Oktovianus Maniani Bakal Berkiprah di Timor Leste

Oktovianus Maniani melanjutkan kariernya di Carsae FC

JAKARTA - Impian Oktovianus Maniani untuk kembali bermain akhirnya terwujud. Winger asal Papua tersebut bergabung dengan salah satu klub Timor Leste, Carsae FC.

Dikutip dari Facebook resmi klub, Okto akan membela Carsae FC selama setahun.

"Kunjungan Presiden Carsae Bapak Pedro Miguel S.C.V. Carrascalao ke Jakarta menghasilkan masuknya pemain Oktovianus Maniani dengan kontrak 1 tahun," tulis Carsae.

"Dalam waktu dekat pemain tersebut akan bergabung latihan dengan pemain lainnya dalam persiapan untuk liga. Sementara waktu proses administrasi sedang berjalan termasuk mengurus visa kerja dan Permanent Residence untuk selama satu tahun di Timor Leste.

Sebelumnya, Okto mencoba peruntungan dengan mengikuti trial di klub Malaysia yakni UiTM dan PKNS. Namun, ia gagal.

Sementara itu, Okto bukan pemain pertama yang memperkuat klub Timor Leste. Abdul Rahman, Titus Bonai, dan Patrich Wanggai sudah terlebih dulu bergabung dengan Karketu Dilli FC.(*)

Sumber: Tribunnews.com

Merebak di Amerika Latin dan Eropa, Apa itu Virus Zika?

Virus Zika yang kini telah merebak di Amerika Latin dan mulai menyebar ke sejumlah negara-negara Eropa menjadi perhatian dunia. Virus yang menyebar ke Eropa lewat para wisatawan yang sebelumnya mengunjungi Amerika Latin,  tercatat telah mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan.
Sejumlah fakta dan gejala terjangkitnya manusia oleh virus ini nyaris mirip dengan gejala-gejala yang terjadi akibat flu, sehingga bisa jadi kasus ini nyaris terabaikan karena sejumlah pengidapnya menganggap apa yang mereka rasakan adalah gejala flu biasa.

Otoritas kesehatan Brasil melakukan pengasapan di Stadion Rio

Namun akibat dari penyebaran virus ini tak bisa dianggap remeh karena ia bisa menyebabkan cacat lahir pada bayi. Dan sejumlah kasus cacat pada bayi akibat Zika telah terjadi di Brasil.
Tampaknya penting buat pembaca untuk mengetahui lebih dalam perihal virus Zika. Termasuk buat mereka yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah negara yang saat ini diketahui telah terjangkit virus tersebut.
Fakta tersebut antara lain:
  • Virus Zika disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang juga dikenal sebagai pembawa virus demam berdarah dengue dan demam kuning.
  • Virus ini pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1940-an namun kini menyebar di kawasan Amerika Latin.
  • Para peneliti menyebutkan sejumlah kasus membuktikan adanya keterkaitan antara microcephalus pada bayi yang lahir di Brasil merupakan akibat dari serangan virus Zika. Microcephalus adalah kasus kelahiran bayi dengan ukuran kepala yang lebih kecil, karena proses pertumbuhan otak yang terganggu.
  • Gejala yang timbul bisa berupa demam dan ruam pada kulit, nammun sebagian besar kasus lainnya bisa tidak menunjukkan gejala apapun, dan saat ini masih belum ditemukan obat penyembuhnya.
  • Gejala lainnya yang bisa terlihat selain demam ringan adalah pembengkakan pada mata, sakit kepala.
  • Cara memerangi penyebaran virus ini adalah membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi area berkembangbiaknya nyamuk pembawa virus, dan melindungi kulit dari gigitan nyamuk.
Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO Senin pekan ini telah memberikan peringatan bahwa virus ini tampaknya telah menyebar hampir ke seluruh kawasan Amerika. Virus ini juga telah ditemukan atau berjangkit di 21 negara di kawasan Karibia dan Amerika Selatan.

Saat ini Brasil tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak akibat terjangkitnya virus Zika, dengan kasus kelahiran bayi microchepalus. Saat ini tercatat 3.893 kasus microchepalus dilaporkan di Brasil sejak Oktober 2015, dibandingkan kasus pada tahun yang sebelumnya yang hanya tercatat 160 kasus.

Sejumlah rumah sakit di negara-negara kawasan Amerika Selatan bahkan telah memberikan peringatan pada kaum perempuan untuk menunda kehamilan.
Fajar Widhiyanto/FW
sumber: www.beritasatu.com/

Menteri Transmigrasi Siapkan Lahan Pertanian untuk eks Gafatar

Kalau mau ikut transmigrasi, kita siapkan lahan-lahannya. Di Kalimantan ada, di Sulawesi, Sumatera, bahkan Papua sekalipun
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengaku siap menyediakan lahan pertanian untuk mantan pengikut Gafatar jika ingin bertransmigrasi.

"Kalau mau ikut transmigrasi, kita siapkan lahan-lahannya. Di Kalimantan ada, di Sulawesi, Sumatera, bahkan Papua sekalipun," ujar Marwan seusai pembukaan Mukernas Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, dia memberikan syarat khusus jika para eks Gafatar tersebut ingin ikut transmigrasi.

Pertama, mereka tidak boleh kembali menyebarkan paham-paham yang ada di ormas tersebut.

"Kemudian, yang kedua adalah persoalan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila harus sudah selesai dahulu. Kalau sekarang, negara dalam negara bahkan mereka punya pemerintahan sendiri," jelas dia.

Para mantan pengikut Gafatar tersebut harus tunduk kepada pemerintah dan cinta kepada Tanah Air.

Selain itu, jika para mantan pengikut Gafatar tersebut mengikuti transmigrasi maka mereka harus membaur, karena jika dikelompokkan kembali maka dikhawatirkan mereka akan melakukan tindakan serupa.

"Tidak ada namanya transmigrasi eksklusif, mereka harus membaur. Eksklusivitas merupakan cikal bakal radikalisme," terang politisi PKB itu.

Marwan juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak aktor dibalik ormas Gafatar tersebut.

"Karena kalau pengikutnya itu hanya korban, aktornya ini yang harus diproses hukum," cetus dia.

Para eks Gafatar itu juga harus mengikuti pembinaan rohani yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebelum mengikuti transmigrasi karena mereka telah dicuci otaknya oleh pemimpin Gafatar.
Editor: Fitri Supratiwi

Nasdem Pasang Badan untuk Revisi UU Otsus Papua

Massa bawa peti bertuliskan otsus - google
Jayapura- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pasang badan untuk revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Komitmen itu disampaikan jajaran Fraksi Nasdem DPR saat menerima Tim Asistensi Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dipimpin Sekda Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen di ruang rapat Fraksi Nasdem kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin 11 Januari 2016.

Anggota Fraksi Nasdem yang juga anggota Tim Pemantau Otsus Aceh, Yogyakarta, dan Papua, Bachtiar Aly dalam siaran pers yang diterima SP, Jumat (29/1), menyampaikan dukungan Nasdem ini didasarkan pada fakta bahwa hingga kini keadilan dan perlakuan yang sama belum dinikmati oleh masyarakat di Papua.
Menurutnya, beberapa waktu lalu ketika melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Provinsi Papua Barat, dia berangkat dari Jakarta malam hari dan transit di Makassar selama empat jam kemudian dilanjutkan ke Sorong dan tiba di Sorong pagi harinya. Dalam kondisi yang masih teler, harus melakukan kunjungan kerja di beberapa tempat di Sorong. Hal itu sangat melelahkan.

"Bagaimana dengan saudara-saudara Papua yang menjalaninya selama bertahun-tahun dan kita anggap biasa-biasa saja? Ini adalah ketidakadilan, "tegasnya.

Semua tergantung poilitical will pemerintah saja, lanjutnya. "Apa sih yang tidak bisa oleh pemerintah? Berbicara tentang Papua selalu membuat emosi saya terusik," tegas putra Aceh ini.
Ia juga mengatakan, saat pertemuan bersama tim dari Papua, hadir pula Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Syarif Abdullah, juga anggota fraksi Nasdem Sulaiman Hamzah dan Ketua Poksi Nasdem sekaligus anggota Baleg dari Fraksi Nasdem, Ali Umri asal Dapil Sumatera Utara. Ketiganya menyatakan komitmen Nasdem untuk menggolkan pembahasan rancangan revisi UU ini menjadi Undang-Undang Otsus yang baru dan lebih mensejahterakan rakyat di Tanah Papua.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinain menyatakan, rancangan revisi Undang-Undang Otsus merupakan pergumulan yang panjang dari rakyat dan stakeholders di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Revisi Otsus ini bertujuan menegakkan kedaulatan NKRI di Tanah Papua dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua di dalam bingkai NKRI.

"Jangan ada lagi kecurigaan. Apalagi, kesangsian terhadap cita-cita mensejahterakan rakyat Indonesia yang ada di Papua. Jika masih terdapat perbedaan sudut pandang terhadap substansi draf revisi Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah siap berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pelbagai pihak di Jakarta untuk menemukan titik temu yang adil dan bermartabat. Kita berharap Undang-Undang ini akan menjadi payung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan provinsi baru lainnya di Tanah Papua," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu dimulai sejak Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 2013-2018. Keinginan itu beralasan karena selama kurang lebih 15 tahun sejak diundangkan, UU Otsus Papua belum dilakukan perubahan, sementara perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi dan politik begitu pesat.

Respon Pemerintah Daerah terhadap dinamika di daerah ini juga sejatinya merupakan respon pemerintah karena gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendukung usulan revisi UU ini. Menurut Sulaiman Hamzah, revisi Undang-Undang Otsus bagi Tanah Papua ini menjadi kerja keras Fraksi Nasdem di DPR.


Robert Isidorus/PCN

Prancis Akan Akui Palestina

PARIS -  Prancis akan mengakui sebuah negara Palestina jika usaha final yang Paris rencanakan untuk memimpin solusi dua negara antara Israel dan pihak Palestina gagal, kata Menteri Luar Negeri Laurent Fabius pada Jumat (28/1/2016).

Usaha-usaha yang dipimpin Amerika Serikat menjadi penengah perdamaian solusi dua negara gagal pada April 2014 dan sejak itu belum ada lagi usaha serius untuk menyelenggarakan kembali pembicaraan.

Menlu Fabius telah berulang-ulang memperingatkan bahwa membiarkan status-quo itu berakibat memadamkan usaha-usaha pembicaraan solusi dua negara dan bisa menimbulkan para militan Negara Islam (IS) bermain.

Tahun lalu ia gagal dalam usaha menyertakan AS mendorong sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menetapkan parameter bagi pembicaraan kedua pihak tersebut dan menetapkan tenggat waktu untuk membuat sebuah kesepakatan.

Perluasan permukiman oleh Israel sejak itu telah dilukiskan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai "aksi provokatif" yang mempertanyakan komitmennya atas satu solusi dua negara.

"Kami tak bisa membiarkan solusi dua negara itu berantakan. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan sebuah kekuatan mengupayakan perdamaian," kata Fabius kepada para diplomat asing dalam pertemuan tahunan.

Fabius sebelumnya menyerukan sebuah kelompok dukungan internasional yang terdiri atas negara-negara Arab, Uni Eropa dan para anggota DK PBB yang akan memaksa kedua pihak itu untuk berkompromi.

Ia mengatakan Paris akan mulai menyiapkan sebuah konferensi internasional pada beberapa pekan mendatang yang mengundang pihak-pihak tersebut dan para mitra utamanya dari Arab, Amerika dan Uni Eropa.
Sumber: http://kabar24.com

Eks OPM: Kami Ingin Damai, Bosan Berperang

Dari kiri: Dandim 1714/ Puncak Jaya Letkol Bayu Sudarmanto Mathius Murib, Kepala Distrik Tinggi Nambut Yulius Tabuni, mantan anggota OPM Teranus Enumbi, saat memberikan keterangan pers di Hotel Grand Abe Jayapura, 29 Jan. 2016. (Roberth Isidorus/ Suara Pembaruan)

Jayapura - Salah satu pembelot Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Teranus Enumbi, yang pernah menjabat sebagai Komandan Pleton (Danton) TPN-OPM di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, mengaku sudah bosan berjuang.

“Kami secara ikhlas bergabung menjadi warga negara Indonesia. Kami sudah bosan berjuang. Hasil yang kami capai tidak ada, dan kami malah menderita. Kami semua menginginkan Papua damai, tidak ada lagi pertumpahan darah di Papua,” ujarnya, Jumat (29/1) sore.

Dia adalah salah satu dari 10 anggota TPN-OPM pimpinan Goliat Tabuni yang menyerahkan diri kepada Bupati Puncak Jaya Henock Ibo.

Penggiat hak asasi manusia di Papua, Mathius Murib, membantah keras bahwa penyerahan diri itu adalah rekayasa.

Menurut Mathius, mereka menyerahkan diri ke NKRI melalui proses terbuka dan bukan sembunyi-sembunyi, serta tidak direkayasa seperti dituduhkan Sekjen OPM Anton Tabuni.

“Bahkan ada acara adat bakar batu sebagai acara resmi sesuai adat kami di pegunungan tengah Papua. Proses ini yang saya anggap penting, jadi pernyataan Anton yang katanya rekayasa sudah bisa diklarifikasi melalui proses bakar batu ini,” kata Mathius.

Dia didampingi Kepala Distrik Tinggi Nambut Yulius Tabuni dan lima anggota mantan anggota OPM sebelum bertolak ke Jakarta menemui Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso.

Mathius menambahkan jika prosesnya secara sembunyi-sembunyi atau misalnya dilakukan di tengah malam, pasti tak ada satu pun keluarga mereka di Tinggi Nambut yang tahu.

“Maka kita berani (bantah) pernyataan Anton yang mengatakan hal itu sebagai rekayasa. Prosesnya ini justru sangat terbuka, seperti ada acara bakar batu. Itu artinya tak ada rekayasa,” jelasnya.

Sebagai penggiat HAM di Papua, kata Mathius, dirinya sangat berkepentingan untuk mengakomodasi, termasuk kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pihak kelompok Goliat Tabuni dan teman-temannya.

“Karena itu kami fasilitasi pembicaraan Goliat. Saya tak bermaksud memihak siapa pun,” katanya.

Mathius juga mengatakan kepada semua pihak, baik TNI, Bupati Puncak Jaya, Kepala Distrik Tinggi Nambut, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Pusat, dirinya minta agar 10 orang mantan anggota TPN-OPM ini dijamin aman dan sehat.

“Pasalnya, 10 anggota TPN-OPM ini punya hak-hak sebagai warga negara RI. Sehingga mereka harus diperlakukan sebagaimana mestinya,” kata dia.

Dari 10 orang mantan anggota TPN-OPM yang sudah menyerahkan diri ini, ada yang usianya masih sangat muda. Maka kata Mathius, mereka juga harus diperhatikan, misalnya difasilitasi untuk bisa kembali bersekolah, termasuk difasilitasi untuk usaha.

“Terus dipastikan mereka aman, terutama mereka yang bermasalah pada hukum, harus ada kebijakan resmi tak cukup cuma bicara. Sehingga mereka nantinya tak lagi dikejar masalah hukum. Jika mereka terlibat dalam kasus baku tembak di masa lalu, mari kita lupakan semua itu. Mari kita menerima dan saling menghormati sebagai warga negara. Bagi saya, aman jadi kata kunci untuk mereka,” ujarnya.

Mantan OPM Punya Hak sebagai WNI

Sementara itu Kepala Distrik Tinggi Nambut Yulius Tabuni mengatakan kembalinya kelompok tersebut ke NKRI jangan dijadikan suatu objek pemberitaan yang disalahartikan atau sengaja dipelintir untuk mengacaukan situasi.

“Sebagai anak bangsa harusnya merasa senang karena mereka telah kembali dan menyadari bahwa mereka ini adalah warga negara Indonesia. Mantan TPN-OPM ini ingin maju dan hidup layak seperti warga negara Indonesia lainnya,“ ujarnya.

Untuk itu, imbuhnya, semua orang wajib memberikan apresiasi sehingga niat tulus mereka untuk kembali bergabung dengan NKRI bisa membawa kedamaian dan perubahan hidup mereka di masyarakat.

"Mudah mudahan dengan makin banyaknya anggota kelompok bersenjata yang menyatakan diri dan bergabung dengan NKRI. Maka pembangunan di kawasan pegunungan dapat cepat terealisasi," kata dia.

“Saya akan membawa mereka ke dunia nyata dan melihat kemajuan pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua agar mereka terbuka. Sehingga mereka sadar dan tahu pembangunan di Papua sekarang sudah maju. Mereka juga menginginkan daerahnya aman, dan pemerintah memperhatikan rakyatnya, khususnya di wilayah pegunungan agar pembangunannya segera diwujudkan.”

OPM Mengecam

Terpisah, juru bicara TPN-OPM mengatakan bahwa anggota sejati dan loyal kelompok itu belum pernah menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dari dulu Indonesia atau TNI Polri memainkan propaganda seperti ini, tapi buktinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat belum pernah punah,” ujar Juru Bicara TPN-OPM Sebby Sambom melalui sambungan telepon kepada SP, Sabtu (30/1) pagi waktu setempat.

Seby yang bermukim di luar negeri ini mengatakan, Komando Nasional OPM adalah Pembebasan Militer.

“Kami siap untuk bertarung, kami ingin kemerdekaan penuh. Berhenti dengan propaganda murahan, “ujarnya.

Ditegaskannya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah sebuah organisasi pembebasan, dan organisasi pertempuran untuk merebut hak politik dan hak menentukan nasib sendiri.

“Oleh karena itu, berhenti segera Indonesia dengan fitnah terhadap TPNPB-OPM adalah sebagai organisasi kriminal,“ tegasnya.

Suara Pembaruan

Robert Isidorus/HA

Papua Harus Diperhatikan Sungguh-Sungguh

 
 JAYAPURA -  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Pendeta Charles Simaremare meminta pemerintah pusat bersungguh-sungguh memperhatikan Bumi Cenderawasih, khususnya dengan memasukkan RUU Otonomi Khusus ke Prolegnas prioritas 2016.

"Permintaan berupa penegasan ini saya sampaikan saat mengikuti rapat pleno Badan Legislatif di DPR RI pada Senin pekan ini agar pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan Papua," katanya sebagaimana tertuang dalam rilis yang diterima Antara di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (29/1/2016).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas tidak bersedianya pemerintah memasukkan RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi provinsi di Tanah Papua sebagai Prolegnas prioritas 2016.

"Mohon kita dengan jernih melihat, jangan lagi berspekulasi dengan alasan ini alasan itu karena RUU ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu disiapkan dan sudah berulang-ulang diubah sesuai dengan keinginan pemerintah," katanya.

Dia menyatakan bahwa tujuan dari revisi dari Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua antara lain untuk mengakomodasikan perkembangan terkini seperti telah lahirnya provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang saat itu hanya satu dan sekarang sudah menjadi dua.

"RUU yang diusulkan ini sekarang sudah condong hanya untuk kesejahteraan dan sudah tidak condong ke politik. Dengan pertimbangan itulah saya minta agar pemerintah jangan menganaktirikan Papua," katanya.

Dia membandingkan dengan Otsus Aceh yang kelahirannya bersamaan dengan Otsus Papua sudah beberapa kali di revisi, tetapi Pemerintah Papua telah berulang-ulang meminta tolong kepada DPR, kepada Baleg, dan DPD serta kepada pemerintah pusat.

"Pemerintah yang telah berulang-ulang menjanjikan itu akan dibahas tahun ini, tapi sampai kini ternyata juga belum dimasukkan dalam Prolegnas 2016," katanya.

Ia mengatakan, upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dimulai sejak Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 2013-2018.

Keinginan itu, katanya, beralasan karena selama kurang lebih 15 tahun sejak diundangkan, UU Otsus Papua belum dilakukan perubahan, sementara perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi dan politik begitu pesat.
Sumber: http://kabar24.bisnis.com

Ekonomi Terus Memburuk, Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat


Kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah dan kehilangan harapan untuk kembali bangkit dalam waktu dekat. Selain nilai tukar rupiah yang jeblok,  dilihat dari nilai ekspor 2015 juga mengalami penurunan secara drastis.

“Jika dilihat dari nilai ekspor Oktober 2015 hanya sebesar USD12,08 miliar, atau mengalami penurunan 20,98 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng dalam diskusi di kantor DPP PBB Jakarta, Selasa lalu (26/1).
Pada Oktober lalu, Rupiah terapresiasi 7,13 persen terhadap dollar Amerika Serikat, 5,19 terhadap dollar Australia, 7,72 persen terhadap Yen Jepang, dan 8,85 persen terhadap EURO serta menembus angka Rp14 ribu/USD.
Selanjutnya dia menyampaikan bahwa pada bulan November lalu neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit USD0,35 miliar, defisit tersebut didorong oleh penurunan neraca perdagangan nonmigas.
“Kita lihat agregat angka pengangguran meningkatkan menjadi 6,2 persen,” tukas Daeng.
Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa, atau 11,22 persen. Jumlah tersebut meningkat 0,86 juta jiwa dibanding data September 2014 yang hanya sebesar 27,73 jiwa atau 10,96 persen. [aktual]
EKSPANSI PERUSAHAAN SAWIT: Masyarakat Papua Kirim Surat Protes Ke Jokowi

EKSPANSI PERUSAHAAN SAWIT: Masyarakat Papua Kirim Surat Protes Ke Jokowi

EKSPANSI PERUSAHAAN SAWIT: Masyarakat Papua Kirim Surat Protes ke Jokowi
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menpar Arief Yahya menyusuri kawasan wisata Raja Ampat dalam rangkaian kunjungannya ke Papua Barat
JAKARTA --Masyarakat Papua dan aktivis hak asasi manusia (HAM) serta lingkungan mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi untuk memprotes keberadaan tiga perusahaan sawit yang  beroperasi di Papua.
 
Surat itu dikirimkan oleh 104 aktivis, termasuk di dalamnya dari Papua, terkait dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit yakni PT Nabire Baru, PT Bio Inti Agrindo dan PT ANJ Agri Papua. Ketiganya beroperasi di Nabire, Merauke dan Sorong Selatan (Papua Barat). Hal itu terkait dengan peluncuran Program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III oleh Presiden.
 
"Tuan Presiden, sejak awal kehadiran dan keberadaan ketiga perusahaan ini terlibat bersengketa dengan masyarakat adat setempat, karena menggunakan praktik-praktik kotor manipulasi dan intimidasi," demikian surat tersebut dalam situs Transformasi untuk Keadilan, yang dikutip Kamis (28/1/2016).
 
Menurut mereka, kehadiran perusahaan itu justru tidak membantu perbaikan dan peningkatan nasib perempuan Papua. Surat itu menyatakan sumber-sumber air bersih menjadi hilang serta tercemar, sehingga membuat perempuan dan anak-anak menjadi rentan terhadap penyakit.
 
Mereka mengatakan warga Papua semakin jauh menjangkau kebun dan dusun sagu maupun tempat berburu di hutan. Hal itu, membuat mereka kesulita mendapatkan bahan pangan berkualitas.
 
"Ancaman serius dari program ini adalah menghadirkan belasan ribu tenaga kerja dari luar Papua akan membawa tekanan sosial, ekonomi dan politik terhadap Orang Asli Papua," demikian surat tersebut.
 
Masyarakat Papua juga meminta Presiden Jokowi untuk memeriksa kembali izin perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah memberikan sanksi kepada perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar orang Papua.
 
"Demikian Surat Terbuka ini dan kami berharap Tuan Presiden dapat bertindak memutuskan secara bijaksana untuk memenuhi permohonan kami," demikian surat tersebut. Surat lengkap itu bisa dibaca di sini
 

Mahasiswa Papua di Malang Bubarkan Seminar Nasional, Tanah Beta Institute

Mahasiswa Papua di Malang Bubarkan Seminar Nasional “Menanti Tanah Papua Damai, Antara Harapan dan Solusi” 

 

Malang, - Mahasiswa Papua yang berada di Kota Malang membubarkan Seminar Nasional “Menanti Tanah Papua Damai, Antara Harapan dan Solusi” yang digelar oleh salah satu komunitas ‘tidak jelas’, Tanah Beta Institute, bekerja sama dengan beberapa komunitas lainnya,  yaitu HMII (Himpunan Mahasiswa Islam), Gerakan Gusduria Malang,  Gusdurian Malang,  dan PMMI (Pergerakan Mahasiswa Indonesia) pada Kamis (28/01/2016) di  Gedung Muslimat NU  Jalan M. T. Haryono Gg. 17 No. 14 Dinoyo, Kota Malang pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.


Pantauan Majalah Beko, mahasiswa  Papua menilai, seminar ini ilegal,  karena digelar secara diam-diam tanpa kerja sama dengan mahasiswa Papua yang berada di Malang.


Mahasiswa  Papua membubarkan seminar tersebut dengan melepaskan spanduk-spanduk yang dipasang panitia penyelenggara seminar.


Mahasiswa Papua juga meminta, Komunitas Tanah Beta Institute segera dibubarkan. Pembubaran ini diminta juga lantaran Papua bukan ‘beta’, tetapi ‘sa atau saya’.


Selain itu, mahasiswa Papua menegaskan, masalah Papua bukan lagi masalah nasional, tetapi sekarang sudah ‘Go International’.


Kepada Majalah Beko, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Malang, Alfred Pekei mengatakan, tindakan komunitas tersebut tidak menghargai Tanah Papua dan eksistensi mahasiswa Papua di Kota Malang.


“Ini adalah sebuah penghinaan bagi kami, mahasiswa Papua di Kota Malang dan Tanah Papua, karena mereka  buat kegiatan seminar  tentang Papua tanpa sepengetahuan Ipmapa Malang dan  logo Tanah Beta Institute  yang memakai Pulau Papua, seakan Pulau Papua itu milik orang  Ambon, Timor, Jawa, dan lain-lain,” tegasnya.


(AP)

 Sumber: Majalah Beko

Internasionalisasi Isu Papua, Ini Respons Pemerintah dan DPR

Para pemimpin the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Jakarta - Ketua Desk Papua di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastono menyatakan penyelesaian masalah Papua belum memerlukan keterlibatan pihak ketiga dari luar Indonesia sebagai fasilitator maupun mediator. 

Yoedhi beralasan, masalah yang terjadi di Papua merupakan masalah dalam negeri (internal affair), yang utamanya menyangkut ketidakpercayaan masyarakat Papua (distrust) terhadap pemerintah. Pemerintah sedang berupaya membangun kembali kepercayaan itu.

"Sangat berbeda kasusnya dengan Aceh. Papua lebih pada distrust mau jadi trust, condong internal affair," kata Yoedhi kepada Tempo setelah berbicara dalam seminar nasional Tindak Lanjut Kebijakan Jokowi untuk Papua Damai di gedung Auditorium LIPI, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.

Baca :PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia-Papua Merdeka

Menurut Yoedhi, bobot masalah Papua mirip dengan konflik masyarakat Syiah di Sampang, Madura. Ia tidak merinci lebih jauh tentang kemiripan ini. Yoedhi kemudian menegaskan Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Selain itu, Yoedhi melanjutkan, pemerintah bekerja sama dengan akademikus Universitas Bina Nusantara, Bappenas, LIPI, dan Jaringan Papua Damai tengah merumuskan desain Papua, lima tahun ke depan.

Saat berbicara dalam seminar, anggota Komisi yang membidangi masalah pertahanan, keamanan, intelijen, dan komunikasi DPR, Komisi I DPR, Tantowi Yahya, meminta  pemerintah mencermati secara serius perubahan sikap negara-negara tetangga di kawasan Pasifik Selatan terhadap isu Papua. Termasuk internasionalisasi masalah Papua yang sudah berubah dari mengkritik ketidakadilan, diskriminasi yang dialami masyarakat Papua, menjadi dukungan Papua Merdeka.

Tantowi mengatakan negara-negara di Pasifik Selatan, yang sebelumnya mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia, sekarang berubah sikap mendukung gerakan Papua Merdeka.

Negara-negara Pasifik Selatan, seperti Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, yang tergabung dalam forum MSG (Melanesian Spearhead Group), mengakui organisasi Papua Merdeka (United Liberation Movement for West Papua) sebagai anggota pengamat. Dalam forum yang sama, Indonesia duduk sebagai associated member.

Bahkan Papua Nugini dan Fiji, yang selama ini menjadi tulang punggung Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam NKRI, sudah mulai berubah komitmen politiknya.

"Desember lalu saya ke Fiji, bertemu dengan Ketua DPR Fiji dan Menteri Luar Negeri Fiji. Tahun sebelumnya ke Solomon Island, Vanuatu, PNG. Yang kami dapatkan dari kunjungan adalah suasana komitmen politik yang jadi andalan kita sudah mulai renggang, loose, khususnya PNG dan Fiji," kata Tantowi.

Anggota tim kerja ULMWP untuk dalam negeri, Markus Haluk, mengatakan tawaran Perdana Menteri Kepulauan Solomon Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP merupakan bentuk keprihatinan atas eskalasi kekerasan di Papua yang terus meningkat. "Ini jadi perhatian serius MSG," ujar Markus kepada Tempo melalui telepon, dua hari lalu.

Menurut Markus, pemerintah Indonesia harus membuka diri menerima tawaran dialog Sogavare. Adapun ULMWP, menurut dia, belum bisa memutuskan karena harus dibahas dulu bersama Dewan Komite dan Eksekutif Komite ULMWP.

Jika dialog yang difasilitasi pihak ketiga dilakukan, Markus mengatakan, ULMWP terikat pada konstitusi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai.


MARIA RITA
Sumber: http://nasional.tempo.co

Wakasad Berangkatkan 1.200 Personel Ekspedisi NKRI Papua Barat

 
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI M. Erwin Syafitri bertindak sebagai Inspektur Upacara pada acara pemberangkatan 1.200 personel Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 di Pusdiklat Passus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/1/2016). FOTO: Puspen TNI
BANDUNG – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI M. Erwin Syafitri mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bertindak sebagai Inspektur Upacara pada acara pemberangkatan 1.200 personel Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat tahun 2016 di Pusdiklat Passus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/1/2016).

Personel Ekspedisi NKRI ini terdiri dari 670 personel TNI/Polri (396 personel pusat dan 274 personel daerah), dan 530 personel sipil (344 personel pusat dan 186 personel daerah) meliputi relawan, mahasiswa dan tenaga ahli.

Dalam amanat tertulis KSAD Jenderal TNI Mulyono yang dibacakan oleh Wakasad menyampaikan bahwa tim ekspedisi akan bekerja untuk mendata dan memetakan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta berbagai persoalan yang ada di wilayah Papua Barat khususnya, yang selama ini belum banyak terekspose dan diketahui oleh masyarakat luas.

“Hasil pendataan dan pemetaan tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ilmu pengetahuan yang berguna untuk masyarakat umum maupun saran dan masukan untuk merumuskan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat,” ujar KSAD.

Menurut Jenderal Mulyono, masih banyak potensi sumber daya alam yang belum tercatat dan teridentifikasi serta persoalan sosial di berbagai pelosok tanah air yang belum tersentuh dan mendapat perhatian yang memadai.
“Inventarisasi hal-hal tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai data pemerintah untuk merumuskan solusinya, sehingga pada gilirannya akan mendorong kesejahteraan sosial sekaligus meningkatkan keamanan dan pertahanan nasional,” tuturnya seperti dilansir dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI.

Menurut Mulyono, mengingat sangat luasnya wilayah Papua, maka ekspedisi ini diprioritaskan di wilayah Papua Barat dengan harapan selain medannya lebih baik, ditinjau dari aspek keamanan juga memiliki resiko yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain di Papua. Namun, Mulyono menekankan kepada peserta ekspedisi agar tetap mewaspadai faktor keamanan baik personel maupun materiil.

Lebih lanjut, KSAD menyampaikan pelaksanaan ekspedisi dimulai awal Februari sampai akhir Mei 2016 yang tersebar dalam 8 Sub Korwil Daerah, meliputi daerah Tambarauw, Sorong, Sorsel, Mansel, Bintuni, Wondama, Fakfak dan Kaimana.

Ada tiga aspek kegiatan yang dilakukan tim ekspedisi yaitu aspek penjelajahan meliputi penjelajahan gunung, hutan, rawa dan sungai serta garis pantai. Selain itu, aspek penelitian meliputi kegiatan pendataan dan pemetaan kajian di bidang kehutanan, geologi, potensi bencana, flora fauna dan sosial budaya. Terakhir, aspek pengabdian masyarakat yang akan difokuskan pada kegiatan pelestarian alam, peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan KB, penyuluhan keluarga prasejahtera, bakti sosial dalam rangka membantu percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat.

“Ketiga aspek tersebut diharapkan saling bersinergi sehingga dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan kecintaan kita kepada Tanah Air serta semangat untuk bersama-sama membangun bangsa dan terus memperkokoh kemanunggalan dengan rakyat,” tegas Jenderal TNI Mulyono.(fri/jpnn)

Jangan Sekadar Silaturahmi, Kunjungan Jokowi ke Timor Leste Mesti Ada Terobosan


 JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Martin Hutabarat, mengapresiasi kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Timor Leste. Martin mendorong Jokowi untuk membuat terobosan diplomatik dengan negara tersebut.

Terobosan diplomatik yang dimaksud Martin adalah realisasi komitmen pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah aset lahan dengan Timor Leste.

Menurut Martin, masih banyak lahan, kebun, dan rumah milik ribuan keluarga WNI keturunan Timor Leste yang sempat mengungsi ke Indonesia dan masalah lahannya belum terselesaikan.
"Ini sudah sangat lama menjadi kerinduan mereka. Tapi tidak pernah serius diperhatikan pemerintah," kata Martin, Selasa (26/1/2016).


Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan memberi pemakaman layak kepada para pahlawan yang gugur dan dimakamkan di belasan distrik di Timor Leste.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pemakaman para pahlawan Indonesia di Timor Leste tidak terurus dan perlu perhatian. "Makam-makam mereka itu sangat menyedihkan karena tidak ada yang mengurus," ujarnya.
Ia mengusulkan agar makam para pahlawan itu dipindah ke makam pahlawan milik Indonesia di Kota Dili atau sebagian lain dipindah ke Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

"Saya kira kita tidak boleh melupakan jasa dan pengorbanan ribuan pahlawan kita yang telah gugur semasa perang di Timor Timur dulu," ujarnya.

Ia berharap hubungan antara Indonesia dan Timor Leste dapat terus dijaga dan dipertahankan. Hal ini karena Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan emosional yang sangat dekat.

"Hampir semua anggota kabinet dan pejabat pemerintahan Timor Leste adalah lulusan perguruan tinggi di Indonesia," ujar Martin.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste, Selasa (26/16/2016). Di Dili, Jokowi akan bertemu dengan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak dan Perdana Menteri Timor Leste Maria De Araujo.

Beberapa isu yang akan dibahas adalah penguatan kerja sama perdagangan, investasi, energi, pembangunan infrastuktur serta komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan.
Dalam kunjungan tersebut, akan ada penandatanganan kesepakatan kerja sama pemuda dan olahraga, kearsipan, klimatologi dan geofisika, search and rescue, serta energi, petroleum dan sumber daya mineral.
Pemerintah Timor Leste akan menganugerahkan Bintang Jasa Tertinggi Republik Demokratik Timor-Leste Grande Colar de Ordem de Timor Leste kepada Presiden Jokowi. Acara penganugerahan itu akan dikalungkan oleh Presiden Taur Matan Ruak.

Sebelum kembali ke Tanah Air, Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Metinaro dan Taman Makam Pahlawan Seroja.
Presiden dan rombongan diperkirakan akan tiba di Tanah Air pada Selasa malam.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kenegaraan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*)
Sumber www.tribunnews.com

PM Kepulauan Solomon Dukung Dialog Indonesia-Papua Merdeka


Honiara - Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan akan terbang ke Jakarta untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan para aktivis pendukung kemerdekaan Papua.

Sogavare, yang saat ini menjabat ketua kelompok negara-negara Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), berusaha mempertemukan pemerintah Indonesia dengan kelompok gerakan prokemerdekaan Papua, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).

ULMWP, seperti dijelaskan Abc.net.au, 25 Januari 2016, telah diberikan status pengamat (observer) di MSG pada tahun lalu.

Menurut Sogavare, selain Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru mendukung upaya dialog pemerintah Indonesia dengan ULMWP. Adapun Papua Nugini dan Fiji kurang tertarik membahas dialog itu dengan Jakarta.

Sebelumnya, koordinator Jaringan Papua Damai, Neles Tebay, kepada Tempo pada pertengahan Desember lalu menuturkan ia mendorong pemerintah melakukan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan Papua. Jadi semua pihak mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan dan alasan, kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik.

ABC.NET | MARIA RITA
Sumber: http://dunia.tempo.co

Desmond GERINDRA Usul Referendum Soal Kontrak Freeport


Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa menegaskan, jika Pemerintah ingin memperpanjang kontrak karya PT. Freeport Indonesia di Papua, sebaiknya harus meminta pendapat masyarakat.

"Bikin aja referendum, minta pendapat seluruh rakyat, atau meminta pendapat masyarakat Papua untuk setuju atau tidak setuju untuk memperpanjang kontrak," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Menurut Desmond, keberadaan Freeport di Papua Indonesia selama ini tidak setimpal dengan apa yang didapat oleh Freeport jika dibandingkan dengan yang didapat oleh negara dan masyarakat Papua.

"Menurut saya Pemerintah bisa aja memperpanjang kontrak Freeport, tapi apakah dengan memperpanjang adalah bagaimana yang didapatkan oleh Freeport adalah dikembalikan sebagaian besar kepada masyarakat Papua," tambahnya.

Lanjut Desmond, hal ini dilakukan agar ketimpangan antara masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia di daerah lain, utamanya di Jakarta tidak terlalu jauh.

"Nah kalau kita berbicara tentang angket tiba-tiba ada yang menolak, jangan-jangan masyarakat Papua menerima," pungkas Desmond. [rus]

Sumber: rmol.co

Politikus Pertanyakan Pernyataan Dubes Inggris Tentang Papua

Politikus Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mempertanyakan konsisten pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yang menyatakan mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI pada kunjungannya pekan tadi di Bumi Cenderawasih.

"Padahal di Inggris masih melindungi dan membiarkan para pejuang atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bisa berkantor di negara mereka. Itu pernyataan sangat ambigu," katanya saat berada di Kota Jayapura, Papua, Senin (25/1).

Menurut dia, pernyataan Dubes Inggris Moazzam Malik saat berkunjung pada pekan lalu ke Papua, masih menyisahkan sejumlah pertanyaan yang patut diklarifikasi, karena di Inggris ada kelompok yang menggaungkan perpecahan bangsa Indonesia.

"Kalau menurut saya, jika mereka (Dubes Inggris) mau bicara tentang hubungan kerja sama dengan Indonesia itu sah-sah saja, tapi dalam konteks kedaulatan, tanpa campur politik suatu negara," katanya.

"Semestinya mereka juga mengakui secara sungguh-sungguh dengan menunjukkan sikap yang konkrit. Tidak boleh ada pembiaran atau toleransi bagi perorangan, kelompok atau pihak apa pun itu yang menyudutkan Indonesia, itu yang kita harapkan," sambungnya.

Mantan ketua DPRD Papua Barat itu juga mencontohkan bahwa ada negara yang sama juga yang memperlakukan demikian atau memperlakukan kebijakan ganda.

"Seperti Australia, mereka mengakui kedaulatan kita, tapi juga melindungi para pencari suaka, ini kan tidak menunjukkan sikap yang serius dalam hubungan bilateral suatu negara," katanya.

Sebelumnya, pada pekan lalu, Dubes Inggris Moazzam Malik berkunjung ke Jayapura dan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Gubernur Lukas Enembe dan Kapolda Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Pada momentum itu, Dubes Malik sampaikan bahwa Pemerintah Inggris menyiapkan program beasiswa Chevening bagi pelajar terbaik Papua.

Selain itu, Inggris menyediakan 8,5 juta poundsterling untuk Program Protarih (Program Tata Ruang dan Investasi Hijau) guna mendukung Pemerintah Provinsi Papua. [Ant/L-8]

Sumber: ww.beritasatu.com

Drama di Freeport, Diramalkan Harga Sahamnya Akan Merosot Mendekati US$ 1

Diramalkan harga sahamnya akan merosot mendekati US$ 1

IndonesianReview.com -- Freeport terbelit masalah yang cukup kompleks. Kalau pemerintah sedikit bersabar, Freeport bisa menjadi milik Indonesia.

Kalau diibaratkan, PT Freeport Indonesia tak ubahnya makam keramat, banyak yang mengunjungi. Mulai dari petinggi militer, hingga pejabat sipil. Semua datang untuk sebuah berkah. Tapi, belakangan, ada yang aneh di pertambangan terkaya di dunia ini, yakni mundurnya para petinggi perusahaan. Menyusul James Moffett yang resign akhir tahun lalu, hari Senin (18/01/2016) giliran Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri. Entah apa alasannya.

Yang jelas mereka berdua mundur di kala kondisi perusahaan sedang gonjang-ganjing. Bayangkan, sejak beberapa tahun lalu harga minyak dan tambang logam menukik turun. Padahal dua komoditas ini adalah andalan Freeport.

Itulah yang mengakibatkan kondisi keuangan Freeport-McMoran tidak sehat. Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada 22 Oktober 2015 memperlihatkan, Freeport tercatat hanya memeroleh pendapatan US$ 12,082 miliar pada kuartal III-2015. Pendapatan itu turun jika dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2014 sebesar US$ 16,203 miliar.

Sementara rugi bersih perusahaan tercatat sebesar US$ 8,155 miliar per kuartal III-2015. Pencapaian itu lebih buruk karena pada periode yang sama tahun 2014, Freeport mencatat keuntungan US$ 1,544 miliar.

Tidak hanya itu, total utang Feeport hingga September 2015 tercatat sebesar US$ 20,698 miliar, meningkat dibandingkan posisi per September 2014 yang sebesar US$ 19,636 miliar. Uang tunai yang dimiliki Freeport juga merosot tajam dari US$ 658 juta pada September 2014 menjadi hanya US$ 338 juta per September 2015.

Keadaan semakin kacau, setelah kasus “Papa Minta Saham” muncul ke permukaan. Ditambah lagi, sebentar lagi (tahun 2021) masa kontrak Freeport Indonesia akan habis. Ini merupakan masalah besar karena jika masa kontrak tidak diperpanjang, maka Freeport akan jadi pepesan kosong, tak ada apa-apanya lagi.

Makanya dengan berbagai sentimen negatif seberat itu, tidak aneh kalau harga saham Freeport di bursa AS tergerus habis-habisan. Jika pada 2012 harga sahamnya yang berkode FCX masih bertengger di level US$ 60, kini tinggal US$ 3,39 per saham. Artinya, dalam rentang waktu tiga-empat tahun harga FCX telah longsor 93,3%. Dan banyak yang meramalkan, tak lama lagi harganya akan merosot mendekati US$ 1.

Sudah demikian jeblok, Freeport diharuskan memenuhi persyaratan yang cukup berat, jika ingin memperpanjang kontraknya di Indonesia. Di antaranya adalah kewajiban mendivestasi sahamnya sebesar 10,96%. Ini karena, sebagai kontraktor bagi hasil asing, Freeport telah beroperasi selama hampir 50 tahun.

Mungkin, kewajiban ini dimanfaatkan oleh pemilik dan manajemen Freeport untuk mengais fulus besar. Dan, ditawarkanlah 10,64% saham itu ke Pemerintah Indonesia dengan harga US$ 1,7 miliar yang kalau dirupiahkan dengan kurs Rp 14 ribu jumlahnya mencapai sekitar Rp 23,8 triliun.

Wah, uang yang cukup besar. Herannya, banyak yang menganggap enteng harga yang ditawarkan. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla menyatakan banyak pihak (termasuk BUMN) yang tertarik untuk membeli. Dengan harga semahal itu? Entahlah, apa motif mereka?

Yang jelas, harga itu tergolong sangat-sangat mahal. Bukan hanya lantaran harga saham Freeport di pasaran sudah anjlok 93%. Tapi jika dikalikan aset yang tahun 2009 sebesar US$ 5,5 miliar, harga sebesar itu tetap ketinggian. Apalagi, saat ini harga komoditas sedang anjlok. Jadi, masih akan dibelikah saham yang 10,64% itu? Kita lihat saja nanti.

Rini Soemarno sendiri selaku Menteri BUMN, menganggap harga yang ditawarkan terlalu mahal. Bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier pun punya pendapat serupa. Harga saham Freeport sudah hancur. Kalau pemerintah beli, BUMN pasti bangkrut dan rugi. Bahkan kata dia, siapa pun negara di dunia ini sudah enggak akan mau beli saham Freeport. Fuad malah mencurigai, Freeport dengan kondisi yang sudah kepepet ini akan melepas semua sahamnya.

Walhasil, kalau melihat gelagat seperti itu, kenapa pemerintah tidak bersabar sampai kontraknya habis? Kan tinggal empat tahun lagi. Di saat itu, kalau tak jadi diperpanjang, seluruh saham Freeport Indonesia akan jadi milik Indonesia.

Sabarlah. Jangan sampai termakan permainan Freeport. (*)
- Sumber: http://indonesianreview.com

Terbuka Sudah Kedok Kereta Api Cepat


Perpaduan antara kepentingan bisnis dan politik
 
Tiga atau empat perusahaan asal Cina siap mengembangkan kawasan sepanjang rute kereta api.
Rasanya belum ada proses pelaksanaan megaproyek secepat proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Saking cepatnya, proses pembuatan Amdal saja seperti diabaikan. Bahkan pemberian ijin pinjam pakai kehutanan hanya membutuhkan tiga hari.

Megaproyek bernilai US$ 5,5 miliar ini dikerjakan oleh Konsorsium Kereta Api Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Saham KCIC sebesar 60% dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sedangkan sisanya dimiliki China Railway International Ltd.

PSBI sendiri merupakan gabungan dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan Perkebunan Nusantara VII. Konsorsium tersebut diketuai oleh PT Wijaya Karya.

Dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Walini, Bandung, Presiden Jokowi sesumbar bahwa proyek tersebut tidak menggunakan Uang Negara. Tampaknya pengertian tentang Uang Negara Presiden Jokowi harus diluruskan.

Seperrti kita ketahui BUMN adalah milik Negara, jadi penggunaan uang BUMN jelas merupakan uang Negara. Selain itu, demi menjadi pemimpin konsorsium, PT Wijaya Karya harus disuntik uang Rp 4 triliun oleh Negara, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN tersebut telah diangarkan dalam APBN-2016. Sedangkan sumber pendapatan utama APBN adalah dari pajak. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dikatakan tidak menggunakan uang negara?

Sebelum dimulainya Proyek ini sayup-sayup sudah terdengar kabar bahwa Proyek Kereta Api Cepat 
Jakarta-Bandung merupakan proyek properti terselubung. Maksudnya, dengan adanya proyek tersebut akan membuat harga tanah di sepanjang rute kereta akan naik pesat, terutama di tanah di sekitar titik pemberhentian kereta,

Kabar tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Direktur Utama Wijaya Karya, Bintang Prabowo dalam suatu kesempatan berkata bahwa ada tiga atau empat perusahaan asal Cina siap mengembangkan kawasan sepanjang rute kereta api. Perusahaan Cina tersebut kemungkinan akan bergandeng tangan dengan perusahaan dalam negeri yang merupakan perusahaan proxy-proxy mereka untuk mengarap proyek properti tersebut.

Sayangnya, perusahaan properti proxy-proxy perusahaan Cina terkenal malas membangun perumahaan untuk rakyat. Dipastikan mereka hanya akan mengembangkan rumah untuk golongan atas saja. Justru, tanah rakyatlah yang akan terkikis akibat proyek properti tersebut.

Sebenarnya, terlihatnya Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek properti terselubung sudah tercium dari jumlah titik pemberhentian. Bayangkan saja, panjang jalur Jalur kereta api hanya 142 Km, tapi jumlah titik pemberhentian sampai empat titik.

Dengan jalur sependek itu tapi jumlah titik pemberhentian sampai empat, dipastikan kereta api tidak dapat dipacu secara maksimal. Kalau tidak dapat dipacu dengan maksimal, buat apa memakai teknologi kereta api cepat.

Keunikan lain dari proyek ini adalah target penyelesain hanya dua tahun. Artinya, pada awal tahun 2019 diperkirakan proyek ini akan selesai. Seperti kita ketahui, tahun 2019 merupakan tahun politik. Karena pada tahun tersebut akan diadakan pemilihan DPR/DPRD dan Presiden. Jadi dikebutnya Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung memang merupakan perpaduan antara kepentingan politik dan bisnis bukan kepentingan rakyat. -

Sumber: http://indonesianreview.com

Israel Caplok 154 Hektar Lahan Pertanian Warga Palestina

Tentara Israel ambil alih paksa lahan di Tepi Barat, Palestina.
Kementerian Pertahanan Israel memerintahkan tentara mengamankan lahan seluas 154 hektar di Lembah Jordan, Kawasan Jericho, Tepi Barat. Lahan pertanian gandum itu diklaim masuk wilayah Israel, lalu statusnya diubah menjadi milik negara.

Surat pengambilalihan lahan ini diteken oleh Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon, seperti dilaporkan oleh siaran radio militer, yang dilansir ulang oleh ansamed.info, pada Kamis (21/1).

Organisasi Pemantau Palestina, Peace Now, menyatakan lahan itu dicaplok dari penduduk asli Tepi Barat. Pengambilalihan kali ini menjadi yang paling besar dari sisi luas lahan, sejak pendudukan di kawasan Jericho berlangsung pada 2014. Warga Israel yang berprofesi sebagai petani diarahkan pemerintah Zionis untuk bercocok tanam dan tinggal di Tepi Barat, merebut lahan warga Palestina.

"Tindakan pemerintahan Benjamin Netanyahu mengambil alih lahan adalah bencana diplomatik. Langkah ini akan menghancurkan solusi dua negara dan tak pernah didukung komunitas internasional," kata Direktur Peace Now, Hagit Ofran.


Pemandangan Lembah Jordan yang lahannya banyak dicaplok Israel (c) 2016 Merdeka.com
Otoritas Palestina tidak tinggal diam atas pencaplokan tersebut. Juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi, menyatakan Israel telah melanggar aturan internasional dengan mencaplok lahan tersebut.

"Pencurian lahan ini seharusnya menjadi perhatian komunitas internasional, karena dilakukan secara agresif dan dapat menghancurkan semua kemungkinan perdamaian antara Israel-Palestina," kata Ashrawi.

Isu pencaplokan lahan adalah ganjalan Israel selama ini. Negara-negara Eropa sampai mewajibkan stiker khusus untuk produk Israel dari Tepi Barat, karena dianggap barang ilegal.

Amerika Serikat sebagai sekutu dekat sampai tak mau lagi melindungi Israel dari kecaman internasional untuk isu pencaplokan lahan pertanian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby, meminta Tel Aviv berhati-hati dalam merumuskan kebijakan pendudukannya.

"Amerika Serikat sangat prihatin atas kebijakan Israel saat ini di bidang kependudukan, termasuk pembangunan kawasan pemukiman baru dan perizinan lahan yang sering tidak diurus sebelum proyek dijalankan," kata Kirby.
Sumber: www.merdeka.com

Spiderman Asli Beraksi di China, Bongkar Sindikat Narkoba

Spiderman mendapat penghargaan dari Polisi Guangdong
Sosok jagoan super manusia laba-laba, Spiderman, benar-benar beraksi di dunia nyata. Uniknya, aksi Spiderman ini tak terjadi di Amerika Serikat, tanah kelahiran karakter komik Marvel itu, melainkan di China.

Pada 27 Desember tahun lalu, Kepolisian Guangdong berhasil menyita setumpuk obat terlarang. Polisi mengaku penggerebekan tersebut tidak akan berhasil bila 'Spiderman' tidak datang membantu.
Lelaki yang menolak mengungkap jati dirinya ini aktif memberitahu polisi tentang keberadaan gembong narkoba di kotanya. Dia secara swadaya telah menelusuri jejak perdagangan barang haram Guangdong, termasuk memantau siapa saja pemain distribusinya.

Berkat pasokan informasi pria bertopeng itu, polisi berhasil mencokok 20 tersangka, menyita 630 kilogram metamfetamin, ekstasi, beserta 600 kilogram bahan mentah obat terlarang.

"Pria bertopeng Spiderman tersebut tiba di Kantor Biro Keamanan Publik (PSB) dengan pengawalan ketat tim SWAT untuk mendapat imbalan jasa senilai 450 ribu Yuan (setara dengan Rp 944,5 juta)," seperti dikutip dari laman Shanghaiist, Minggu (24/1).

Angka tersebut dinilai sebagai timbal jasa terbesar dalam bentuk uang untuk perorangan sepanjang sejarah kepolisian Guangdong.

Tidak diketahui siapa sosok pria di balik topeng tersebut. Polisi merahasiakan identitasnya agar tak diincar oleh gembong narkoba.
Sumber: http://www.merdeka.com

Disomasi Bayar 500 Ekor Babi ke Papua, Ini Respon Cita Citata


JAKARTA – Forum Papua Bersatu ternyata masih belum terima dengan permintaan maaf Cita Citata yang tak langsung kepada masyarakat papua keseluruhan.

Meski sempat berakhir damai, namun luka lama itu muncul kembali. Forum masyarakat Papua pun mensomasi Cita Citata dengan ganti rugi membayar 500 ekor babi seharga Rp 15 miliar.
Lalu bagaimana tanggapan Cita Citata?

“Kasus ini kan sudah terlalu lama, silahkan bertanya kepada pengacara saya atau ke penyidik di polda,” jawab Cita.

Kesibukannya yang padat membuat Cita kesulitan memenuhi permintaan masyarakat Papua untuk meminta maaf secara langsung.

“Dari dulu kan Cita emang pengen ke sana. Cuma kan jadwal untuk me time saja susah,” kata Cita.

Perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu Cita dianggap melecehkan warga Papua karena mengucapkan kalimat yang dianggap menyinggung masyarakat setempat.

(res/pojoksatu)

Tahun ini, Bulog Target Serap Beras 30 Ribu Ton dari Papua


Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan menyerap beras sebanyak 30 ribu ton dari petani Papua tahun ini. Sebagian besar pasokan masih mengandalkan Kabupaten Merauke yang notabene merupakan sentra beras di provinsi terluas di Indonesia tersebut.

"Penanaman baru mulai karena hujannya belum merata betul, tapi sebagian besar sudah mulai penanaman. Kami berharap mungkin Mei 2016 puncak panen," ujar Kepala Perum Bulog Papua Arif Mandu di Jayapura, seperti dilansir Antara, Minggu (24/1).

Ditegaskannya, Bulog akan lebih mengoptimalkan pembelian beras pada musim tanam pertama. Sehingga, perusahaan pelat merah itu lebih ringan dalam mengejar target

"Mudah-mudahan di panen rendengan 2016 ini hasilnya bagus dan kita bisa optimalkan pembelian hasil produksi," katanya.

"Pada rendengan kalau bisa dapat 25 ribu ton karena biasanya pada panen gadu sedikit dan kami antisipasi jangan sampai kemarau panjang lagi seperti 2015."

Sebelumnya, Arif menyampaikan, pihaknya hanya menyerap 22 ribu ton beras dari target 30 ribu ton beras pada 2015. Diakuinya, faktor cuaca membuat proses penyerapan beras petani Merauke pada musim tanam kedua jauh dari target.

"Pengadaan memang masih ada masuk sedikit-sedikit, tapi tidak signifikan. Memang pada panen gadu ini kami targetkan 10 ribu ton, tapi karena pengaruh kemarau itu akhirnya turun drastis. Kami hanya dapat seribu ton dari target 10 ribu ton."

Sumber : www.merdeka.com
IPM Papua Barat Peringkat ke 33

IPM Papua Barat Peringkat ke 33

http://www.nysipm.cornell.edu/images/ipm_wheel_color_sm.gif
ilustrasi sumber google
MANOKWARI- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat melaksanakan Sosialisasi Data  Papua Barat Dalam Angka dan Statistik Daerah Papua Barat 2015. Dibuka Sekda Papua Barat,Drs Nathaniel Mandacan dan dihadiri para pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) serta pihak terkait di Aston Niu Hotel Manokwari, Jumat (22/1).

    Materi yang disajikan dalam Statistik Daerah Prov Papua Barat 2015 membuat berbagai informasi/indicator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sector di Prov Papua Barat. Kepala BPS Prov Papua Barat, Drs Simon Sapari,M.Si berharap data statistic ini dapat menjadi rujukan atau kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

    Data yang disajikan mulai dari luas wilayah Prov Papua Barat, dimana Teluk Bintuni merupakan kabupaten terluas mencapai 20.840,83 Km2. Bentang alam wilayah Papua Barat  meliputi puncak (lereng gunung) 28,14 persen, lembah 9,89 persen, dan dataran 51,96 persen.

    Sedangkan terkait IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Prov Papua Barat berada di peringat 33 dari 34 provinsi di Indonesia sebesar 61,28 persen. Angka harapan hidup 65,14 persen, rata-rata lama sekolah 6,96 persen dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan 6,94 persen.

    Sebaran PNS (pegawai negeri sipil), persentase tertinggi di Manokwari 16,56 persen, Kab Sorong 13,36 persen, Fakfak 12,1 persen, Kota Sorong 11,5 persen, Raja Ampat  7,36 persen, Sorong Selatan 7,2 persen, Teluk Bintuni 7,12 persen, Teluk Wondama 6,62 persen, Kaimana 5,93 persen, Prov Papua Barat 5,72 persen, Maybrat 3,65 persen, Tambrauw 2,77 persen, Pegunungan Arfak 0,09 persen dan Manokwari Selatan 0,01 persen.

    Sebaran jumlah penduduk Prov  Papua Barat, sebagian besar berdomisili di Manokwari dan Kota Sorong. Sedangkan persentase penduduk yang bekerja menurut pendidikan paling tinggi berpendidikan SD 39,81 persen, SMP 29,15 persen, SMA 17,82 persen dan perguruan tinggi 13,23 persen.
    BPS  juga mendata bahwa belum semua desa/kampung memiliki sekolah dasar. Persentase desa  yang memiliki setidaknya satu SD tertinggi di Kota Sorong 93,55 persen, Kaimana 83,72 persen, Raja Ampat 80,99 persen, Fakfak 80,49 persen, Kab Sorong 70,92 persen, Teluk Wondama 62,34, Manokwari Selatan 57,89,  Sorsel 57,02, Tambrauw 53,95, Manokwari 43,75, Pegunungan Arfak 29,61 dan
Teluk Bintuni terendah 29,41 persen.

    Untuk indikator pembangunan kesehatan, hingga tahun 2014, BPS mencacat di Prov Papua Barat terdapat 14 rumah sakit, 144 puskesmas, 434 Pustu, 934 Posyandu dan angka kematian bayi 74. Penyebaran sarana kesehatan di Prov Papua Barat relative kurang merata. Persentase kepemilikan rumah,konsumsi air minum juga dicatat BPS.  

 BPS  juga mencatat, perkembangan investasi di Prov Papua Barat mengalami  peningkatan,pengeluaran per kapita per bulan lebih tinggi dari nilai nasional.  Demikian pula perkembangan lapangan usaha perdagangan cukup baik.

    Sekda Papua Barat menyatakan, rencanaan pembangunan sangat terkait dengan data. Bila, tak berdasarkan data, maka perencanaan pembangunan akan asal-asalan dan hasilnya pun tidak sesuai harapan.
    ‘’Hari ini kita bersama-sama mengecek Papua Barat dalam angka tahun 2015. Data yang bisa digunakan minimal data 2 tahun sebelumnya. Kalau sekarang tahun 2016, maka dapat menggunakan data 2014,jangan 2013 karena itu sudah basi,’’katanya.(lm)

Sumber: RadarSorong

Surat Terbuka: Kepada Yang Mulia Bapak Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara

Kepada Yang Mulia
Bapak Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara

Dengan hormat,
Tuan Presiden Joko Widodo permah mengatakan akan menghentikan ketidakpastian dan belenggu transisi yang berkepanjangan dengan memberi jalan bagi kelahiran Indonesia hebat dan meneguhkan kembali jalan ideologis berdasarkan Pancasila dan Trisakti.

Tuan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Guna mewujudkan visi tersebut bagi jalan perubahan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita.

Hari ini (22 Januari 2015), kami membaca dan mendengar Tuan Presiden meluncurkan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III di Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah mengumumkan ada 10 pabrik dan perusahaan swasta terlibat dalam program tersebut, terdiri dari 8 perusahaan bermodal asing (PMA) dan sisanya perusahaan modal dalam negeri, yang mana sebanyak tiga perusahaan beroperasi ditanah Papua, yakni: perusahaan modal asing PT. Nabire Baru (Nabire, Prov. Papua), perusahaan modal asing PT. Bio Inti Agrindo (Merauke, Prov. Papua) dan PT. ANJ Agri Papua (Sorong Selatan, Prov. Papua Barat). Ketiganya berinvestasi dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Kami masyarakat adat Papua dan aktivis organisasi masyarakat sipil sangat resah dan marah atas program Tuan Presiden, karena program ini tidak seperti mimpi kami mengenai kesejahteraan dan pembangunan di tanah Papua. Keputusan atas program ini sudah pasti bukan berdasarkan hasil musyawarah ataupun dialog dengan masyarakat Papua. Program ini menyimpang dari jalan ideologis dan sistem nilai musyawarah, membelokkan jalan Indonesia hebat dan kembali masuk dalam belenggu sistem ekonomi neoliberal yang menguntungkan kelompok pemodal tertentu dan memiskinkan rakyat kebanyakan.

Dalam pengalaman hidup kami, kehadiran perusahaan tersebut terbukti belum sepenuhnya.memberikan manfaat sosial dan ekonomi berarti untuk memajukan kualitas hidup Orang Asli Papua dan lingkungan alam. Tanah Papua hanya dijadikan ladang pemerasan untuk investor dan pejabat pendukungnya, sedangkan masyarakat asli hanya menjadi penonton dan berkonflik menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM. Karenanya, program tersebut akan melukai hati kami yang sedang menuntut perubahan dan keadilan.

Tuan Presiden, sejak awal kehadiran dan keberadaan ketiga perusahaan ini terlibat bersengketa dengan masyarakat adat setempat, karena menggunakan praktik-praktik kotor manipulasi dan intimidasi, terlibat dalam kejahatan kehutanan, melakukan pembakaran lahan, menggusur dusun sumber pangan masyarakat, membongkar hutan tempat sakral dan menghancurkan ritus budaya kehidupan orang Papua. Kehadiran perusahaan juga telah menciptakan konflik, kriminalisasi penangkapan sewenang-wenang terhadap tuan tanah dengan berbagai tudingan dan stigma OPM yang merendahkan martabat orang Papua. Praktik kekerasan dialami masyarakat adat setempat dan berujung dengan pelanggaran HAM. Bahkan dua diantara perusahaan tersebut sedang dalam proses gugatan masyarakat, yakni: PT. Nabire Baru di PTUN Jayapura dan PT. ANJ Agri Papua di PN Sorong.

Kehadiran perusahaan yang diprioritaskan negara itu juga tidak membantu perbaikan dan peningkatan nasib perempuan kami di kampung namun justru memperburuknya. Sumber-sumber air bersih hilang dan tercemar, membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan penyakit. Masyarakat semakin jauh menjangkau kebun dan dusun sagu maupun tempat berburu di hutan, sehingga membuat mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan berkwalitas dan mudah terserang penyakit anemia, pertusis, gisi buruk dan rematik, yang lebih cepat menyerang anak-anak dan perempuan karena pekerjaan bertambah berat di luar dan di dalam rumah. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan besar di tanah kami, diperparah dengan kehadiran perusahaan yang membatasi akses masyarakat dan mereka merasa terancam oleh aturan dan kekerasan verbal aparat dan petugas security perusahaan.

Ancaman serius dari program ini adalah menghadirkan belasan ribu tenaga kerja dari luar Papua akan membawa tekanan sosial, ekonomi dan politik terhadap Orang Asli Papua yang hak-hak dasarnya belum sepenuhnya dipenuhi, dilindungi dan dihormati. Demikian pula, mobilisasi buruh tanpa merubah sistem pengupahan yang murah dan perlindungan hak-hak pekerja yang buruk, akan menimbulkan masalah tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara horisontal dengan masyarakat setempat dan meningkatkan tekanan tehadap lingkungan alam.

Kami berpandangan, program ini telah mengingkari janji-janji nawacita dan mengabaikan hak-hak konstitutional masyarakat adat Papua. Pemerintah gagal menghadirkan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat adat Papua, pemerintah justeru pro ataupun berpihak pada perusahaan swasta yang diduga melanggar hukum. Program ini menunjukkan ketidak mampuan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan melemahkan pembangunan desa. Program ini merontokkan mimpi membangun Indonesia berlandaskan pada sendi-sendi ekonomi rakyat yang berdaulat dan mandiri. Sangat jauh menyimpang dari pendekatan kesejahteraan yang dibayangkan orang Papua.

Karenanya, kami mohon Tuan Presiden untuk menghentikan program tersebut yang bertentangan dengan rasa keadilan, tidak sejalan dengan sendi-sendi perekonomian rakyat dan potensial memperkeruh konflik-konflik. Secara khusus, kami meminta Tuan Presiden, sebegai berikut: pertama, memeriksa izin dan aktifitas perusahaan-perusahaan bisnis pemanfaatan hasil hutan, lahan, pertambangan dan laut, mengadili dan memberikan sangsi kepada perusahaan dan pihak-pihak yang nyata-nyata melanggar hak-hak dasar Orang

Asli Papua dan melanggar peraturan perundang-undangan yang merugikan negara; kedua, mereview berbagai perjanjian kerjasama pengamanan perusahaan dan menarik petugas pengamanan TNI dan Polri diareal perusahaan; ketiga, mengembangkan kebijakan program dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan, menyegerakan dan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah dan pendidikan keahlian, memperbanyak tenaga pengajar, serta pusat-pusat pelayanan kesehatan dan tenaga media yang berkwalitas di tanah Papua; keempat, lakukan dialog-dialog yang berkwalitas dan meluas melibatkan masyarakat adat Papua hingga tingkat akar rumput untuk mengembangkan setiap rencana pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam di tanah Papua.

Demikian Surat Terbuka ini dan kami berharap Tuan Presiden dapat bertindak memutuskan secara bijaksana untuk memenuhi permohonan kami.

Terima kasih.

Tanah Papua, Jayapura, 22 Januari 2016

Hormat Kami,
  1. John Gobay, DAP Paniai, Papua
  2. Robertino Hanebora, Suku Yerisiam, Nabire, Papua
  3. Gunawan Inggeruhi, tokoh masyarakat, Nabire, Papua
  4. Imanuel Monei, korban PT. Nabire Baru, Nabire, Papua
  5. Lamek Niwari, Suku Yaur, Nabire, Papua
  6. Ayub Kowoi, LMA Nabire, Nabire, Papua
  7. Levina Niwari, Pemuda Yaur, Nabire, Papua
  8. Simon Soren, korban PT. ANJ Agri Papua, Sorong, Papua
  9. Max Binur, Perkumpulan Belantara Papua, Sorong, Papua
  10. Charles Tawaru, Greenpeace, Sorong, Papua Barat
  11. Loury Dacosta, PBHKP, Sorong, Papua Barat
  12. Septer Manufandu, JERAT Papua, Jayapura, Jakarta
  13. Fientje S. Jarangga, TIKI, Jaringan Kerja Perempuan Papua, Jayapura, Papua
  14. Natan Tebai, AMPTPI, Jayapura, Papua.
  15. Laurens Womsiwor, PFW, Jayapura, Papua
  16. Melianus Duwitau, FIM Papua, Jayapura, Papua
  17. Victor Mambor, Perkumpulan JUBI, Jayapura, Papua
  18. Robert Jitmau, SOLPAP, Jayapura, Papua
  19. Karon Mambrasar, Forum Independen Mahasiswa, Jayapura, Papua
  20. Teko Kogoya, Forum Independen Mahasiswa, Jayapura, Papua
  21. Pst. Anselmus Amo, MSC, Merauke, Papua
  22. Servo Tuamis, Tokoh Adat Keerom Arso, Papua
  23. Yunus Yumte, Samdhana, Manokwari, Papua Barat
  24. Pietsaw Amafnini, JASOIL, Manokwari, Papua Barat
  25. Charles Imbir, Raja Ampat, Papua Barat
  26. Risdianto, PERDU, Manokwari, Papua Barat
  27. N.R. Hastuti, Manokwari, Papua Barat
  28. Esau Yaung, Yayasan Paradisea, Manokwari, Papua Barat
  29. Alexander Tethool, Jurnalis, Fakfak, Papua Barat
  30. Y.L. Franky, Yay. PUSAKA, Jakarta
  31. Syamsul Alama Agus, Yay. Satu Keadilan, Bogor.
  32. Zely Ariane, PapuaItuKita, Jakarta.
  33. Timer Manurung, AURIGA, Jakarta
  34. Dewi Kartika, KPA, Jakarta
  35. April Perlindungan, PUSAKA, Jakarta
  36. Moch. Ainul Yaqin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
  37. Andi Mutaqien, ELSAM, Jakarta
  38. Alves Fonataba, PapuaItuKita, Jakarta
  39. John Muhammad, PHI, Jakarta
  40. Budi Hernawan, AWC Universitas Indonesia, Jakarta
  41. Joko Waluyo, SAMPAN, Pontianak, Kalbar
  42. Haris Azhar, KONTRAS, Jakarta
  43. Teguh Surya, Greenpeace, Jakarta
  44. Zainal Arifin, SH, LBH Semarang, Jateng
  45. Eko Cahyono, Sajogyo Institut, Bogor, Jabar
  46. Kasmita Widodo, BRWA, Bogor, Jabar
  47. Iwan Nurdin, KPA, Jakarta
  48. Fandi, FMN, Jakarta
  49. Suwiryo Ismail, Ecological Justice, Jakarta
  50. Mieke Verawati, ELSAM, Jakarta
  51. Idham Arsyad, DPN Gerbang Tani, Jakarta
  52. Ide Bagus Arief, Jakarta.
  53. Muntaza, Perempuan AMAN, Jakarta
  54. Devi Anggaini, Perempuan AMAN, Jakarta
  55. Marianne Klute, Berlin, Jerman
  56. Betty Tiominar, BRWA, Bogor, Jawa Barat
  57. Melly Setyawati, Perkumpulan Magenta, Jakarta
  58. Arimbi Heroepoetri, DebtWatch Indonesia, Jakarta
  59. Abetnego Tarigan, Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta
  60. Diana Gultom, Debt Watch Indonesia, Jakarta
  61. Dede Shineba, KPA, Jakarta
  62. Siti Rahma Mary, PilNet, Depok, Jawa Barat
  63. Ridwan Bakar, LBH Medan, Sumatera Utara
  64. Ahmad, SH, ED Walhi Sulteng, Sulawesi Tengah
  65. Marianto Sabintoe, Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulteng
  66. Indria Fernida, Asia Justice and Rights, Indonesia
  67. Nur Amalia, Aktivis Lingkungan, Jakarta
  68. Sri Palupi, Institut Ecosoc Rights, Jakarta
  69. Alvons Palma, YLBHI, Jakarta
  70. Dahniar, HUMA, Jakarta
  71. Nedine Sulu, Perempuan Adat Minahasa, Sulut
  72. Mamik Yuniantri, Komunitas Adat Osing, Jateng
  73. Lenny Patty, Komunitas Adat Ullath, Maluku
  74. Moh. Ali, Sekjen AGRA, Jakarta
  75. Achmad Yakub, Bina Desa, Jakarta
  76. Khalisah Khalid, EN Walhi, Jakarta
  77. Ferry Widodo, aktivis agraria, Jakarta
  78. Yusriansyah, KPA, Jakarta
  79. Martin Hadiwinata, aktivis agraria, Depok, Jawa Barat
  80. Puspa Dewi, Solidaritas Perempuan, Jakarta
  81. Aliza Yuliana, Solidaritas Perempuan, Jakarta
  82. Yohanes Y. Balubun, Lawyer, Maluku
  83. Tommy Albert Tobing, LBH Jakarta, Jakarta
  84. Marthen Goo, aktivis Papua, Jakarta
  85. Alghiffari Aqsa, LBH Jakarta, Jakarta
  86. Wahyu Wagiman, ELSAM, Jakarta
  87. Kartini Samon, GRAIN International, Jakarta.
  88. Mahir Takaka, AMAN, Jakarta
  89. Abdul Halim, KIARA, Jakarta
  90. India Fatinaware, Sawit Watch, Bogor, Jawa Barat
  91. Jus Felix Wewengkang, aktivis, Jakarta
  92. Norman Jiwan, TUK Indonesia, Jakarta
  93. Arie Rompas, Walhi Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
  94. Edisius Terre, aktivis HAM, Jakarta
  95. Eliakim Sitorus, aktivis, Jakarta
  96. Siti Maimunah, Sajogyo Institute, Bogor, Jawa Barat
  97. Rizki Anggriana Arimbi, KPA Sulawesi Selatan
  98. Armin Salassa, Sekjen Federasi Petani Sulawesi Selatan
  99. Asmar Eswar, ED Walhi Sulawesi Selatan
  100. Muh. Taufik Kasaming, aktivis, Makassar, Sulawesi Selatan
  101. Seams Munir, Human Right Lawyer (PBHI), Jakarta
  102. Ridwan Darmawan, PBHI, Jakarta
  103. Muhnur Satyahaprabu, SH, EN Walhi, Jakarta
  104. Veronika Koman, LBH Jakarta, Jakarta

Kontak Person:
  1. Robertino Hanebora : 0822 1831 2666
  2. Charles Tawaru : 0812 4795 9331
  3. Franky Samperante : 0813 1728 6019
Sumber: http://www.tuk.or.id/

Suku Adat Ini Tolak Kunjungan Dubes AS

https://lh3.googleusercontent.com/-5ofjjNzNaAY/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABI/7f3mgUsIWVg/s426/photo.jpgKedatangan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) ke Papua Barat selama seminggu ternyata tak berjalan mulus. Kunjungan Dubes ke Distrik Yaur bertujuan untuk melihat ikan hiu Paus. Namun, kunjunga tersebut mendapatkan pentangan dari suku adat setempat. Suku adat Yerisiam Gua, melalui Juru bicara Gunawan Inggeruhi mengatakan bahwa mereka menolak kedatangan dubes. “Ada apa di balik kunjungan untuk melihat hiu paus?” ujar Gunawan sepert tertulis dalam rilis pada 18 Januari 2016.

Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia, imbuh Gunawan, baru saat ini seorang dubes mau datang ke wilayah adat orang Yerisiam dan Yaur. Masyarakat adat setempat, menurut Gunawan, curiga dengan misi tersebut. Pasalnya, sebuah perjalanan yang hanya mau membuktikan laporan turisnya yang selama ini berkunjung ke Taman Nasional Teluk Cenderawasih bahwa selain hiu paus, distrik Yaur memiliki kekayaan alam berupa tambang marmer yang sangat besar dan juga tambang emas yang tidak kalah jauh dengan wilayah tambang emas di derah Papua lainnya. Suku Besar sangat yakin jika kunjungan dubes nantinya akan mengundang investor untuk berinvestasi di wilayah adat mereka. “Amerika jangan bermimpi, hutan Kami sudah Habis oleh kerakusan kelapa sawit, kami tidak lagi akan melepas sejengkal pun kekayaan kami untuk di kelola oleh amerika dan sekutunya,” ujar Gunawan.

Sekertaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora, mengingatkan dampak buruk yang dialami orang Papua semenjak Amerika ikut bermain di sana. Kasus Freeport, kematian anak-anak di Mbua Nduga, masalah perkebunan sawit, dan sejumlah konflik di Papua adalah berawal dari intervensi kepentingan ekonomi Amerika di Papua.

“Sekarang Amerika berkunjung ke daerah di mana hiu paus berada di Nabire, tempat kediaman orang Yaur dan Yerisiam. Cukup sudah, kami orang Yaur dan Yerisiam menolak kehadiran Amerika lagi di tanah Yerisiam dan Yaur, jangan kami jadi korban selanjutnya,” tegas Tino. Masyarakat adat Yerisiam merupakan komunitas pribumi yang mendiami wilayah pesisir utara pulau Papua bagian Barat. Masyarakat ini tersebar di Kabupaten Nabire, Wondama dan Wasior. Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang dikenal dengan hiu paus putih berada dalam wilayah adat Yerisiam dan Yaur.(kliksamarinda.com)

Dubes Inggris Kunjungi British Petroleum di Teluk Bintuni


 BINTUNI - BP Tangguh merupakan proyek gas alam cair yang dikelola oleh perusahaan British Petroleum (BP) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Perusahaan ini merupakan salah satu yang berasal dari Inggris.

Di sela-sela kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris ke Pemprov Papua Barat, Moazzam Malik bersama rombongan juga mengunjungi perusahaan tersebut dan bertemu dengan Manajemen British Petroleum (BP) di Kantor BP Tangguh, Teluk Bintuni, Jum'at (22/1/2016).

“Kami juga ingin melihat langsung dampak dari perusahaan ini bagi penduduk lokal,” kata Moazzam.

Selain itu, pihaknya ingin memastikan prospek bagi masyarakat asli Papua berinvestasi untuk pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan.

“Kita juga mau lihat rencana perluasan proyek Tangguh Train 3 di Papua Barat. Megaproyek senilai US$ 12 milyar atau sekitar Rp162 triliun anak usaha BP Plc,” pungkasnya.[Ar/R05]

Sumber: www.lintasatjeh.com