UU ITE Revisi Resmi Berlaku Awas! Masyarakat Dilarang Sebarkan Informasi SARA

Posted By Admin on Tuesday, 29 November 2016 | 08:07:00

ILUSTRASI, UU ITE (Grafis: TIMES Indonesia/ foto: okezone)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi berlaku mulai Senin (28/11/2016).

Di dalam UU ITE itu dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.

"Yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Jangan mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henry Subiakto di Jakarta,

Di sisi lain, Henry pun menegaskan bahwa revisi UU ITE ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Pemerintah tetap akan mendahulukan pendidikan atau media literasi kepada khalayak.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar dapat mendidik pengguna media sosial supaya paham rambu-rambu yang ada.

"Berpendapat bebas. Yang tidak bebas adalah memalsukan fakta, menyebarkan fakta palsu, atau tuduhan yang tidak berdasar, atau menyebarkan informasi kebencian yang berdasarkan SARA. Tapi, kalau kritik kebijakan itu aman," ujarnya.

Undang-Undang ITE hasil revisi juga memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Yaitu, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Kewenangan tersebut berupa memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

"Di undang-undang baru nanti, pemerintah punya kewenangan untuk memblok konten yang melanggar undang-undang. Misalnya, pornografi, anti-NKRI, anti-Pancasila, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu termasuk pelanggaran undang-undang," ujar Henry.

Di tempat terpisah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menekankan, masyarakat perlu mendapat literasi dan edukasi sebagai upaya menjaring berbagai informasi dari media sosial (medsos).

"Saat ini, penggunaan telepon pintar sudah sedemikian marak sehingga perlu ada pemahaman yang benar untuk memfilter dari berseliweran berbagai informasi di media sosial," ujar Mensos di Jakarta, Sabtu.

Masyarakat diminta untuk melakukan proses tabayun atau mencari kejelasan atas sebuah informasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu atau mendistorsi pemahaman stabilitas bangsa dan negara. (*)
Sumber: Fakfaktimes.com
Blog, Updated at: 08:07:00