Pemerintah Diminta Antisipasi Peningkatan Kekerasan Di Papua

Pemerintah Diminta Antisipasi Peningkatan Kekerasan Di Papua

Logo LIPI[JAKARTA] Koordinator Tim Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth meminta pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan kekerasan di Papua, karena adanya beberapa faktor.
"Komitmen pemerintah atas perdamaian di Papua terkendala oleh meningkatnya kekerasan di Papua,
khususnya setelah kasus Tolikara pada Juli 2015," kata Adriana Elisabeth di Jakarta, Jumat (30/10).

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu mengatakan, terdapat 12 kasus kekerasan yang tercatat oleh media nasional dan lokal dalam tiga bulan terakhir. Kasus kekerasan tersebut beragam mulai dari penculikan, penembakan, penangkapan maupun pembunuhan.

Menurut Adriana, kekerasan di Papua cenderung meningkat karena adanya regionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik Selatan, situasi menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak pada Desember 2015 dan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Manokwari.

"Isu Papua telah berhasil dibawa ke kawasan Pasifik Selatan di kalangan negara-negara Melanesia. Saat ini, kebijakan politik Kementerian Luar Negeri di kawasan Pasifik Barat sudah cukup baik, tetapi tidak cukup hanya Kementerian Luar Negeri," tuturnya.

Adriana mengatakan bangsa Indonesia harus memahami bahwa sebagian Indonesia juga merupakan bagian dari Melanesia. Karena itu, jangan sampai ada upaya memisahkan Papua dari Indonesia karena masyarakatnya adalah bangsa Melanesia, bukan Indonesia.

"Indonesia itu juga Melanesia. Melanesia juga ada di Indonesia. Itu yang harus dipahami," ujarnya.
Adriana menilai momentum pemilihan umum kepala daerah serentak di Papua juga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kekerasan, baik antara aparat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat.

Selain itu, rencana pembentukan Kodam di Manokwari juga berpotensi menimbulkan konflik di Papua di saat pemerintah sudah mulai mengedepankan pendekatan dialog.

"Terjadi suatu kontradiksi antara pendekatan dialog dengan pembentukan kodam yang merupakan pendekatan pertahanan dan keamanan. Apa urgensi pembentukan Kodam di Papua?" tanyanya. [Ant/L-8]
Sumber: http://sp.beritasatu.com

Indonesia Gabung Komunitas Negara Melanesia Bendung Pengaruh OPM

KUPANG - Indonesia perkuat posisinya di tengah negara-negara ras Melanesia. Sejak Juni lalu, Indonesia dikukuhkan menjadi anggota asosiasi (association member) Melanesian Spearhead Group (MSG). Di dalam MSG sendiri juga terdapat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) motor gerakan kemerdekaan Papua.

Posisi Indonesia sebagai anggota MSG dipertegas dengan gelaran Festival Mela­nesia 2015 di Kupang, NTT. Festival ini dibuka oleh Mendikbud Anies Baswedan kemarin. Anies berpesan supaya kebudayaan Melanesia terus dijaga dan dirawat. “Jangan pula juga dikembangkan,” katanya.

Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Gregor Neonbasu mengatakan, masuknya Indonesia sebagai anggota tetap MSG harus disambut baik. “Saya ikut prosesnya. Indonesia masuk MSG dari keputusan voting,” katanya. Dengan posisi ini, Gregor menuturkan Indonesia bisa menjelaskan kepada negara-negara Melanesia terkait posisi Papua di dalam NKRI.

Gregor mengatakan negara-negara anggota MSG lainnya adalah Fiji, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Vanuatu, dan ULMWP. “Perlu dicatat ULMWP hanya sebagai peninjau. Tidak punya hak suara,” jelas dia. Posisi ULMWP di MSG tidak sekuat Indonesia, jadi tidak ada masalah jika bersama dalam satu meja diplomasi.

Menurut Gregor awal­nya negara-negara anggota MSG itu mempercayai dan mendukung gerakan Papua Merdeka yang dihembuskan oleh ULMWP. Tetapi setelah pemerintah Indonesia menjelaskan posisi Papua dalam forum MSG, akhirnya dukungan terhadap ULMWP berkurang. Informasinya negara yang mendukung ULMWP saat ini hanya Vanuatu. Indikasinya delegasi Vanuatu tidak ikut menghadiri Festival Melanesia di Kupang. Selain itu sempat muncul kabar pembangunan kedutaan ULMWP di Vanuatu yang akhirnya menuai protes Indonesia.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mengatakan, kebudayaan merupakan salah satu upaya membuka pintu diplomasi. Dia menggatakan setelah diawali dengan pendekatan kebudayaan, kepentingan lainnya seperti ekonomi dan politik bisa masuk.

Kacung juga berharap me­lalui festival ini bisa terjalin rasa persaudaraan antara negara-negara ras melanesia. Dia menuturkan banyak pihak yang mengira ras melanesia di Indonesia hanya di daratan Papua saja. “Tapi tidak begitu. Ras melanesia juga ada di NTT, Maluku, dan Maluku Utara,” kata Kacung. 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Melda Kamil Ariadno menuturkan, mendukung manuver Indonesia dengan masuk komunitas MSG itu. “Sekarang Indonesia harus menjalin persahabatan dengan negara-negara Melanesia,” tuturnya. Persahabatan ini penting guna menekan suara Papua Merdeka yang digelorakan kelompok separatis.

  Menurut Melda upaya gerakan Papua Merdeka bisa padam dengan sendirinya jika tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sudah berdaulat. Melda menjelaskan negara-negara ras Melanesia meskipun tidak sebesar Indonesia, tetap harus dirangkul.

Selain itu Melda mengatakan kepesertaan Indonesia di MSG bisa digunakan untuk saluran promosi pembangunan di Papua maupun Papua Barat. “Mulai dari pembangunan SDM hingga infrastrukturnya, silahkan dipromosikan ke negara-negara Melanesia,” jelasnya. Dia tidak ingin pengalaman pahit yakni pecahnya Timor Leste kembali terulang di Papua. (wan)

Sumber: RadarSorong

Dampak Dan Bahaya Kabut Asap Terhadap Kesehatan !

 
Tahukah Anda ? Bahwa kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan seperti yang sering terjadi di Indonesia terutama yang saat ini sedang melanda dari bagian barat, pulau Sumatera sampai di timur pulau Papua; dapat menyebabkan dampak buruk sekaligus berbahaya terhadap kesehatan.

Dampak yang paling parah dari pengaruh kabut asap ialah penyakit radang paru paru yang dikenal dengan paru paru basah ( pneumonia ) bisa hadir dalam tubuh Anda. Nah, jika radang paru paru sudah masuk ke dalam tubuh Anda, maka dalam jangka waktu yang tidak lama lagi Anda akan terkena peradangan selaput otak ( meningitis ), bahkan dalam kasus terparah ialah kegagalan pernafasan.
Sedangkan dampak dan bahaya kabut asap yang paling sering terjadi ialah infeksi saluran penfasan akut ( ISPA ).

Berikut ini beberapa dampak negatif dan bahaya kabut asap bagi kesehatan ( dikutip dari http://dinkes.baritokualakab.go.id ), diantaranya :
  • Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi.
  • Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik, PPOK dan sebagainya.
  • Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas.
  • Bagi mereka yang berusia lanjut (lansia) dan anak-anak maupun yang mempunyai penyakit kronik, dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan.
  • Kemampuan dalam mengatasi infkesi paru dan saluran pernapasan menjadi berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi.
  • Berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk.
  • Bahan polutan pada asap kebakaran hutan dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi.
  • Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi, terutama karena ketidak seimbangan daya tahan tubuh (host), pola bakteri/virus penyebab penyakit (agent) serta buruknya lingkungan (environment).
Menurut Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Dampak langsung yang akan dirasakan adalah infeksi paru dan saluran napas. 
Tjandra menjelaskan, kabut asap dapat menyebabkan iritasi lokal pada selaput lendir di hidung, mulut dan tenggorokan. Kemudian juga menyebabkan reaksi alergi, peradangan, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan yang paling berat menjadi pneumonia.

“Kemampuan paru dan saluran pernapasan mengatasi infeksi juga berkurang sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi,” jelas Tjandra.

Selain infeksi pernapasan, dampak lainnya yaitu, gangguan iritasi pada mata dan kulit akibat kontak langsung dengan asap kebakaran hutan. Mulai dari terasa gatal, mata berair, peradangan, dan infeksi yang memberat. Bagi yang telah memiliki asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik, dan PPOK akan diperburuk jika asap karena asap terhirup ke dalam paru.

Sumber: www.istanagreenworld.com

Darurat Kabut Asap, 3 Hektar Lebih Hutan Fakfak Sudah Terbakar

Mari selamatkan Hutan Fakfak yang kini terus terbakar, suara dari kampung-kampung meminta kerelaan kita untuk padamkan api saat ini.

Ayo gabunglah bersama saya dengan Pengamat Dikbud QpaQpuak untuk pos penanggulangan kawasan Teluk Patipi.

Hasil Survei hari ini,  dari tim peduli hutan alami/hutan produktif/hutan adat Jazirah Onim, Koordinator Tim Freddy Warpopor.

Lebih dari 3 hektar sudah hangus di dua distrik, Distrik teluk patipi dan Distrik Puruwanggin...
Butuh relawan- Mari kita bersama BPBD (Polisi, TNI, Pemda) mengatasi masalah ini !

Informasi tambahan untuk para relawan yang akan bergabung, besok pagi jam 09.00 Waktu Fakfak untuk kumpul di Jalan Kokas.(GH)

Kabut Asap Kepung Papua Barat, Fakfak ada 11 Titik Api

Kabut Asap Kepung Papua Barat
Mendagri Naik Kapal, Sejumlah Penerbangan Dibatalkan


Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang makin pekat menyelimuti udara Provinsi Papua Barat ikut mempengaruhi kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo untuk meresmikan Kantor Gubernur Papua Barat, hari ini (19/10). Awalnya, Mendagri dan rombongan akan menggunakan pesawat ke Manokwari setelah melakukan kunjungan kerja di Waisai, Raja Ampat. Namun mengantisipasi penutupan bandara akibat dampak kabut asap, Mendagri dan rombongan berangkat ke Manokwari menumpang kapal cepat milik Pemprov Papua Barat.

  Keberangkatan Mendagri dan rombongan dari Waisai ke Manokwari menggunakan kapal cepat ini dibenarkan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Drs. H. Musa Kamudi, Minggu (18/10).  Perjalanan melalui laut dari Waisai ke Manokwari ditempuh sekitar 8 jam. Kapal tersebut diberangkatkan pada pukul 16.30 WIT dari Waisai dan tiba Manokwari sekitar pukul 01.00 WIT.

   Saat dikonfirmasi kemarin sore, Musa Kamudi mengatakan, Mendagri dan rombongan telah meninggalkan Waisai 1 jam lamanya. “Mendagri dan rombongan saat ini (kemarin sore) sudah dalam perjalanan dari Raja Ampat menuju Manokwari dengan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 8 jam. Hal ini disebabkan karena penerbangan di Sorong untuk sementara di-close akibat kondisi cuaca yang tidak stabil saat ini diselimuti kabut asap,” katanya kepada Radar Sorong,  kemarin.

  Musa menjelaskan, perjalanan mengikuti kapal milik Pemprov Papua Barat tersebut sesuai dengan permintaan Mendagri. Padahal sebelumnya direncanakan dari Waisai ke Sorong menggunakan kapal Cruiser, selanjutnya dari Sorong ke Manowkari mengikuti KM Labobar. Dalam perjalanan menuju Manokwari kapal Cruiser akan dikawal kapal KRI.

  “Demi keselamatan Mendagri dan rombongan serta sejumlah pejabat daerah Provinsi Papua Barat termasuk Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy SH juga sejumlah pejabat dari pusat maka kami mengambil jalan alternative menggunakan kapal laut,” kata Musa.

  Sementara Kepala Biro Pemerintahan saat dikonfirmasi via telephon mengaku hingga semalam kondisi cuaca di laut sangat kondusif. Mendagri akan menginap di Aston Niu Hotel, Manokwari. Dijadwalkan Mendagri akan meresmikan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Arfai, pukul 10.00 WIT. Setelah itu, Mendagri akan langsung kembali ke Jakarta karena harus mengikuti kegiatan pada sore hari. 

46 Titik Api di Papua Barat

BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) mendeteksi sejumlah titik api di wilayah Provinsi Papua Barat. Data dari BMKG, pada Minggu (18/10), terdeteksi 46 titik api di Provinsi Papua Barat tersebar hampir di semua kabupaten.

  Hotspot terbanyak di wilayah Kabupaten Fakfak 11 titik api, di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) 10 titik api, Teluk Bintuni 9 titik, Tambrauw 6 titik, Pegunungan Arfak 6 titik. Titi api juga terdeteksi di Maybrat, Raja Ampat, Manokwari,Manokwari Selatan dan Kaimana. Selain itu, titik api terdeteksi di sejumlah wilayah di Provinsi Papua.

  Kepala BMKG Stasiun Rendani, Manokwari, Denny Putiray mengatakan, sebaran titik api makin bertambah sehingga menimbulkan kabut asap yang mengurangi jarak pandang. ‘’Dari pantauan, kabut asap mulai terlihat pada 29 September lalu. Ada kecenderuangan makin pekat  yang mengganggu jarak pandang,’’ ujar Putiray kepada Radar Sorong via telepon selulernya,Minggu (18/10).

  Kabut asap di wilayah Manokwari semakin pekat. Putiray mengatakan, pada 16 Oktober lewat citra satelit terdeteksi titik api di wilayah Papua Barat. ‘’Dengan kondisi ini kabut asap semakin tebal. Saya baru cek lagi setelah pulang ibadah, jarak pandang berkurang tinggal 2  km,’’ tuturnya.

  Titik-titip api  yang terdeteksi ini harus segera dipadamkan untuk menghilangkan kabut asap. Namun bila titik api bertambah, maka kabut asap makin pekat dan dapat mempengaruhi dunia penerbangan serta aktifitas lainnya. 

  Selain dengan pemadaman, salah satu hal yang dapat memadamkan titik api dengan hujan. Namun, menurut Kepala BMKG Stasiun Rendani ini, diperkirakan curah hujan baru akan turun November. Hujan yang tidak merata belum tentu dapat menghilangkan titik api.

  ‘’Ya,kita harapkan segera turun hujan  yang merata di wilayah Papua Barat. Kalau hujan hanya sementara dan tidak merata,titik api bisa saja muncul bahkan bertambah banyak. Kita lihat saja fenomena alam yang terjadi nanti,’’ tuturnya.

  Sementara itu,Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,Ir.Hendrik Runaweri membenarkan makin tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah ini. Kondisi ini terjadi karena pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan sebagai petani saat membuka kebun. ‘’Ada beberapa titik api yang muncul sehingga menimbulkan kabut asap,’’ tandas Kadishut kepada wartawan di pendopo kantor gubernur.

  Kadishut menyatakan,jajarannya telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan kabupaten/kota agar segera mengatasi titik api ini. Munculnya titik api menurut dia, akibat aktifitas masyarakat yang membakar lahan untuk pertanian. ‘’Masyarakat bakar kebun sehingga muncul titik api. Ini (pembakaran kebun) merupakan salah satu pola pertanian masyarakat,’’ tuturnya.

  Bila petani membersihkan atau membuka lahan pertanian dengan cara membakar,Runaweri mengingatkan agar dijaga untuk mencegah api tidak meluas. Namun alangkah baiknya bila petani menghentikan pembakaran kebun karena berdampak.

  Gubernur pun telah menyurati para bupati/walikota untuk mengantisipasi pembakaran lahan dan hutan serta kabut asap. Runaweri menyebut sejumlah titik api terdapat di Tambrauw,Sorong Selatan,Teluk Wondama dan wilayah lainnya. 

  Kabut asap yang makin mempengaruhi jarak pandang ini dipengaruhi pula musim kemarau perkepanjangan. Kadishut berharap musim hujan segera tiba sehingga dapat memadamkam kebakaran lahan serta menghilangkan kabut asap.

Sejumlah Penerbangan di Manokwari Dibatalkan

Kabut asap  yang semakin pekat menyelimuti langit Manokwari dan umumnya di Provinsi Papua Barat mulai berdampak pada dunia penerbangan. Sejumlah maskapai di antaranya Sriwijaya Air dan Garuda, Minggu (18/11) membatalkan penerbangan dari dan ke Bandara Rendani Manokwari.

  Dalam jadwal, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-571 direncanakan tiba di Bandara Rendani Manokwari pukul 09.00 WIT.Penumpang pun sudah memadati terminal. Ada sebagian yang sudah check-in.

  Tak lama kemudian, pihak maskapai pengumumkan pesawat Sriwijaya Air membatalkan penerbangan dengan alasan kabut asap di Manokwari yang sangat mengganggu jarak pandang. ‘’Mohon maaf, penerbangan dibatalkan karena ada kabut asap,’’ ujar seorang petugas Sriwijaya kepada sejumlah penumpang yang sudah menunggu sejak pagi.

  Sedangkan Garuda, sehari sebelumnya sudah mengumumkan bahwa tidak ada penerbangan di Bandara Rendani Manokwari karena kabut asap. Yang tetap berani melayani penerbangan di Bandara Rendani kemarin hanya pesawat Expressair tujuan Sorong-Makassar-Jakarta dan kota-kota lainnya.

  Kepala BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Stasiun Rendani, Manokwari,Denny Putiray mengatakan, pihaknya setiap hari selalu memberi data untuk sejumlah keperluan seperti penerbangan. Kondisi Minggu kemarin jarak pandang mencapai 2 km, namun ada maskapai penerbangan menyikapinya secara beragam.

   ‘’Seperti Garuda, minimal jarak pandang 4 km, kalau di bawah itu tidak terbang lagi. Jadi, kondisi sekarang ini memang ada sejumlah airlines yang tidak berani mengambil resiko sehingga membatalkan penerbangan,’’ ujar Denny Putiray kepada Koran ini  via telepon selulernya.

   Sementara itu, akibat pembatalan penerbangan, ratusan calon penumpang Sriwijaya Air tujuan Jayapura, Sorong, Makassar, Jakarta dan kota-kota lainnya batal berangkat. Para calon penumpang hanya bisa pasrah dengan pembatalan ini, namun sebagian dari mereka  meminta maskapai mengembalikan uang tiket secara utuh atau 100 persen.

  Puluhan calon penumpang tujuan Jayapura mendatangi counter Sriwijaya Air di lantai 2 terminal Bandara Rendani. Mereka hendak mengembalikan tiket. Namun, petugas Sriwijaya Air mencoba menjelaskan, bahwa pembatalan penerbangan karena faktor alam, sehingga bila ada penumpang yang mengembalikan tiket, maka mendapatkan pengembalian 50 %.

  Kontan saja, para penumpang tak terima dengan pengembalian tiket hanya 50  % tersebut. Sempat terjadi keributan dan adu argumentasi. Mereka meminta pengembalian uang tiket utuh 100 %.  

  Bahkan seorang ibu sempat menggebrak meja di counter Sriwijaya Air karena tak puas dengan penjelasan karyawan. Sempat juga terjadi saling tunjuk. ‘’Kalau penumpang yang tidak bisa berangkat karena terhalang di jalan menuju bandara maskapai batalkan tiket. Kalau memang begitu seharusnya kalau pembatalan keberangkatan karena faktor alam, maka uang tiket dikembalikan 100 persen,’’ ujar seorang penumpang dengan nada keras.

  Salah seorang calon penumpang menyatakan, mestinya ia sudah berada di Jayapura untuk  menghadiri pemakaman anggota keluarganya, Minggu (18/10). Karena sudah tak mungkin lagi menghadiri pemakaman ia hendak mengembalikan tiket. ‘’Harusnya berangkat hari ini untuk hadiri pemakaman di Jayapura. Besok, tidak ada penerbangan ke Jayapura,jadi kembalikan saja tiket,’’ tuturnya.

  Muklis, calon penumpang tujuan Makassar menuntut penyediaan akomodasi berupa penginapan di hotel akibat pembatalan penerbangan ini. Namun, pihak maskapi tak merespon dengan alasan bukan penumpang transit, serta pembatalan penerbangan karena faktor cuaca. ‘’Meskinya maskapai tanggulangi penginapan. Saya dari Bintuni, tidak punya keluarga di Manokwari,’’ ujarnya.(lm)

DPR PB Usulkan Pemberhentian 4 Anggota

DPR PB Usulkan Pemberhentian 4 Anggota

MANOKWARI-Pimpinan DPR Papua Barat secara resmi mengusulkan pemberhentian 4 anggota DPR PB periode 2014-2019 ke Mendagri lewat Gubernur  Papua Barat. 
Keempat anggota DPR PB yang diusulkan diberhentikan Yosias Saroi,SH.MH (PAN), Bob Thobias Retuadan,SH,MH (Gerindra), Marinus Mandacan, S.IP (PDI-P) dan Ismail Sirfefa,S.Sos.MH dari PKB lantaran mengikuti Pilkada di Pegunungan Arfak dan Kaimana.

Menindaklanjuti usulan pimpin DPR PB Nomor : 160 Tanggal 15 Oktober 2015,  Gubernur Papua Barat menyurati Mendagri sesuai suratnya Nomor : 161.3/ Iu33/ GPB/ 2015 Bersifat Segera, perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPR Papua Barat. 

Dalam surat tersebut Gubernur menjelaskan bahwa, berdasarkan ketentuan UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2014 tentang Perppu Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU, Putusan MK RI nomor : 33/ PUU-XIII/ 2015 dan Peraturan KPU nomor 12 tentang perubahan atas PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan serta Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota menegaskan bahwa, calon kepala daerah dari DPRD harus mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon tetap oleh KPU.

Diketahui, 4 anggota DPR-PB ini telah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Yosias Saroi, SH.MH sebagai Cabup, Marinus Mandacan, S.IP Cawabup Pegaf sebagai pasangan Yosias Saroy, Bob Thobias Retuadan,SH,MH sebagai Cawabu Pegaf serta Ismail Sirfefa,S.Sos.MH Cawabup Kaimana sebagai pasangan Matias Mairuma. KPU sudah mengingatkan para Cabup-Wabup berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS), TNI,Polri serta anggota DPRD,paling lambat 23 Oktober sudah harus mengontongi SK (Surat Keputusan) pemberhentian. Bila sampai pada waktu tersebut belum juga mendapatkan SK pemberhentian dari sipil (PNS), TNI,Polri serta anggota DPRD,Cabup dan Cawabup bersangkutan bakal dicoret dari keikutsertaan dalam Pilkada.(lm)

Akhirnya, Palang Asrama Mahasiswa Fakfak Dibuka

Akhirnya, Palang Asrama Mahasiswa Fakfak Dibuka

Manokwari, TP – Palang di asrama putra dan putri mahasiswa asal Kabupaten Fakfak, akhirnya dibuka pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak, setelah dipalang sejak 2 Oktober 2015.

Proses pembukaan palang ini dimediasi pihak Polsek Amban dengan melibatkan pemilik hak ulayat. Setelah disepakati, akhirnya Pemkab Fakfak membayar Rp. 200 juta dari tuntutan Rp. 1 miliar yang diminta pemilik hak ulayat.

Pihak Pemkab Fakfak yang diwakili Abdurrahman Rumakat mengatakan, pembayaran tanah akan dilakukan bertahap. Oleh sebab itu, kata Rumakat, sementara ini pihaknya baru membayar tanah lokasi asrama putra yang terletak di Anggori senilai Rp. 200 juta dari Rp. 1 miliar.

Sementara lokasi asrama putri, sambung Rumakat, akan dibayar setelah pihaknya pulang dari Manokwari dan berkoordinasi dengan Bupati Fakfak.

“Tapi, kami tetap akan menyelesaikannya, karena asrama ini adalah aset daerah yang harus diperhatikan secara baik oleh pemda. Kami berharap pemilik hak ulayat bisa memahami hal tersebut,” harap Rumakat saat ditemui wartawan di Polsek Amban, Jumat (16/10).

Dengan adanya sebagian pembayaran ini, ia berharap mahasiswa dan mahasiswi yang menempati asrama bisa kembali. “Kami juga berharap pemda setempat, aparat keamanan, pemilik hak ulayat bisa menjaga dan memberi kenyamanan bagi mahasiswa kita yang ada diasrama,” tandas Rumakat. [ONE-R1]

Sumber: http://www.pasificpos.com

Politisi Papua dukung pernyataan Rizal Ramli terkait Freeport

Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport. Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen.(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ini kita berbicara tentang Tri Sakti Bung Karno, berdikari diatas kaki sendiri secara ekonomi. Selama ini royalti satu persen hanya dinikmati oleh para kolaburator yang mendukung keberadaan Freeport di tanah Papua, mereka yang menikmati, rakyat tidak
Jayapura (ANTARA News) - Politisi dari Papua Barat Jimmy Demianus Idjie mendukung pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menuntut tiga hal kepada perusahaan tambang Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia, jika ingin melanjutkan operasi di Tanah Air.

"Saya sangat setuju dengan pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bahwa kita tidak usah berbicara perpanjangan kontrak dengan Freeport terlebih dahulu," kata Jimmi Demianus Ijie saat berada di Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli sangat tepat untuk keuntungan dan keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam.

"Harus ada kesepakatan awal yang dilakukan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini harus melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di dalam pembicaraan itu (kontrak)," katanya.

Koordinator daerah alumni GMNI Papua Barat itu mengemukakan bahwa ia pernah menyampaikan pada sebuah diskusi pada Mei 2013 lalu, ketika 14 orang pekerja tambang bawah tanah Freeport tewas tertimbun di dalam terowongan.

"Kan waktu itu saya sudah katakan bahwa Freeport itu tidak ada manfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan mengapa saya katakan Papua dan Papua Barat harus terlibat dalam negosiasi Freeport, itu karena ada kesepakatan bahwa Otsus itu satu tapi dua, dua tapi satu. Satu Otsus berlaku untuk dua provinsi, Papua dan Papua Barat," kata mantan Ketua DPRD Papua Barat itu.

Artinya dalam negosiasi atau pembicaraan ulang mengenai kontrak dengan Freeport harus ada asa manfaat bagi masyarakat karena selama ini rakyat Indonesia tidak bisa berbangga.

"Faktanya selama ini kan kita tertipu, kita hanya bisa bertepuk dada dengan royalti satu persen dari Freeport. Itukan hanya sampah yang kita dapat. Jadi keberadaan Freeport itu harus mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, terutama rakyat Papua sebagai pemilik SDA itu," katanya.


Tegaskan

Renegosiasi adalah hal yang patut ditegaskan sebelum perpanjangan atau kontrak dihentikan dan hal ini adalah tantangan buat Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk melaksanakan Tri Sakti-nya Bung Karno, yakni harus berdikari, berdiri dikaki kita sendiri, secara ekonomi.

Artinya Freeport merupakan potensi ekonomi terbesar yang ada selama ini tapi kita sia-siakan saja. Berapa juta ton, tembaga, emas yang sudah diangkut? kami tidak sebodoh apa yang dibayangkan, kami juga pernah belajar ilmu pasti.

"Dalam pelajaran kimia, pernah kita pelajari yang namanya sistem berkala, di sistem berkala itu mengajarkan dengan jelas, bahwa kalau disitu ada emas, pasti ada tembaga, pasti ada uranium dan pasti ada nikel," katanya.

"Mineral-mineral ikutan ini kok tidak pernah dilaporkan kepada kita rakyat Papua, kepada rakyat Indonesia. Jadi saya setuju untuk Freeport itu kita bicara kembali. Kalau untuk pembagian saham, berapa persen yang harus dimiliki oleh Pemprov Papua dan Papua Barat, berapa saham yang harus dimiliki oleh rakyat Indonesia melalui negaranya dan kemudian kita bicara lagi royalti, kenapa satu persen terus, kenapa tidak dinaikkan," lanjutnya dengan nada bertanya.

Apakah rakyat Indonesia harus menunggu sampai kekayaan alam kering dan habis, kemudian baru dilakukan negosiasi? Memperpanjang kontrak karya Freepot itu sama saja memperpanjang penderitaan rakyat Idonesia, khususnya rakyat Papua.

"Dari pada memperpanjang penderitaan rakyat lebih baik kita putuskan saja dan kita buktikan bahawa Bangsa Indonesia itu lebih besar dari Tunisia, kita lebih besar dari Argentina, Peru dan Cili, dari negara-negara di Amerika Latin. Kalau kita lebih besar, kenapa kita kalah dari Evo Morales, kalah dari Hugo Chaves yang mampu memanfaatkan aset-aset strategis, kenapa kita tidak bisa lakukan itu, atau sudah memang takdir bangsa yang hanya mau jadi budak, begitu," katanya.


Tepat
Koordinator Gerakan Papua Optimis (Gerimis) itu menegaskan bahwa yang disampaikan Rizal Ramli sudah sangat tepat, bahwa tidak boleh ada bicara memperpanjang kontrak karya, sebelum menghitung kembali berapa yang negara terima, karena dengan begitu negara dan bangsa bisa memperbaiki nasib 200 juta lebih rakyat Indonesia.

"Ini kita berbicara tentang Tri Sakti Bung Karno, berdikari diatas kaki sendiri secara ekonomi. Selama ini royalti satu persen hanya dinikmati oleh para kolaburator yang mendukung keberadaan Freeport di tanah Papua, mereka yang menikmati, rakyat tidak menikmati apa-apa," katanya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat itu menambahkan jika negara tidak mempunyai cukup uang untuk take over PT Freeport Indonesia, maka dirinya siap pimpin gerakan pengumpulan koin rakyat Melanesia untuk menggalang dana guna ambil alih perusahaan tambang itu.

Tiga hal yang diminta Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli kepada Freeport Indonesia adalah royalti 6-7 persen, bereskan limbah dan divestasi saham.

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Mengintip Pabrik Sagu Tercanggih di Pedalaman Papua Barat

Pabrik Sagu modern milik Perhutani di Kais, Sorong Selatan. Foto: MTVN/Yogi Bayu Aji.

Sorong: Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar mengunjungi pabrik sagu Perhutani di Kais, Sorong Selatan, Papua Barat. Dia bermaksud mengecek kesiapan pabrik yang rencananya dioperasikan mulai Januari 2016 mendatang.

Perjalanan menuju pabrik yang terletak di pedalaman tersebut bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, akses menuju ke lokasi masih terbatas, mengandalkan jalan raya seadanya  sekitar 235 kilometer dengan jalur yang naik dan turun.

Mustoha dan rombongan mulai bergerak dari Kota Sorong pada Senin (12/10/2015), sekitar pukul 09.00 WIT. Pertama, mereka menuju ke kantor Perhutani di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, dengan jarak sekitar 150 km dari Kota Sorong.

Sekitar pukul 13.00 WIT, rombongan tiba di Teminabuan. Istirahat sejenak, mereka kemudian bergerak ke Kais dengan jarak sekitar 85 km yang ditempuh sekitar pukul setengah empat.

Di ujung perjalanan, tim harus menghadapi jalan tanah sejauh 8 km yang penuh debu. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan menaiki kapal motor sekitar 15 menit untuk menyeberangi sungai Kais.

Sekitar pukul 17.00 WIT, akhirnya rombongan Perhutani tiba di pabrik. Terlihat, pabrik sagu dengan luas sekitar satu hektar telah berdiri megah dengan mesin-mesin canggih di dalamnya.

Di sekeliling pabrik, terlihat hutan belantara luas yang di dlamnya terkandung potensi sagu sebesar 500 ribu hektar. Sementara, di depan pabrik terbentang sungai Kais dengan yang mengalir deras.

Pada Selasa (13/10/2015), Mustoha mengecek kesiapan pabrik yang di dalamnya Perhutani berinvestasi sebesar Rp112 miliar. Dia menilai, sejatinya pabrik sudah siap beroperasi namun terkendali dengan sumber tenaga listrik.

Pabrik tersebut, kata dia, belum memiliki power plants guna menunjang produksinya. Dia berencana menggandeng PT Energi Management Indonesia (EMI) untuk mengatasinya.

"Kita akan berjalan, kami gandeng EMI. Rencananya (EMI) sanggup bangun power plants," kata Mustoha di Sorong Selatan, Selasa siang.

Dia menjelaskan, sementara power plants dibangun, operasional pabrik bakal mengandalkan diesel berbahan bakar solar. Namun, mereka membutuhkan depo BBM Pertamina untuk kebutuhan bahan bakar tersebut.

"Sambil bangun kita perlu depo untuk stok BBM. Akan kami upayakan, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga Perhutani selama power plants belum ada untuk suplai bahan bakar," jelas dia.

Salah satu yang dia perhatikan adalah akses jalan menuju pabrik yang akan mengelola lahan seluas 15 ribu hektar milik pemerintah. Dia berharap jalur darat ditambah untuk memperpendek jalur air.

"Yang lain yang ingin kita pacu, jalan menuju pelabuhan 1,2 km kebetulan dari dermaga ke sini yang bertahun-tahun enggak pernah dipakai sayang kalau enggak dipakai. Itu perpendek jarak dari dermaga Kais ke kebun industri dibanding sekarang yang mutar," pungkas dia.
DRI

Sumber: http://news.metrotvnews.com

Maluku juara umum Pesparawi Nasional 2015

Peresmian Pembukaan Pesparawi Kelompok paduan suara menyanyikan sejumlah lagu dalam acara peresmian pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XI Tahun 2015 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Mandala Remaja Karang Panjang, Kota Ambon, Maluku, Selasa (6/10) malam. Dalam sambutannya Presiden Jokowi kembali mengingatkan soal komitmen dan kesadaran religius rakyat Indonesia untuk selalu mengingat jati diri sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika bahwa dalam keberagaman sebagai bangsa, baik keberagaman suku, agama maupun budaya, melekat nilai untuk saling menghargai dan menghormati. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Ambon (ANTARA News) - Tuan rumah Maluku meraih prestasi gemilang sebagai juara umum pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XI tingkat nasional yang berakhir dan ditutup pada Sabtu (10/10) malam.

Tuan rumah Maluku berhak atas piala bergilir Presiden setelah pada pengumuman pemenang oleh dewan juri saat penutupan meraih tiga dari 11 gelar Champion yang merupakan predikat tertinggi dalam kompetisi banding nyanyi lagu gerejawi tersebut.

Tiga gelar champion diraih tuan rumah Maluku dari kategori musik pop gerejawi (MPG), Solo anak 7 - 9 tahun dan paduan suara (PS) pria.

Keberhasilan tuan rumah Maluku meraih juara umum sekaligus mematahkan ambisi provinsi Papua Barat yang merupakan peraih juara umum pada Pesparawi X di Kendari, provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012.

Sedangkan provinsi Papua Barat walau pun memperoleh tiga gelar champion seperti diperoleh Maluku, tetapi kalah selisih nilai dari akumulasi perolehan medali emas dan perak. Tiga gelar champion Papua Barat diperoleh dari kategori solo anak 10 - 13 tahun, PS remaja - pemuda dan PS wanita.

Maluku tercatat meraih 11 medali dan satu perak. Medali emas diperoleh dari kategori PS dewasa campuran, PS pria, PS wanita, PS remaja - pemuda, PS anak, vokal grup, solo remaja pemuda putra, solo remaja pemuda putri, solo Anak 7 - 9 tahun, musik pop gerejawi dan musik etnik, sedangkan satu perak dari kategori solo anak 10 - 13 tahun.

Sedangkan Papua Barat meraih sembilan medali emas dan dua perak. Medali emas diperoleh dari PS dewasa campuran, PS pria, PS wanita, PS remaja pemuda, PS anak, solo Anak 10 - 13 tahun, musik pop gerejawi, solo remaja pemuda putra serta musik etnik, sedangkan dua perak di kategoris olo anak 7 - 9 tahun dan vokal grup.

Lima gelar champion lainnya diraih empat provinsi yakni DKI Jakarta pada kategori vokal grup dan solo remaja pemuda putri serta provinsi Papua pada kategori paduan suara anak.

Provinsi Bengkulu meraih champion pada kategori solo remaja putra dan Sulawesi Utara meraih champion di kategori paling bergengsi pada kompetisi banding nyanyi tiga tahunan tersebut yakni kategori Paduan Suara dewasa campuran.

Satu-satunya kategori lomba yang tidak menyertakan gelar champion yakni musik etnik karena baru pertama kalinya dilombakan dan perlu dilakukan penyesuaian dan akselerasi.


Hasil Lengkap

Lomba pada kategori paduan suara dewasa campuran yang diikuti peserta dari 33 tercatat 23 provinsi meraih medali emas yakni Kalbar, Gorontalo, Banten, Bali, Riau, Sulteng, DKI Jakarta, Kepri, Sulsel, Lampung, Malut, Yogyakarta, Sulbar, Kalteng, Jabar, Sumut, Kaltim, Jateng, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku dan Sulut, serta 10 provinsi lain memperoleh perak yakni Aceh, Bengkulu, Babel, Kalsel, Jambi, Sumsel, Sumbar, NTB, Jatim dan Sultra.

Kategori paduan suara pria diikuti 22 provinsi, di mana 14 daerah meraih medali emas yakni Sulbar, Malut, Kalteng, Papua, Sulsel, NTT, DKI Jakarta, Jabar, Papua Barat, Jateng, Sulut, Sulteng, Maluku serta sembilan daerah meraih perak yakni Lampung, Sultra, Sumsel, Kalimantan Utara, Bengkulu, Sumut, Yogyakarta, Kaltim dan Kalbar.

Kategori paduan suara wanita yang diikuti 25 provinsi, sembilan provinsi meraih medali emas yakni Sulsel, Sulut, NTT, Aceh, Kalteng, Jateng, Maluku, Jabar dan Papua Barat serta 14 daerah meraih perak yakni Bengkulu, Kalbar, Kalimantan Utara, Sulteng, Sumsel, Jatim, Riau, Sulbar, Sultra, Sumut, DKI Jakarta, Malut, Papua dan Yogyakarta.

Kategori PS remaja - pemuda diikuti 25 provinsi, 17 daerah diantaranya meraih emas yakni Malut, Papua Barat, Maluku, Sulut, Papua, NTT, Kalteng, Jabar, Kalbar, Yogyakarta, DKI, Sulbar, Kalimantan Utara, Sulsel, Sulteng, Bali dan Bengkulu, sedangkan Sultra, Sumsel, Jateng, Jambi dan Kalsel meraih perak.

PS anak diikuti 21 provinsi dan 10 daerah meraih emas yakni Kalbar, NTT, Kepri, Lampung, Sulut, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua Barat dan Papua, tujuh daerah meraih medali perak yakni Jateng, Jabar, Malut, Yogyakarta, Kalteng, DKI Jakarta dan Sulsel, sedangkan Sumut, Banten, Kaltim dan Sultra meraih medali perunggu.

Kategori vokal grup tercatat 20 dari 31 daerah meraih medali emas yakni Malut, Kepri, Papua, Bengkulu, Kalteng, Jatim, Sulteng, Sulut, NTT, Kalsel, Kaltim, Lampung, Sulsel, Sumsel, Jabar, Yogyakarta, Sumut, Maluku, Jateng dan DKI Jakarta, dan sembilan daerah meraih perak yakni Sultra, NTB, Sumbar, Sulbar, Babel, Papua Barat, Jambi, Kalut, dan Kalbar.

Kategori solo anak tercatat 17 dari 31 provinsi meraih medali emas yakni Jatim, Sumsel, Sulut, Malut, Papua, Kalut, NTB, Jabar, Bengkulu, Jateng, DKI Jakarta, Sulbar, Maluku, Yogyakarta, Gorontalo, NTT dan Papua Barat serta 11 daerah lain meraih medali perak yakni Sultra, Sumut, Sulteng, Lampung, Kalsel, Sulsel, Kepri, Bali, Babel, Kalbar dan Kalteng.

Kategori solo remaja pemuda putri tujuh daerah dari 30 peserta meraih medali emas yakni Maluku, Jabar, Yogyakarta, Sumsel, NTB, Jateng dan DKI Jakarta serta 22 lainnya meraih perak yakni Babel, Sultra, Kaltim, Sulteng, Papua, Jambi, Bengkulu, Gorontalo, Lampung, Sulut, Jatim, Sulbar, Kalsel, Kepri, NTT, Yogyakarta, Kalbar, Bali, Sulsel, Malut, Kalteng dan Sumut.

Nomor solo anak 7-9 tahun tercatat enam dari 30 provinsi peserta meraih emas Jatim, Jabar, Maluku, Kalbar, Sulut, Jambi serta perak diraih 24 provinsi yakni Kalsel, Lampung, Malut, Kepri, Gorontalo, Bali, NTT, Bengkulu, Sumut, Kaltim, Sultra, DKI Jakarta, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Banten, Papua, Jateng, Yogyakarta, Kalteng, Papua Barat dan NTB.

Solo anak 10-13 tahun delapan dari 30 peserta meraih emas yakni Kalteng, Jabar, Babel, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalbar, Papua, Papua Barat, sedangkan 21 daerah meraih medali perak yakni Malut, Kalsel, Kalut, Sulbar, Jambi, Sulsel, Maluku, Gorontalo, Sumsel, Banten, Yogyakarta, Bali, Jateng, Sulut, Lampung, Kepri, NTB, NTT, Sumut, Sulteng, Jatim.

Kategori musik pop gerejawi 14 daerah memperoleh medali emas yakni Maluku, Kalteng, DKI Jakarta, Kaltim, Jabar, Papua Barat, Kalbar, Sulut, Papua, Sumut, Sulsel, NTT, Sulteng, Malut, sedangkan delapan daerah lain meraih perunggu yakni Kalsel, Jateng, Jatim, Sultra, Sulbar, Kalut, NTB, Bengkulu.

Sedangkan kategori musik etnik diikuti 31 provinsi di mana 23 provinsi meraih emas yakni Papua, Kalsel, kaltim, NTT, Jateng, Yogyakarta, Malut, Bengkulu, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalteng, Kepri, Sulbar, Sulteng, Maluku, Lampung Banten, Kalbar, Kalut, Sulsel, Papua Barat, Sulteng, Bali, sedangkan enam provinsi lain yakni Sulut, Jambi, Jatim, Jabar, Sumsel dan NTB meraih medali perak.
Editor: Desy Saputra

Wartawan Papua ditodong senjata saat liputan demo tragedi Paniai

AJI Kota Jayapura mendesak Polri untuk menindak anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap Abeth 
 
Penangkapan Para Frater saat aksi

JAKARTA, Indonesia— Abraham You, wartawan tabloidjubi.com dan Koran Jubi di Jayapura, Papua, mengalami kekerasan saat meliput demonstrasi puluhan aktivis yang menuntut pengungkapan tragedi Paniai, Kamis, 8 Oktober.

Abeth mengaku dicekik dan dipaksa naik ke dalam truk polisi karena memotret penganiayaan yang dilakukan anggota Kepolisian Polres Kota Jayapura terhadap beberapa rohaniawan Katolik yang berdemonstrasi.

“Awalnya, saya lihat beberapa imam atau frater yang menggunakan jubah coklat diangkut ke dalam truk, dengan cara mencekik di leher para imam,” kata Abeth, seperti tertulis dalam rilis Aliansi Jurnalis Independen Jayapura, Sabtu, 10 Oktober.

“Lantas saya dengan cepat mengambil beberapa foto, tiba-tiba dari arah depan muncul tiga anggota Polisi dengan memegang senjata laras panjang, dan menodongkan senjata ke dada saya,” katanya lagi.
Satu polisi mencekik lehernya dan membentaknya agar menghapus seluruh isi foto tadi.

“Hapus semua foto itu! Tidak boleh foto sembarang!” teriak seorang anggota polisi.

Abeth sempat menjelaskan kalau ia adalah wartawan. Tapi seorang polisi malah merampas kameranya.
Ia kemudian mencoba untuk mendapatkan kembali kameranya dengan menunjukkan kartu pers. Tapi dua orang anggota polisi malah berusaha menghalanginya. Polisi lain menghapus foto yang ada di kameranya.
Abeth sempat protes pada Wakil Kepala Polres Jayapura terkait tindakan anggotanya. Tapi malah tak digubris.

AJI desak polisi usut kekerasan

Menanggapi insiden ini, AJI Kota Jayapura menyatakan kekecewaannya. Sebagai aparat penegak hukum, polisi seharusnya memahami hukum dan menghargai setiap profesi yang dilindungi oleh undang-undang seperti profesi jurnalis.

Tindakan polisi ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers,” tulis Ketua AJI Kota Jayapura Victor Mambor dalam rilisnya.

Pasal 4 ayat 3 menyebutkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 8 ayat 1 berbunyi. “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”

AJI selanjutnya mendesak Polri untuk menindak anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap Abeth.
AJI juga meminta kepada polisi untuk menjamin bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang di masa yang akan datang.

Selanjutnya, “Menuntut Kepolisian Republik Indonesia menegakkan keadilan dengan pengusutan tuntas peristiwa kekerasan terhadap Alberth You secara terbuka,” tulis AJI.Rappler.com
Beri Papua Kesempatan Beli Saham Freeport

Beri Papua Kesempatan Beli Saham Freeport

JAYAPURA -- Fraksi Demokrat DPR asal Papua mendesak pemerintah pusat memberi kesempatan kepada pemerin tah Provinsi Papua untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Papua memiliki pengaruh dalam mengelola perusahaan tambang tembaga dan emas tersebut.

"Semua orang Papua saya kira memiliki pemikiran yang sama. Sehingga, dalam perhitungan royalti maupun penentuan kebijakan strategis bisa punya andil untuk berbicara di situ," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPR asal Papua Carolus Bolly, seperti dilansir kantor berita Antara, Jumat (9/10).

Menurut Carolus, meskipun dari sisi keuangan Pemprov Papua kesulitan membeli saham, setidaknya masih ada opsi yang bisa dilakukan apabila pemerintah pusat memberikan kesempatan. Terlebih, pembelian tidak harus selalu dalam wujud fresh money. "Kita bicara, kita share. Terpenting kasih kesempatan dulu. Buka dulu ruang itu. Masakruang itu lebih diutamakan dibuka kepada pengusaha dari pada Pemprov Papua," katanya.

Saat ini, komposisi saham Freeport Indonesia sebanyak 90,64 persen dikuasai oleh induk perusahaan mereka, yaitu Freeport McMoran. Sementara, sisanya sebanyak 9,36 persen dimiliki Pemerintah Indonesia. Selaras dengan PP Nomor 77/2014 terkait perubahan ketiga PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport Indonesia diwajibkan melepaskan saham dengan total 30 persen kepada kepemilikan nasional.

Carolus berpandangan, selain kesempatan untuk membeli saham Freeport, Papua juga harus dilibatkan dalam proses pembicaraan kontrak karya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Harus ada kemajuan signifikan dibandingkan kontrak-kontrak pada masa lalu. "Karena, kontrak ini puluhan tahun berlakunya. Kalau dari sekarang, kita tidak diikutsertakan dengan baik, tentu itu akan memberikan kerugian bagi kita semua," ujarnya.

Sebagai pemilik lahan, Carolus menyebut Papua harus diprioritaskan untuk memperoleh keuntungan dari perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir pada 2021. Seperti diketahui, perpanjangan baru akan dibahas dua tahun sebelumnya atau pada 2019. "Kita tidak ingin dalam perpanjangan kontrak ini, Freeport melakukan hal-hal yang lebih banyak memberikan keuntungan ke pihak tertentu saja," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan sinyalemen kuat untuk memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, secara prinsip pemerintah mendukung adanya kepastian investasi bagi Freeport. Hal ini sejalan dengan megaproyek yang telah, sedang, dan akan terus dikembangkan oleh Freeport, yaitu underground mining atau penambangan bawah tanah.

Meskipun demikian, pemerintah masih terganjal aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintah akan merevisi PP Nomor 77/2014. Sudirman menyebut, satu poin tegas dari pemerintah adalah mendorong perusahaan berbasis di AS ini untuk lebih mengedepankan konten lokal sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo. Sapto Andika Candra, ed: Muhammad Iqbal
Sumber: http://www.republika.co.id

Pembubaran Aktivis HAM, Kapolda Papua Perintahkan Jajarannya Minta Maaf

JUMPA PERS: Aktivis HAM menggelar keterangan pers di Sekretariat Konstras Papua, Jumat, (9/10)
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengaku telah melakukan pengecekan kepada Kapolres Jayapura Kota terkait pembubaran aksi damai yang dilakukan aktivis HAM dan para frater terkait kasus Paniai, Kamis (9/10). 

Waterpauw mengakui, Polres Jayapura Kota telah menerima surat pemberitahuan dari sekelompok masyarakat untuk melakukan aksi damai. Polres Jayapura Kota juga memberikan izin. Bahkan terkait hal itu, Polres Jayapura Kota dan Polsek Abepura sudah menurunkan anggotanya untuk melakukan pengamanan.
“Jadi sesuai dengan waktu pelaksanaan aksi damai yang disampaikan dalam surat permohonan izin, Polres Jayapura Kota dan polsek sudah melakukan pengamanan dan pengawalan di lokasi. Namun setelah ditunggu sampai pukul 16.30 WIT, massa itu tidak datang, sehingga anggota membubarkan diri,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (9/10). 

Setelah anggota membubarkan diri, Waterpauw menyebutkan, dalam waktu singkat ada kelompok demonstran yang muncul. Sehingga anggota dikumpulkan secara mendadak. Karena itu ada beberapa oknum anggota yang melakukan penanganan dengan sedikit kasar. 

Waterpauw mengaku telah memerintahkan jajarannya dalam hal ini Kapolres Jayapura Kota untuk meminta maaf kepada para demonstran termasuk wartawan yang sempat mendapat perlakuan kurang menyenangkan.
Terkait aksi damai masalah Paniai dan beberapa pelanggaran HAM di Papua, Waterpauw juga mengaku ada komplain karena aksi tersebut membawa nama gereja dan agama tertentu.

“Selama tidak ada kepentingan makar dan ingin memisahkan diri dari NKRI dipersilakan. Kalau untuk menyuarakan hal-hal yang sesuai dengan hati nurani, maka kita akan mediasi dan fasilitasi,” ujarnya, seperti yang dikutip Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group). 

Waterpauw juga meminta masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi agar dikoordinasikan dan diinformasikan dengan baik. Sehingga pihaknya bisa mengarahkan. “Untuk kasus Paniai, sudah kami koordinasikan dengan Komnas HAM dan kasus ini telah diambil alih oleh pusat. Jadi masalah Paniai ditangani satuan tugas dari pusat,” tambahnya. (jo/nat/hsn/JPG

Sumber: http://www.jawapos.com

17 Oktober, KPU Fakfak Jalani Sidang Kode Etik di DKPP

ilustrasi kpu-google
MANOKWARI- Di tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak diharuskan mempersiapkan diri menghadapi sidang kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Alfredo Ngamelubun,SH menuturkan, pihaknya telah menerima jadwal sidang perdana di DKPP untuk menghadirkan komisioner KPU Fakfak pada 17 Oktober.

Dalam persidangan kode etik ini lanjut Alfredo, semua komisioner KPU Fakfak sebagai terlapor atau teradu. Sedangkan Penerusan Bawaslu Provinsi Papua Barat berdasarkan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Fakfak serta warga, Yusuf Patiran. “Semua anggota KPU Fakfak sebagai teradu, mereka akan mengikuti sidang dan akan menjelaskan peran masing-masing sampai sejauh mana,” kata Ketua Bawaslu kepada wartawan di kantornya,Rabu (7/10).

Ketua dan anggota KPU Fakfak dilaporkan ke DKPP atas pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi pasangan bakal calon bupati-wakil bupati, 26-28 Juli 2015. Saat penerimaan berkas pencalonan, KPU tidak langsung melakukan penelitian berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terjadi KPU Fakfak lanjut Alfredo, malah melakukan verifikasi berkas pencalonan dan berkas syarat calon secara diam-diam.

Kemudian pada 29 Juli, teradu langsung berangkat ke Jakarta dengan membawa semua berkas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian, Ketua KPU Kabupaten Fakfak melakukan penetapan pasangan calon sebelum jadwal yang ditetapkan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Atas kasus ini, Ketua KPU Fakfak, Zainuddin S.Hakim dinonaktifkan dengan maksud agar lebih fokus menghadapi persidangan di DKPP. “Tanggal 17 Oktober sudah mulai sidang dugaan pelanggaran kode etik di DKPP,” jelas Alfredo. (lm)

Sumber: http://www.radarsorong.com

Putra Fak-Fak, Papua Barat Menjadi Danki Taruna Muda STTD

 
BEKASI – Antonius Elton, adalah taruna muda STTD Bekasi tahun ajaran 2015. Ia adalah satu dari 134 taruna program pembibitan asal FakFak Papua Barat. Elton adalah satu putra Papua Barat yang beruntung lolos diterima di STTD melalui jalur pembibitan dan dibiayai APBD Fak-Fak.

Pada awal tahun ini, Elton begitu biasa disapa terpilih menjadi Komandan Kompi (Danki) Taruna Muda STTD Bekasi. Putra kelahiran Sorong ini terpilih sebagai Danyon setelah menyisihkan beberapa kompetitor, sesama taruna.

Ia mengaku, siap menerima amanat dan kepercayaa teman-teman taruna muda STTD untuk memimpin dan mengelola mereka selama proses belajar di Kampus STTD Bekasi, setahun ke depan. “Kalau nanti dipercaya dan terpilih kembali, tentu harus lebih siap dan lebih baik,” kata Elton kepada beritatrans.com dan bekasibusiness.com di Bekasi, kemarin.

Menurutnya, menjadi taruna muda STTD sudah menjadi cita-citanya seja kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA di Fak-Fak, Papua Barat ia mengaku tertarik mendaftar menjadi taruna melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Fak-Fak. Kebetulan ada program pembibitan taruna muda dari daerah ini.

“Saya mendaftar di daerah yaitu Dinas Perhubungan Fak-Fak. Saya juga tak punya keluarga atau channel siapapun di STTD atau BPSDM Perhubungan. Jadi, syukur pada Tuhan kalau bisa lolos dan sekarang sudah dilantik menjadi taruna muda di Kampus STTD ini,” ura Elton.

Elton pun harus berjuang dari awal dan bersaing dengan teman-temannya asal Papua Barat. Dari sekian banyak pendaftar, hanya Elton bersama taruni Levina Pentury yang lolos test dan diterima masuk STTD.

Disematkan Kadishub

Selain kedua orang tuanya sudah meninggal, papar Elton, dia datang sebagai taruna program pembibitan Dishub Fak-Fak. Yang mendampingi dan berperan sebagai wali saya adalah Kepala Dishub Fak-Fak. Saat pelantikan menjadi taruna muda, mereka berdua Kadishub dan Keala TKD Pemkab Fak-Fak yang menjadi orang tua kami.

Di saat penyematan pin taruna muda, yang biasa dilakukan orang tua taruna, Elton dan Levina harus disematkan pin-nya oleh Kadishub Fak-Fak, yaitu Taufik Heru Swansa.
“Mereka (Kadishub, Taufik HruSwansa dan Kepala TKN Heri Toh), yang datang sebagai bapak. Saat penyematan pin taruna muda, mereka juga yang menyematkan pada kami berdua,” terang Elton.

Agustinus Elton mengambil program studi (prodi) –II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Sedang Levina Pentury memilih prodi D-III Transportasi Darat (Transdar) STTD.

Jika sudah lulus kelak, menurut Elton, dia bersama Levina harus kembali mengabdi ke Pemkab Fak-Fak. “Ini konsekuensi kami putra daerah dan utusan Dishub Fak-Fak, kami nanti harus mengabdikan ilmu dan pengalaman untuk warga Fak-Fak Papua Barat,” tegas Elton (helmi)

- See more at: http://beritatrans.com

Penyelesaian Adat Diwarnai Tangis Haru

FAKFAK- Proses penyelesaian adat terkait pemukulan terhadap Wakil Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Fakfak Jumat lalu di Manokwari secara adat tuntas dan dapat diterima baik oleh pihak korban maupun pihak pelaku, kedua­nya tak kuasa menahan air matanya dan merasa penyesalan terhadap perbuatan yang sudah terjadi dilakukan khususnya terhadap pihak korban sendiri (Semuel dan Kelly-red).

Penyelesaian adat yang dimediasi oleh Kapolres Fakfak AKBP Muh. Yusuf selaku penanggungjawab kamtibmas dihadiri oleh Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, orang tua dari pihak korban maupun orang tua dari pihak mahasiswa sebagai pelaku pemukulan terhadap wakil rakyat, duduk adat ini dilaksanakan Selasa (6/10) bertempat Aula Anton Sudjarwo Fakfak dihadiri juga oleh segenap aparat Polres Fakfak.

Sebelum memulai dengan prosesi adat yang disepakati oleh kedua pihak terlebih dahulu mendengar pendapat masing-masing orang tua korban maupun pelaku, dimana mereka bersedia untuk menyelesaikan insiden ini secara adat, termasuk sepatah kata yang disampaikan oleh Kapolres Fakfak sebagai mediator penyelesaian perkara melalui sidang adat Mbaham Matta Fakfak.

Semua tokoh adat dan tokoh masyarakat serta orang tua dari kedua belah pihak yang hadir kemarin meminta kepada semua masyarakat agar tidak lagi terpancing dan terpengaruh dengan kejadian pemukulan terhadap Wakil Ketua DPRD Fakfak, pasalanya hal tersebut sudah ditempuh dengan cara adat dan tradisi leluhur yang ada di kabupaten Fakfak. Mereka menginginkan anak cucu kedepan harus sangat lebih mengenal satu sama lain dan jika ada masalah supaya disampaikan dengan cara yang baik-baik.

Untuk memulihkan kembali situasi akibat insiden tersebut pihak keluarga korban menyiap­kan beberapa persyaratan adat yang seharusnya menjadi tradisi mereka untuk setiap penyelesaian adat selalu ada diantaranya sejumlah gelang dan anting-anting emas daerah serta sejumlah uang agar mengikat kembali sema­ngat kekeluargaan dan persaudaraan diantara mereka.

Mereka juga sambil menanti penyelesaian adat disajikan beberapa cangkir kopi daerah serta sirih pinang untuk berbagi rasa satu sama lainnya sambil bercerita, bertukar pikiran untuk masalah pemukulan terhadap wakil ketua dewan tidak lagi terjadi dan oleh siapa saja harus diperlakukan dengan baik.Selanjutnya setelah mene­mui kesepakatan adat orang tua pelaku menyerahkan kepada orang tua korban sejumlah emas negeri dan sejumlah uang adat tentu dengan harapan insiden tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dengan adat diwarnai isak tangis yang mengharukan atas musibah yang menimpa Wakil Ketua DPRD Fakfak.

Kapolres Fakfak, AKBP Muh Yusuf kepada wartawan mengatakan proses penyelesaian adat tersebut sebagai jembatan untuk menemukan kedua pihak dan dianggap semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas.“Kedua pihak sudah menyatakan bersatu dan damai demi anak cucu mere­ka,” terangnya.

Sementara, Herman Hegemur, orang tua korban pemukulan wakil ketua DPRD Semuel Hegemur minta agar semua persoalan yang timbul harus damai karena semua memiliki satu moyang. Dirinya berharap kedepan budaya adat yang baik musti terus dijaga dan dipelihara sehingga damai untuk selamanya. Sementara Semuel Hegemur secara tegas mengatakan, sebelumnya BAP insiden tersebut sudah dicabut di Polres Manokwari dan atas kejadian ini dirinya berharap tidak lagi menimpa pejabat atau siapa saja, jika ada persoalan maka supaya disampaikan dengan baik. (ret)

Sumber: RadarSorong
Markus Haluk: Pemuda Adalah Penentu Papua Merdeka

Markus Haluk: Pemuda Adalah Penentu Papua Merdeka

Tim Kerja ULMWP Dalam Negeri, Markus Haluk, Sabtu (03/10) - Jubi/Abeth YouJayapura, Jubi – Tim Kerja United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Dalam Negeri, Markus Haluk menegaskan, masa depan bangsa Papua sangatlah ditentukan oleh para generasi muda. Karena, kaum muda Papua adalah masa depan milik tanah Papua ini. 
Oleh sebab itu, setiap pemuda Papua, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan dalam mewujudkan dalam perjuangan untuk kebebasan Papua Merdeka.

“Pemuda adalah tulang punggung bangsa Papua ini. Pemuda adalah harapan bangsa Papua ini. Kalian adalah masa depan bangsa Papua ini. Sedemikian pentingnya kedudukan dan peranan pemuda, karena orang tua hanya dapat bermimpi, dan pemuda dapat melanjutkan perjuangan dan mengubah nasib bangsa Papua ini,” kata Markus Haluk dalam sela-sela diskusi Publik dan Konfrensi Dewan Pimpinan Cabang AMPTPI Kota Jayapura, Sabtu (03/10/2015).

Dia mengatakan para pejuang Papua Merdeka terdahulu, baik di dalam negeri maupun luar negeri telah memasuki pada usia yang senja, sehingga tongkat estafet harus dipegang teguh oleh para generasi muda. “Kedudukan dan peran pemuda memang sangat vital dalam perjuangan ini, sehingga masa depan bangsa berada di tangan kalian (pemuda). Di pundak kalianlah harapan dan cita-cita bangsa ini digantungkan. Sehingga, pemuda dituntut berperan aktif dan tampil di garda terdepan dalam perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua ini,” ajak mantan Sekretaris Jenderal (Sekjan) AMPTPI Pusat.

Markus yang juga adalah pendiri Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia ini menceritakan, dirinya bersama para tokoh pejuang Papua Merdeka di Honiara pada Juni 2015 pada moment ULMWP adalah dilakukan oleh orang-orang tua.

“Setelah bapak-bapak ini sudah tiada di dunia, siapa yang melanjutkan? Nah, hal ini yang kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kalian pemuda-pemudi inilah yang akan menentukan perjuangan suci bangsa Papua ini. Karena nama ULMWP  saat ini sudah didengar oleh PBB. Sehingga musti ada gereasi yang menopang menggantikan orang-orang tua,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjan) AMPTPI Pusat, Yanuarius Lagoan mengatakan, dalam rangka meregenerasi untuk tanah Papua, pihaknya telah menetapkan delapan resolusi. Poin ke delapan, pihaknya mendesak Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menutup semua tempat penjualan miras beralkohol dan prostitusi komersial di tanah Papua.

“Miras dan tempat-tempat prostitusi di tanah Papua ini justru membunuh kami gerenasi muda Papua. Kami ini adalah pengganti leluhur kami, tapi Pemerintah Daerah secara pelan-pelan terus merengut nyawa kami dibarengi dengan penembakan, pemukulan, pembantaian, pemerkosaan dan sebagainya,” ujar Lagoan. (Abeth You)
 Sumber: Jubi
KNPB Hadir Untuk Bangun Kesadaran Pemuda Papua

KNPB Hadir Untuk Bangun Kesadaran Pemuda Papua

MANOKWARI-Marlon Fatem SH, Aktivis dibidang Kemanusiaan di Manokwari mengatakan, organisasi pemuda KNPB adalah bagian dari kelompok pergerakan masyarakat sipil yang dimotori oleh orang-orang muda Papua yang bergerak di perkotaan dan tidak di hutan.

Sementara yang bergerak di hutan dan memiliki markas merupakan sayap militer OPM. “KNPB hadir di tengah-te­ngah masyarakat Papua,”ungkap Marlon Fatem SH dalam siaran persnya kepada koran ini tadi malam.

Marlon Fatem Aktivis HAM dan Kemanusiaan di Papua itu menjelaskan sejak awal KNPB didirikan yang basis operasinya hanya difokuskan di wilayah perkotaan dan di lingkungan kampus untuk merangkul dan sekaligus membangun kesadaran pemuda/i pelajar mahasiswa asli Papua.

“KNPB hadir dalam kehidupan anak-anak Papua di wilayah kampus pendidikan untuk menyadarkan semua komponen organisasi senat tingkat mahasiswa bahwa kita orang Papua  harus bangkit dan berjuang di tanah kita ini tanah Papua. KNPB berjuang demi tercapai penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan keadilan bagi orang asli Papua sebagai warga sipil dan warga pribumi Papua,”jelas Marlon Fatem.

Marlon Fatem membeberkan, sejak awal KNPB digagas karena selama ini rakyat Papua berpikir bahwa organisasi KNPI buatan Indonesia dan bagian dari pelaksana kepentingan Pemerintah Pusat yang selama ini tidak sama sekali melakukan sesuatu untuk perubahan nasib Pemuda Papua. “Ketika ada pemuda Pa­pua yang dibunuh, ditembak, atau ditangkap, KNPI Pa­­pua hanya diam saja.

Sehingga KNPB dibentuk untuk memperjuangkan hak hidup, hak bebas menentukan nasibnya sendiri para pemuda Papua di tanahnya sendiri,”beber Marlon Fatem.
Ketua Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Mahasiswa Papua se-Papua itu menegaskan KNPB juga dibentuk untuk menjadi corong memperjuangkan rasa keadilan orang Papua korban kejahatan negara di masa lalu yang tidak pernah diperoleh sampai saat ini. Dengan demikian jika dinyatakan markas
KNPB berada di hutan itu sangat keliru, justru markas KNPB berada di tempat-tempat kontrakan mahasiswa, asrama-asrama mahasiswa, tempat pertemuan publik dan juga di dalam Kampus Uncen Jayapura, terutama ada di FISIP Uncen Jayapura.

Ditegaskan Marlon Fatem, pemikiran-pemikiran pihaknya dan Uncen pun ikut menentukan demokrasi lokal di Papua berujung, dan KNPB harus te­rus ada untuk menjaga dan memelihara isu Papua Merdeka, karena hanya isu Papua merdeka sajalah yang bisa membuat Jakarta atau Pemerintah Pusat menaruh perhatian serius untuk membangun Papua.

Sebab jika tidak ada isu Pa­pua merdeka, Papua akan tetap dianggap anak bawang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Saya bersyukur de­ngan adanya KNPB ini, karena tesis saya tentang pergerakan masyarakat sipil Papua melawan ketidakadilan negara di Papua melalui pemuda Papua, akhirnya bisa berjalan dengan baik,”pungkas Marlon Fatem.(lm)

Sumber: RadarSorong