Tim Ekspedisi NKRI Kerja Bakti Bersama Masyarakat

Tim Pengabdian Masyarakat Ekspedisi NKRI koridor Papua Barat, subkorwil Wondama, melakukan kerja bakti membuka saluran pembuangan air yang macet di Huntap (Hunian Tetap) Kampung Wondiboy, Distrik Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu . Kerja bakti dilakukan bersama –sama dengan aparat kampung dan masyarakat setempat,Minggu ( 28/2/2016) .
 
Ada 3 titik saluran pembuangan yang buntu dan 4 titik saluran pembuangan yang tertutup tanah serta semak belukar mengakibatkan  genangan air di depan rumah penduduk .Setelah mengetahui permasalahan tersebut  Kapten Arm Sutrisno selaku Komandan tim pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan Dinas PU untuk membuka saluran yang buntu karena untuk membuat saluran harus menggunakan alat berat.
“Kita menemukan masalah ini awalnya dari hasil survei yang dilakukan di tiap-tiap kampung dan distrik. Ada beberapa kampung yang memang mempunyai permasalahan, salah satunya kampung Wondiboy ini. Awalnya kita kira ini genangan air banjir atau kran bocor, setelah ditelusuri ternyata ini akibat dari kebuntuan saluran pembuangan. Banyak saluran-saluran yang tertutup tanah, sampah dan semak belukar yang lebat,” kata Ahmad Giri A.M peserta Ekspedisi NKRI

Genangan air ini apabila dibiarkan begitu saja dan tidak ditangani secara cepat, nantinya  berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar. Genangan ini bisa jadi sumber penyakit sebagai tempat berkembangbiaknya  nyamuk dan bisa mengakibatkan banjir di sekitar Huntap Kampung Wondiboy.
“Kondisi saluran air ini sudah kurang lebih 3 tahun seperti ini. Masyarakat sudah coba membersihkan, tapi tetap saja macet karena ada saluran yang buntu. Jadi setiap hujan itu selalu menggenang, apalagii ditambah pembuangan air dari rumah-rumah masyarakt. Akibat genangan ini banyak masyarakat terutama anak-anak yang terkena penyakit seperti malaria, kutu air dan sebagainya”, Ujar Edi Ferdi (48) selaku masyarakat Huntap Kampung Wondiboy

Edi menambahkan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tim Ekspedisi Subkorwil Wondama karena secara cepat dan tanggap membantu kami dalam menormalisasi saluran ini.( Mayor Inf Drs. Achmad Munir,katim Media Ekspedisi NKRI)
*Dikirim via email







Cara Mencegah Dimasukan ke Grup Aneh di Facebook

Akhir-akhir ini banyak dari teman-teman saya (termasuk saya sendiri) menjadi korban serangan malware di facebook, yaitu akun facebook kita dimasukkan ke banyak grup yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan terkadang yang memasukkan itu sendiri tidak tau bahwa akun facebooknya telah menambahkan akun facebook orang lain ke grup-grup itu.

Bila akun Facebook Anda dimasukkan ke group-group yang tidak jelas dan cenderung ke group liar berbau pornografi atau sadisme oleh seseorang, inilah yang harus segera anda lakukan :

1. Cek nama-nama pengurus grup di menu anggota (Biasanya pengurus bernama asing dari Vietnam/Korea/Thailand). Segera blokir seluruh pengurusnya
2. Cek siapa orang yang menambahkan Anda ke group itu dan segera blokir tanpa perlu dipertanyakan lagi karena akun Facebook yang bersangkutan sudah terinfeksi “Malware”. (Kecuali akun saudara, teman dan kerabat dekat, segera beritahu mereka bahwa akunnya terinfeksi malware)
Bila yang memasukkan anda tidak diblokir maka ia akan meng-invite seluruh akun yang ada dipertemanan Anda.
3. Segera keluar dari group dengan mencentang opsi “cegah anggota lain untuk menambahkan Anda”.
4. Jangan pernah penasaran untuk melihat gambar, video atau tautan yang ada di dalam group itu..!!!
Karena semuanya sudah ditempeli perintah program “Malware”...!!!


Sayangi perangkat dan nama baik Anda, sebab sekali Anda mengkliknya maka akun Facebook Anda akan terinfeksi dan ikut menyebarkan gambar, video, atau tautan yang berbau pornografi atau sadisme tanpa Anda ketahui kepada rekan-rekan dan saudara yang lain..!!!

Virus/Malware yang ditempelkan ini juga bisa merusak perangkat Anda...!!!
Terima kasih atas perhatiannya.

*Silahkan dishare ke teman-teman yang lain jika perlu..!!
sumber: http://www.kangmujib.tk

OSO: Papua Barat Adalah Provinsi Baru Tapi Berpikiran Maju

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta memukul tifa sebanyak lima kali sebagai tanda membuka resmi sosialisasi Empat Pilar MPR di Hotel Aston Niu Sogun, Manokwari, Jumat (26/2). Sosialisasi yang dihadiri ratusan peserta ini merupakan kerja sama MPR dengan Pemda dan Kadin Provinsi Papua Barat.

Sosialisasi dihadiri Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi. Pembicara sosialiasi ini Prof Bachtiar Aly (Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR dari Fraksi Partai Nasdem), Zainut Tauhid Sa'adi (Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR dari Fraksi PPP), dan Martin Hutabarat (Fraksi Partai Gerindra).

Dalam sambutannya, Oso sapaan akrab Oesman Sapta, mengatakan Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang baru lahir namun lebih maju dan mempunyai pikiran maju.

"Pemimpin Papua Barat mampu menerjemahkan Empat Pilar MPR. Masyarakat Papua Barat menghayati arti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tak heran Papua Barat bisa maju meskipun muncul belakangan," kata Oso.

Menurut Oso, Provinsi Papua Barat sangat terbuka terhadap pendatang. Sebuah daerah yang besar harus didukung dengan penduduk yang besar. "Pemimpin Papua Barat memberi kesempatan kepada pendatang untuk bekerja," katanya.

Oso menambahkan pemimpin di daerah lebih mengetahui kondisi di daerah dibanding penyelenggara di pusat. "Selama ini, suara masyarakat daerah kurang didengar pusat. Padahal jaman sudah berubah, banyak orang daerah yang pintar. Aspirasi daerah harus dihargai," ujarnya.

Pada bagian lain, Oso bangga dengan Papua Barat. Pemimpin provinsi ini menjalankan filosofi 5S (strategi, struktur, sistem, skill, speed and target) untuk memajukan daerah Papua Barat.

"Saya iri dengan Papua Barat. Papua Barat adalah provinsi yang baru lahir tapi mempunyai pikiran maju dan dewasa," pungkasnya seperti rilis Humas MPR.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Abraham O Attauri menyebut Oesman Sapta adalah salah seorang penggagas berdirinya provinsi Papua Barat. Hari jadi Papua Barat adalah pada 4 Oktober 1999.

Kepada peserta sosialisasi, Gubernur minta untuk menyimak apa yang disampaikan narasumber dalam sosialisasi ini. [rus] - http://www.rmol.co

Capaian Imunisasi di Papua Dapat Nilai Merah

 
Jayapura - Cakupan imunisasi di seluruh wilayah Provinsi Papua semakin rendah dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, cakupannya hanya mencapai 40 persen. Buruknya kinerja itu direspons para tenaga medis dan kepala dinas kabupaten kota dengan berbagai alasan.

"Sebenarnya kami kerja, tetapi kami kesulitan untuk membuat laporan dan mengirimkannya," kata Kepada Dinas Kesehatan Tolikara, Yusak Totok dalam sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Jayapura, Jumat (26/2/2016).

Rapor merah capaian imunisasi juga diterima Kabupaten Puncak Jaya. Sepanjang 2011 hingga 2014, imunisasi tidak pernah terlaksana sehingga Dinkes Papua rutin memberi nilai merah dalam laporan imunisasi kabupaten itu.

"Kami memang kesulitan melakukan imunisasi. Salah satunya terkendala dengan masalah penembakan yang sering terjadi di daerah ini," kata seorang petugas Dinas Kesehatan Puncak Jaya yang tak menyebutkan namanya itu.

Data Dinas Kesehatan Papua menyebutkan rata-rata kabupaten di Pegunungan Tengah Papua tak melakukan imunisasi. Kabupaten Wamena, misalnya, sebagai kabupaten yang paling mudah diakses di antara beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah lainnya juga mendapat rapor merah dalam imunisasi bayi dan balita.
Nilai merah juga diberikan kepada Paniai, Tolikara, Waropen, Puncak Jaya, Puncak, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, dan Pegunungan Bintang. Hanya beberapa wilayah yang mendapat rapor hijau dan kuning, yaitu Biak, Kota Jayapura, Timika dan Kabupaten Jayapura.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai mengakui rendahnya cakupan imunisasi di Papua, terlebih untuk wilayah Pegunungan Tengah Papua. Ia mengingatkan dampak buruk imunisasi terhadap pengendalian penyakit di wilayah Papua.

Untuk itu, ia meminta semua pihak yang bertanggung jawab lebih berperan aktif dalam kegiatan PIN. Kegiatan itu akan dilaksanakan serentak pada 8-15 Maret 2016, khususnya di Kabupaten Nduga.

"Jangan hanya diam dan jika ada sesuatu kematian yang luar biasa, justru teriak rame-rame," kata Giyai.

Sosialisasi tentang PIN, kata Giyai, penting untuk menghasilkan solusi atas sejumlah hambatan di lapangan. Misalnya, di daerah-daerah yang kesulitan aliran listrik, pemerintah daerah setempat menyediakan solar cell untuk keperluan tempat penyimpanan vaksin imunisasi.

"Setiap kabupaten harus membuka diri dengan apa yang terjadi di lapangan. Rata-rata daerah pegunungan yang imunisasinya banyak terhambat," ucap Giyai.

Dinkes Papua menargetkan penyelenggaraan PIN tahun ini bisa mencapai 50-60%.
Angka itu dinilai realistis untuk diwujudkan di Papua, meski jumlah penduduk terus bertambah secara tiba-tiba.

"Ini juga kadang dikarenakan situasi politik yang terjadi di daerah, misalnya ada perpindahan penduduk dari kabupaten yang satu dan yang lainnya," ucap Giyai.
sumber: http://regional.liputan6.com

Tim Ekspedisi NKRI Bantu Renovasi Tempat Ibadah

Renovasi Masjid Ar-Rahman Kampung  Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah
Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 ,Subkorwil-7 Fakfak bersama masyarakat membantu renovasi Masjid Ar-Rahman di Kampung  Nemewikarya ,Distrik Fakfak Tengah,Papua Barat,  Sabtu (20/2/2016).

Menurut Taib Hindom tokoh masyarakat setempat mengatakan  saya mewakili masyarakat kampung Nemewikarya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena keberadaan tim Ekspedisi NKRI sangat membantu dalam pembangunan masjid Ar-Rahman ini, dikarena masyarakat sekitar hanya melakukan kerja bakti di hari Minggu saja.Dengan adanya tim Ekspedisi NKRI ,sekiranya dapat mempercepat pembangunan masjid yang sudah berjalan selama sembilan bulan.

“ Masyarakat sangat senang dan antusias dengan keberadaan tim Ekspedisi NKRI dalam membantu pembangunan masjid, kalau selama ini hanya hari Minggu saja , sekarang mulai hari Sabtu masyarakat sudah melaksanakan gotong royong untuk kerja bakti bangun masjid “, ujar Taib Hindom

Ekspedisi NKRI di Papua Barat dengan tema “Peduli dan Lestari Alama Indonesia”  merupakan kegiatan Ekspedisi NKRI yang keenam kalinya dan merupakan rangkaian dari program ekspedisi yang akan terus berkeliling ke seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ekspedisi pertama 2011 Ekspedisi Bukit Barisan  di Sumatera, kedua Ekspedisi Khatulistiwa 2012  di Kalimantan, ketiga Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi, keempat di Maluku dan Maluku Utara dan ke lima Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara . Fakfak  merupakan salahsatu daerah di Papua Barat dari 8 daerah yang menjadi lokasi Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016.
( Katim Media Ekspedisi NKRI 2016 Mayor Inf Drs. Achmad Munir )

*Dikirim via email

Isi Pidato Sekjen ULMWP Saat Resmikan Kantor ULMWP di Wamena

PIDATO PEMBUKAAN KANTOR UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) PADA 15 FEBRUARI 2016 DI WAMENA


Octovianus Mote
Secretary General of United Liberation Movement for West Papua

Papua..… Merdeka
Papua..… Merdeka
Papua..… Merdeka
Seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang hari ini kumpul di Mapilima, Wamena di wilayah La-Pago West Papua. Saya hendak menyambut dengan salam yang kini populer di seluruh dunia, waa….waa… waaa….. waaaa.

Hari ini, tanggal 15 Februari 2016 anda semua disini dan di seluruh dunia, kita sedang mengukir sebuah sejarah dalam perjuangan bangsa kita. Kita berkumpul untuk meresmikan Kantor United Liberation Movement for West Papua, ULMWP. Gedung ini bukan saja sebuah bangunan biasa, melainkan rumah dimana kita yang hidup dan mereka yang sudah meninggalkan dunia ini dan mati dalam perjuangan serta mati dengan kerinduan yang besar akan kemerdekaan bersatu dan bertekad untuk mewujudkan hak yang Tuhan berikan kepada bangsa Papua. Dari rumah ini kami, seluruh pejuang bangsa Papua yang kini sudah bersatu dalam satu-satunya wadah yang bernama United Liberation Movement for West Papua keluar meyakinkan dunia dan akan kembali membawa kemerdekaan yang dirampok bangsa-bangsa lain di dunia. Di rumah ini, kita akan pasang sejarah dari perjungan kita melalui foto, rangkaian kata-kata dan ukiran hingga benda budaya yang menggambarkan bahwa kita adalah sebuah bangsa merdeka.

Hari peresmian ini, pada 15 Februari 2016 pada ada awalnya direncanakan pada 5 Februari 2016, kita tetapkan karena itulah hari dimana Bangsa Papua merayakan Injil Masuk di Tanah ini. Itulah hari dimana United Liberation Movement for West Papua mengajukan lamaran untuk menjadi anggota penuh dari keluarga besar Melanesia di Sekretariat Melanesian Spearhead Group yang tidak lain dan bukan daripada rumah adat bangsa Melanesia. Dan itulah hari dimana seorang Pemimpin Bangsa Vanuatu, Joe Natuman yang ketika itu adalah Perdana Menteri Vanuatu menyebut ini hari baik untuk menandai bahwa bila Penginjil Papua itu menandai pengusiran kuasa setan rohani maka itulah hari kita mengusir setan politik. Dan itulah hari dimana kita semua akan kenang sebagai pemenuhan dari kata-kata nubuat IS Kijne, bahwa tidak ada bangsa yang akan berhasil memimpin bangsa ini melainkan bangsa ini akan memimpin dirinya sendiri. Sebuah nubuat mengenai kepastian akan kemerdekaan bangsa Papua.

Saudara-saudari bangsa Papua yang saya hormati. Bukan saja kamu yang ada disini yang terus bertanya, kapan kita merdeka agar kita yang tersisah ini bisa menikmati kemerdekaan itu? Kita semua bertanya hal yang sama dan pertanyaan itu adalah sebuah semangat yang menguatkan kita akan kepastian bahwa kemerdekaan itu akan kita raih. Tidak ada bangsa yang sebodoh apapun akan hentikan perjuangan apabila tidak yakin bahwa mereka akan merdeka. Kita semua yakin bahwa suatu saat kita akan merdeka. Sebagai pemimpin Papua saya hendak memberi kesaksian bahwa saat itu sudah mendekat. Kepastian itu bersandar pada fakta-fakta dalam saya memimpin perjuangan ini dimana menyaksikan bagaimana kuasa Allah yang kita kenal melalui anakNya Yesus Kristus memimpin kami dari satu tanda heran kepada tanda heran berikutnya. Kata-kata IS Kijne ini senantiasa terbukti dalam tahapan perjuangan kemerdekaan belakangan ini sejak 3 komponen perjuangan besar bangsa Papua yakni WPNCL, PNPB dan NFRPB merendahkan diri dan menyatakan bersatu membentuk rumah perjuangan bersama. Pernyataan yang diungkapkan di depan Perdana Menteri Pemerintah Vanuatu dan seluruh rakyat Bangsa Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2014, saat Bangsa Vanuatu merayakan hari penyatuan dan bangsa Papua rayakan sebagai hari pembebasan tatkala untuk pertama kalinya pemimpin Papua Barat ketika itu memperkenalkan simbol-simbol nasional bangsa kita. Dan sebagaimana kata-kata Injil bahwa apa yang sudah Tuhan berkati dan mulai, Dia akan akhiri dengan kepastian akan kemenangan. Kuncinya cuma satu, terus melangkah bersama dengan merendahkan diri dan maju terus atas dasar iman dengan hati terbuka mengikuti lembaran-lembaran baru yang Tuhan buka di depan kita.

Lalu pertanyaan yang kita semua menunggu jawaban tentu saja adalah posisi kita sekarang ini dalam upaya kemerdekaan? Secara sederhana seringkali kita baku tanya, kira-kira sudah dekatkah? Tidak ada jawaban yang pasti dalam menjawab pertanyaan demikian. Yang bisa saya jawab adalah apa yang kita capai dalam tahun ini.

West Papua Resmi Jadi Anggota MSG dengan status Observer - Foto Merdeka
Saudara-saudari Bangsa Papua. Yang kita capai tahun lalu adalah kita berhasil membebaskan diri dari satu ikatan kolonial dengan masuk kembali kepada keluarga Melanesia. Kita sekarang sudah menjadi anggota MSG dan sudah dua kali Delegasi Papua berjumpa dengan Ketua MSG dimana dalam pertemuan itu kita diterima dan diperlakukan sebagai anggota. Kita tidak hanya sampai disana, masalah Papua bukan saja semata-mata masalah Negara Negara Melanesia tetapi masalah Pasifik Selatan. Tahun ini, soal Papua Barat masuk  dalam agenda pembicaraan pimpinan Negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan sebagai  salah satu masalah utama. Mereka memutuskan agar kirim tim pencari fakta ke Tanah Papua, untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di negeri kita. Kita belum tahu apakah Negara Kolonial Indonesia akan ijinkan atau tidak. Tapi terlepas dari keputusan Indonesia, rakyat Papua Barat segera menyatukan barisan, mengumpulkan data dan fakta akan segala kejahatan yang kita alami sejak Indonesia menguasai Papua Barat. Dari Pasifik Selatan, tahun lalu beberapa pimpinan Negara di kawasan melanjutkan masalah Papua baik di dalam pidato mereka di Sidang Umum PBB maupun dalam pertemuan International Gereja-Gereja. Karena itu, saya hendak mengajak rakyat bangsa Papua Barat untuk memuji dan memulikan nama Tuhan atas segala hasil luar biasa ini. Sekali lagi semuanya tejadi ketika kita bersatu dan hanya karena kebaikan Tuhan semata-mata.

Dari sini, apa tindakan selanjutnya? Pada bulan Januari Pimpinan ULMWP kembali bertemu untuk evaluasi hasil kerja tahun lalu dan susun rencana kedepan. Ada banyak keputusan kita sudah tetapkan dan kita sudah mulai bergerak mewujudkan agenda itu bersama para pendukung bangsa Papua yang tersebar di seluruh dunia. Saudara dan saudariku, mereka ini adalah Duta-Duta Bangsa Papua. Mereka ini yang paling tahu bagaimana sampaikan kepada Pemimpin Negara dan Masyarakat akan soal Papua. Namun mereka ini menunggu arahan dan kehadiran pimpinan ULMWP sebagai satu-satunya wadah perjuangan di luar negeri yang memperjuangkan bangsa Papua dan karenanya diakui dunia secara resmi saat ini.

ULMWP adalah rumah, yang kita perjuangkan melalui kerja keras kita di luar dan dari dalam negeri. Kita beli dengan keringat dan darah dari kita semua yang turun jalan, lakukan demonstrasi hingga mereka yang menjadi korban penyiksaan entah di luar atau di dalam penjara dan bahkan beberapa meninggal dunia karenanya. Maka patutlah kita sebutnya bahwa ULMWP kita beli dengan darah.

Melalui wadah tunggal ini tahun ini kita akan bawah masalah Papua dari Pasifik Selatan ke tingkat dunia. Sudah banyak rencana kita sudah susun. Para pendukung kita bergerak dimana mana namun kita perlu dukungan dari rakyat bangsa Papua, baik didalam dan di luar negeri. Bantuan apa yang kita butuh, yang pertama adalah dukungan doa dan puasa, karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dan kita semua termasuk pengurus ULMWP di dalam dan luar negeri adalah cuma pekerja yang Tuhan pilih jalankan rencana pembebasan bangsa kita. Yang kedua adalah kami butuh dukungan politik yang perlu diberikan melalui 3 Organisasi Induk Perjuangan agar musuh tidak masuk memecah belah kesatuan yang kita beli dengan darah dan sudah kita umumkan di seluruh dunia. Dan ketiga, kita sangat butuh dana perjuangan. Kita bikin banyak program namun tidak bisa bergerak kalau kita tidak punya duit. Kami, para diplomat Papua yang tersebar di berbagai Negara entah orang asli Papua maupun para diplomat profesional dari berbagai Negara tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada uang. Karena itu sekali lagi, saya menghimbau agar kita perlu lakukan gerakan pengumpulan nasional untuk pembebasan bangsa Papua.

Saudara-saudari Bangsa Papua yang saya hormati. Salah satu diantara begitu banyak orang Papua yang memberikan dana paling besar dalam sejarah perjuangan Papua Barat adalah John Wamu Haluk. Dia membiayai perjuangan dalam negeri dan luar negeri selama beberapa tahun. Dia memberikan dana awal dan terbesar ketika WPNCL sudah berhasil mengajukan lamaran untuk masuk menjadi anggota MSG. Dialah orang yang memberikan dana kepada saya untuk galang dukungan beberapa Negara. Kami semua mencatat semua yang dia sumbangkan dalam usaha menyatukan diri kita dan membentuk ULMWP dan masuk menjadi anggota MSG. Musuh mengetahui apa yang Johni Wamu Haluk lakukan dan akhirnya dia dibunuh dengan racun. Dan beginilah cara dia dibunuh. Dia diundang untuk rapat oleh partner business yang adalah anggota aparat keamanan. Mereka memasukan racun dalam minuman yang dia minum dan pulang dari sana ia merasakan reaksinya dan paham akan apa yang terjadi pada dirinya. Ia di racun. Dan memang itulah terjadi beberapa jam kemudian ia menghembuskan nafas terakhir. Karena itu saya hendak menamakan gedung ini, yang berdiri diatas tanah milik keluarganya disamping kuburannya ini da nada juga kuburan pejuang politik Papua Tuan Yafet Yelemaken, Pahlawan Hak Asasis Manusia Papua, Tuan Opinus Tabuni. Mengenang dan menghormati jasa perjuang secara khusus Tuan Joni Wamu Haluk yakni kantor pusat ULMWP ini sesuai namanya, Gedung Johny Wamu Haluk.

Sebelum mengakhiri pidato ini, perlu saya jelaskan bahwa di Fak-Fak sudah ada kantor ULMWP. Mereka sudah berkali-kali menjadi korban aparat keamanan colonial Indonesia. Di sana, di kantor itu mereka di serang ketika sedang lakukan doa syukuran. Kantornya di hancurkan, mereka ditangkap dan disiksa dan dipenjarakan. Itu bisa terjadi disini dan di tempat lainnya. Namun sudah kita buktikan bahwa semua itu tidak membuat mereka dan kita pudar, sebaliknya maju terus. Disini kalian akan bikin aneka kegiatan, selain tempat mendengar perkembangan kemajuan politik. Di Fak-fak mereka kelola website, siarkan apapun yang dilakukan ULMWP dan jaringan pendukung di berbagai belahan dunia. Saya yakin daerah lainnya juga akan membuka kantor. Kepada mereka itu nasehat saya adalah gunakan kantor dari ketiga komponen pendiri bila disana ada kantor mereka atau kantor Dewan Adat yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ini semua pertanda bahwa ULMWP adalah milik bangsa Papua. Karena ULMWP lahir bukan untuk mematikan wadah perjuangan lainnya. Itu juga menunjukkan bahwa ULMWP bukan organisasi yang didirikan pejuang Papua di luar negeri untuk mengurusi soal kehidupan sosial ekonomi dari beberapa ribu orang Papua yang tersebar di seluruh dunia. Tidak saudara-saudari. ULWMP adalah satu-satunya wadah pemersatu yang memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi Bangsa Papua akan kemerdekaan. ULMWP tidak urus otonomi, atau bentuk apapun, hanya kemerdekaan. Kita juga akan mendirikan kantor di berbagai belahan dunia sejalan dengan kemajuan diplomasi di luar negeri. Namun semua itu memerlukan dukungan rakyat bangsa Papua karena membutuhkan dana perjuangan yang besar. Dari kantor-kantor ini kita bekerja, yakinkan dunia dalam upaya mencari dukungan atas kemerdekaan Papua.

Saudara-saudari Bangsa Papua. Demikian pidato saya. Mari kita jaga kantor ini, sehingga dunia tahu bahwa perjuangan yang sedang dipimpin oleh ULMWP bukanlah aktivitas dari sejumlah pengungsi di lua negeri. Dan ULMWP mengucapkan terima kepada keluarga besar Lani-Wetipo yang memberikan tanah mereka untuk bangun kantor ini.

Allah Bangsa Papua dan leluhur moyang kita, seluruh darah dari pejuang terdahulu kita memberkati kita sekalian dan terutama kemegahan kantor ini.

Papua..… Merdeka
Papua..… Merdeka
Papua..… Merdeka



Octovianus Mote
33 Nassau A33 Nassau Ave, 2nd floor unit 87, Brooklyn, New York, 11222. Phone: + 1 917 7203641. Mobile: + 1 203 520 3055. email: tuarek61@gmail.com
Sumber: http://suarapapua.com

Baku Tembak di Aceh Jaya, Dua Sipil Bersenjata Tewas

Anggota kelompok sipil bersenjata Din Minimi saat di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Selasa (29/12). (Antara/Syifa Yulinnas)
Dua warga sipil bersenjata api tewas dalam baku tembak dengan anggota kepolisian di Desa Lhok Guci, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Sabtu (20/2/2016), sekitar pukul 05.30 WIB.

Kapolres Aceh Jaya, AKBP Riza Yulianto yang dihubungi di Calang, Sabtu (20/2), mengatakan bahwa kontak tembak tersebut berlangsung di kawasan yang berjarak 50 kilometer dari Calang. Dalam kejadian itu menurutnya, dua orang warga sipil bersenjata tewas terkena peluru pada bagian dada, tangan dan badan.

"Awalnya kita dapat informasi dari masyarakat di Kecamatan Pasi Raya, bahwa ada salah satu warga disuruh membetulkan senapan angin yang sudah dimodifikasi. (Informasi itu) Langsung dikembangkan," katanya.

Disebutkan, kedua sipil bersenjata yang tertembak peluru polisi tersebut adalah atas nama Maimun (29) alias Abu Rimba yang selama ini sudah masuk daftar pencarian orang (DPO), serta Zulfarzan (29) alias Doyok. Kapolres menjelaskan, barang bukti yang ditemukan berupa satu pucuk senjata api laras panjang AK 47 rakitan, dua senapan angin modifikasi, replika revolver, serta 26 butir peluru AK 47 dan selongsongan.

Baku tembak sendiri disebut terjadi pada jarak sekitar 15 meter dari kepungan aparat kepolisian yang sudah mengintai kedua target yang berada dalam satu gubuk milik warga. Baku tembak terjadi setelah polisi melepaskan tembakan peringatan.

"Yang bersangkutan bersembunyi di salah satu gubuk milik warga, pukul 05.30 WIB pagi ini. Dari lokasi pertama kita gerebek, kontak tembak pertama itu kurang lebih 15 menit," jelas Riza.

Riza pun mengatakan, kedua sipil bersenjata tersebut merupakan juga hasil pengembangan dari tertangkapnya satu anggota Abu Rimba, yakni Cobra (35), beberapa waktu lalu di Kecamatan Teunom. Saat itu, polisi berhasil melumpuhkannya dengan tembakan di bagian betis.

Riza pun menegaskan bahwa Abu Rimba hanya memiliki dua orang anggota. Oleh karena itu menurutnya, dipastikan untuk sementara ini di wilayah hukum Polres Aceh Jaya sudah tidak ada lagi sipil bersenjata dari gerakan kelompok itu.

Terkait dengan klaim yang bersangkutan (Abu Rimba) pernah menjadi anggota Din Minimi dan memiliki banyak anggota, menurut Riza itu hanyalah propaganda. Karena menurutnya, sejauh informasi yang ada, sudah tidak ada lagi pengikut dari kelompok tersebut di wilayah setempat.

"Tidak ada lagi kelompok sipil bersenjata di Aceh Jaya. Kalaupun pernah disampaikan yang bersangkutan banyak anggota, itu hanya propaganda. Pasca-kejadian ini, kondisi keamanan telah terkendali dan kondusif," katanya menambahkan.

Jenazah Maimun sendiri telah diambil dan diserahkan kepada keluarganya, setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar Calang. Sementara untuk jenazah Doyok masih menanti konfirmasi dari pihak keluarganya. [Antara/Suara]

Benny Wenda: Indonesia Tak Perlu Cemaskan Pembebasan Papua


Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, meminta pemerintah Indonesia tak bereaksi berlebihan atas peresmian kantor mereka di Wamena, Kabupaten Jayawiyana.

“Pemerintah Indonesia tak perlu khawatir dengan pembukaan kantor baru ULMWP di Papua. Setelah Papua bebas, kami akan menjadi tetangga yang baik bagi Indonesia. Tentu saja kami punya hak untuk membangun kantor di mana pun kami suka di tanah kami sendiri,” kata Benny dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com.

Lelaki yang kini tinggal di London Inggris pascakabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura Jayapura pada 2002 itu menuding, aparat keamanan Indonesia telah menangkap dan menyiksa lebih dari 400 orang Papua yang mendukung Gerakan Pembebasan Papua bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

MSG merupakan organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu;  serta Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru, yakni aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

MSG, menurut Benny, mendukung berdirinya kantor Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, setelah dua kantor ULMWP lainnya lebih dulu diresmikan di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. “Kami (Gerakan Pembebasan Papua) sekarang anggota sah MSG,” ujarnya.

Gerakan Pembebasan Papua berstatus sebagai pengamat di MSG, sedangkan Indonesia pada Juni 2015 masuk menjadi anggota asosiasi MSG. Status Indonesia sesungguhnya setingkat lebih tinggi dari ULMWP, dan membuat Indonesia menjadi perwakilan resmi Papua.

“Penindasan yang kami alami tak dapat menghentikan kami untuk bergabung dengan keluarga Melanesia kami,” kata Benny.

Melanesia merupakan ras mayoritas warga Papua, dan kesamaan ras dengan negara-negara anggota MSG itu dijadikan “senjata” bagi Gerakan Pembebasan Papua untuk menggalang dukungan dari kawasan barat daya Pasifik tersebut.

Sebut Indonesia takut

Benny menyebut pemerintah Indonesia terlalu ketakutan menanggapi keberadaan Gerakan Pembebasan Papua sampai-sampai mencopot plang kantor ULMWP di Papua, beberapa saat setelah kantor itu baru diresmikan.

Markus Haluk, salah satu pejabat Gerakan Pembebasan Papua yang menghadiri peresmian kantor organisasinya di Wamena, menyatakan pencopotan plang kantor tak akan menghentikan aktivitas ULMWP. (Simak Fokus: GELIAT BARU PAPUA MERDEKA?)

“Itu (plang) hanya tanda dan tiang. Meski dicopot, rumah tradisional kami, Honai (yang menjadi kantor kami), masih di sana. Gerakan Pembebasan Papua tak akan berhenti,” kata Markus dalam keterangan tertulisnya.

Honai ialah rumah tradisional Papua yang berbentuk melingkar. Honai yang merupakan identitas suku Papua, ujar Markus, menyimbolkan persatuan.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, mengatakan terganggu dengan reaksi pemerintah lokal di Wamena terhadap kantornya.

Pria yang merupakan Senior Human Rights Fellow di Yale Law School Amerika Serikat itu menyebut Gerakan Pembebasan Papua diganggu otoritas Indonesia sejak Juli 2015.

“Tiga perwakilan lokal ULMWP di Fakfak dijerat Pasal 510 KUHP dengan tudingan menyebabkan keresahan masyarakat. Anggota, pendukung, pengikut, pengurus, atau siapa pun yang terlibat dengan pekerjaan organisasi kami, dianggap melakukan makar atau memberontak,” ujar Octo.

Octo merasa frustasi dengan sistem hukum warisan kolonial Belanda yang dipakai Indonesia sebab, menurutnya, memungkinkan polisi dan pejabat pemerintah menghambat satu forum, sementara pada saat yang sama “Melanggar hak rakyat Papua untuk berekspresi dengan bebas dan berkumpul secara damai.”

Gerakan Pembebasan Papua mempunyai misi agar rakyat Papua dapat menentukan nasib sendiri, dan membawa kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tak mau digertak

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Gerakan Pembebasan Papua harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia.

Luhut menganggap Gerakan Pembebasan Papua hanya ingin menunjukkan eksistensinya, sekaligus menegaskan pemerintah Indonesia tak bisa begitu saja diancam oleh gerakan itu.

“Apa itu ancaman? Negara berdaulat kok diancam-ancam,” kata Luhut dengan nada tinggi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/2), saat menjemput Jokowi sepulang sang Presiden melawat dari Amerika Serikat.

Luhut menyatakan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Jokowi, selama ini selalu memerhatikan Papua. Semua perbaikan yang terjadi di provinsi itu, kata Luhut, diwujudkan secara bertahap, tak terjadi dalam semalam.

“Pemerintah tidak dalam posisi menyerang, tapi kami selalu dihajar,” kata Luhut.

Ia mengatakan selama ini pemerintah Indonesia menggelontorkan dana otonomi khusus yang tak sedikit untuk membangun Papua, lebih dari Rp50 triliun. Semua upaya itu, tegas Luhut, menunjukkan keseriusan Indonesia membangun Papua.(agk)
Sumber: http://www.cnnindonesia.com/

Oknum Anggota TNI Teror Warga Sipil Di Kaimana

Kaimana - Pada hari Kamis 18 Februari 2016, salah seorang warga dari wilayah pedalaman Kuri Distrik Arguni Atas Welem Waita mengadu ke Sekretariat Parlemen Rakyat Daerah (PRD) terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TNI kepada warga setempat. Beliau mengaku menjadi korban pemukulan dari anggota TNI pada rabu 17 Februari 2016 di Lokbon Perusahaan Wana Kayu di Kampung Kensi Dstrik Arguni Atas Kabupaten Kaimana. Oktonum TNI yang melakukan tindakan pemukullan terhadap sang korban adalah bertugas keamanan diperusahaan PT. Wana Kayu yang sementara beroperasi di wilayah Distrik Arguni Atas kampung Kensi sampai Maskur.

Menurut laporan sang korban kepada media KNPB Kaimana, anggota TNI yang bertugas di wilayah mereka telah berlebihan dalam mengambil hasil alam berupa satwa liar di wilayah mereka sehingga dirinya berusaha mengarahkan anggota TNI yang bertugas disitu untuk melakukan ijin terlebih dahulu kepada Petuanan atau Kepala Dusun setempat karena daerah itu merupakan wilayah adat tempat mencari nafkah bagi masyarakat setempat, namun anggota TNI tidak menerima sehingga menodongkan senjata dan melakukan pemukulan.


“Saya di pukul oleh Tentara yang tugas di perusahaan PT Wana Kayu karena melarang mereka menembak binatang sembarang ” tuturnya. “saya hanya kasih tahu mereka untuk melapor ke Petuanan atau Kepala dusun kalau mau cari binatang atau apa saja di wilayah kami, tetapi anggota TNI tidak menerima itu dan saya dipukul”. Lanjutnya.


Menurut Welem, anggota TNI yang bertugas di wilayah mereka akan membuat susah masyarakat bila tidak ditangani dengan baik, sehingga beliau mengharapkan agar perusahaan Wana Kayu yang beroperasi di wilayah itu harus di tutup karena kehadirannya membawa ancaman bagi kehidupan warga setempat. Sebab kejadian itu menurutnya bukan baru terjadi, tindakan sewenang-wenang yang di lakukan TNI sudah sering terjadi kepada masyarakat setempat namun informasi itu tidak terungkap.”Ini bukan masalah baru, sudah beberapa kali kejadian ini dibuat oleh TNI, tapi masyarakat karena takut sehingga tidak melapor ke kota” tuturnya


Menanggapi laporan yang disampikan kepada media ini, Wakil Ketua II PRD Kaimana Karel Megy mengecam Pemerintah Daerah Kaimana atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat TNI kepada rakyat sipil di Daerah Kaimana khusunya di Daerah-Daerah tepencil.


“ Kami melihat adanya upaya intimidasi terselubung yang di lakukan oleh TNI/Polri melalui berbagai Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaimana. Untuk itu, sebagai representatif rakyat Papua Barat di Daerah, kami menyampaikan kepada pemerintah daerah Kaimana agar berhenti mengeluarkan ijin kepada perusahan-perusahan untuk beroperasi di Kaimana karena memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi rakyat pribumi”. Jelas Karel Megy menanggapi laporan yang diterima KNPB Kaimana.


Oleh: Crew KNPB Kaimana

Tim Ekspedisi NKRI Renovasi Rumah Pemuka Agama Wondama

Tim Pengabdian Masyarakat   Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 Subkorwil Wondama membantu masyarakat setempat menambah bangunan ruangan  rumah pemuka agama pendeta Leo Rumansara yang terletak di pinggir pantai kampung Kubiari Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat,
Pendeta Leo Rumansara adalah warga Papua asli Biak dan baru dua bulan tinggal Wondama menempati rumah di sebelah gereja kampung Kubiari Wondama.

Tim Ekspedisi NKRI sejak Senin,(15/2/) membantu masyarakat membangun Ruang Dapur karena bangunan rumah pendeta  sejak awal tidak memiliki ruangan untuk memasak padahal pendetaLeo  juga tinggal bersama keluarga yang menempati  salahsatu ruang di rumah itu.

Menurut Dantim Pengabdian Masyarakat Kapten Arm Sutrisno pembangunan ruang dapur pendeta  Leo Rumansara selesai selama satu minggu yang dikerjakan sebagai salahsatu  bentuk pengabdian ke masyarakat di bidang fisik disamping  kegiatan non fisik seperti mengajar di sekolah-sekolah.

“ Kegiatan ini merupakan bagian dari Ekspedisi NKRI Papua Barat 2016 di Wondama bersama warga sebagai ungkapan berterima kasih kepada pemuka agama yang sangat dihormati karena sudah diajarkan agama, dengan membantu sesuai kemampuan masing-masing “ ujar Kapten Arm Sutrisno.

“Pembangunan rumah pendeta itu dilakukan secara bersama ada yang membantu dengan tenaga, material dan lainnya. Ibu-ibu disini juga bergiliran untuk memberi makan para pekerja disini,” Tutur Mama Auri dari masyarakat setempat.

Ekspedisi NKRI di Papua Barat merupakan kegiatan ekspedisi NKRI yang keenam kalinya dan merupakan rangkaian dari program ekspedisi yang akan terus berkeliling ke seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ekspedisi pertama 2011 Ekspedisi Bukit barisan  di Sumatera, kedua Ekspedisi Khatulistiwa 2012  di Kalimantan, ketiga Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi, keempat di Maluku dan Maluku Utara dan ke 5 di Nusatenggara. Wondama merupakan salahsatu daerah di Papua Barat dari 8 daerah yang menjadi lokasi ekspedisi NKRI Papua Barat 2016. ( Katim Ekspedisi NKRI 2016 Mayor Inf Drs. Achmad Munir )

Pengirim mayor inf Drs. Achmad Munir

Papua Ingin Kembalikan Dana Otsus Rp 100 M karena Merasa Diintimidasi


Jayapura - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengancam akan mengembalikan dana Otonomi khusus (Otsus) ke pemerintah pusat. Karena dana otsus yang digelontorkan ke Papua, pihaknya selalu dicurigai dan terintimidasi, bahkan sampai diperiksa KPK.

"Dana otsus itu kecil, lebih baik kita kembalikan saja. Dana Otsus itu tak mampu membiayai pembangunan di Papua. Bayangkan saja Rp 100 miliar hanya mampu membiayai pembangunan dua jembatan di wilayah Pegunungan Tengah Papua," katanya saat memberikan sambutan pada pelantikan 6 Bupati/wakil Bupati di Papua, Rabu (17/2).

Padahal menurut Lukas Enembe, dalam kepemimpinnya yang hampir berjalan 3 tahun ini, alokasi dana Otsus itu 80% dikelola kabupaten/kota dan hanya 20% dikelola oleh provinsi, itu juga diberikan untuk lembaga keagamaan.

"Sebelum kepemimpinan saya, pengelolaan dana Otsus 60:40 yakni 60% dikelola provinsi dan 40% kabupaten. Tetapi kami sadar, yang memiliki rakyat kan kabupaten/kota. Jadi kami mengambil kebijakan Dana itu untuk kabupaten/kota," ucap Enembe.

Gubernur mengatakan, pihaknya merasa terbebani dengan adanya dana Otsus menjadi isu merombak tatanan hidup orang Papua. Sejumlah isu sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pejabat di Papua.

"Kami akan membicarakan langkah terbaik dan membicarakannya dengan para bupati, apakah berdampak atau tidak, jika dana Otsus ini kita kembalikan," kata Enembe dalam sambutan saat melantik 6 kepala daerah dari Kabupaten Nabire, Merauke, Asmat, Pegunungan Bintang, Keerom dan Waropen di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua.

Enembe menyebutkan justru dengan menggunakan dana otsus, kepala daerah di Papua disoroti publik. Padahal kepala daerah di Papua ini bekerja sangat berat, dengan akses geografis yang sulit, tingkat kemahalan yang tinggi dan kondisi sosial budaya yang beragam.

Rencana mengembalikan dana Otsus itu, kata dia karena Papua mempunyai harga diri, sumber daya alam Papua kaya, tanpa dana Otsus juga masih bisa Papua dibangun.

Menurut Lukas Enembe, daripada menjadi isu politik, lebih baik kita kembalikan. "Nanti, setelah dikembalikan, kita akan mengelola sumber daya alam kita saja dan memanfaatkannya," jelas.

"Papua ini punya harga diri. Hanya dengan dana sekecil itu saja, kami dikejar-kejar. Nanti di Musrenbang bupati kami akan bahas ini, dana otsus akan dikembalikan atau tidak. Tentu kalau dana Otsus kita kembalikan kepemerintah pusat, maka Freeport akan kita ambil alih untuk kita kelola sendiri," tambahnya. 
(dra/dra)
Sumber: http://news.detik.com/

Dari Fakfak, Selamat dan Sukses Atas Berdirinya Kantor ULMWP di Wamena

Aksi Papua Merdeka di Fakfak - sumber fanspage Central Mehack

Ucapan Selamat dan Apresiasi yang setingi- tinginya atas Berdirinya Kantor ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) di Wamena pada 15/0216 datang dari pemimpin ULMWP Wilayah Fakfak, Apner Hegemur. Yang di temui di ruang kerjanya Sekretariat Kantor ULMWP Wilayah Fakfak

"Bagi kami ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) adalah sebuah Lembaga Peralihan Kekuasaan Negara dari pemerintah indonesia kepada Bangsa Papua, suka atau tidak ULMWP sudah mendapat pengakuan internasional di MSG dan mulai ke PIF dan juga sedang mendominasi di beberapa komisi komisi PBB". Tegas pria yang siap membela ULMWP di Pengadilan Negeri Fakfak saat ditangkap dengan lima puluh orang lainya beberapa waktu lalu.

Sehingga kantor ULMWP yang telah di bangun di Wamena, di Fakfak dan seluruh tempat di Wilayah Papua nantinya adalah wujud keseriusan kami masyarakat Papua terhadap proses peralihan dalam mencapai kemerdekaan kami.

Agenda kerja yang di dorong dan di kerjakan oleh The United Liberation Movement for West Papua sangat jelas bagi kemakmuran dan perdamaian dunia.

Salah satu agenda yang di singgung terkait kemakmuran dunia adalah bibir bibir pantai di Negara Negara Pasifik yang mengalami pengiikisan air laut dari pinggiran pantai (abrasi). Saudara saudara kami di Pasifik Selatan, Vanuatu, Fiji, Salomon yang negara mereka terkena dampak panas dunia es mencair sehingga kami akan saling menolong.

Papua memiliki bahan mentah semen yang cukup banyak untuk mengatasi persoalan mereka dan kami akan saling mendukung.

Begitu juga dengan Negara-negara di Afrika yang dilanda kekeringan dan kelaparan lewat ULMWP, Papua akan bernegara sehinga prinsip prinsip umum bernegara kami dalam masa perjuangan telah dan akan terus lakukan.

Terkait dengan pelepasan papan nama kantor ULMWP itu menunjukan ketakutan pemerintah indonesia yang tidak  profesional dalam menyelesaikan persoalan Papua. ULMWP itu setingkat Negara yang di wakili lima orang Asli Papua sehingga, mari secara bermartabat duduk di atas satu meja dan bicara. indonesia harus berani buka diri bukannya menyelsaikan persoalan papua dengan membungkam semua suara orang papua dengan cara cara yang tidak manusiawi (AnakMbaham)

Ref:
5000 Orang Hadiri Peresmian Kantor ULMWP di Wamena
Papan Nama Kantor ULMWP dicabut Cabut Papan Nama

Orang Papua takkan Mati Jika Freeport Ditutup


JAKARTA -- Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendukung perjuangan warga Papua dalam menyalurkan berbagai tuntutan terkait perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir mengaku siap menyalurkan aspirasi pemuda dan rakyatnya terkait sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan manajemen Freeport.

"Sudah pasti untuk membela kepentingan masyarakat Papua kita pasti akan turun jalan (aksi demo)," kata Boy di Jayapura, Jumat (12/2).

Kita, kata dia, ingin tidak hanya presiden direktur PT Freeport Indonesia adalah orang asli Papua, tapi ada 22 poin yang disampaikan menjadi pokok-pokok pikiran kepada PT Freeport. "Ini semua harus kita bicarkan," katanya.

Selama puluhan tahun perusahaan tambang emas raksasa itu berperasi di Bumi Cenderawasih, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua belum juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama tujuh suku pemilik hak ulayat.

PT Freeport Indonesia (PT FI) secara resmi telah mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat setelah kurang lebih dua pekan masa izin ekspornya habis. Selain tak membayar uang jaminan smelter, kuota ekspor Freeport juga ditambah oleh Pemerintah.

Menurut Pengamat Energi dan Pertambangan, Simon F Sembiring, sikap Kementerian ESDM sangat inkonsisten. “Awalnya sangat tegas menyatakan menolak pemberian izin ekspor, nah loh tiba-tiba melemah. Ada apa sebenarnya, siapa di belakang semua ini,” kata Simon, Jumat (12/2).

Mantan dirjen Minerba ini berpendapat, mestinya pemerintah tidak terjebak dalam bujuk rayu dan upaya Freeport yang terus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan izin perpanjangan Freeport. “Ini kan sudah jelas, apa yang dilakukan oleh Freeport melanggar UU, jangan pemerintah, Menteri ESDM, Dirjen Minerba ikut melabrak UU,” tuturnya.

Izin ekspor konsentrat PT FI telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan pada 10 Februari lalu setelah Kementerian ESDM mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan ekspor ke PT FI sehari sebelumnya.

"Sudah cukup bagi PT Freeport selama ini mengeruk sumber daya alam kita di Papua untuk kepentingan bisnisnya, kali ini mari Freeport membuka diri untuk Papua, kalau tidak seperti tadi saya sampaikan yah, kalau perlu kita tutup Freeport ini biar tidak ada yang dapat keuntungan," ujarnya.

Dengan menutup operasi perusahaan tambang emas yang bermarkas di Amerika Serikat, kata Boy, rakyat Papua tidak akan mati karena masih memiliki sumber daya alam lainnya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan lainnya. "Kalau nanti ada pertanyaan, apakah Freeport tutup orang Papua akan mati? Tidak," kata dia.
"Orang Papua tidak akan bergantung dengan PT Freeport, orang Papua punya makanan khas ada untuk bisa makan dan minum, punya dusun sagu, laut dan dia punya kebun, jadi tidak cukup bergantung dari Freeport saja," katanya.
Sumber : Antara

EKSPEDISI NKRI: Koalisi Masyarakat Kritik Keberadaan TNI

 

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Tolak Ekspedisi NKRI mengkritik program eskspedisi ke Papua Barat dengan mengirimkan lebih banyak anggota militer yakni sekitar 670 personil TNI dan 530 sipil.

Pengacara Publik LBH Jakarta Veronica Koman mengatakan pihaknya mengkritik tujuan ekspedisi tersebut yakni meneliti kekayaan sumber daya alam di Papua Barat sekaligus persoalan yang ada di wilayah tersebut. Dia mempertanyakan jumlah personil TNI yang lebih banyak untuk ekspedisi tersebut.

"Sejak kapan TNI bisa menjadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirimkan lebih banyak personil TNI/Polri dibandingkan dengan peneliti?" kata Veronica dalam siaran pers, Rabu (10/2/2016).

Koalisi menyatakan ekspedisi itu hanya akan melancarkan investasi dan memperlancar perampasan lahan adat dan kerusakan lingkungan. Veronica mengungkapkan yang diperlukan Papua adalah dokter dan guru mengingat kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Pada Januari lalu, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membuka Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat dengan mengirimkan anggota Kopassus, pemuda dan mahasiswa. Tujuannya, menggali potensi yang ada di wilayah tersebut.

Sumber: http://kabar24.bisnis.com

Nono Sampono: Otsus Papua Sudah Gagal!


Sudah sekitar Rp 52 triliun dana otonomi khusus Papua dikucurkan pemerintah pusat. Tapi hingga kini tak kunjung membawa dampak perubahan mendasar baik sumber daya manusia maupun infrastruktur di Papua.

"Secara jelas kita dapat melihat bahwa kegagalan dan kurang optimalnya pelaksanaan Otsus Papua tidak hanya membawa kerugian bagi negara, namun kerugian bagi masyarakat Papua secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum," jelas anggota Komite I DPD, Nono Sampono dalam rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukam dan HAM (Menko Polhukam) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Implementasi UU 21/2001 tentang Otsus Papua

Senator asal Maluku ini pun mengingatkan, lahirnya kebijakan Otsus Papua disebabkan munculnya gerakan-gerakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan Papua terbelakang baik dari infrastruktur maupun SDM, tingkat kemiskinan tinggi. Padahal di Papua kekayaan alam cukup melimpah bahkan pertambangan emas terbesar di Asia tenggara (PT. Freeport) terdapat di Papua. Oleh karena itu, Otsus Papua merupakan salah satu solusi dari pemerintah pusat untuk memecah persoalan di Papua.

"Dana yang sekian banyak dikucurkan tidak tepat guna dan tepat sasaran. Padahal tidak hanya Papua yang masih terbelakang dan miskin, namun masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan, tetapi legowo saja. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat sangat diperlukan," tegas mantan komandan Korps Marinir ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD RI  ini juga mengusulkan tiga hal penting mendorong dan mendukung agar implementasi Otsus Papua bisa berjalan secara baik. Yakni, membangun sistem yang bisa mengawasi agar implementasi otsus Papua bisa tepat guna dan tepat sasaran, pendekatan kebudayan dan pendidikan dengan menambah Perguruan Tinggi atau Universitas di Sorong atau tambahan DOB Provinsi, serta membangun kantor pemerintah pusat di Indonesia Timur.

"Tiga hal pokok ini perlu diperhatikan agar otsus Papua bisa berjalan dengan baik," demikian Nono.[wid

Bas Suebu Dibui, Papua Keluar Dari NKRI


KEDENGARANNYA, seperti sebuah ancaman atau gertakan. Namun apapun maknanya, dalam situasi seperti saat ini, persoalan yang menyangkut pemenjaraan seorang tokoh Papua di Jakarta, sangat sensitif.

Mayoritas masyarakat Papua saat ini sedang menunggu dengan perasaan cemas bercampur marah. Sebab tokoh panutan mereka Barnabas "Bas" Suebu sedang menunggu putusan banding, apakah dia dibui 4,5 tahun atau bebas.

"Begitu Pak Bas dinyatakan bersalah, deklarasi Papua keluar dari NKRI, langsung diproklamirkan di seluruh wilayah bumi Papua," demikian Harry Noor, salah seorang sahabat terdekat bekas Gubernur Papua tersebut.

Pernyataan Harry Noor muncul hanya sehari setelah berita rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Retno Massupi dengan para anggota Komisi I DPR RI beredar.

Dalam berita tersebut antara lain disebutkan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Papua, terkesan makin menguat.

Disebutkan, Desmond Tutu seorang pendeta asal Afrika Selatan yang juga pemenang Hadiah Perdamaian Nobel, termasuk yang gencar mempromosikan kampanye kemerdekaan Papua, eks Irian Jaya.

Sementara Perdana Menteri dari kepulauan Solomon dari wilayah Pasifik, sudah menawarkan dialog bagi pemisahan Papua dari RI.

Di kalangan kongres Amerika Serikat sendiri, sudah sejak tahun 2000 muncul desakan kepada Washington agar di PBB, Amerika Serikat memperjuangkan perjuangan kemerdekaan Papua.

Di Australia dan Inggeris sendiri, perwakilan OPM (Organisasi Papua Merdeka) mendapatkan tempat yang layak dari dua negara itu. Di Inggeris, secara resmi Walikota Oxford memberikan dukungan atas pembukaan kantor OPM.

Semua situasi di atas mengkristal setelah diketahui bahwa Barnabas "Bas" Suebu yang dikenal mereka sebagai tokoh pemersatu Papua, dizolimi oleh pemerintah Jakarta.

"Saya sendiri sangat sedih dan tidak bisa memahami sikap para penegak hukum di negara kita. Mereka mengkriminalisasi Pak Barnabas," kata Harry Noor.

Berbicara di Jakarta, Kamis 11 Februari 2016, Harry Noor memastikan sejauh ini pledoi Bas Suebu, sudah beredar luas di kalangan masyarakat Papua. Baik yang di dalam maupun di luar wilayah pulau terujung Timur, Indonesia itu.

Pledoi itu difoto copy ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kali.

Dalam pledoi tertanggal 12 November 2015 yang berjudul "Saya Bukan Koruptor", Bas Suebu yang juga seorang sarjana hukum, membeberkan segala bentuk pelanggaran hukum dan penzoliman terhadap dirinya.

Dan penzoliman itu dinilai sebagai sikap resmi pemerintah RI melalui Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sehingga bagi masyarakat Papua, tak ada rahasia sedikitpun yang tersembunyi dari semua perlakuan semena-mena oleh pemerintah Jakarta kepada seorang Bas Suebu.

Bas Suebu yang membangun karirnya dari Jayapura, seperti Ketua KNPI, pernah menjadi Dubes RI untuk Meksiko. Selain itu dia dua kali menjadi Gubernur Papua (1988 - 1983 dan 2006 - 2011) oleh masyarakat Papua diposisikan sebagai tokoh formal sekaligus pemimpin informal.

Mereka tersinggung dengan dia dipermalukan di pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

"Untuk apa kami menjadi bagian dari RI? Kalau pemimpin kami yang bersih, bisa diperlakukan semena-mena dan tidak adil?" begitu kutipan pernyataan yang didengar Harry Noor.

Noor seorang Insinyur asal Padang, Sumatera Barat, lulusan Belanda menjadi akrab dengan Papua dan Bas Suebu, karena pekerjaan.

Bekas pemain band cilik "Noor Bersaudara" ini pernah bekerja sama dengan Barnabas Suebu, ketika yang terakhir ini menjadi Gubernur Papua pada era kedua (2006 - 2011).

Di periode itu, Harry Noor sebagai seorang profesional, direkrut perusahaan daerah (BUMD) Papua. Selain mengerjakan proyek listrik, Noor termasuk pejabat daerah yang diikut sertakan Gubernur Suebu manakala melakukan perundingan dengan PT Freeport.

Sehingga Harry Noor boleh jadi merupakan satu di antara sedikit putera non-Papua yang berada di lingkar satu Bas Suebu.

Bas Suebu sendiri tak bisa dimintai komentar, sebab saat ini dia sedang ditahan di penjara Salemba, Jakarta.

Tetapi seperti dituturkan Hary Noor, secara pribadi dia tahu dan banyak mendengar langsung dari Bas Suebu tentang berbagai upayanya mencegah Papua keluar dari NKRI.

Tahun 2000, menurut kisah Bas Suebu, adalah Presiden Gus Dur yang meminta jasa baiknya untuk menjadi juru runding dengan tokoh OPM Theys Hilo Eluay. Padahal saat itu semangat ingin memisahkan diri Papua dari NKRI demikian tinggi.

Kompromi yang tercapai, lahirnya Undang-Undang yang mengatur Papua dengan status Otonomi Khusus (Otsus).

"Tapi kali ini dia justru disakiti dan dipermalukan. Dia tidak melakukan korupsi dan semua fakta menunjukan dia tidak bersalah, tetapi hakim seperti tidak peduli dengan kejujuran Bapak Bangsa Papua ini," kata Harry Noor.

"Yang lebih menyakitkan, setelah penegak hukum gagal menemukan bukti tindak korupsi yang dilakukan Pak Bas, kemudian diisukan bahwa Barnabas Suebu merupakan salah satu tokoh Papua yang ingin memerdekakan Papua dari NKRI. Ini isu yang paling kejam yang pernah saya dengar," berkata Hary Noor. [***]

OLEH: DEREK MANANGKA
 Penulis adalah jurnalis senior
www.rmol.co 

RI Bakal Impor Gas dari Papua Nugini


Nusa Dua - Pemerintah memperkirakan Indonesia akan menjadi negara pengimpor gas bumi pada 2020. Sebagai ancang-ancang, pemerintah Indonesia sudah membuka pintu kerjasama dengan Papua Nugini dalam rangka importasi sumber energi terbarukan ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengungkapkan, Menteri ESDM RI Sudirman Said dan Menteri Energi Papua Nugini telah menggelar pertemuan bilateral di sela acara Bali Clean Energy Forum 2016.

Kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang energi. Teken nota kesepahaman ini berlangsung di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/2/2016) malam.

"Mereka (Papua Nugini) punya gas cukup banyak, sedangkan Indonesia akan mengimpor gas pada 2020. Papua Nugini adalah partner yang baik," ucap Wiratmaja saat berbincang dengan wartawan.

Menurutnya, Papua Nugini sudah menemukan lapangan gas untuk dieksplorasi dan eksploitasi. Tinggal kesiapan dari pemerintah Indonesia mengenai negosiasi harga dan kebutuhan gas di dalam negeri.


"Kita masih diskusikan harganya dan berapa kebutuhannya. Karena mereka sudah temukan gasnya, tinggal kesiapan kita bagaimana," dia menjelaskan.

Lebih jauh Wiratmaja menjelaskan, dalam pertemuan bilateral, bulir atau isi dari nota kesepahaman tersebut meliputi kerjasama proyek di bidang energi, seperti komitmen membangun infrastruktur gas dan pemenuhan fasilitas pengembangan energi terbarukan.

Sebagai contoh, Indonesia akan membangun pipa di perbatasan, program joint study dan eksplorasi di perbatasan, menyediakan dan berbagi pengalaman serta teknologi pengembangan sumber daya mineral, juga memiliki pusat operasi LNG di Bontang, Kalimantan Timur.

"Jadi kawan-kawan dari Papua Nugini bisa diberikan pendidikan di Bontang dan Cepu untuk migas dari energi bersih," dia menuturkan.

Papua Nugini, akan membangun pembangkit listrik tenaga air (hydro) dengan kapasitas 10 ribu megawatt (mw). Saat ini segera selesai dibangun 1.400 mw. "Nanti bisa berbagi listriknya. Leadership atau kepemimpinan kita sangat dibutuhkan negara tetangga," jelasnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menilai, Papua Nugini membutuhkan bantuan dari Indonesia guna mengelola tambang gas dan meningkatkan keahlian sumber daya manusianya.

"Kita tidak mesti menawarkan sesuatu ke mereka. Mereka butuh expert atau tenaga ahli, mencari mitra demi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, kekayaan tambang. Kekayaannya sama dengan Timika ke Timur, dan mereka belum punya kemampuan dan teknologi semaju kita," Sudirman memungkasi. (Fik/Nrm)
Sumber: http://bisnis.liputan6.com

Tiga Kabupaten Dipastikan Mengikuti Pelantikan Bupati Serentak

Drs. H. Musa Kamudi, M.Si Asisten I Setda Papua Barat

MANOKWARI, Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan bupati dan wakil bupati terpilih tiga kabupaten di Papua Barat yang telah menggelar Pilkada pada Desember 2015 lalu akan dilantik pada 17 Februari 2015 mendatang.

Asisten I Pemerintah Papua Barat Musa Kamudi mengatakan pelantikan kepala daerah tiga kabupaten tersebut pada 17 Februari serentak dengan sejumlah daerah di Indonesia.

“Bupati dan Wakil Bupati terpilih ketiga kabupaten yang telah siap untuk digelar pelantikan serentak itu adalah kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan,” kata Musa isai mengikuti pelantikan penjabat bupati Teluk Wondama, di hotel Aston Niu Manokwari, Selasa (9/20).

Musa menerangkan ketiga kabupaten yang akan mengikuti pelantikan saat ini sedang menyiapkan diri.
Pelantikan rencananya akan digelar di Manokwari namun lokasinya belum ditentukan.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Papua Barat, Baesara Wael menambahkan, masih terdapat enam kabupaten yang belum bisa dilantik secara serentak yakni Kabupaten Teluk Wondama, Kaimana, Sorong Selatan, Raja Ampat, Fakfak dan Teluk Bintuni.

“Untuk kabupaten Raja Ampat dan Teluk Wondama, saat ini masih kita masih mengurus berkasnya dan akan dikirim lagi ke Kemendagri,” ujar Baesara.

Baesara menerangkan khusus, kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong Selatan hingga kini belum dilakukan proses pemberkasan, hal itu karena hingga saat ini proses pemberkasan kedua pasangan terpilih di dua kabupaten ini belum masuk dalam tahapan pembahasan di DPRD setempat.

Sementara kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, sehingga belum bisa dipastikan waktu pelantikan.| RIZALDY

Sumber: CAHAYAPAPUA.com

Revisi UU Otsus, Jalan Membangun Kesejahteraan Papua

Sebuah spanduk otsus gagal dibawa massa
Revisi UU Otonomi Khusus (UU 21/2001) bagi Provinsi Papua dinilai sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

Jika dalam UU Otsus hanya ada sembilan sektor strategis pembangunan, maka revisi menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan.

Menurut pemerhati Papua, Moksen Sirfefa, dari 25 sektor tambahan itu di antaranya adalah perekonomian dan investasi daerah, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, kebudayaan, hak atas kekayaan intelektual, kependudukan dan ketenagakerjaan.

Dengan menekankan lebih banyak pada sektor strategis pembangunan, tentu pengalokasian program dan anggaran akan lebih fokus untuk mempercepat pergerakan pembangunan dan ekonomi di berbagai sektor.

Berkaitan dengan program-program pembangunan yang direncanakan pemerintahan Jokowi-JK di Papua, menurutnya melalui UU ini sinergi program pemerintah dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten dapat dijalankan.

Sebagai provinsi yang dipayungi dengan UU otonomi khusus, program-program pemerintah pusat sebaiknya dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi. Sehingga program tersebut dilaksanakan dalam bingkai otonomi khusus. Dengan jalan seperti itulah sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota dapat berjalan.

"Saran saya kepada pemerintah, khususnya kementerian-kementerian terkait untuk meninjau kembali draf Revisi UU Otsus ini. Tinggal dicocokkan saja. Yang penting kalau mau mengetahui keinginan rakyat Papua sekarang, maka bacalah revisi UU ini," ujar Moksen kepada wartawan, Minggu (7/2)

Moksen menyebut isi Revisi UU Otsus sejalan dengan ambisi Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia Timur, khususnya Tanah Papua.

"Membangun konektivitas antar kabupaten kota yang selama ini menjadi problem di Papua. Termasuk rencana Presiden membangun infrastruktur rel kereta dan sebagainya," ungkap Moksen

Moksen juga akan menyarankan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi untuk menemui Presiden Jokowi. Pertemuan ini sangat penting untuk menyampaikan butir-butir dalam revisi UU tersebut. [ald]
Sumber: http://politik.rmol.co
 Pesta Miras Di Yogya, Belasan Orang Tewas dan Kritis, 5 Diantaranya Mahasiswa Asal Papua

Pesta Miras Di Yogya, Belasan Orang Tewas dan Kritis, 5 Diantaranya Mahasiswa Asal Papua

(Dua Jenazah Mahasiswa asal Papua masih disemayamkan di Asrama Kamasan Papua/A.B)

Minuman keras (miras) oplosan kembali memakan korban jiwa. Belasan orang tewas setelah menenggak miras oplosan, dan lainnya masih dirawat di beberapa Rumah Sakit yang ada di Yogya.

Data korban meninggal keseluruhan belum diketahui pasti. Para korban yang meninggal ini menenggak miras oplosan pada waktu dan tempat yang berbeda namun terjadi pada awal Februari ini. Dari korban yang meninggal, ada 5 mahasiswa asal Papua yang juga ikut menjadi korban.

“Korban yang tewas akibat pesta miras oplosan yang berlangsung di Asrama Pulodadi Babarsari dan asrama Kamasan Jogja. Mereka membeli minuman keras tersebut di Sleman,” kata AKBP Yulianto, Kapolres Sleman, Jumat 5 Februari 2016.

Mahasiswa asal Papua yang meninggal yaitu Yakinson Telenggen (22) mahasiswa asal Puncak Jaya Papua meninggal di RSUD Wirosaban, Ardeni Wanimbo (19) mahasiswa asal Wamena meninggal di RSI Hidayatullah, dan Tendinus Tabuni (22) mahasiswa asal Jayapura yang meninggal di Rumah Sakit Condong Catur. Dua korban lainnya masih belum diketahui identitasnya. Sedangkan belasan korban meninggal lainnya berasal dari Yogya dan ada juga yang dari Bengkulu, Medan, dan Maluku.

Tiga jenazah mahasiswa asal Papua sudah dipulangkan ke kampung halaman, sedangkan 2 jenazah lainnya masih disemayamkan di asrama Papua Kamasan I Yogya. Hingga saat ini kedua Jenazah yang disemayamkan di Asrama Kamasan I belum diketahui namanya. Sedangkan sembilan mahasiswa asal Papua masih dalam perawatan di beberapa Rumah Sakit di Yogya.

Menurut keterangan rekan-rekan korban sesama mahasiswa asal Papua di Yogya, para mahasiswa asal Papua yang mengkonsumsi miras itu sering melanggar tata tertib asrama.

Sumber: www.nabire.net

Komisi I DPRP Pertanyakan Statemen Menkopolhukam Soal KKB

Jayapura- Legislator Papua, Laurenzus Kadepa yang juga anggota Komisi I DPR Papua mempertanyakan stigma teroris bagi Kelompok Bersenjata di Papua, yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan disalah satu media massa di Ibu Kota Jakarta.

“Kelompok bersenjata yang mana yang dimaksud oleh Menkopolhukam sebagai teroris, harus dijelaskan secara detail. Di Papua, banyak kelompok bersenjata dengan motif yang berbeda-beda,” kata Laurenzus Kadepa melalui via selulernya, Selasa (2/2).

Menurut politisi Partai NasDem ini, di Papua terdapat tiga kelompok yang berbeda tujuan. Pertama kelompok bersenjata yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan Papua, kedua kelompok yang dibuat agar kontra dengan kelompok Papua Merdeka, dan terakhir kelompok yang dibina dengan tujuan kepentingan lain.

“Semua punya senjata. Jadi yang dimaksud kelompok bersenjata di Papua yang termasuk teroris itu kelompok yang mana,” tegas Kadepa mempertanyakan statemen Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Dirinya memandang Pemerintah Pusat telah kehabisan cara dan akal untuk menyelesaikan masalah Papua, hingga memunculkan stigma baru yang ditujukan kelompok bersenjata di Papua. Padahal, langkah tersebut dipandang bukan solusi untuk menyelesakan masalah Papua.

“Pemerintah kehabisan akal menyelesaikan masalah Papua. Akibatnya, dicap berbagai stigma. Mulai dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Pengacau Kemanan (GPK), separatis, kelompok bersenjata hingga yang terbaru disebut teroris,” ujar Kadepa.

Pihaknya mengkhawatirkan munculnya cara kotor yang digunakan untuk mengkriminalisasi perlawanan orang Papua yang kerap menutut keadilan di tanah kelahirannya.

“Kini muncul stigma teroris, sehingga nanti penanganan dengan UU teroris. Sudah pasti Densus 88 anti teror akan beraksi. Apakah ini solusi penyelesaian masalah Papua?," tutupnya.
Sumber:  www.beritapapua.dharapos.com

Dalam 25 Tahun, 2.297 Wartawan Dibunuh

Dalam 25 Tahun, 2.297 Wartawan Dibunuh

Dalam 25 Tahun, 2.297 Wartawan Dibunuh
Ilustrasi - wartawan

JAKARTA - Setidaknya 2.297 wartawan dan pekerja media terbunuh dalam kurun waktu 25 tahun, dengan Irak menjadi negara paling mematikan, kata Federasi Wartawan Internasional (IFJ) pada Rabu (3/2/2016) waktu setempat.

Menurut AFP, para jurnalis kehilangan nyawa mereka saat menjadi target pembunuhan, serangan bom, baku tembak dan penculikan dalam perang dan konflik bersenjata di seluruh dunia, sementara yang lain dibunuh oleh kejaharan terorganisasi para baron dan pejabat korup, kata IFJ.

Sebanyak 112 wartawan dan profesional media terbunuh pada tahun lalu, meski puncaknya terjadi pada 2006 dengan memakan korban 155 jiwa, kata IFJ.

"Setidaknya 2.297 wartawan dan pekerja media terbunuh sejak 1990," kata laporan itu.

"Laporan tahunan ini lebih dari sekedar mencatat teman-teman yang terbunuh," kata Boumelha.

"Laporan ini juga menggambarkan penghormatan untuk keberanian dan pengorbanan yang dibayar oleh wartawan dengan mempertaruhkan nyawa untuk memberikan informasi dan memberdayakan publik," tambah dia.

Negara yang mencatat jumlah pembunuhan wartawan tertinggi adalah: Irak (309), Filipinan (146), Meksiko (120),Pakistan (115), Federasi Rusia (109), Algeria (106), India (95), Somalia (75), Suriah (67) dan Brazil (62).

Pada 2015, ada 10 wartawan dan pegawai tewas di Prancis ketika ekstrimis menyerang mingguan satir Charlie Hebdo di Paris, yang menjadikan Prancis menjadi tempat teratas pembunuhan pekerja media bersama Irak dan Yaman pada tahun lalu.

Sejak 1990, kawasan Asia Pasifik terdaftar sebagai tempat korban tewas tertinggi dengan angka 571, diikuti oleh Timur Tengah dengan 473 pembunuhan, Amerika dengan 472 pembunuhan, Afrika dengan 424 pembunuhan, dan Eropa dengan 357 jiwa meninggal.

IFJ menyeru pejabat pemerintahan, keamanan, angkatan militer dan lainnya yang berurusan dengan mereka untuk menghormati kebebasan wartawan.

Mereka mendesak "pemerintah untuk patuh dengan kewajiban internasional mereka dengan menelusuri pembunuhan wartawan dan membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan, sehingga mencegah kekerasan pada masa selanjutnya."
sumber: http://kabar24

Kota Sorong Rusuh, Sejumlah Toko Dirusak

ilustrasi
SORONG - Kota Sorong, Papua Barat, dilanda kerusuhan, Kamis (4/2/2016). Sejumlah toko dirusak massa, polisi keluarkan tembakan peringatan dan gas air mata.

Kerusuhan berawal saat ratusan warga Maybrat, Kota Sorong, Kamis pagi tadi mengarak mengarak jenazah Herman Semunya, yang tewas Rabu malam akibat dianiaya oleh soerang preman.

Jenazah Herman Semunya diarak menuju Kantor Wali Kota Sorong. Aksi massa yang awalnya berjalan aman ini tiba-tiba anarkis saat massa melintas di depan Kantor Polresta Sorong, Papua Barat.

Sejumlah toko yang berada tak jauh dari Markas Polresta Sorong ini menjadi sasaran emosi massa yang kerabat almarhum Hermanm Semunya.

Aparat kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata serta mengerahkan satu unit mobil water cannon untuk menghalau massa.

Sejumlah warga yang diduga membawa alat tajam dan melakukan perusakan terhadap sejumlah toko langsung diamankan aparat kepolisian Polresta Sorong. Puluhan aparat keamanan dari Brimob serta TNI disiagakan di sejumlah tempat yang dianggap rawan.

Sebelumnya, tadi malam puluhan warga di kompleks pertokoan Yohan menyerang aparat Brimob dan polisi yang hendak membuka palang di jalan Ahmad Yani Kota Sorong.

Warga emosi karena Herman Semunya, pelajar SMP kelas II dianiaya saat melintas di Kompleks Surya oleh seorang preman.

Sementara, aparat kepolisian hingga saat ini masih terus mengejar pelaku pembunuhan yang telah diketahui identitasnya.(zik)

Gerindra: KMP Sudah Bubar!


Jakarta - Partai Gerindra menyatakan KMP telah bubar. Kini Gerindra sendiri berjuang sebagai oposisi.

"Secara de facto partai-partai yang sekarang bergabung di KMP, kami sudah katakan KMP sudah selesai," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

KMP selaku gabungan partai politik yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, menurut Muzani, sudah menjadi tambahan kekuatan pengontrol pemerintah. Tetapi, setahun lebih berlalu, ada banyak perubahan sikap.

"Sekarang hampir setahun setengah, satu per satu merotol karena itu, de facto KMP sudah bubar," ujar Ketua Fraksi Gerindra ini.

Meski begitu, Gerindra menegaskan tetap setia menjadi oposisi. Sikap PAN yang disusul Golkar dan PPP untuk mendukung pemerintah tidak akan diikuti Gerindra.

"Itu tidak akan meruntuhkan posisi Gerindra sebagai oposisi. Pemerintah sebaik apapun butuh oposisi," ungkap Muzani.

Gerindra sendiri akan merayakan ulang tahunnya yang ke-8, tepatnya pada 6 Februari mendatang dengan didahului sejumlah rangkaian acara di Fraksi Gerindra pada hari ini. Pada Sabtu (6/2), peringatan ulang tahun dengan tema "Tetap Setia Bersama Rakyat" akan berlangsung secara sederhana di kantor DPP.

"Ini untuk meneguhkan posisi Gerindra untuk tetap jadi kekuatan penyeimbang, kekuatan oposisi di gedung ini sebagai amanat demokrasi," ujarnya.

Muzani menuturkan bahwa menjadi oposisi bukan berarti selalu melawan kebijakan pemerintah. Gerindra mengaku tidak mau jadi sembarang oposisi.

"Tidaklah oposisi asal-asalan. Tidak selalu berbeda dengan pemerintah. Sebagai partai oposisi, kami akan ambil sikap konstruktif," tegas Muzani.
(imk/van)
Sumber: http://news.detik.com

Multibahasa Penting Diterapkan Dalam Sistem Pendidikan Di Papua

Siswa SD di Perbatasan - google

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Prakarsai Perencanaan Kebijakan Pendidikan Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu di Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar di Papua Sebagai Salah Satu Upaya Menekan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Jayapura.
Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam kelas kepada siswa-siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kelas awal Sekolah Dasar di Papua dinilai sebagai langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Pendekatan yang akan dilaksanakan melibatkan perkenalan pada Pendidikan Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu (PMB-BBI), di mana anak-anak mulai belajar melalui bahasa ibu di kelas-kelas awal dan kemudian secara bertahap belajar untuk menggunakan Bahasa Indonesia secara keseluruhan.

Terdapat bukti-bukti menarik yang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat membantu meningkatkan partisipasi siswa, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan pembelajaran dalam kurikulum, sehingga mendorong efisiensi pendidikan, serta mencegah punahnya keanekaragaman bahasa dan budaya di Papua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, sejumlah dukungan politik untuk mengintegrasikan PMB-BBI ke sekolahsekolah di daerah pedesaan dan terpencil Papua telah dilakukan.
“Saat ini telah kembangkan rencana empat tahun kedepan yang dimulai Juli 2016, untuk mengimplementasikan program percontohan PMB-BBI di salah satu Kecamatan di Lembah Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya,” kata Elias melalui keterangan pers yang diterima Kabar24, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Menurut survei sosiolinguistik, Bahasa Indonesia menjadi bahasa sekunder pada hampir semua penduduk Lanny Jaya dan penguasaan terhadap bahasa nasional tersebut pada saat itu lemah. Lani adalah bahasa pertama pada hampir seluruh anak di kabupaten tersebut, dan kabupaten lain di sekitarnya, termasuk di Kabupaten Jayawijaya.
Dari sampel sebanyak 184 siswa kelas 2 dan kelas 3, sebanyak 75% dari seluruh siswa menganggap Bahasa Indonesia sulit, sementara 88% menganggap Bahasa Lani mudah. Hanya sekitar 13% dari siswa tersebut yang lancar dalam dua bahasa tersebut (dwi-bahasa).

Dr. Joost Pikkert, Ketua Tim Program PMB-BBI dari SIL International Indonesia menjelaskan, Secara psikologis, anak-anak akan lebih siap belajar menerima bahasa lain di luar bahasa ibunya kurang lebih di kelas 3 sekolah dasar. Setelah mereka secara bertahap belajar Bahasa Indonesia, perkenalan terhadap bahasa asing seperti Bahasa Inggris idealnya diajarkan di usia yang lebih dewasa.

Namun demikian, meski tiga kali lipat siswa menganggap Bahasa Lani mudah dan Bahasa Indonesia sulit, hampir 65% guru menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas dan hanya 20% guru yang menggunakan Bahasa Lani. Lebih lanjut, 6,9% dari siswa umumnya dilarang menggunakan bahasa lokal mereka ketika di sekolah.

“Dibandingkan, siswa di asrama dengan guru non-Papua lebih mungkin untuk dipukuli jika menggunakan bahasa lokal dibandingkan dengan siswa di sekolah lainnya. Hal ini mencerminkan betapa Penerapan Pendidikan Multi Bahasa berbasis Bahasa Ibu sangat dibutuhkan untuk membuat pelajaran yang diberikan kepada kelas awal bisa dipahami dengan lebih mudah, sehingga mempercepat pembelajaran, dan di saat yang bersamaan melindungi serta menghormati bahasa dan kebudayaan lokal,” jelasnya.
Sumber: http://kabar24.bisnis.com

Dokumen Rahasia BIN tentang Tokoh Papua Merdeka Bocor di Australia

SYDNEY, - Sebuah dokumen rahasia yang diklaim milik Badan Intelijen Negara (BIN) telah bocor ke kantor berita Australia, Fairfax, yang kemudian mengulasnya dalam laporannya.
Dalam dokumen itu disebutkan pemerintah Indonesia telah menyusun suatu berkas rahasia yang secara rinci mendata "kelemahan" dari tokoh-tokoh Papua, semisal kegemaran pada wanita dan alkohol. Dokumen ini dipakai sebagai strategi untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua.

Dokumen yang diberi judul Rencana Aksi Papua, tertanggal Maret 2014 - beberapa bulan sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Dokumen itu memiliki logo BIN dan tampaknya berasal dari Deputi II Kepala BIN.
Fairfax Media yang mencoba meminta konfirmasi dari BIN mendapat jawaban bahwa lembaga itu akan mengadakan penyelidikan inetrnal dengan segera untuk mengetahui dari mana sumber dokumen tersebut.
"BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut," kata Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, sebagaimana dilansir oleh Sydney Morning Herald hari ini (3/2).

"Kami melakukan operasi intelijen dan karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka seperti itu," kata dia.
Menurut Fairfax, dokumen rahasia yang bocor itu menargetkan pemimpin agama, aktivis politik dan mahasiswa Papua yang tinggal di luar provinsi itu.

Dokumen tersebut, menurut Fairfax, memuat daftar kekuatan dan kelemahan sejumlah tokoh Papua dan menjelaskan taktik untuk menekan gerakan pro kemerdekaan di sana. Juga digambarkan bagaimana taktik untuk memecah opini yang ada dalam gerakan pro kemerdekaan.

Di antara tokoh yang masuk dalam daftar itu adalah Markus Haluk, mantan ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia. Dokumen tersebut melaporkan bahwa  Haluk sering menghadiri seminar yang menuntut pembebasan Papua dan selalu mengeritik kebijakan pemerintah.
Menurut dokumen, kekuatannya adalah kemampuannya untuk memotivasi warga pegunungan Papua yang tidak berpendidikan universitas dan menciptakan "propaganda melalui media".

Kelemahannya? "Uang dan perempuan," demikian dokumen yang diperoleh Fairfax Media.
"Saya pikir itu pelecehan terhadap martabat dan karakter saya," kata Haluk kepada Fairfax Media.
"Saya punya istri, saya bukan playboy. Saya tahu ada banyak cara Indonesia (mencapai tujuannya). Ini strategi intelijen, strategi Jakarta untuk membunuh seorang pejuang."

Haluk mengatakan dia tidak akan takut atau panik. "Perjuangan saya adalah untuk menyelamatkan orang Papua. Saya tidak disponsori atau dibayar oleh siapa pun. Dan saya akan terus berjuang sampai kebenaran ditegakkan di Papua."

Tokoh lain yang masuk dalam daftar BIN adalah Beny Dimara. Dia adalah seorang tokoh agama terkemuka yang bekerja dengan mahasiswa Papua di Yogyakarta. Dalam dokumen ia digambarkan sebagai seseorang yang "mengikuti politik separatis".

Namun, kepada Fairfax Media, Beny Dimara mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan kegiatan pro-kemerdekaan.

"Saya seorang imam dan perhatian saya  hanya satu, yaitu membuat pemuda Papua lebih baik dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan dan dalam pendidikan mereka," kata dia.
Teolog dan aktivis, Benny Giay, juga masuk dalam daftar. Ia digambarkan sebagai  "pendeta terkemuka yang dapat mempengaruhi dan dapat membangkitkan semangat separatis."

"Ini adalah paranoid, ini gila," kata dia, ketika diberitahu tentang keberadaan dokumen itu.
"Mereka (pemerintah) sering mengikuti kami atau mengirim wartawan untuk mewawancarai kami pada topik-topik tertentu. Mereka akan menghadiri konferensi pers, menghadiri pertemuan gereja kami," kata dia.
Dokumen itu juga memuat target minimal dan target maksimal, yang diharapkan dicapai dalam rentang waktu April hingga Oktober 2014.

Target minimal adalah membuat tokoh-tokoh yang ada dalam daftar tersebut tidak mempersoalkan pelanggaran HAM di Papua atau membuat mereka menolak kemerdekaan Papua.
Ada pun target maksimal ialah para tokoh itu mendukung NKRI dan mendukung UU Otonomi Khusus Papua yang kala itu sangat kuat didorong oleh  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebuah dokumen yang diklaim berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN), memuat daftar tokoh Papua yang dicurigai memiliki inspirasi untuk merdeka. Dokumen itu juga memuat kelemahan dan kekuatan para tokoh.
Salah seorang yang masuk dalam daftar itu ialah Markus Haluk, mantan ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia. Dokumen tersebut melaporkan bahwa  Haluk sering menghadiri seminar yang menuntut pembebasan Papua dan selalu mengeritik kebijakan pemerintah.
Menurut dokumen, kekuatannya adalah kemampuannya untuk memotivasi warga pegunungan Papua yang tidak berpendidikan universitas dan menciptakan "propaganda melalui media".

Ada pun kelemahannya: Uang dan wanita.

Dokumen tersebut diperoleh oleh kantor berita Australia, Fairfax Media dan dilansir oleh Sydney Morning Herald hari ini (3/2).

BIN menolak adanya dokumen tersebut dan mengatakan akan melakukan penyelidikan dari mana sumbernya.
"BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut," kata Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, sebagaimana dilansir oleh Sydney Morning Herald hari ini (3/2).

"Kami melakukan operasi intelijen dan karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka seperti itu," kata dia.
Dokumen ini yang diberi judul "Rencana Aksi Papua", bertanggal Maret 2014. Itu berarti beberapa bulan sebelum Joko Widodo menjadi presiden RI. Dokumen dengan logo BIN itu digambarkan berasal dari Deputi II Kepala BIN.

Markus Haluk yang dimintai konfirmasi tentang dokumen tersebut mengatakan ia tidak panik atas tuduhan pada dirinya, terutama soal kelemahannya.
Menurut dia, hal itu merupakan pelecehan atas martabat dirinya.

"Saya punya istri, saya tidak playboy. Saya tahu ada banyak cara Indonesia (mencapai tujuannya). Ini strategi intelijen, strategi Jakarta untuk membunuh seorang pejuang," kata dia sebagaimana dikutip oleh Fairfax Media.

Dia mengatakan akan terus berjuang "sampai kebenaran ditegakkan di Papua."
Ia juga berpendapat strategi intelijen tersebut terbukti tidak berhasil.

"Papua telah dimasukkan ke Indonesia sejak akhir 1960-an tetapi orang masih mengibarkan  bendera Bintang Kejora di hutan, protes menuntut pemisahan Papua dari Indonesia masih berlangsung," kata dia.
Tokoh agama, Beny Dimara, yang bekerja dengan mahasiswa Papua di Yogyakarta, juga dimasukkan sebagai tokoh yang diamati oleh BIN. Ia digambarkan sebagai pengikut politik separatis. Namun, Beny menolak tuduhan itu.

"Saya seorang imam dan perhatian saya  hanya satu, membuat pemuda Papua  lebih baik dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan dan dalam pendidikan mereka."

Bukan hanya sekali ini Fairfax Media memperoleh dokumen rahasia tentang kegiatan mata-mata terhadap tokoh Papua.

Dokumen Kopassus pada tahun 2011 juga bocor ke Fairfax Media pada tahun 2011. Dokumen itu mengungkapkan adanya pengawasan yang ketat terhadap anggota perlawanan bersenjata Papua serta terhadap sejumlah warga Papua.

Informasi intelijen periode  2006-2009 itu mengungkapkan informan-informan menyusup ke setiap aspek kehidupan sehari-hari di Papua, termasuk pengawasan terhadap turis AS saat mereka menghadiri tarian tradisional di luar ibukota Jayapura, untuk mencari tahu apakah mereka akan  bertemu dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan.

Agus Sumule, dosen Universitas Papua, mengatakan Papua adalah satu-satunya kelompok etnis di Indonesia yang dimata-matai oleh pemerintahnya sendiri.

"Indonesia mendekati Papua dengan sikap rasisme dan paternalistik," kata Agus.

"Perasaan menjadi bagian dari Indonesia tidak ada pada rakyat Papua karena stigma yang dikenakan kepada rakyat Papua bahwa kami ini separatis, bahwa kami tidak mampu melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang di pulau Jawa...."

Sebuah  laporan yang dibuat oleh direktur Institute for Policy Analysis untuk Konflik di Jakarta pada 2015 mengatakan Papua menghadapi indikator pembangunan terendah.

"Pemerintah Indonesia terus-menerus gagal  menyelesaikan masalah ini, yang menyulut gerakan kemerdekaan," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: www.satuharapan.com