Kuasa Hukum DONMA Desak Kapolres Fakfak Dicopot

Kuasa Hukum DONMA Desak Kapolres Fakfak Dicopot





Koordinator Tim Kuasa Hukum pasangan DONMA, Yan Christian Warinusi - Jubi/Dok.
Koordinator Tim Kuasa Hukum pasangan DONMA, Yan Christian Warinusi

Sorong, Jubi – Tim kuasa hukum pasangan calon bupati Kabupaten Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik dan wakilnya H. Abdul Rahman (DONMA) mendesak agar Kapolres Fakfak, AKBP Muhamad Yusuf dicopot karena diduga melakukan pembohongan publik.
Menurut Koordinator Tim Kuasa Hukum pasangan DONMA, Yan Christian Warinusi, Kapolres Fakfak, AKBP Muhammad Yusuf telah berbohong di salah satu media cetak yang terbit di Sorong, Sabtu (28/11/2015).

“Hal ini dilandasi bukti-bukti lapangan yang kami miliki dari sumber DONMA yang membuktikan, bahwa aksi pelemparan batu oleh massa pendemo pada hari Jumat (27/11) di dekat lokasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak merupakan reaksi saja dari tindakan aparat kepolisian dan Brimob yang lebih dahulu menembakkan gas air mata ke arah pendemo yang diduga keras atas perintah Kapolres Fakfak tersebut,” katanya kepada Jubi, Minggu (29/11/2015).

“Inilah awal mula terjadinya aksi balasan dari massa dengan lembaran batu ke arah petugas, beberapa saksi mata terlebih dahulu terkena tembakan gas air mata, ada yang terkena di bagian wajah dan juga kaki,” lanjutnya.

Ia melanjutkan, dari sisi hukum sebenarnya proses negosiasi yang tengah berjalan di dalam ruang rapat kantor KPU Fakfak antara kliennya, DONMA dan timnya dengan komisioner KPU Papua Barat masih berjalan baik dan saling pengertian. Namun tampaknya ada upaya pengalihan isu dan upaya pengalihan perhatian, seakan-akan tim pasangan DONMA dan pendukungnya yang melakukan kekacauan, sehingga aparat keamanan bereaksi begitu cepat. Mereka bahkan menembaki gas air mata secara ke arah massa yang berorasi.

Bahkan seorang anggota Polres Fakfak bernama Bripka Mulyadi telah melakukan kekerasan dengan memukul seorang warga sipil dengan menggunakan popor senjata hingga terluka kepala dan pelipisnya saat itu.

Sepeninggal anggota Polisi dan Brimob melepaskan tembakan gas air mata dan massa bereaksi membalas dengan lemparan batu, barulah terjadi pengejaran dan banyak warga sipil yang menderita luka-luka karena jatuh maupun ada yang terluka karena diduga keras dianiaya oleh aparat keamanan dari polisi dan Brimob saat kejadian tersebut.

Tindakan aparat keamanan dari Polres Fakfak maupun Brimob tersebut diduga sepenuhnya ada dibawa kendali komando Kapolres Fakfak, sehingga adalah pantas jika dia segera dicopot saja dari jabatannya oleh Kapolda Papua Barat, karena sudah berulang kali diperingati sebelumnya oleh Kapolda Papua Barat untuk bertindak persuasif dalam menghadapi pasangan DONMA dan tim serta pendukungnya selama ini.
Kuasa Hukum Pasangan DONMA sempat berkoordinasi dengan Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Drs.Royke Lumowa yang sempat mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Kapolres Fakfak untuk menahan diri dan mengendalikan anggotanya dalam pengamanan di KPU Kabupaten Fakfak tersebut.

Namun dengan insiden tersebut yang juga mengakibatkan jatuhnya korban di massa pendukung DONMA maupun aparat kepolisian setempat, maka yang bertanggung jawab haruslah Kapolres Fakfak dengan taruhan jabatannya tersebut, karena dapat dinilai sangat tidak mampu mengedepankan cara-cara yang lebih persuasif dalam menangani aksi yang awalnyaberlangsung dengan sangat damai tersebut.

“Secara hukum kami sudah melaporkan tindakan aparat keamanan di bawah kendali komando Kapolres Fakfak tersebut yang diduga keras sudah memasuki ranah pelanggaran HAM berat berdasarkan amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 undang-undang nomor 26 tahun 2000 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan berbagai institusi hak asasi manusia di tingkat internasional,” jelasnya.

Kapolda Brigjen Pol Royke Lumowa ketika dikonfirmasi Jubi belum mengambil langkah karena kasus tersebut harus diselidiki dengan hati-hati.

“Kami harus hati-hati, semua pihak akan kita kumpulkan keterangan,” katanya. (Niko MB)
Sumber: : Tabloidjubi.com
Kemendag Tetapkan Lima Daerah Tertib Ukur 2015

Kemendag Tetapkan Lima Daerah Tertib Ukur 2015

Jakarta - Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan sebanyak lima daerah sebagai daerah tertib ukur, untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan umum konsumen nasional.

"Semakin banyak pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan umum konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan," kata Direktur Metrologi Ditjen SPK, Hari Prawoko, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (25/11).

Lima daerah yang dijadikan daerah tertib ukur tersebut adalah Kabupaten Kaimana, Kabupaten Barru, Kota Salatiga, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Fakfak. Menurut Hari, tujuan utama pembentukan daerah tertib ukur adalah terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera."Kita ingin mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera,” ujar dia.

Predikat Daerah Tertib Ukur tahun 2015 bagi kelima daerah tersebut diberikan setelah Direktorat Metrologi Ditjen SPK bersama dinas provinsi yang membidangi perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi, serta dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan melakukan beberapa tahapan kegiatan pembentukan daerah tertib ukur.

Para penerima penghargaan yaitu, Walikota Salatiga Jawa Tengah Yuliyanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana Siti Rahma Iribaram, Walikota Palangka Raya Riban Satia, Perwakilan Kabupaten Fakfak Wensilau Raharusun, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang dan Perwakilan Kabupaten Barru Andi Takdir.

Selain itu, Ditjen SPK juga meresmikan 142 Pasar Tertib Ukur Tahun 2015 yang berada di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV.
Hari mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Kemendag tahun 2012, jumlah pasar tradisional saat ini di Indonesia lebih dari 9.559 pasar. Hingga akhir 2015, pasar tradisional yang sudah ditetapkan sebagai pasar tertib ukur mencapai 410 pasar tertib ukur atau sebesar 4,28 persen.

"Jumlah tersebut masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah pasar tradisional yang ada di Indonesia. Kemendag bertekad akan terus meningkatkan pembentukan pasar tertib ukur," ujar Hari.
Hari mengharapkan agar keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Kaimana, Kabupaten Barru, Kota Salatiga, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Fakfak sebagai daerah tertib ukur tahun 2015 dapat dijadikan sebagai contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi daerah tertib ukur.

"Pembentukan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur dapat terwujud berkat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antara Ditjen SPK bersama Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota," kata Hari. Ant

Sumber: http://www.neraca.co.id
Pemerintah Targetkan Jalur Merauke-Wamena Terhubung Akhir 2016

Pemerintah Targetkan Jalur Merauke-Wamena Terhubung Akhir 2016

Jalan Trans Nabire-Dogiyai, Papua (foto:nycixyance)
Proyek jalan Trans Papua yang hingga saat ini masih banyak y ang belum terhubung membuat harga logistik pun melonjak tinggi seperti halnya di daerah Pegunungan dimana harga air mineral capai Rp50 ribu per botol.
“Di Wamena dan Pegunungan Puncak, 1 botol Aqua Rp50.000” kata Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dikatakan lagi oleh Menteri Basuki bahwa saat ini pihaknya sementara bekerja keras untuk mengurangu pesoalan logistik tersebut dengan menargetkan jalur Merauke-Wamena yang akan terhubung pada penghujung tahun 2016.
“Merauke-Wamena yang belum tersambung tinggal 70 km, total ada 230 km. Yang sudah tersambung 160 km”katanya seperti dilansir via DetikFinance.
Basuki juga menambahkan bahwa pemerintah turut menggandeng TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua tersebut karena kendala lain yang sering ditemukan adalah persoalan pemalakan oleh warga lokal.
Basuki sendiri optimis bahwa total 4.000 km proyek jalan Trans Papua akan selesai pada akhir tahun 2018 sehingga masyarakat bisa lebih dipermudah dengan masalah logistik yang sering terhambat oleh faktor-faktor major tersebut.
Sumber: HarianPapua.com

Makna Kemerdekaan Timor Leste Bagi West Papua

Tanggal 28 November 2015, Timor Leste akan merayakan hari Proklamasi kemerdekaanya ke-40, setelah mereka berjuang melepaskan diri dari kolonialisme Portugal dan Indonesia. Sementara, West Papua yang masih dijajah penguasa Indonesia akan memperingati hari manifesto politiknya yang ke 54, pada 1 Desember 2015. 

Timor Leste dan West Papua adalah dua wilayah yang dianeksasi oleh nafsu ekspansionisme Indonesia. Setelah Timor Leste berhasil mengusir kolonialisme Indonesia tahun 1999 melalui referendum, terbilang 16 tahun mereka membangun bangsa dan negaranya. Apa sebenarnya yang patus dipelajari, dimaknai dan diperjuangkan oleh bangsa Papua saat ini dari Timor Leste?

Pertama, pengalaman perjuangan mengusir kolonial. Timor Leste memiliki nasionalisme ideologis yang menjadi roh bagi perjuangan melawan kolonialisme Indonesia. Itulah yang melandasi jiwa raga mereka dalam merebut kemerdekaannya. Itulah yang membuat mereka sulit dirayu dengan seribu satu program kolonialisme Indonesia. Rakyatnya menjadi subjek perjuangan. Rakyat tunduk dengar pemimpin perjuangan. Rakyat bagai air yang memberi hidup bagi pejuang-pejuang Timor Leste. Rakyatnya percaya, tanpa ragu, pada tujuan perjuangan mereka. 

Para pemimpinnya melek teori dan praktek revolusi; para pemimpinnya bersatu dan tunduk di bawa sistem perjuangannya; Mereka lebih mencintai tanah air, lebih dari nyawa mereka, terbukti dengan semboyang "Patria ou Morte! (mati atau tanah air), A Luta Continua! (Terus Barjuang), Resistir E Vencer! (bertahan sampai titik darah penghabisan).

Sementara, pemuda dan mahasiswa belajar menjadi pintar di Portugal dan Indonesia untuk kembali melawan kolonialisme, bukan menjadi pintar untuk tunduk di bawah sistem kolonialisme Indonesia. Merekalah yang melakukan penghapusan struktur-struktur masyarakat kolonial untuk digantikan dengan struktur-struktur baru yang memungkinkan rakyat hidup bebas dari penindasan, penguasaan, dan penghisapan. dan lain sebagainya, sehingga pembebasan dari kolonialisme menjadi kebutuhan bersama rakyat Timor Leste.

Kedua, Karena perjuangan mereka adalah perjuangan ideologis, mereka telah memiliki perspektif pembebasan nasional Timor Leste yang tidak hanya bebas dari kolonialisme Indonesia tetapi pembebasan rakyat seutuhnya. Itulah sebabnya, setelah Timor Leste mengambil alih kedaulatan politik 1999, mereka membangun program-program mendesak agar rakyat dapat berdaulat sendiri. Bayangkan, setelah Timor Leste hancur akibat perang revolusi pra dan pasca referendum, tingkat kesejahteraan berangsur-angsur pulih. 

Bayangkan, seperti dilansir dari laman pemerintah Timor Leste, Selasa (28/7) disebutkan bahwa Majalah Global Finance merilis Indeks Timor-Leste menempati urutan ke-87 dari 184 negara dalam dengan per-kapita PDB (PPP) dari USD10.783. Selain Singapura (3), Brunei (5), Malaysia (ke-55) dan Thailand (ke-85), Timor-Leste menjadi Negara Terkaya Dunia di wilayah Asia Tenggara.

Mereka juga memasuki fase kedaulatan yang mutlak, tidak seperti yang dibayangkan Indonesia melalui propagandanya selama ini. Justru Timor Leste menunjukan sikap kedewasaan bernegara di depan Indonesia, mereka ramah dan hormati Indonesia tanpa mengingat-ingat dosa sejarah Indonesia di Timor Leste. Bukti kemerdekaan Timor Leste bermakna bagi penghormatan dan kesetaraan bangsa-bangsa di dunia. 

Bukti kedaulatannya adalah mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa Portugal dan Tenun sebagai bahasa nasional. Makanan pokok mereka bukan lagi nasi, namun diganti dengan jagung. Mata uang "coin centavos" sama nilainya dengan dollar hawai, tidak seperti Indonesia yang sangat jatuh akibat inflasi yang besar. Lingkungan alamnya bersih, dan kesehatannya menjadi prioritas dengan pola dan sistem yang dipakai di Kuba, yakni prioritas pencegahan dari pada pengobatan, tidak seperti di Indonesia. Sementara, pemerintah Timor Leste juga fokus pada pembangunan SDM di berbagai negara.

Ini menjadi renungan bagi rakyat West Papua bahwa merebut kemerdekaan politik dan mengusir kolonialisme adalah jalan satu-satunya untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang baik. West Papua adalah wilayah kaya raya yang harus dipertahankan dari para perampok asing dan penjajah Indonesia. Kedaulatan rakyat, atau yang sering kita mimpi menjadi tuan diatas negeri sendiri tidak akan terwujud bila tanah air masih dikuasai sepenuhnya oleh kolonial Indonesia. 

Semangat peringatan kemerdekaan Timor Leste ke 40, dan West Papua pada hari manifesto politik, 1 Desember 2015, haruslah menjadi momentum untuk merubah hegemoni kolonial dalam diri anak negeri West Papua. Bahwa, kemerdekaan politik adalah jalan menuju pembebasan nasional West Papua yang seutuhnya. Viva Timor Leste, Viva West Papua.

One People One Soul
Kita Harus Mengakhiri

Victor Yeimo
Bupati Mehak Bersama Resmikan Kantor KAPP

Bupati Mehak Bersama Resmikan Kantor KAPP

Bupati mehak bersama Ketua KAPP, Wakapolres Fakfak dan tokoh masyarakat Fakfak_ Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. siang tadi membuka selubung papan nama KAPP atau Kamar Adat Pengusaha Papua, menandai peresmian Kantor KAPP yang berlokasi di samping Toko Primadona, Kawasan.
Dalam suasana hujan rintik, peresmian ini didahului dengan prosesi adat berupa mehak bersama atau minum kopi bersama, antara Ketua KAPP Kabupaten Fakfak Emanuel Komber, Bupati dan Wakapolres Fakfak serta tokoh masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. meminta KAPP berperan aktif dalam pembangunan Fakfak.
“Saya sangat mendukung keberadaan KAPP ini. Saya berharap KAPP bisa menjadi wadah bagi pengusaha Papua. Tapi saya juga berharap, tidak ada yang jual jual paket pekerjaan,” ujar Bupati.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Ketua KAPP Kabupaten Fakfak juga menyinggung masalah kebiasan menjual paket pekerjaan.
“Haram hukumnya anggota KAPP menjual paket pekerjaan,” tandas Emanuel Komber.
Komber juga menyampaikan, pihaknya akan menjadi pembina bagi pengusaha Papua untuk bisa menjadi lebih baik. Meski merupakan organisasi bagi pengusaha Papua, namun Komber menjelaskan bahwa, anggota KAPP tidak terbatas pada anak asli Papua saja, tetapi yang telah lama berdomisili di Papua, bisa menjadi anggotanya.
Menurut Komber, KAPP telah mengusulkan adanya taman kota di kawasan reklamasi pantai yang akan diberi nama Taman Mafa, dan desain taman tersebut telah dibuat.
“Taman ini merupakan ruang terbuka hijau, yang memiliki banyak fungsi. Selain sebagai tempat rekreasi, juga menjadi tempat edukasi. Sedangkan nama Mafa untuk taman tersebut, merupakan nama leluhur Petuanan Fatagar,” jelas Komber.
Terhadap rencana KAPP ini, Bupati merespon positif. Selain memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut, Bupati juga berjanji membangunkan kantor KAPP.
“Cari tanah dulu, nanti dibangun kantor KAPP, agar memudahkan pembinaan bagi anggota,” kata Bupati. (wah)
Sumber: Infofakfak.com

Anak Meninggal di Papua Bertambah Jadi 56

Jayapura - Jumlah anak yang meninggal akibat penyakit misterius di Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, bertambah dari 41 menjadi 56 orang.  Hal itu disampaikan Kepala Distrik Mbuwa, Erias Gwijangga, Rabu (25/11). 
"Anak-anak yang meninggal di bawah umur tujuh tahun. Obat-obatan sudah tak ada. Tenaga medis di Mbuwa saat ini  tujuh orang yang berasal dari Dinas Kesehatan Nduga," katanya.
Dalam kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, menyatakan dirinya baru mendengar kejadian tersebut tiga hari yang lalu.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai. (SP/Robert Vanwi)
“Sebelumnya tak ada laporan sama sekali, bahkan bupati Nduga yang kami konfirmasi juga mengaku belum menerima laporan. Tetapi dari laporan yang kami dapat, ada 31 anak yang meninggal dunia,” ujar Giyai seusai pembukaan rapat kerja daerah bidang kesehatan Provinsi Papua dan peluncuran bukunya Melawan Badai Kepunahan Gebrakan-Gebrakan Papua Sehat Menuju Papua Bangkit, Mandiri Sejahtera di Auditorium Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Selasa (24/11) siang.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua, lanjutnya, telah menurunkan tim ke daerah itu. Tim tersebut dipimpin Kepala Seksi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Yamamoto Sasarari, bersama Kepala PMK, dokter Berry Wopari, yang dibantu satu dokter umum, satu dokter anak, perawat, tenaga laboratorium, dan tenaga survailance.
“Tim ini akan mencari tahu apa faktor penyebab terjadinya kematian anak dan juga mencarikan solusinya. Sebab, kami tak bisa menduga penyebab kematian anak-anak itu. Harus ada yang ke lapangan, cari penyebabnya,” ujarnya. 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Mesak Kogoya, yang hadir dalam kegiatan tersebut kepada wartawan menjelaskan, yang meninggal adalah bayi di bawah usia dua tahun di Distrik Mbuwa dan Distrik Bumul Liama.
“Data yang kami dapat, ada 31 balita yang meninggal secara tiba-tiba,” katanya.
Menurut Mesak, di Mbuwa ada puskesmas dan juga dokter, serta tim satgas Kaki Telanjang, yang berjumlah tujuh orang. Tetapi karena kampung-kampung di sana jaraknya berjauhan dan paling cepat ditempuh dengan jalan kaki selama dua jam, satgas kesulitan menjangkau semua kampung. 
"Petugas yang ada tak mampu menjangkau semua kampung. Saat petugas berada di kampung yang satu, di kampung lainnya terjadi kematian. Di Distrik Bumul Liama, tak ada puskesmas, hanya ada puskesmas pembantu,” katanya.
Mesak menjelaskan balita yang meninggal tiba-tiba itu awalnya mengalami panas, demam, menggigil, kejang, lalu meninggal dunia.
“Tak ada mencret, tetapi hanya panas, demam, lalu saat dikasih obat panasnya turun. Tetapi malam harinya panas lagi, lalu mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia,” katanya.
Pihaknya menduga kematian anak secara misterius sepanjang dua minggu terakhir November di wilayah Kabupaten Nduga, disebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, dan bronkitis.
Pneumonia dan BronkitisSementara itu Kepala Seksi Wabah dan Bencana Provinsi Papua, Yamamoto Sasarari menjelaskan dari gambaran klinis yang dilaporkan ke pihaknya, diduga balita-balita itu mengalami pneumonia dan bronkitis. Penyebab bronkitis karena terjadinya infeksi bakteri, virus, jamur, peradangan, atau bahkan karena pengaruh hiperaktivitas bronkus.
Sedangkan pneumonia penyebabnya hampir mirip dengan bronkitis. Pneumonia adalah radang atau infeksi paru-paru yang juga disebabkan bakteri, virus dan jamur.
“Tetapi ini baru dugaan. Untuk lebih pastinya setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan. Dari gambaran klinis itu juga, tidak ada hog cholera,” kata Sasarari.
Sumber: Beritasatu.com
Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’

Persoalan PT FI Makin ‘Seksi’

* Dari Soal Saham Hingga Persoalan Renegoisasi
* HIPMI Inginkan Presiden Jokowi Ambil Alih Kegaduhan PT FI

Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH menyerahkan cinderamata kepada Anggota Komite II DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah disaksikan   Ketua  Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan Mesak Mirin  usai bersama Gubernur  membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).JAYAPURA  - Persoalan di sekitar PT Freeport Indonesia (PT FI), terus menjadi daya tarik berbagai pihak. Hal itu, baik di tingkat lokal sekitar area tambang, maupun bagi pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk para politisi yang duduk di Senayan.

Sejumlah persoalan, diantaranya terkait saham PT FI, renegoisasi yang dikaitkan dengan pembangunan smelter, maupun skandal yang sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait sepak terjang salah satu unsur pimpinan di DPR RI, Setya Novanto, makin seksi dan memiliki daya tarik tersendiri.
Terkait masalah saham PT FI, pihak DPD RI yang menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menyatakan mendukung keinginan Gubernur Papua terkait kepemilikan  saham PT. Freeport  Indonesia juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Papua.

Demikian diutarakan Ketua  Komite II DPD RI, Parlindungan Purba  usai pertemuan bersama Gubernur  dan Pimpinan SKPD   membahas masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi  di Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (23/11).

Tim Komite II DPD RI yang  membidangi sumber daya alam (SDA) dan  sumber daya ekonomi berkunjung ke Papua, masing-masing Parlindungan Purba,  Drs. Ibrahim Agustinus Medahdan  Mesak Mirin.
Parlindungan mengatakan,  jika kepemilikan saham Freeport  itu juga diberikan kepada pemerintah daerah, maka akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) terhadap  perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat  yang  beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika itu. Apalagi hal ini  telah berkali-kali disampaikan Gubernur Papua kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI. 

“Hendaknya pemerintah itu melihat kemakmuran bukan hanya dari sekitar Monas Jakarta.
Tapi juga  harus menyikapi   aspirasi  dari seluruh wilayah di Tanah  Air,” ujar Parlindungan.
Terkait rencana pembangunan Smelter atau pabrik peleburan biji besi di Papua, Parlindungan mengutarakan,  pihaknya tak setuju smelter itu dibangun di Gresik (Jatim).

“Jika pertimbangan ekonomis mungkin di Gresik oke. Tapi  sekian persen harus  ada juga di Papua. Jika Smelter ada, maka listrik ada. Listrik ada apa yang nggak bisa dibuat,” tuturnya.  
Dikatakannya,  pihaknya juga telah  mendorong  RUU Otsus Plus yang disampaikan Gubernur Papua dan kini masuk dalam Prolegnas tahun 2016.

“Kami mengharapkan RUU Otsus Plus jadi bahan pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah,” ujarnya. 
“Kami juga  terus mendorong pembangunan infrastruktur  yakni Trans Papua, sebagaimana pemerintah telah membangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulkawesi dan Trans Kalimantan dan lain-lain,” kata Parlindungan.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan terkait kontrak karya PT FI, pemerintah pusat harus melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam pembahasan kontrak karya PT FI yang akan berakhir pada 2021.
    ”Kita ini wakil pemerintah pusat. Kami juga inginkan pemerintah daerah ikut terlibat dalam bicara soal kontrak karya tahun 2021,” ucapnya di Jayapura, Senin.
    Enembe menegaskan, daerah operasional Freeport berada di Mimika, Provinsi Papua, sehingga orang Papua sangat berhak ikut serta dalam menentukan keberlangsungan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut di Papua.
    ”Jadi, walaupun kami tidak diikutsertakan, tapi saya mau katakan, kita pemilik tanah ini, yang ada manusianya bukan tanah kosong. Orang di Jakarta banyak bicara soal Freeport,” ujarnya.
Masih terkait dengan renegoisasi dan pembangunan smelter PTFI, Komisi VII DPR RI pun mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Presdir PT FI Maroef Sjamsoeddin yang sedianya digelar Senin (23/11) di Senayan.
    Namun demikian, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI sehingga rapat ditunda.
    ”Presdir PT Freeport sedang berada di Jepang pada saat ini, menghadiri kontes terkait smelter,” kata Juru Bicara PTFI Riza Pratama usai menghadiri agenda RDP di Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia tidak berkomentar lebih apakah ini bertujuan ‘mangkir’ dari panggilan RDP dengan Komisi VII.
Sementara itu, Pimpinan Komisi VII Kardaya Warnika mengatakan rapat tidak bisa diteruskan karena tidak dihadiri oleh pimpinan yang berwenang.
    Ia mengatakan tujuan RDP adalah mendengarkan langsung dari pimpinan PTFI bukan dari staff ataupun perwakilannya.

    ”Jika tidak hadir Presdir PTFI maka tidak dilanjutkan,” katanya. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rapat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 1 Desember 2015, pada hari Selasa, dan meminta dihadiri oleh Peesdir PTFI.

Agenda masih tetap sama yaitu proses renegosiasi dan pelaksanaan pembangunan smelter.
Pembangunan smelter merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport.
PT Freeport direncanakan akan membangun smelternya di Gresik, Jawa Timur.
Namun, smelter tembaga yang dihasilkan nantinya itu tidak boleh diekspor, tapi menjadi persediaan untuk cadangan, syarat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keuntungan besar akan diperoleh Jatim jika smelter dibangun di Gresik, kapasitas sekitar 2 juta ton konsentrat mineral per tahun bisa diproses smelter Freeport itu, kemudian ditambah 1 juta ton dari PT Smelting sehingga total sekitar 3 juta ton dari Jatim.
Menyoal kegaduhan di PT FI, HIPMI menginginkan agar Presiden Jokowi mengambil alih agar tidak berlarut-larut dan

”Hipmi meminta agar kegaduhan masalah saham PT Freeport tidak berlarut-larut. Dikhawatirkan, kegaduhan ini akan makin liar dan mengancam iklim investasi yang mulai membaik,” kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Untuk itu, ujar dia, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih dan mengelola isu dan kegaduhan PT Freeport ini dengan baik.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa Indonesia lagi gencar-gencarnya mengundang investasi dari luar supaya ekonomi nasional bergerak lebih atraktif pada tahun mendatang.
Bahlil mendapat banyak pertanyaan dari investor akan masa depan investasi di Indonesia sejak munculnya kegaduhan soal saham PT Freeport.

”Ada banyak pertanyaan yang datang ke kami, iklimnya seperti apa. Kepastian hukum bagaimana,” katanya.
Bahlil mengatakan, kredibilitas iklim investasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh penyelesaian secara hukum atas berbagai sengketa, pertikaian, atau pelanggaran etika korporasi.
Sebab, lanjutnya, bila nuansa politik terlalu kental, maka investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Pengusaha asal Papua itu juga mengatakan, saat ini terdapat banyak kontrak karya dengan investasi miliaran dollar Amerika Serikat yang tersebar di berbagai daerah, di mana berbagai pihak memiliki kepentingan masing-masing dalam kontrak karya tersebut, termasuk mengincar saham.
Di sisi lain, ujar dia, pemerintah telah berada dilangkah yang tepat yakni bagaimana meningkatkan kontribusi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tersebut bagi negara atau daerah di
”Sayangnya, kebijakan dan negosiasi pemerintah ini tidak dikelola dengan baik isunya yang sangat sensitif. Sehingga yang muncul kegaduhan,” ucapnya.

Bahlil juga mengingatkan agar renegosiasi divestasi saham Freeport juga melibatkan peran investor dan pengusaha asal Papua karena ke depannya, PT Freeport diharapkan mampu mengakomodir dan bermitra dengan pengusaha-pengusaha Papua.
    Bahlil mengingatkan agar pengusaha dan pemerintah daerah Papua diberi ruang yang cukup dalam renegosiasi tersebut.
    ”Agar orang Papua tidak lagi  hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. Sementara pengusaha Jakarta dan pusat yang banyak meraih manfaat dari adanya Freeport,” papar Ketum Hipmi.(mdc/ant/aj/l03) BintangPapua

Tutup Freeport dan Gelar Referendum di West Papua

TUTUP FREEPORT DAN GELAR REFERENDUM DI WEST PAPUA

Press Release:

Untukmu para penjajah Indonesia dan imperialis perampok Amerika Serikat! Bangsa Papua yang kalian jajah dan jarah, dengan penuh rasa sakit hati, kami sampaikan kepada anda sekalian, bahwa kami heran, jijik, dan muak memandang kalian yang bertingkah persis binatang liar yang bersikuku di kebun milik kami.

Dari kisruh kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan jelas kalian menunjukan watak alamiah dari kolonialis dan imperialis yang hanya memiliki nafsu menguasai dan menguras sumber daya alam milik bangsa-bangsa yang sedang tertindas di dunia.

Sikap kami jelas: kami tidak berdiri dalam golongan kalian untuk mengkompromikan untung rugi dari hasil penjajahan dan perampokan ilegal atas sumber daya alam kami. Anda pun tahu, penderitaan bangsa Papua selama setengah abad lebih ini adalah ulah kalian. Tidak ada satupun peluang dan jaminan kehidupan yang baik dibawa Freeport AS dan penguasa kolonial Indonesia. Kami tidak akan terpengaruh, untuk yang kedua kalinya, dalam drama konspirasi penguasa kolonial Indonesia dan Imperialis Amerika Serikat.

Kami hanya menuntut hak penentuan nasib sendiri yang telah disabotase secara ilegal pada tahun 1969 oleh Imperialis Amerika Serikat dan Kolonial Indonesia demi kehadiran Freeport McMorand di teritori West Papua pada tahun 1967. Freeport adalah alasan utama dari sandiwara pelaksanaan PEPERA 1969, yang tentu, secara jelas, melanggar prinsip-prinsip hukum dan HAM internasional. Karena itulah kami meminta Freeport berhenti beroperasi di West Papua, sebelum penuntasan status politik West Papua secara tuntas, demokratis, dan damai, sesuai prinsip-prinsip universal yang benar dilakukan melalui referendum.

Kami menolak segala keterwakilan parsial, yang mengatasnamakan bangsa Papua di teritori West Papua untuk terlibat dalam kompromi ekonomi politik bersama para penindas kolonial dan kapitalis. Sebab, segala hal yang menyangkut kerja sama ekonomi politik diatas teritori West Papua sepenuhnya berada di tangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selaku mediator perjuangan bangsa Papua, yang sedang berjuang untuk penentuan nasib sendiri.
Jayapura, 23 November 2015


Victor F. Yeimo
Ketua Umum KNPB

Kelas inspirasi : sehari mengajar selamanya menginspirasi “membangun mimpi sampai ke pelosok negeri”

Sebelumnya tidak pernah terbayangkan bakal bisa berpartisipasi dalam Projek Kelas Inspirasi ini. Tadinya saya bertanya – tanya dalam hati, apa yang menarik dari profesi Staff Administrasi di perusahaan yang bergerak dibidang Architecture & Space Planning?. Orang – orang pasti beranggapan profesi Staff Administrasi itu membosankan.

Awalnya merasa kurang percaya diri untuk bisa memperkenalkan tentang pekerjaan saya kepada anak SD yang lebih tertarik dengan profesi polisi, dokter, tentara, pilot dan lain sebagainya. Seorang teman menyemangati saya, bahwa anak-anak ini perlu diberi wawasan kalau kita bisa kerja kreatif dan bermanfaat untuk orang banyak apapun profesi yang kita geluti. Setelah beberapa hari berpikir, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengisi formulir dihari terakhir pendaftaran 31 Agustus 2015.

Sempat kaget juga dapat email dari Kelas Inspirasi Fakfak yang inti isinya “Selamat Nurul Husna!J Anda kami pilih menjadi Pengajar/Inspirator pada Kelas Inspirator Fakfak 08  Oktober



2015”. Setelah itu mulai berfikir apa yang perlu dipersiapkan? Saya kan tidak memiliki atribut dalam profesi Staff Administrasi. Saya mulai mencari – cari referensi dari video Kelas Inspirasi di youtube, kemudian saya menemukan ide bagaimana cara pengajaran yang akan diterapkan dalam kelas.

Perjuangan mendapatkan tiket pesawat juga tidak mudah, setelah mendapatkan tiket pesawat semangat saya bertambah. Hari sabtu 03 Oktober 2015, sampailah saya di Papua Barat Kab. Fakfak yang terkenal dengan sebutan “Kota Pala”.

Minggu, 04 Oktober 2015 diadakan Briefing di RSUD Fakfak. Terlintas dalam fikiran apa yang terjadi ketika orang – orang berbeda profesi berkumpul dalam satu ruangan?”, ternyata menyenangkan. Kami diberi arahan, tips dan trik bagaimana “menjinakkan” murid dalam kelas oleh Pengajar Muda (PM) dari Indonesia Mengajar. Bagian yang paling menarik adalah ketika kami diajarkan beberapa jenis tepukan, nyayian, dan permainan. Tetapi kami dilarang untuk memberi hadiah pada saat proses belajar mengajar ataupun pada saat proses mengajar selesai, padahal saya sudah mempersiapkan hadiah kecil yang akan dikasih ke murid pada sesi bernyanyi atau bermain.


Diakhir acara akhirnya bisa meet up dengan teman – teman satu kelompok. Volunter dari kelompok kami selain saya, ada dr. Riko SW (inspirator), Ibu Yolanda Camerling (inspirator), Rabiah Busily Uswanas (foto grafer), Fimely Widyanita (video grafer), Sufriana Ali (fasilitator), Laeli Nurajijah (fasilitator) dan kami kebagian di SD YPK Werba.

Dua hari kemudian kami melakukan survey ke sekolah SD YPK Werba, kami disambut dengan baik oleh pihak sekolah. Bapak sekolah banyak memberi informasi mengenai jadwal dan jumlah murid. Kami bersepakat akan memakai 3 kelas saja yaitu kelas 4, 5, dan 6. Setelah itu kami berpamitan dan meninggalkan sekolah. Kemudian kami berkumpul lagi dan mengadakan rapat kecil untuk menentukan apa yang akan kami lakukan pada saat closing, akhirnya kami menyepakati untuk membuat “pohon cita – cita”.


 Senang sekali memiliki tim yang solid, mulai dari menyiapkan bahan sampai finishingnya, kami lakukan bersama. Makasih teman – teman tim YPK Werba J



 Setelah semua “pohon cita – cita” selesai, kami bersepakat untuk kumpul lagi kesesokan harinya di rumah Hardyanti biasa dipanggil kakak Adyn tempat saya tinggal selama di Fakfak. Saya mulai mempersiapkan diri dan bahan ajar yang akan dibawakan dalam kelas. Berusaha tidur cepat tapi tetap saja kemalaman, untung banguannya tidak kesiangan. Begitu bangun tidur baru terfikir game/permainan yang akan dilakukan disela – sela proses pengajaran, dan saya memilih game puzzle sebuah bangunan rumah. Kelabakan juga mempersiapkan potongan puzzle ini, berharap anak – anak akan suka dengan permainan ini. Beruntung Sufriana Ali (fasilitator) biasa dipanggil kakak Uphy, datang lebih awal dan membantu saya menyelesaikan potongan puzzle, makasih kakak Uphy J

Setelah semua selesai, kami siap – siap berangkat. Saya merasa deg – degan membayangkan suasana kelas, apa akan tertib atau riyuh. Perjalanan ke SD YPK Werba ditempuh selama setengah jam, lumayanlah sambil menikmati pemandangan yang keren sepanjang perjalanan. Setibanya kami di sekolah, kami di sambut oleh ibu guru SD YPK Werba dan diarahkan ke ruang guru.


 Kami begitu semangat menghadapi hari Kelas Inspirasi Fakfak ini. Sebelum memasuki kelas, kami berdoa bersama. Saya mendapat giliran mengajar pertama di kelas 4, awalnya agak bingung memulainya. Saya buka dengan salam, memperkenalkan diri, dan mengabsen murid yang hadir. Kemudian, saya utak atik laptop dan mulai memperkenalkan bagaimana profesi Staff Administrasi dalam perusahaan Kontraktor. Awalnya agak sulit membuat mereka mengerti apa itu perusahaan konsultan & konstruksi, membuat saya memutar otak memilah – milah kata
– kata yang mudah dipahami oleh anak – anak ini. Jadi, saya menjelaskannya melalui gambar – gambar yang selama ini dikerjakan di kantor.

Kelas 4 dan 5 tidak jauh berbeda, mereka sangat koperatif. Masih penurut dan mau menerima informasi  dengan  baik.  Mereka  senang  skali  saat  saya  menjelaskan  tentang perencanaan

pembangunan gereja yang saat ini sedang digarap di Toraja Sulawesi Selatan. Setelah menjelaskan panjang lebar, saya beralih ke permainan puzzle rumah yang dibagi 2 kelompok.

Tujuannya saya memilih game puzzle ini adalah untuk mengajarkan anak – anak bagaimana bekerja dalam tim, kecepatan dan ketelitian yang kelak bisa diterapkan saat mereka masuk di dunia kerja.

Setelah proses belajar mengajar selesai, kami foto bersama dengan ibu guru kelas 4 (maaf  saya lupa namanya). Ibu gurunya baik skali ramah dan sabar, salut buat guru SD yang bisa menghendle murid – muridnya dengan baik.

 Selanjutnya kelas terakhir, yaitu kelas 6. Dikelas ini agak lebih agresif dibandingkan dua kelas sebelumnya, setelah sy menjelaskan seperti yang dilakukan di kelas 4 & 5. Kami tidak sempat bermain puzzle, karna waktunya tidak cukup. Jadi, kami hanya sampai disaat bernyanyi dan berdoa bersama. Disela – sela bernyanyi bersama, ada anak laki – laki dan perempuan saling dorong saat bernyayi “kereta fantasi”. Tapi masih bisa didamaikan dan kami melanjutkan bernyanyi lagi. Setelah bernyanyi saya sempat menanyakan kepada anak – anak kelas 6 ini sebelum mengakhiri proses belajar mengajar, apakah ada yang tertarik ingin bekerja seperti ibu?, ternyata ada satu orang anak perempuan yang menaikkan jari telunjuknya (maaf saya  lupa lagi namanya). Terharu juga liat anak SD yg ingin berprofesi seperti saya ;’)

 Akhirnya tibalah waktu penutupan Kelas Inpirasi Fakfak, dengan mengajak anak – anak ini menulis cita – cita mereka dalam kertas stick note warna – warni yang kemudian ditempelkan ke “pohon cita – cita “ yang telah kami sediakan.


 Setelah semua selesai menempel di “pohon cita – cita”, mereka diarahkan keluar kelas untuk foto bersama. Setelah itu kami berpamitan dan hal lucu yang saya alami, mereka berebut meminta hiasan yang ada di kepala kami.


Kejarlah terus cita – cita kalian, terima kasih untuk pengalaman berharga yang tak terlupakan. Semoga bisa berpartisipasi lagi di Kelas Inspirasi Fakfak berikutnya. Bersama membangun mimpi sampai ke pelosok negeri.
 Terima kasih untuk para fasilitator kak Uphy & kak Eli, fotografer kak Ilhy, videografer kak Fimel dan inspirator yang lain dr.Riko & Ibu Yolanda atas kebersamaan dan kerjasamanya. Sampai ketemu dilain kesempatan...




Tulisan ini dibuat oleh salah satu Relawan Inspirator Kelas Inspirasi Fakfak 2015, Nurul Husna, datang dari Makassar ke Fakfak, Papua Barat untuk turut serta berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi tentang profesi yang dijalani. Terimakasih sudah berpartisipasi bersama-sama kami turun tangan untuk membangun Negeri. Sampai bertemu kembali. Salam Inspirasi.

(Panlok KI Fakfak 2015)

Mahasiswa Fakfak di Jayapura, Aksi Cari Dana untuk Natal

Jayapura November 18,2015. Mahasiswa Fakfak di Jayapura melakukan aksi pencarian dana guna untuk mensukseskan Natal Pada tagal 5 Desember 2015 di Jayapura tempat di Mes Pemda fakfak Expo Waena.

Pencarian dana yang di lakukan dalam bentuk aksi jual Es buah, Kue Lontar, dan Makanan kotak kahas Papua yang di lakukan dalam beberapa minggu ini.

Dengan demikian Kerjasama dalam pegalangan dana yang di lakukan dari Tiga basis,Mess Anjungan, Asrama, dan Kos-kosan,sangat berpartisi dalam Hal pengupulan dana karena menurut kami untuk sukseskan Natal Ini dasarnya harus ada Dana untuk mencukupi Kebutuhan Yang di perlukan nanti Saat Hari kegiatan akan di laksanakan"ungkap Alex Hombahomba"

lanjut Herman Ginuni selaku Kodinator seksi Perlengkapan, mengatakan upaya Dalam pencarian dana ini untuk membiyayai ke butuhan yang paling mendasar yaitu, sewa tenda, kursi, mobil dan Lain lainya,masi banyak namun saya tidak bisa sebut satu persatu, karena dari berbagai seksi pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda beda untuk hal perlengkapan.

Sehingga Fokus Mahasiswa dalam pengumpulan dana saat ini sedang berjalan hinga beberapa hari ke depan sebelum kegiatan di laksanakan di Jayapura nanti.

Penulis M.Mury.
Siap-Siap... Tenaga Honorer dan Kontrak Satpol PP Bakal Dihapus dan Dipindah Ke Sini

Siap-Siap... Tenaga Honorer dan Kontrak Satpol PP Bakal Dihapus dan Dipindah Ke Sini

Satpol PP kota Batam sedang latihan di alun-alun Engku Putri Batamcenter, Selasa (17/11). Foto: Batam Pos / JPNN.comBATAM KOTA - Tenaga honorer dan kontrak Satpol PP di pemerintahan di seluruh Indonesia akan dihapuskan mulai tahun depan. Karena pada dasarnya Satpol PP tidak pernah memiliki tenaga honorer atau tenaga kontrak. 
Bagi kontraknya yang sudah jalan, maka kontraknya akan dipindah menjadi kontrak Satlinmas atau Hansip.
"Semua (honorer Satpol PP) harus dipindahkan ke Satlinmas, pengganti Hansip. Satpol PP itu harus PNS," kata Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, seperti dikutip dari batampos.co.id (Grup JPNN.com), Selasa (17/11).

Menurut Agung, Satpol PP adalah lembaga yang melakukan penegakan Perda. Satpol PP yang berhak melakukan penertiban, menangkap dan memproses tindak pidana ringan (tipiring) sesuai dengan ketentuan.Dan itu harus dilakukan seorang PNS. 

"Harus PNS. Satpol PP adalah penegak Perda. Sekarang, kalau berhak nangkap pelanggar Perda, kemudian menyidang, harus PNS," katanya.

Menurutnya, jika ada kontrak terhadap Satpol PP atau honorer maka itu tidak sesuai ketentuan. Termasuk semua seragam Satpol PP di seluruh provinsi di Indonesia harus ditertibkan agar tidak disalah gunakan. Khususnya seragam Satpol PP yang dikenakan non PNS. 

"Jadi yang bisa kontrak itu hanya tenaga Linmas atau Hansip. Misalnya kalau ada bencana, mereka yang membantu angkat logistik dan sebagainya. Termasuk saat Pilkada nanti, mereka dibutuhkan," katanya.

Terkait pengangkatan Satpol PP di kabupaten/Kota se Provinsi Kepri, Agung tidak mau berkomentar banyak. Ia juga mengaku tidak tahu mengenai kontrak yang ada. Tetapi ia menegaskan akan melakukan pemeriksaan terkait kontrak-kontrak tersebut.

Sementara Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, tidak tahu ada penerimaan honorer dilingkungan Pemko. "Saya tidak tahu sama sekali. Bukan saya yang angkat. Makanya tidak ada kita anggarkan," kata Dahlan.

Kepala Satpol PP Kota Batam Hendri, tidak mau berkomentar terkait pernyataan Agung tersebut. "Kita tidak tahu letak permasalahan seperti apa. Kita tunggu saja bagaimana nanti keputusannya," katanya. (ian)


HIPELMAFA Surabaya Peringati HUT FAKFAK

Kami dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Fakfak Surabaya (Hipelmafa),  Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Buat kabupaten Fakfak Yang Tercinta, kini genap usia yang ke-115.

Kita semua berharap, kabupaten tercinta ini semakin maju dalam pembangunan dan masyarakat hidup lebih sejahtera dari hari ini.Untuk itu, mari kita bersama-bersama menyambut dengan menyampaikan ucapan selamat!

Dan juga untuk memberi “warna” bagi kabupaten tercinta ini dalam menuju masa depan yang lebih baik. Selamat Ulang Kabupaten- Ku Jayalah Selalu. Salam & Doa. (Apex)





Lihat foto lainnya disini : Album foto
Tentara Penembak Warga Papua Dihukum 12 Tahun Bui

Tentara Penembak Warga Papua Dihukum 12 Tahun Bui


Rimanews - Serka Makher M Rehatta, anggota Kodim 1710 Mimika yang merupakan pelaku utama penembakan terhadap almarhum Herman Mairimau dan melukai Marthinus Afokafi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer TNI AD.
Putusan itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang diketuai oleh Letkol Laut (KH) Vince Bulo dengan hakim anggota Letkol Laut (KH) Asep RH dan Mayor CHK Ahmad Jaelani, Jumat (13/11/2015) siang.
Persidangan yang terbuka untuk umum itu berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Kota Timika disaksikan oleh ratusan warga Suku Kamoro.

Terdakwa lainnya atas nama Praka Gregorius Bernadus Geta dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan dipecat dari dinas militer TNI AD karena terbukti membantu Serka Makher untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Serka Makher jauh lebih tinggi satu tahun dibanding tuntutan Oditur Militer Letkol Laut (KH) Jeri P yang menuntut yang bersangkutan dengan hukuman 11 tahun penjara.

Adapun hukuman Praka Gregorius lebih rendah dua tahun dibanding dengan tuntuan Oditur Militer yang menuntut yang bersangkutan dengan hukuman lima tahun penjara.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa juga dinilai telah menimbulkan instabilitas di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya.
Perilaku para terdakwa yang mengonsumsi minuman keras beralkohol sebelum terjadi peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga sipil di Koperapoka Timika dinilai merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah pimpinan TNI, khususnya Panglima Kodam XVII/Cenderawasih.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Selain Serka Makher dan Praka Gregorius, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut yakni Sertu Ashar dan Pratu Imanuel Imbiri.(Rimanews)
Komnas HAM Desak Freeport Penuhi Hak Rakyat Papua

Komnas HAM Desak Freeport Penuhi Hak Rakyat Papua

Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan (tengah) memberi keterangan pers dalam acara bedah buku di Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta, (13/11/2015). Diskusi membahas persoalan rencana perpanjangan Kontrak Karya II perusahaan Freeport. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan (tengah) memberi keterangan pers dalam acara bedah buku di Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta, (13/11/2015). Diskusi membahas persoalan rencana perpanjangan Kontrak Karya II perusahaan Freeport. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta PT Freeport Indonesia untuk memenuhi hak-hak rakyat di Papua sebelum pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak karya mereka. 

Menurut Komnas HAM, pemenuhan hak itu wajib dipenuhi oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Pemerintah harus melihat praktik penambangan yang diambil selama ini oleh Freeport, terutama perlakuan kepada masyarakat. Itu saja tolak ukurnya," kata Ketua Komnas HAM Nurcholis saat diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Komnas HAM, ujar dia, selama ini kerap menerima laporan dari masyarakat yang mengalami ketidakadilan di tanahnya sendiri. Terutama konflik akibat keberadaan perusahaan tambang raksasa milik McMoran tersebut.

"Bagi Komnas HAM perlindungan hak-hak masyarakat lokal itu sangat penting, karena itu kita mendesak pemerintah pusat untuk berpihak pada masyarakat Papua," ujar Nurcholis.

Perlindungan HAM itu, lanjut Nurcholis tertuang dalam rekomendasi Komnas HAM yang berisi negara wajib melindungi masyarakatnya. Korporasi yang beroperasi di Tanah Air pun harus‎ menghormati hak asasi manusia dengan tidak melanggar hak masyarakat.

"‎Hak masyarakat dalam operasi perusahaan kan macam-macam. Satu masyarakat lokal yang berkaitan dengan tanah, hak sosial mereka, budaya mereka, itu harus dihormati," tandas Nurcholis‎. (Dms/Ado)

BPK Diminta Audit Lima Bupati Papua Barat

BPK Diminta Audit Lima Bupati Papua Barat

http://img.lensaindonesia.com/thumb/350-630-1/uploads--1--2013--09--61873-auidit-awasi-keuangan-bumd-dan-pemprov-dkijokowi-gandeng-bpk.jpg
Ils Google

[MANOKWARI] Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) Perwakilan Provinsi Papua Barat atau lembaga lain yang berwenang diminta untuk mengaudit kinerja bupati dan wakil bupati di lima kabupaten di wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy di Manokwari, Kamis (12/11), mengatakan kepala daerah di lima kabupaten yakni, Kaimana, Fak-fak, Sorong Selatan, Raja Ampat dan Teluk Bintuni itu, akan mengakhiri masa jabatanya.

Menurut dia, audit tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa selama memimpin mereka tidak memiliki catatan buruk dalam pengelolaan keuangan di daerah masing-masing.

Selain itu, lanjut Christian, hal ini dilakukan agar penjabat bupati yang akan menggantikan sementara kepemimpinan di wilayah tersebut, tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan program.

"Masa kepemimpinan kepala daerah di lima kabupaten ini akan berakhir sebelum pelaksanaan Pilkada, tentu akan ada penjabat caretaker," kata dia.

Salah satu tugas penjabat bupati, kata dia, mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lima kabupaten tersebut.

Dia tak ingin pelaksanaan Pilkdada di lima daerah itu terganggu akibat persoalan di luar pemilu.

Dia menyebutkan para kepala daerah, baik di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Sorong Selatan dan Teluk Bintuni, sama sekali tidak memiliki catatan buruk, baik dari BPK, Kepolisian maupun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, jika ada informasi mengenai dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi, seperti suap ataupun gratifikasi, sesuai mekanisme, lembaga penegak hukum dapat mengambil langkah penyelidikan sejak dini. [Ant/L-8]