Hendropriyono: BIN Perkuat Penanganan Isu Luar Negeri

Posted By Admin on Saturday, 10 September 2016 | 06:17:00

Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono (Antara/Widodo S.Jusuf)

Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengusulkan agar pemerintah memperluas kewenangan BIN untuk dapat menggali sebanyak-banyaknya informasi intelijen dari luar negeri. Hal itu antara lain terkait informasi gerakan Negara Islam (Islamic State) berencana memindahkan basis perjuangannya dari Suriah ke Filipina Selatan, yang berarti berbatasan langsung dengan Indonesia.

“Saya usulkan ke Wapres, segera saja (BIN) dikasih fungsi di luar negeri. Biar intelijen Kepolisian itu mengurusi di dalam negeri. Sedangkan, intelijen TNI itu tetap untuk pertahanan, keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia di luar dan dalam negeri dalam konteks pertahanan keamanan. Untuk urusan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) itu lebih kepada Badan Intelijen Negara,” ujar Hendro, seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/9).

Dia mengungkapkan, usulnya itu terkait dengan informasi yang diterimanya, bahwa IS akan memindahkan basis operasinya dari Suriah ke Filipina Selatan. Langkah IS itu lantaran mereka semakin terdesak. Jika benar mereka mengincar basis di Filipina Selatan, akan semakin berbahaya karena letaknya menjadi semakin dekat dengan Indonesia.

“Keprihatinan kita seperti yang tadi saya sampaikan adalah isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang semakin berkembang di Indonesia. Ini sangat rentan dengan serangan ISIS (IS). Kalau BIN ditugaskan untuk isu-isu luar negeri, maka BIN bisa menggerakan semua jejaring di luar negeri, dengan intelijen internasional, guna mencegah. Jangan sampai basis operasi pindahnya ke Filipina Selatan. Itulah operasi pencegahan strategis yang perlu dilakukan oleh BIN,” ujar ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Menurutnya, Indonesia akan sulit menghadapi gerakan IS jika basis operasi mereka berpindah ke Filipina Selatan. Oleh karena itu, momentum pergantian kepala BIN sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi BIN di luar negeri.

Pada Kamis (8/9), rapat paripurna DPR telah menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN) menggantikan Sutiyoso. Rapat paripurna yang dipimpin Taufik Kurniawan itu sebagai tindak lanjut atas hasil uji kelayakan dan kepatutan Komjen Budi sehari sebelumnya. Proses persetujuan Budi sebagai Kepala BIN berjalan lancar.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I merupakan tindak lanjut dari surat Presiden Jokowi Nomor R-58/Pres/09/2016. Surat itu terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN. “Berdasarkan rapat internal, Komisi I DPR memutuskan untuk memberikan pertimbangan bahwa Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso,” kata Kharis.

Potensi Ancaman
 
Dalam pemaparan visi dan misinya di Komisi I DPR, Komjen Budi mengatakan, potensi ancaman keamanan nasional berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman strategis terhadap keamanan nasional yang muncul dari luar semakin kompleks, bersifat asimetris, dan tidak berpola.

“Ancaman eksternal terhadap keamanan dalam negeri dapat muncul sebagai akibat ketegangan antarnegara dan kelompok di berbagai wilayah. Persaingan global di bidang politik, hukum, dan keamanan telah bermetamorfosis menjadi perang siber dan proksi,” kata Budi.

Dikatakan juga, kewaspadaan terhadap kelompok beraliran ekstrem, radikal, teror, dan fundamental sangat penting. Dia menyebutkan, kelompok IS dan jaringan teroris Santoso sebagai contoh.

Bahkan, aliran ekstrem terus meningkat dengan berbagai paham anti-Pancasila. Persoalan sengketa perbatasan, pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak juga disebutnya sebagai salah satu potensi ancaman yang dihadapi negara. “Saya akan melakukan program optimalisasi menuju BIN yang semakin profesional, objektif, dan berintegritas. Saya akan mengoptimalkan BIN sebagai koordinator fungsi intelijen,” ucapnya.

Sebelumnya, kepada SP, sebelum uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Komjen Budi dirinya bertekad untuk menggenjot kinerja badan yang berkantor di Pejaten Timur, Jakarta, itu agar lebih profesional, objektif, dan berintegritas. “Profesional Artinya, saya ingin kualitas sumber daya manusia di BIN memiliki kemampuan superspesialis, mengingat tantangan BIN ke depan yang semakin berat. Kalau (kemampuannya) umum, repot,” ujarnya.

Lalu, yang dimaksud dengan objektif adalah BIN memberikan laporan, informasi, dan analisis kepada pimpinan negara sesuai dengan fakta dan benar. “Kalau integritas, itu maksudnya harus diisi oleh profesional yang memiliki kecintaan kepada NKRI, Pancasila, dan Merah-Putih. Itu patokannya,” kata dia.

Sementara itu, sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Komjen Budi menyatakan BIN harus bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Hal itu merupakan suatu kewajiban, karena instrumen BIN berasal dari unsur TNI, Polri, dan PNS.
 “Semua sumber daya harus kita sinergikan dan dioptimalkan. Tujuannya agar BIN solid dalam menjalankan tugas,” katanya.

Setelah paripurna, pimpinan DPR langsung mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait persetujuan Komjen Budi sebagai kepala BIN. DPR ingin urusan intelijen dapat segera selesai. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap BIN di bawah kepemimpinan Budi menjadikan negara bisa lebih baik.

“Jangan sampai intelijen Indonesia kalah dengan aktivitas masyarakat di media sosial,” katanya. Dia menegaskan, negara harus menggunakan sumber daya yang ada untuk kecepatan membaca situasi, sehingga jangan sampai Presiden mengambil kebijakan yang salah.

Sumber: www.beritasatu.com
Blog, Updated at: 06:17:00