Awasi Mahalnya Harga BBM Bersubsidi di Papua, Kapolda Bentuk Satgas

Rapat terbatas Polda Papua dan Komda XVII Cenderawasih yang berlangsung di Mapolda Papua di Jayapura (Foto: Wilpret Siagian)

Jakarta - Mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 'satu harga di Papua', Polda Papua membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Bersubsidi di Papua.

"Kami sudah membentuk Tim Satgas BBM Bersubsidi di Papua," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw kepada wartawan di Mapolda Papua, Selasa (8/11/2016).

Menurutnya, Tim Satgas yang sudah dibentuk Polda tersebut melibatkan pihak TNI. Tugas dari Tim Satgas ini akan melakukan pegawasan terhadap penyaluran dan harga BBM yang ada di seluruh wilayah Papua, khususnya di wilayah pengunungan dan pantai, jangan sampai ada pihak–pihak yang bermain memanfaatkan BBM Bersubsidi tersebut.

Sebelum Satgas itu turun lapangan, terutama di seluruh daerah kabupaten yang memiliki Agen Pemasalah Minyak Bersubsidi (APMS) yang diresmikan Presiden saat kunjungan di Papua, 18 Oktober 2016 lalu, Tim akan dibekali dengan peralatan dan pengetahuan terkait kebijakan presiden tersebut.

"Satgas ini dibentuk untuk megawasi kebijakan Presiden terkait dengan penetapan harga BBM satu untuk Papua," kata Paulus.

Presiden Jokowi telah menetapkan Satu Harga BBM untuk Papua pada Selasa (8/10/2016) lalu. Hal itu karena harga BBM di Papua lebih mahal daripada di daerah lain di Indonesia.

Sebelumnya harga BBM di Papua yang mahal ketimbang daerah lainnya di Indonesia. Harga BBM di Papua dijual Rp 60 ribu per liter hingga ada yang mencapai Rp 100 ribu per liter.

Kemudian, Jokowi meminta Pertamina untuk mencari cara agar harga BBM di Papua bisa sama seperti daerah lainnya di Indonesia. Sehingga, masyarakat hingga di wilayah pedalaman Papua bisa mendapat premium dan solar dengan harga yang sama.

Saat ini harga premium Rp 6.450 per liter dan solar subsidi Rp 5.150 per liter. Jokowi menghendaki harga tersebut juga berlaku di Papua.

"Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rp 800 miliar itu terserah dicarikan cross subsidinya itu dari mana. Itu urusan Pertamina. Sehingga harganya sekarang hari ini di seluruh kabupaten yaitu Rp 6.450 per liter untuk premium," kata Presiden Jokowi saat itu.
(dnu/dnu)
Sumber: http://news.detik.com

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :