Melawan Keterpurukan dari Sistem Tengkulak

Posted By Admin on Thursday, 24 November 2016 | 14:05:00


Tahun 2011 lalu, Bupati Kabupaten Fakfak, Mohammad Uswanas, menyampaikan “Pala sumber kemakmuran kita”. Komoditi pala unggulan Fakfak ini dibayangkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat lebih besar 722 kali lipat dari pada Grenada, negara penghasil pala terbesar kedua di dunia. Ketika itu, hitung-hitungannya pendapatan masyarakat dan daerah bisa mencapai Rp. 3,3 triliun dari lahan pala seluas 6.734 hektar.
Bupati Uswanas kembali berkuasa kedua kalinya, tetapi mimpi kemakmuran rakyat dari komoditi pala ini masih  belum ada tanda-tanda wujudnya. Nasib masyarakat adat Mbaham Matta petani pala di Fakfak masih belum berubah, pendapatan hasil pala semakin menurun dan tidak sebanding dengan nilai tukar dari kebutuhan pokok masyarakat, ekonomi rakyat terpuruk, sehingga mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan pokok yang layak, pendidikan anak sekolah terbengkalai dan pengangguran bertambah.
Aktivis Forum Petani Pala (FPP) Fakfak, Amos Wagab, menuding penyebab permasalahan petani pala Fakfak karena buruknya tata niaga pala yang eksploitatif, dikendalikan dan dikuasai pemilik modal pembeli pala. Juga, Pemerintah belum membuat regulasi untuk mengendalikan tata niaga pala yang tidak adil dan mengeksploitasi petani.
Ada ungkapan, “kulit pala busuk didusun pala, uang habis ditangan, tapi utang di toko tidak selesai”, maksudnya sebelum buah pala di panen, para pemodal telah menawarkan utang ataupun petani terpaksa berutang ke pemilik modal ataupun utang mengambil barang dari toko, yang nilainya akan dipotong dari hasil pembelian buah pala. Tapi ketika panen, para pemodal yang mengendalikan harga pala menurunkan harga beli pala dari harga normal, akibatnya pendapatan petani tidak mampu menutupi utang, sehingga petani  yang sudah tergantung kepada pemodal terpaksa menambah hutang lagi. Situasi ini berlangsung sudah sejak lama hingga hari ini.
“Sistem tengkulak ini penyebab ekonomi petani terpuruk. Pemodal yang juga berfungsi sekaligus pembeli dan pedagang modal mengendalikan tata niaga pala. Pemerintah pun tidak melindungi petani. Padahal hasil pala petani merupakan sumber pendapatan daerah ini”, ujar Amos Wagab.
Pemilik modal menikmati keuntungan besar dari buruknya tata niaga pala, sistem hutang dan ketergantungan, selisih nilai harga pala petani dan nilai lebih setelah proses produksi.
Menyadari keterpurukan dari sistem tengkulak, para petani yang tergabung dalam Forum Petani Pala (FPP) Fakfak mengorganisir diri melakukan diskusi dan aksi-aksi perlawanan protes di tingkat kampung, kampanye di media sosial dan protes terhadap pengambil kebijakan di  kabupaten.
Pada Selasa siang, 22 Nopember 2016, sekitar 30 orang petani  bergerak dari Sekretariat Dewan Adat Mbaham Matta mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Fakfak. FPP membawa spanduk besar dengan tuntutan kongkrit “Segera Naikkan Harga Pala”. Ada 19 anggota DPRD Fakfak, tapi hanya ada satu anggota DPRD Fakfak, Karim Woretma, yang ada dan menerima massa FPP siang itu.
Wenan Weripang, peserta aksi FPP, kecewa dengan sikap anggota DPRD yang tidak hadir bertemu dengan warga. Padahal isu dan rencana aksi protes FPP ini sudah diketahui luas di Fakfak. Ketidakhadiran anggota DPRD ini juga diduga ada hubungan dan kepentingan melindungi para pemodal.
“Sepertinya mereka sengaja tidak hadir dan menghindari tanggung jawab. Ini pertanda, kebanyakan anggota DPRD belum berpihak pada petani”, ungkap Wenan.
Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Fakfak, FPP Fakfak menyampaikan tuntutan, antara lain: Pemerintah Kabupaten Fakfak segera membuat Surat Edaran menetapkan harga minimal pala, terdiri dari: (a) pala mentah 1000 biji Rp. 600.000; (b) pala kering kulit 1 Kg Rp. 100.000; (c) pala ketok super 1 Kg Rp. 150.000; (d) pala ketok kering campuran 1 Kg Rp. 120.000; (e) bunga pala kering 1 Kg Rp. 170.000. Pemkab Fakfak segera membahas dan menerapkan Perda tentang Tata Niaga Pala. Surat Pernyataan lengkap, bisa baca disini: Surat Pernyataan Sikap FPP Fakfak
Massa FPP Fakfak dan Karim Woretma, bersepakat untuk kembali bertemu dengan pemerintah pada Senin, 28 November 2016. Amos Wagab menerangkan komitmen anggota DPRD, Karim Woretma, bahwa jika pemerintah tidak menjawab atau mengindahkan apa yang menjadi pernyataan rakyat petani pala, maka saya dan masyarakat petani pala akan memalang pelabuhan Fakfak dan bandara kapal maupun pesawat untuk tidak muat barang keluar daerah sampai harga pala distabilkan.
Menganai Perda Kabupaten Fakfak tentang Tata Niaga Pala sudah di seminarkan pada tahun 2015 lalu, tapi belum ada penetapan hingga hari ini. Hal ini mengundang masyarakat dan aktivis sosial berspekulasi bahwa pemerintah tidak serius mengatur untuk melindungi petani pala, belum adanya kecukupan informasi dan kajian akademik, serta ada juga dugaan pihak tertentu yang terganggu kepentingannya mengganggu proses legislasi sehingga terjadi penundaan penetapan.
Direktur Gemapala, Jemris, pendamping petani pala dan pengrajin pengolah buah pala, mengungkapkan, “Saya menduga masih kurang kajian yang komperehensif terkait mekanisme dan mata rantai pasar pala sehingga pemerintah masih belum berani menetapkan Perda tersebut”, kata Jemris.
Regulasi tata niaga pala dibayangkan bisa mewujudkan mimpi petani pala hidup sejahtera dan makmur di Fakfak, bagaimanapun proses politik memproduksi regulasi bukan mudah dan karenanya perlu kekuatan rakyat untuk mempengaruhi proses politik tersebut.
Ank, Nov 2016 | Pusaka.or.id
Blog, Updated at: 14:05:00