Dugaan Korupsi Senilai 4 Miliar Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK

Dugaan Korupsi Mark Up HUT Ke-113 Fakfak Senilai 4 Miliar Dilaporkan ke KPK




Mantan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik didampingi Direktur Nasional PASTI Indonesia, Susanto melaporkan Bupati Fakfak, Mohammad Usnawas terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan mark up pengadaan sound system dan panggung ringing pada acara HUT Kota Fakfak ke-113 senilai Rp 4.329.445.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Menurut Direktur Nasional PASTI Indonesia, Susanto kepada wartawan, beberapa minggu lalu pihaknya menerima laporan masyarakat Fakfak yang didampingi mantan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik terkait dugaan mark up tersebut.

“Perwakilan warga dan mantan wakil bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik memberikan beberapa bukti kuat terkait Indikasi tindak pidana korupsi sebesar Rp. 4.329.445.000 tersebut kepada kami. Dari laporan yang kami terima untuk pengadaan alat soundsystem dan panggung dalam acara HUT ke-113nya, Kabupaten Fakfak merogoh kocek hampir Rp 5.235.445.000. Berdasarkan laporan itu, kami kemudian melakukan penelusuran serta studi perbandingan pasar terkait pengadaan soundsystem dan panggung ringing di Surabaya. Berdasarkan studi perbandingan pasar tersebut kami mendapatkan harga sewa soundsystem hanya senilai Rp 682.000.000 dan biaya sewa panggung hanya Rp 200.000.000. Sementara biaya pengiriman barang untuk kedua komponen tadi ke Papua berdasarkan data PT Sarana Bahtera Irja hanya Rp 24.000.000. Jadi idealnya anggaran yang dikeluarkan tak lebih dari Rp 906.000.000,” papar aktivis Anti Korupsi dan Kemanusiaan ini.

Berdasarkan semua data itu, maka PASTI Indonesia telah melaporkan kasus ini ke KPK dengan nomor Agenda Laporan : 2016-04-000164 dan nomor informasi : 83244 dengan terduga Bupati Fakfak, Mohammad Usnawas,” kata pria yang akrab disapa Along ini.

Dia berharap KPK segera melakukan penyelidikan terkait kasus ini karena sesuai dengan visi misi Presiden RI, Joko Widodo bahwa perlu adanya pemerintahan yang bersih dan transparan maka setiap laporan dari masyarakat harus dapat ditindaklanjuti oleh komisi antirusuah ini.

Sementara Mantan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik. menyatakan kasus dugaan korupsi ini terjadi dalam rangka HUT Kabupaten Fakfak ke-113, akhir tahun 2013 lalu. “Saat itu Pemkab Fakfak menggelar acara HUT Kota Fakfak dengan menunjuk Samaun Dahlan sebagai ketua panitia HUT Kabupaten Fakfak ke-113 dengan dana hibah Rp 1.340.955.00 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Fakfak pada tahun 2013 dan dana bantuan tahap kedua sebesar Rp 1.576.050.000 pada tahun 2014. Sehingga total dana yang dikeluarkan DPPKAD Fakfak menjadi Rp 2.917.005.000,” paparnya.

Tapi anehnya, kata mantan Wakil Bupati Fakfak ini, jumlah itu bukan hanya satu-satunya pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Fakfak karena untuk kegiatan yang sama, Pemkab Fakfak juga mengeluarkan anggaran dari pos anggaran sekretarian daerah (Sekda) sebesar Rp 2.318.440.000 kepada CV Inaya Permai terkait telah rampungnya pekerjaan perusahaan itu melalui Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dengan Nomor : 069/SETDA/PP-FF/XII/2013 pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013 sesuai surat perjanjian kontrak Nomor 86/SPK/SET/2013 tertanggal 25 November 2013.

Dikatakan total anggaran yang dikeluarkan melalui rekening Sekda dan DPPKAD Kabupaten Fakfak untuk acara ulang tahun Kabupaten Fakfak 2013 mencapai Rp 5.235.445.000 dengan rincian Rp 1.340.955.00 dikeluarkan berdasarkan disposisi Bupati Fakfak pada tanggal 28 November 2013 dan disposisi Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak tanggal 29 November 2013 dalam bentuk hibah dengan nomor surat perintah SPP-LS Gaji – Tunjangan No. 0736/SPP-LS/BANTUAN/APBD/2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Surat Pengantar dan Perintah Membayar (SPM) No. 0736/SPM-LS/BANTUAN/APBD/2013 tertanggal 12 Desember melalui kode rekening 1.20.1.20.0502.00.005.1.5.01.3 dengan memo Belanja bantuan sosial kemasyarakatan keagamaan.

Kemudian Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No.900/08-HUT KOTA-FF/XII/2013 pada hari selasa tertanggal 03 Desember 2013 Ketua Panitia Penyelenggaran HUT Kabupaten Fakfak ke-113 Samaun Dahlan sepakat melakukan pembayaran atas belanja pengadaan jasa Event Orginazer PT Anugerah Tiga Mandawa tahun 2013 dengan harga Rp 1.576.050.000 dilengkapi disposisi Bupati Fakfak tertanggal 28 Maret 2014 dan Disposisi Kepala DPPKAD Fakfak tertanggal 11 April 2014, tanpa tanda tangan Bendahara Pos Bantuan dan Kepala DPPKAD pada lembar kwitansi.

Dan terakhir berdasarkan Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dengan Nomor : 069/SETDA/PP-FF/XII/2013 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, Sekretariat Daerah telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.318.440.000 kepada CV Inaya Permai sesuai surat perjanjian kontrak Nomor 86/SPK/SET/2013 tertanggal 25 November 2013. “Sehingga kemudian kami menduga ada kerugian negara Rp 4 milyar lebih terkait dengan perayaan HUT ke-113, Kabupaten Fakfak ini,” kata sang mantan wakil bupati.

Sebelumnya Bupati Fakfak Mohammad Usnawas juga pernah dilaporakan ke KPK oleh LSM KAMPAK Papua pimpinan Dorus Wakum terkait korupsi pengadaan alat kesehatan, namun hingga kini laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh lembaga antirusuah ini. (www.lebahmaster.com)
Dugaan Korupsi Senilai 4 Miliar Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK Dugaan Korupsi Senilai 4 Miliar Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK Reviewed by Unknown on 20:06:00 Rating: 5
<<<<>>>>
Powered by Blogger.