripturalisme, dan neo-tribalisme.

Para pendiri Republik mewariskan Pancasila, membuang mentalitas inlander, menumbuhsuburkan kenegarawanan dan kebajikan saat bersiasat menghadapi dialektika zamannya. Hari ini bangsa terus dirundung kegaduhan dan akrobat banalitas yang menggerus nilai keluhuran kolektif. Bangsa ini ditantang melahirkan banyak "manusia besar" untuk mendobrak kekumuhan paradigma dan kemiskinan tindakan bersendikan penghormatan pada manusia dan kemanusiaan.

Oleh : SUWIDI TONO Koordinator Forum "Menjadi Indonesia" 

Sumber: Kompas
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Zaman Besar, Manusia Kerdil".
 Jokowi dan Utang Swasta

Jokowi dan Utang Swasta

Oleh : Herdi Sahrasad

Dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Joko Widodo utang luar negeri swasta cenderung meningkat dan mengkhawatirkan. Bahkan dewasa ini utang swasta telah melebihi jumlah utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia menyebutkan dalam kurun sekitar 10 tahun, jumlah utang luar negeri sektor swasta meningkat tiga kali lipat.


Jika utang luar negeri (ULN) swasta itu digunakan untuk hal- hal bersifat produktif dan dalam jangkauan kemampuan membayar, maka ULN swasta menjadi hal wajar dilakukan. Namun, kerap kali ULN swasta itu berjangka pendek, tidak untuk meningkatkan ekspor dan malah untuk sektor non-tradeable yang cenderung kontraproduktif.


Utang swasta dari sebelumnya 50,6 miliar dollar AS pada akhir 2005 menjadi 80 miliar dollar AS pada akhir 2007, dan menjadi 156,2 miliar dollar AS pada akhir Agustus 2014. Posisi ULN swasta pada Desember 2014 mencapai 163,47 dollar AS. Angka itu telah mencapai 53,8 persen dari total ULN Indonesia.

Fase ”lampu merah”

Tahun 2015 ini, angka ULN swasta pada kuartal I-2015 mencapai 165,3 miliar dollar AS. Praktis, rasio pembayaran ULN swasta terhadap pendapatan ekspor atau yang dikenal dengan istilah debt service ratio (DSR) juga meningkat dari sekitar 15 persen pada 2005-2007 menjadi sekitar 54 persen pada 2015. Kondisi ini mengakibatkan kerentanan pada kondisi makroekonomi, karena tingginya DSR itu sudah memasuki fase ”lampu merah’’.

Dengan melihat kenaikan ULN swasta tersebut, masuk akal kalau hal itu sangat mengkhawatirkan. Pertama, ULN swasta rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (over leverage risk).

Kedua, ULN swasta mengidap risiko nilai tukar cukup tinggi karena sebagian besar korporasi yang mengambil ULN digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berorientasi domestik yang menghasilkan pendapatan dalam rupiah, sedangkan pembayaran ULN dilakukan dalam valuta asing (valas).

Ketiga, kenyataan itu kemudian diperparah lagi oleh banyaknya korporasi yang belum menggunakan instrumen lindung nilai (hedging). Sementara untuk risiko likuiditas, risiko ini juga cukup tinggi. Pasalnya, banyak korporasi swasta yang mengambil ULN berjangka pendek untuk kebutuhan sektor non-tradeable
Risiko likuiditas makin tinggi karena jumlah dan pangsa ULN swasta berjangka pendek terus meningkat. Sementara itu, indikasi peningkatan risiko beban utang yang berlebihan terlihat dari semakin meningkatnya rasio utang terhadap pendapatan.

Beban swasta itu kian membengkak karena diakibatkan tenornya jangka pendek. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang beban utangnya kecil lantaran tenornya jangka panjang. Meskipun Bank Indonesia (BI) menilai secara persentase rasio utang luar negeri swasta terhadap PDB masih di level aman, tetapi bobotnya sudah menciptakan currency mismatch, disebabkan pihak swasta yang berutang dalam bentuk valas, tetapi menginvestasikannya untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan rupiah.

Artinya, dari utang valas itu mereka tidak kembali menghasilkan valas, yang bisa membahayakan perekonomian nasional. Bahkan, sejak beberapa tahun terakhir ini peningkatan ULN swasta bisa dikatakan sudah berpotensi membahayakan perekonomian Indonesia.

Harus dicatat bahwa utang- utang swasta ini banyak terjadi currency mismatch karena realitas yang terjadi saat ini terhadap penggunaan ULN swasta lebih banyak diinvestasikan pada sektor properti dan jasa di dalam negeri. Investasi di properti ini membahayakan karena kredit jangka pendek dari luar negeri itu diinvestasikan dalam jangka panjang. Alhasil, kondisi tersebut juga berisiko menimbulkan maturity mismatch (jangka waktu) karena ULN berjangka waktu pendek digunakan untuk investasi dalam jangka panjang. Amerika Serikat pernah mengalami krisis keuangan serupa akibat kebijakan subprime mortgage karena kredit properti yang menimbulkan masalah mismatch itu.


Harus diwaspadai
Selain itu, tingginya impor yang melampaui ekspor dan meningkatnya beban repatriasi (keuntungan perusahaan swasta asing yang beroperasi di Indonesia lalu dibawa ke negara asalnya), juga berpotensi menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal, atau dikenal dengan defisit ganda, yang menjadi ancaman terbesar perekonomian Indonesia.

Celakanya pula, sebagaimana pemerintah yang memperbanyak utang, sektor swasta pun cenderung mengambil solusi yang sama untuk menutup pengeluaran dengan cara semakin memperbanyak utang luar negerinya. Akibatnya, ULN swasta kian menekan rupiah dan melemahkan ekonomi nasional.
Sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan pemerintah maupun bank sentral untuk melarang swasta menarik utang dari luar negeri. Padahal, beban utang ini juga akan meningkatkan kerentanan nilai tukar rupiah dan melemahkan fundamental ekonomi Indonesia.

Oleh sebab itu, tingginya ULN swasta ini harus diwaspadai lantaran bisa menjadi pembunuh berdarah dingin, silent killer, terhadap pertumbuhan ekonomi. Utang swasta jelas menekan nilai rupiah, dan akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melemah, apalagi cadangan devisa kita pada 2015 ini cenderung menurun. Sementara itu, anjloknya nilai rupiah dan naiknya harga minyak dunia terbukti memperberat dan melipatgandakan ULN swasta.

Prospek ULN swasta berpotensi meningkat menyusul depresiasi nilai tukar rupiah yang diperkirakan berlanjut hingga tahun depan. Dalam kaitan ini, kekhawatiran terhadap kian membesarnya jumlah utang swasta merupakan cermin pengalaman krisis ekonomi pada 1997-1998. Apalagi, manajemen utang swasta belum sebaik pemerintah sehingga harus diawasi BI dan Kementerian Keuangan dengan ketat agar tidak terjadi masalah yang lebih besar dari peristiwa krisis 1997-1998 yang memicu anarki sosial-ekonomi dan gejolak politik.

Dari pengalaman beberapa dekade terakhir, hikmahnya jelas bagi pemerintahan Jokowi dan masyarakat: bahwa, selama pemerintah sendiri masih mengandalkan utang, maka adanya ULN swasta membuat tekanan terhadap anggaran negara menjadi lebih besar. Dewasa ini sudah terbukti bahwa beban utang swasta (dan negara) telah membuat bangsa ini masuk dalam jebakan utang (debt trap) dengan segenap konsekuensi ekonomi- politiknya.

Hal yang paling membahayakan dari ketergantungan pada utang ini adalah makin tenggelamnya bangsa kita dalam cengkeraman bangsa lain. Di sini relevansi peringatan Andre Gunder Frank (teoretikus aliran Dependencia), bahwa utang menyebabkan ketergantungan dan keterbelakangan, selain ketidakadilan dan kontraksi pertumbuhan.


Herdi Sahrasad, Peneliti Senior PSIK Universitas Paramadina dan Pengajar Paramadina Graduate School 
Sumber : Kompas 
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Jokowi dan Utang Swasta".
Tindak Lanjut Kegiatan Swasembada Pangan di Fakfak

Tindak Lanjut Kegiatan Swasembada Pangan di Fakfak

Tindak Lanjut Kegiatan Swasembada Pangan di Fakfak Fakfak– Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1706/Fakfak, Kapten Inf Eramus C. Huninhatu melaksanakan rapat Koordinasi guna menindaklanjuti kegiatan bidang tanaman pangan pada wilayah Distrik Bomberay bertempat di Kantor Pertanian Kab. Fakfak pada Rabu (22/07).

Penyampaian Pasiterdim 1706/Fakfak, intinya berkaitan degan kerja sama Dinas Pertanian (Distan) dengan TNI sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya khusus kami dari Kodim 1706/Fakfak mendukung dan bekerja sama dengan para petani untuk menyukseskan kegiatan ketahanan pangan.
Kegiatan yang sangat mendesak adalah bagaimana cara kita mengatasi sawah-sawah yang saat ini mengalami kekeringan dikarenakan musim panas yang berkepanjangan, perbaikan irigasi, serta distribusi pupuk yang selama ini terlambat karena hubungan transportasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas pertanian Kab. Fakfak, Latif Suaeri M.Si, Kabid tanaman pangan, I Putu Wartama S.ST, Kabid Holtikultura, Kepala UPT, Kepala PPL, dan Para Ketua kelompok tani dari SP 1 s.d SP 8 Distrik Bomboray. (Prd/Cen)

Sumber: www.kodam17cenderawasih.mil.id

ULMWP : Rakyat Papua Selalu Hidup Damai dalam Segala Perbedaan

Benny Wenda - IST
Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), berkaitan dengan insiden penembakan dan pembakaran yang terjadi di Karubaga Tolikara, Jumat (17/7/2015) lalu, bertepatan dengan perayaan Idul Fitri menegaskan bangsa Papua Barat memiliki perjuangan politik yang sepenuhnya damai. Masalah bangsa Papua adalah pendudukan ilegal Indonesia di Tanah Papua. Bukan antara Kristen dan Muslim.

“Kami orang Papua Barat kembali menyaksikan horor penembakan 12 orang-orang Papua Barat oleh militer dan polisi Indonesia, pada hari Jumat 17 Juli setelah kekerasan pecah di kota Tolikara,” ujar Benny Wenda, juru bicara ULMWP melalui rilis persnya yang diterima Jubi, Selasa (21/7/2015).

Wenda menyampaikan, dari informasi yang ia kumpulkan langsung dari masyarakat di karubaga, setelah komunikasi yang tidak berjalan lancar antara umat Gereja Indjili di Indonesia (GIDI) dengan umat Muslim di Tolikara, militer dan polisi Indonesia tiba di tengah massa. Tapi mereka tidak berusaha untuk membantu menenangkan situasi. Alih-alih melindungi rakyat dan menghentikan kekerasan, aparat keamanan ini malah melepaskan tembakan ke kerumunan orang Papua, hingga melukai 11 orang dan menewaskan seorang anak berusia 15 tahun, Endi Wanimbo. Ia juga mendapatkan laporan bahwa militer dan polisi Indonesia berusaha untuk menutupi penembakan tersebut dan menyalahkan orang Papua.

“Tetapi kita tahu kebenarannya. Sebelum ada negosiasi apapun bisa terjadi. Militer dan polisi tiba dan menembak ke kerumunan orang Papua. Pemimpin Papua harus mengambil sikap tegas terhadap penembakan seperti ini,” lanjut Wenda.

Rakyat Papua Barat, lanjut Wenda memiliki perjuangan politik yang sepenuhnya damai.
“Masalah kami adalah pendudukan ilegal Indonesia di atas tanah kami. Bukan antara Kristen dan Muslim. Kami selalu hidup damai berdampingan dengan semua orang Papua yang berbeda agama. Bahkan dalam segala perbedaan yang ada di Papua. Tetapi polisi dan militer Indonesia selalu ingin dan selalu berusaha untuk membangkitkan konflik agama untuk menarik perhatian dunia dari perjuangan pembebasan Papua Barat,” ungkap Wenda.

Terpisah, Oktovianus Mote, salah satu tokoh Papua Merdeka di luar negeri, yang menjabat Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) meyakini bahwa bangsa Papua akan menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Papua tidak akan terprovokasi.

“Kami akan terus bersatu dan damai dalam perjuangan kami untuk kebebasan. Kami ingin kebebasan Papua Barat dimiliki semua orang Papua, apapun agama mereka. Tentara Indonesialah yang menyebabkan kekerasan,” kata Mote.

Keduanya, Mote dan Wenda yakin Indonesia harus menghentikan pendudukan ilegal di atas Tanah Papua dan mengembalikan Papua Barat kepada bangsa Papua sehingga semua orang Papua bisa hidup dalam damai, harmoni dan kebebasan sebagaimana layaknya semua orang di dunia.
“Dunia ini mencari tahu kebenaran tentang Papua Barat dan mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Papua. Indonesia adalah masalah, kebebasan untuk Papua Barat adalah solusinya,” ujar Wenda. (Victor Mambor)

Sumber : Tabloidjubi.com

Tuntaskan Kasus Tolikara!

FAKFAK- Kasus penyerangan kelompok masyarakat yang menyebabkan terbakarnya tempat ibadah umat islam di Kabupaten Tolikara, tentunya membuat keprihatinan bagi seluruh masyarakat di tanah air khususnya di Papua.   Penyerangan sekelompok ma­syarakat di Tolikara saat umat Islam merayakan  hari raya Idul Fitri yang menyebabkan terbakarnya  mushola membuat Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Fakfak angkat bicara.

Ketua Forum Antar Umat Bera­gama, Drs. Ali Baham Temongmere,MTP, yang juga dalam kesehariannya menjabat sebagai Kepala Bappeda Fakfak, berharap agar masyarakat Kabupaten Fakfak yang mayoritas penduduknya beragama Islam diharapkan agar tidak terprovokasi dengan kejadian yang terjadi di Tolikara. Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, mengatakan, kasus yang terjadi di Kabupaten Tolikara Papua harus segera ditangani Pemerintah dan menyerahkan persoalan ini ditangani pihak kepolisian.

“Masyarakat Fakfak diharapkan tidak terprovokasi dengan kejadian di Tolikara dan menyerahkan persoalan ini ditangani oleh pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku – pelaku tersebut,”tandas Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beraga Kabupaten Fakfak, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, kepada Radar Sorong, di sela – sela open hause  Idul Fitri di kediaman pribadinya.

Menurut Ali Baham Temongmere, Pemerintah baik pusat dan daerah harus secepatnya menyelesaikan persoalan yang terjadi Tolikara dengan mencari akar masalah yang terjadi di daerah tersebut  dan kedua unsur pemerintah dalam hal ini Kepolisian harus mengusut tuntas siapa pelaku yang telah mengganggu kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut.

Dan bagi masyarakat di Papua khususnya di Fakfak agar tidak terprovokasi dengan kejadian yang terjadi di Tolikara dan tetap menjalin kerukunan antar umat beragama di tanah Papua khususnya di Fakfak dapat terjalin dengan baik. “Pemerintah harus bertindak cepat untuk mencari akar masalah dari persoalan ini dan pihak pemerintah dalam hal ini Polisi diharapkan juga dapat bertindak cepat secara professional untuk mengungkap dan memproses secara hukum pelaku – pelakunya,”tutur Ali Baham Temongmere.   

Sementara itu, saat menyampaikan sambutan di pembukaan Temu OMK wilayah Pastoral Fakfak, Minggu (19/7) petang, di halaman Gereja Katolik Stasi St. Yosep Brongkendik, Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, menghimbau kaum muda agar memperkuat Iman sehingga terhindar dari konflik serupa yang baru saja terjadi di Tolikara, Papua. “Biasanya orang-orang sudah mau baik, itu iblis goda terus itu! Begitu...! Jadi kita semakin khusyuk dalam ibadah, itu iblis tampil terang-terangan di muka, tapi kalau kita tinggalkan, mere­ka malah tidak peduli, karena targetnya sudah sukses, karena itu sebagai orang beriman, percaya kepada Tuhan Yang Mahakasih, marilah kita setiap waktu meningkatkan iman dan takwa kita!,” demikian arahan Bupati Uswanas disambut tepuk tangan riuh peserta dan undangan.

Bupati Uswanas pun memerintahkan pihak Polres dan Kodim Fakfak untuk antisipasi perkembangan buruk yang dapat membahayakan stabilitas daerah. “Tidak ada cerita itu...orang- orang gunung, orang pantai, orang pedalaman, bermusuhan dari segi keagamaan! Itu di luar kebiasaan, di luar tradisi orang Papua. Ini saya sampaikan untuk kita semua harus bersatu padu, menjaga kebersamaan kita. Yah...harus itu! Dan tidak boleh terprovokasi!” jelas Bupati Uswanas, ” Tidak ada itu...itu tidak benar kalau orang Papua seperti itu...ada kekeliruan, kekhilafan!”

Menurut Bupati Mohammad Uswanas, kesempatan ini menyinggung kejadian di Tolikara, namun sesungguhnnya dalam setiap kesempatan selalu tampak sikap toleransi dan saling menghormati antar-warga berbeda agama di Fakfak. Sudah sejak awal, sebagai warisan leluhur orang Fakfak. “Tidak ada cerita orang Fakfak berbeda dalam hal agama, bukan menjadi sesuatu yang seperti alergi di daerah lain!” jelas Bupati, “Tidak ada soal kok! Kenapa harus orang-orang ribut?”ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Abdullah Manaray, ST menyatakan, harus ada kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat di Papua Barat. Menurut Senator asal daerah pemilihan Provinsi Papua Barat ini, bahwa di provinsi ini masyarakatnya sudah sangat heterogen, terdapat berbagai macam suku,dan segala adat istiadatnya diberbagai kabupaten/kota.

‘’Baik dari suku Papua maupun luar Papua dengan berbagai latar belakang profesi yang dimilikinya.  Sehingga hal ini harus menjadi kesadaran kita semua untuk saling menghormati diantara sesama masyarakat, saling bergandeng tangan untuk saling membantu dalam setiap masalah yang dihadapi di sekitar kita,’’ tandas Manaray kepada koran ini,Senin (20/7).

Papua Barat,lanjut dia, saat ini terus bergerak maju, baik dalam hal pembangunan fisik, manusianya, ekonominya, sosial budaya maupun toleransi antar umat beragama sudah terpelihara dan berjalan dengan baik, dan itu sudah mulai sejak masuknya agama  di Pa­pua.  Sejak dahulu antara adat dan agama di tanah Papua tidak pernah terjadi permusuhan justru yang terjadi adalah saling melengkapi.

‘’Marilah kita tetap menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar lingkungan kita dan terkait dengan kasus di Ttolikara, Papua, marilah kita mempercayakan kepada pihak keamanan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengusut tuntas siapa pelaku dan apa motif serta provokator di balik kejadian tersebut,’’ ujarnya.

 Anggota DPD ini merasa yakni, masalah di Papua dapat diselesaikan oleh orang Papua sendiri dengan duduk bersama. ‘’Kita orang Papua sendiri dapat menyelesaikan dengan duduk bersama. Kita punya lembaga adat, dan agama yang selama ini berjalan dengan baik. Kita tidak mau berbagai provokator dengan segala hasutannya ingin memperkeruh situasi,’’ tandasnya.(ric/ret/lm)

Sumber :RadarSorong
Dipicu Pelemparan, Pasar Thumburuni Tegang !

Dipicu Pelemparan, Pasar Thumburuni Tegang !

Ketua NU Cabang Fakfak Himbau Warga Jaga Keutuhan Bersama
Pasar Tambaruni, sumber foto group FB Tumburuni

FAKFAK-Sekelompok warga yang baru pulang dari kelurahan Danaweria melewati jalan depan pasar Plaza Thumburuni, dilempari dengan batu oleh sekelompok pemuda yang sedang pesta miras di pinggir jalan. Aksi ini memicu keributan antar warga di sepanjang jalan pasar Plaza Thumburuni Fakfak, Sabtu (18/7) lalu. Tidak terima perlakuan kelompok pemuda yang melempari batu, warga yang saat itu menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, berhenti dan membalas. Sekelompok pemuda yang sedang pesta miras tersebut akhirnya kabur. Warga akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan membongkar paksa sejumlah tenda yang digunakan kelompok pemuda tersebut untuk pesta miras. Warga juga mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kejadian pelemparan tersebut.

Pantauan Koran ini, keributan antar warga di depan pasar Plaza Thumburuni terjadi sekira pukul 17.00 WIT dan berlangsung sekitar 1 jam lamanya, namun karena massa tidak menemukan pelaku pelemparan batu tersebut, akhirnya massa merusak sejumlah tenda yang sebelumnya digunakan kelompok pemuda pesta miras. Mencegah kejadian meluas, aparat kepolisian dari Polres Fakfak berjaga-jaga di lokasi mengamankan situasi. Dipimpin langsung Kapolres Fakfak, AKBP Muh.Yusuf,SH,MH, aparat kepolisian turun lapangan menemui massa yang terpancing emosinya atas tindakan pelemparan yang dilakukan sekelompok pemuda yang saat itu sedang mengkonsumsi miras.
Massa mendesak Kapolres Fakfak menangkap pelaku yang memicu keributan. Di hadapan massa, Kapolres berjanji segera mengambil langkah-langkah untuk menangkap pelaku pelemparan tersebut.“Bapak ibu tenang, jangan ribut karena kita sedang berlebaran, nanti kami (Polres-red) segera tangkap pelakunya,” kata Kapolres di hadapan warga.

Pendekatan persuasive yang dilakukan Kapolres dan jajarannya, akhirnya mampu meredam emosi warga. Kapolres selanjutnya mendampingi massa untuk meninggalkan areal pasar Plaza Thumburuni. Pantauan Koran ini, akibat kejadian tersebut, jalanan sekitar mengalami kemacetan, warga dan pedagang pasar Plaza Thumburuni dan sekitarnya banyak bergerombol untuk menyaksikan dari dekat kejadian tersebut.

Informasi yang dihimpun Koran ini, pelaku yang memicu keributan telah ditangkap aparat Polres Fakfak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkait kejadian ini, Ketua NU Cabang Fakfak, Ali Hindom menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak untuk menjaga keutuhan bersama dan keutuhan antar umat beragama. “Mari kita jaga budaya satu tungku tiga batu di Kabupaten Fakfak, dan kami harapkan Kapolres Fakfak segera usut tuntas pelaku pemicu keributan dan dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ujar Ali Hindom. (ret) 

Sumber : RadarSorong

Tidak Ingin Rusak Satu Tungku Tiga Batu

Pandangan Masyarakat Papua terhadap Konflik Tolikara

Falentinus Kabes (kanan) ketika berada di masjid tua Al Baqiyah, Fakfak. Meski penganut Katolik, dia tak canggung dan dipersilakan dengan baik untuk masuk masjid oleh umat Islam setempat.(Kardono Setyorakhmadi/Jawa Pos)
Konflik berdarah di Tolikara, Papua, membuat kawasan lain berjaga-jaga. Mereka menganggap penyebab konflik itu bukan murni agama. Yang paling dikhawatirkan adalah pemberitaan yang provokatif.
’ASSALAMUALAIKUM.’’ Demikian salam spontan dari Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Fakfak, Papua Barat, Falentinus Kabes ketika menjawab telepon saya. Padahal, pria yang akrab dipanggil Falen tersebut adalah seorang Nasrani. Sebuah sapaan yang mengesankan toleransi.

Dia memang saya telepon terkait dengan meletusnya konflik Tolikara. Saya meminta pandangan dia tentang konflik tersebut dan bagaimana imbasnya ke Fakfak. Sebab, Fakfak adalah kabupaten dengan populasi muslim terbanyak di Papua. Di antara total 100 ribuan warga, lebih dari 80 persen adalah muslim.
Namun, warga Fakfak sangat dewasa. Mereka justru sudah saling berkomunikasi. ’’Kami sudah saling menjaga. Salat Id dan tradisi Lebaran muslim di sini justru dijaga orang Nasrani. Begitu pula misa. Nanti (Jumat, 17/7) dan besok (19/7, Red) giliran misa yang dijaga saudara kami yang muslim,’’ jelas Kabes.
Mekanisme satu tungku tiga batu kembali berjalan. Satu tungku tiga batu adalah sebuah konsep yang dianut masyarakat Fakfak. Di Fakfak, ada tujuh petuanan (semacam kerajaan) yang masih diturut masyarakat. Yakni, Petuanan Ati-Ati, Petuanan Fatagar, Petuanan Piq-Piq, Petuanan Arguni, Petuanan Teluk Patipi, Petuanan Wertuer, dan Petuanan Rumbati.

Sistem adat tersebut berkolaborasi dengan tiga agama yang dianut masyarakat. Yakni, Islam, Kristen, serta Katolik. Para petuanan itu berkolaborasi dengan sistem agama dengan cara yang khas Papua. Yaitu, jika ada satu marga/petuanan yang anggota keluarganya ’’terlalu banyak’’ yang muslim, para tetuanya kemudian menyuruh salah seorang anggota keluarga untuk memeluk Kristen atau Katolik. Begitu pula sebaliknya. Jika terlalu banyak yang Nasrani, sebagian disuruh masuk Islam.

Sebagaimana yang dimuat dalam Jelajah Semenanjung Raja-Raja edisi 15 Juli lalu, sistem itulah yang membentuk kerukunan umat beragama di Fakfak. ’’Di Fakfak tidak ada masalah. Aman sudah,’’ tegas Kabes.
Dalam edisi yang sama disebutkan pula, seorang Nasrani Fakfak bahkan mempunyai dua alat masak dan piring. Yang satu untuk sehari-hari dan satu lagi khusus untuk menjamu saudara mereka yang muslim. Hal itu ditujukan untuk melindungi tamu agar tetap menyantap makanan dari piring dan gelas yang tidak pernah dipakai menghidangkan masakan yang tidak halal.
Namun, Kabes menegaskan, yang membuat pusing adalah pemberitaan di media-media. ’’Kami sempat dengar, katanya ada muslim Jawa yang mau ke sini. Ngapain? Malah hanya memperkeruh suasana. Bisa dianggap tantangan. Biar diselesaikan di sini sudah. Kalau dari luar ikut-ikut, bisa tidak selesai itu dorang pe perkara,’’ tegasnya dengan sedikit dialek Papua.

Untuk sementara, di Kaimana dan Bintuni, situasi harmonis seperti di Fakfak juga terjadi. Mereka juga menganut ideologi yang sama, yakni satu tungku tiga batu.

Hal yang sama terjadi di Raja Ampat. Meski tidak mengenal prinsip satu tungku tiga batu seperti di Fakfak, masyarakat Raja Ampat mempunyai tingkat kerukunan beragama yang tidak kalah akrab. ’’Di sini memang biasa jika ada satu keluarga yang campur-campur. Tidak hanya di Raja Ampat, tetapi hampir di semua tempat di Papua,’’ tutur Imam Masjid Agung Waisai Raja Ampat H M. Hanafing.
Menurut dia, begitu mendengar konflik Tolikara meletus, dirinya melakukan sejumlah antisipasi. Antara lain, memberikan sosialisasi kepada umatnya dan pemuka agama lain. Tetapi, itu dilakukan masih secara informal. ’’Masih banyak yang belum tahu. Kecuali pengakses internet. Karena itu, saya tidak gegabah untuk memberikan sosialisasi menyeluruh,’’ ucapnya.

Hanafing mengungkapkan, pihaknya baru akan memberikan sosialisasi menyeluruh kepada umat jika informasi sudah tersebar luas. ’’Jelas, saya akan imbau jamaah untuk memahami bahwa ini bukan konflik agama. Kalau saya lihat, kecenderungannya politis. Lagi pula, kalaupun ini memang konflik agama, kedatangan orang luar justru membuat makin rumit,’’ tambahnya.
Hanya, Hanafing menyesalkan pemberitaan di sejumlah media online yang isinya dianggap sangat memanas-manasi. ’’Misalnya, mempertanyakan bagaimana sikap umat muslim, ajakan jihad, atau komentar menyerang gereja. Menurut saya, jika terus-menerus dicekoki seperti ini, siapa pun bisa dengan gampang tersulut emosinya. Susah bagi kami untuk menahannya,’’ tegasnya.

***

Di kawasan Indonesia Timur sebenarnya ada sebuah kelenturan antarumat beragama. Baik di kawasan Maluku (Ambon dan sekitarnya), Maluku Utara (Ternate, Tidore, dan Bacan), maupun Papua.
Dari perjalanan Jelajah Semenanjung Raja-Raja (menyeberangi sembilan pulau dan 15 titik) di kawasan Indonesia Timur, saya melihat sendiri praktik-praktik toleransi dan kerukunan umat beragama itu. Di Papua serta Maluku yang sering secara serampangan disebut ’’pusat Kristen’’, ada sebuah sikap adat yang membuat setiap pemeluk agama boleh menjalankan keyakinan mereka.

Salam ’’assalamualaikum’’ dari orang Nasrani kepada muslim bukan hal yang aneh. Bahkan, di beberapa kampung di Maluku, seseorang tidak akan tahu dirinya masuk kampung Kristen. Sebab, warganya berpeci dan berkopiah. Mereka pun sangat toleran. Salah satu contohnya ketika bulan puasa lalu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang makan, minum, atau merokok ketika tahu saya adalah muslim. Mereka juga tidak akan merokok ketika masuk ke kampung muslim.

Yang paling radikal, misalnya, ’’membagi-bagi’’ anggota keluarga untuk memeluk Islam atau Kristen. Atau, ikut duduk mengikuti misa Natal dan khotbah Idul Fitri. Seorang Nasrani menjadi ketua panitia pembangunan masjid adalah hal biasa di Indonesia Timur, khususnya Papua. Memang sulit dipercaya. Tetapi, itu betul-betul saya temui dan saya lihat sendiri selama liputan sepanjang Ramadan lalu.

Coba bandingkan dengan di Jawa. Jangankan untuk mengucapkan selamat Natal, wacana Islam Nusantara saja sudah menjadi kontroversi hebat. Dalam konteks toleransi dan kerukunan umat beragama, Jawa jauh tertinggal dari Indonesia Timur.
Karena itu, ketika krisis tersebut meletus di sebuah kota terpencil di Papua, lalu menjadi berita utama banyak media, banyak warga Papua yang marah. Sebab, mereka merasa seolah menjadi suku barbar yang tidak beradab dan suka menyerang saat saudaranya salat.
Saking gemasnya, salah seorang tokoh muda Jayapura, Victor Mambor, menulis status yang cukup keras di akun media sosialnya. Saya kutip sebagian: ’’Saya seorang Papua. Saya seorang muslim, bukan mualaf. Keluarga saya juga muslim. Anak laki-laki saya yang berumur sembilan tahun berpuasa sebulan penuh. Kami salat Ied bersama-sama. Bahkan adik-adik saya beragama Kristen semuanya. Kami juga merayakan Idul Fitri bersama warga sekitar di rumah kami. Tidak pernah ada masalah. Eid Mubarak bukan waktu untuk membunuh orang! Eid Mubarak adalah saat untuk memaafkan dan bersuka cita.

Pertanyaannya, dengan tingkat toleransi masyarakat yang menganggap agama adalah persaudaraan, mengapa masih terjadi konflik seperti di Tolikara? Selalu ada dua penyebab dalam tiap konflik. Salah satunya adalah faktor eksternal. Yakni, konflik didesain oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu memang sudah terlihat dari sejumlah konflik besar di Indonesia Timur sejak 1999.

Namun, tentu tidak bisa menyalakan api di jerami yang basah. Meski mempunyai tingkat toleransi beragama yang besar, tetap saja susunan sosial masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, masih rapuh. Bukti paling nyata, selalu ada pemuda-pemuda –yang nyaris tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan– yang berkumpul, minum minuman keras, dan lantas melakukan hal-hal yang kerap tidak baik.
Perkelahian antar pemuda, antarkampung, atau antarsuku kerap terjadi karena para pemuda. Itu pun disebabkan masalah yang sangat sepele. Misalnya, senggolan di pentas musik atau hanya karena saling pandang. Selain itu, para pemuda tersebut umumnya masih menganggap dirinya anak adat sehingga mudah diprovokasi untuk melakukan sesuatu.

Jangan hanya karena Tolikara lantas semua orang Papua dianggap barbar dan tidak punya empati beragama. Papua sangat luas. Jika disamakan dengan di Jawa, skala Tolikara mungkin setingkat kecamatan di kabupaten paling terpencil.
’’Kami memang masih mempunyai masalah sosial. Tetapi, jangan seret kami seperti yang terjadi di Ambon,’’ tegas Achmad Hindom, Warnemen (wakil ketua kampung) dari Petuaan Fatagar. (*/c5/sof)

Sumber : Jawapos
Pangdam dan Kapolda : Tidak Benar Jika Musholla Sengaja Dibakar Massa

Pangdam dan Kapolda : Tidak Benar Jika Musholla Sengaja Dibakar Massa

Bupati Tolikara, Pangdam Cenderawasih, Kapolda Papua dan Presiden GIDI usai berdiskusi mengenai konflik yang terjadi Jumat (17/7/2015) di Karubaga - IST
Bupati Tolikara, Pangdam Cenderawasih, Kapolda Papua dan Presiden GIDI usai berdiskusi mengenai konflik yang terjadi Jumat (17/7/2015) di Karubaga - IST
Jayapura, Jubi – Kronologis kejadian dimulai dengan masa membakar rumah Pak Sarno dan kios Silvi. Api kemudian menyala dengan hebat saat merambat ke kios BBM, sehingga seluruh kios dan rumah, termasuk Mushalla di dalamnya tidak luput dari keganasan si jago merah.
 
Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Yotje Mende berkunjung ke Distrik Karubaga Kab. Tolikara untuk meninjau lokasi insiden pembakaran kios dan penembakan yang menimpa 11 orang jemaat Gereja Indjili di Indonesia (GIDI), Jumat (17/7/2015) pagi yang bertepatan dengan hari raya Idul Fitri.

Rilis pers XVII/Cenderawasih yang diterima Jubi, Sabtu (18/7/2015) sore menyebutkan rombongan Pangdam dan Kapolda disambut Bupati dan Muspida Tolikara. Selanjutnya Pangdam dan Kapolda bersama Bupati melaksanakan rapat mediasi untuk mencari solusi terbaik yang turut dihadiri oleh Wabup, Kapolres, Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo dan para korban dari masyarakat. Pangdam menyampaikan bahwa TNI bersama Polri dan komponen bangsa lain termasuk korban muslim dan GIDI, akan membangun kembali Musholla, kios dan rumah secara gotong royong. Kodam Cenderawasih juga akan mengumpulkan pakaian layak pakai dan bahan makanan yang akan diangkut dengan helikopter.
Kapolda juga mengatakan sangat prihatin dengan kejadian kemarin. Polri akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, yaitu amankan situasi dan lokasi, mediasi dan penegakkan hukum. Penanganan akan dilakukan secara terpadu dan akan menginventarisasi semua kerugian materiil.

Sebelumnya juga Bupati bersama Muspida telah membuat kesepakatan antara lain:
1. Bupati bertanggung atas kerugian dan akan bangun kembali rumah dan kios,
2. Akan menfasilitasi pertemuan antar komponen yang ada sekaligus mencari solusi pemecahan,
3. Bupati minta maaf kepada masyarakat yang menjadi korban baik yang Muslim maupun korban masyarakat asli Papua.
4. TNI/Polri akan menjaga keamanan dan membantu membangun fasilitas sementara.
Hasil peninjauan sementara diketahui bahwa kronologis kejadian dimulai dengan masa membakar rumah Pak Sarno dan kios Silvi. Api kemudian menyala dengan hebat saat merambat ke kios BBM, sehingga seluruh kios dan rumah, termasuk Mushalla di dalamnya tidak luput dari keganasan si jago merah. Peninjauan Pangdam dan Kapolda secara langsung di lapangan ini untuk meluruskan informasi yang saat ini simpang siur beredar di masyarakat luas, serta menegaskan bahwa tidak benar jika Musholla sengaja dibakar massa. Karena itu, Pangdam meminta agar jajaran intelijen lebih waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaat situasi ini untuk memperkeruh suasana yang sudah semakin membaik pasca kejadian.
“Pangdam siap secara cepat dan terpadu membantu penegakkan hukum dengan terlebih dahulu mencari data dan fakta yang akurat bahwa pembakaran Mushalla adalah tidak benar,“ tegas Pangdam saat melihat di lapangan secara langsung.

Kondisi terkini yang dicatat berdasarkan pengamatan langsung di lapangan terdapat 38 KK yang menjadi korban dan tindak kekerasan. Tidak kurang 63 kios terbakar dan 153 jiwa mengungsi. Korban tidak hanya dari kaum muslim tetapi juga dari kaum Nasarani maupun dari masyarakat asli Papua. Masyarakat asli Papua yang menjadi korban tindak kekerasan dari oknum Pdt. Marthen Jingga dan Harianto Manimbo antara lain Bpk. Bindo Jikwa, Dorkas Jikwa, Nasiora Jikwa, Natina Jikwa dan Timobe Kogoya.

Sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kemanan sehingga menimbulkan korban jiwa, Kapolda menandaskan akan menyelidiki secara detail dan diproses secara profesional. Jika ada anggotanya yang melanggar, Polri akan menindak tegas. Semua korban akibat tinadakan represif itu, telah ditangani tim medis dengan baik di Jayapura. 4 orang dirawat RSUD Wamena dan 7 orang di RS. Dok II Jayapura.
Presiden GIDI Dorman Wandikbo S.Th yang ada turut hadir bersama rombongan Pangdam dan Kapolda, menyampaikan bahwa tidak ada rencana untuk menimbulkan kerusuhan. Oleh karenanya sebagai pribadi yang mengawakili GIDI, Ia meminta maaf atas perlakuan masyarakatnya yang emosional saat umat muslim sedang melaksanakan kekhusukan Sholat Idhul Fitri.

Wakil Ketua DPRD Kab. Tolikara, Yotham Wonda juga menyayangkan kejadian tersebut karena seharusnya diselesaikan secara dialogis sehingga tidak menciderai kerukunan antar umat beragama. Ketua komisi A DPRD, Oginis Wanimbo mengakui bahwa pendidikan masyarakatnya masih rendah, sehingga mudah terprovokasi. Karena itu diperlukan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada rakyat. Korban pemilik salah satu kios, Pak H. Colem yang hadir pada rapat itu juga mengharapkan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Setelah rapat mediasi selesai, pembersihan puing-puing dilakukan dengan mengerahkan TNI-Polri dan seluruh masyarakat, baik yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya secara bergotong royong. Mengakhiri kunjungannya, Pangdam dan Kapolda menyempatkan diri untuk memberikan sumbangan dana kepada korban kebakaran secara langsung di lokasi pengungsian di belakang Makoramil. (Victor Mambor)

Sumber: Tabloidjubi.com

8 Pernyataan Sikap Presiden GIDI: Pemuda Tidak Bakar Mushola!

Ini Delapan Point Pernyataan Sikap Presiden GIDI: Pemuda Tidak Bakar Mushola!

Ini Delapan Point Pernyataan Sikap Presiden GIDI: Pemuda Tidak Bakar Mushola!
Salah satu korban penembakan aparat TNI/Polri di Tolikara yang sedang di rawat di rumah sakit sakit (Foto: Yulan Lantipo

TOLIKARA --- Presiden Gereja Injili di Indonesia, Pdt. Dorman Wandikmbo, dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, mengirimkan delapan (8) point pernyataan sikap Gereja, terkait insiden/peristiwa, yang terjadi kemarin, 17 Juli 2015, di Tolikara.  

Kepada suarapapua.com, Pdt. Dorman mengatakan, pemuda gereja tidak melarang, bahkan melakukan pembakaran terhadap Mushola, namun hanya ingin mempertanyakan ketegasan aparat TNI/Polri terkait kesepakatan bersama yang pernah dilangsungkan beberapa waktu lalu, namun sudah keburu alat negara (senjata) digunakan untuk menembak 12 pemuda gereja.

"Jadi saya mau tegaskan tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga membakar Musolah karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar."

"Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka," kata Dorman.

Adapun delapan point pernyataan sikap yang dikirimkan, yakni;

"Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka," kata Dorman.

Adapun delapan point pernyataan sikap yang dikirimkan, yakni;


PERNYATAAN SIKAP PRESIDEN GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI), TERKAIT INSIDEN/PERISTIWA  DI KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA

Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutkan pihak gereja, ditulis berdasarkan laporan/argumentas aparat keamanan (TNI/Polri), serta penyebaran berbagai surat kaleng/palsu di media social (Medsos), yang menempatkan orang Papua sebagai pihak yang anti toleransi umat beragama, maka dalam kesempatan ini saya perlu menegaskan atau menyampaikan beberapa hal agar dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia;

Pertama, tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan Umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri (Sholat ied), namun harus mematuhi surat pemberitahuaan yang telah dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan; yakni tidak menggunakan penggeras suara (toa), apalagi jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar nasional/internasional hanya berjarak sekitar 250meter. (baca juga kronologi singkat yang dikirimka Presiden GIDI).

Kedua, pimpinan gereja wilayah Kabupaten Tolikara, Presiden GIDI, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, dan tokoh masyarakat setempat telah menyampaikan maksud pemuda GIDI (Ibadah tidak menggunakan penggeras suara) sejak dua minggu sebelum hari “H” kegiatan seminar, dan hari raya idul fitri; Kami menilai, aparat Kepolisian dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Tolikara tidak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat Tolikara, termasuk umat Muslim sendiri. Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.

Ketiga, yang sangat disayangkan, para pemuda (11 orang tertambak timah panas aparat TNI/Polri saat dalam perjalanan ke Musolah untuk berdiskusi dengan warga setempat, 1 anak usia 15 tahun meninggal dunia, Endi Wanimbo, usia 15 tahun), belum sempat diskusi atau negosiasi dilangsungkan, aparat TNI/Polri sudah mengeluarkan tembakan secara brutal dan membabi buta, sehingga 12 orang tertembak. Jadi amukan dan kemarahan masyarakat bukan disebabkan oleh aktivitas ibadah umat muslim, tapi lebih karena tindakan dan perlakukan biadab aparat TNI/Polri, yang tidak membukan ruang demokrasi atau untuk mendiskusikan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan ibadah kedua belah pihak.

Keempat, tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga membakar Musolah karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar; Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut. Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka.

Kelima, saya sebagai pimpinan tertinggi gereja GIDI di seluruh Indonesia, telah menasehati umat saya agar tidak melarang umat apapun, termasuk saudara Muslim untuk melangsungkan ibadah, namun ibadah harus dilangsungkan di dalam koridor hukum wilayah tersebut, dan juga mematuhi surat atau himbauan yang dikeluarkan, demi keamanan, ketertibatan, dan ketentraman masyarakat setempat.   

Keenam, yang datang mengikuti ibadah/seminar internasional di Kabupaten Tolikara bukan hanya warga GIDI di wilayah tanah Papua, tapi dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, antara lain pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkikran mencapai 2.000 orang pemuda GIDI.

Ketujuh, sebagai presiden GIDI, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tolikara atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musolah (rumah ibadah warga muslim) ikut terbakar; Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat Tolikara karena ulah aparat keamanan di Tolikara yang melakukan penembakan secara brutal.

Kedelapan, Kapolri dan Panglima TNI juga harus mengusut tuntas insiden penembakan terhadap 12 warga gereja, yang menyebabkan satu anak usia sekolah meninggal dunia; Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena menggunakan alat Negara untuk menghadapi pemuda-pemuda usia sekolah yang tak datang untuk melakukan perlawanan atau peperangan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada berbagai jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, terutama media massa, agar pemberitaan terkait insiden/peristiwa yang tidak kita inginkan ini dapat berimbang. Tuhan memberkati kita semua.

Kabupaten Tolikara, Provinsi Paapua, 18 Juli 2015

Presiden GIDI

Pdt. Dorman Wandikmbo
(HP: 081248604070);

Nb: Jika Pdt. Dorman susah dihubungi, bisa lewat Ketua Pemuda GIDI 081344354689).

OKTOVIANUS POGAU

Sumber : www.SuaraPapua.com