Genangan Air Depan Pasar Tumburuni Bisa Piara Lele

Kota Fakfak dengan kondisi daerah bergunung tetapi tidak ditata dengan baik saluran airnya maka akan terjadi kubangan air yang menghambat arus jalan kendaraan, apalagi dimusim hujan seperti saat ini.
Tepatnya didepan pasar Plaza Tumburuni, akibat dari tidak dibuat saluran disisi kiri jalan maka saat hujan airpun terkumpul dibadan jalan.


sebuah foto yang diunggah dimedsos oleh netizen mendapatkan komentar beragam, foto diatas diunggah digrup facebook @Aku Cinta Kota Fakfak

 Willy Tanggahma : COBA "DPU" LIHAT K....! PERMASALAHAN GENANGAN AIR DI JALAN DEPAN PALASA TAMBARUNI FAKFAK...PERENCANAAN DERENASE UNTUK JALUR AIR BAGAIMAN SAMPE BISA AIR TERTAMPUNG DI JALAN UTAMA........?

Paheng Mofu Drainase utamanya dimana nih, kok jadinya bisa tergenang air bgitu ? Wah wah wah parah.. mana bos-bos yang punya kebijakan nih ditinjau dong kok jadinya memperlambat aksesibilitas kerja nih ??

Ni pembatas jalan di tengah itu yang menghambat proses air untuk bergerak keluar. Aneh tapi nyata desain pembatas bgaimana nihh coba ada ruang" ka....hahahaaaaa gilaooooo ni sapa yang punya ide bikin barang ini + lagi dengan drainase tdk ada lagi cocok sudah bikin kolam ikan lele. Hahahaaaaaa

Jack Kravits Yacobus Bukan urusan mau piara lele tpi itu aset kabupaten fak fak yg harus di jaga karna pasar tambaruni itu merupakan salah satu aset pacajak imka daerah fak fak, yg sebagian masayarakat kampung menjual hasil kebun dll,

Riel Erneista Paheng Mofu mau bilang lg barang su jdi tu. Hahaaa...
D foto bgian bwah sni ada gundukan kyk gunung bwt menyebrang, air tdk gerak.
Orng sekolah yg krja tu.

  
Eko Budiyanto Pembangun yg asl asaln cm memikirkan uang nya saja ya bgitu hasilnya..yg peting ad proyek proyek...

Hasrun Sudak Bang willy, DPU'tertidur mungkin hujan jadi'
 
Selain komentar bernada kritik ada juga komentar yang mengarah agar tidak saling menyalahkan: 

 Ricky Nelson Maaf sebagai orang yg pernah tinggal di Fakfak dan sedikit tau tentang persoalan banjir di sekitar Plasa, saya saran stop saling salah2in karena ini efeknya panjang selama pembangun di areal belakang kuburan umum dan belakang jalan Kokas serta masyarakat di sepanjang jalan belakang DPU sampai pintu kubur serta masyarakat di Pala-Pala tdk buang sampah ke parit maka plasa Thambaruni tdk akan banjir jadi stop baku kasih salah sdh Tks GBU ALL.

Intinya bahwa peran pihak terkait untuk secepatnya mengatasi sehingga saat hujan jalan didepan pasar Tumburuni tidak tergenang lagi.

Semoga. 
(Admin) 

Dana PON Papua Tanggungjawab Pusat, Provinsi dan Wilayah


JAYAPURA, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembiayaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa, mengatakan dalam perda tersebut dinyatakan bahwa pembiayaan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kawasan atau klaster-klaster PON XX 2020.

"Masing-masing pemerintah daerah tersebut di antaranya Kota dan Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke, Mimika serta Jayawijaya," katanya.

Menurut Hery, Gubernur Papua Lukas Enembe pun telah meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Inpres atau Kepres khusus sebagai sumber pembiayaan memanfaatkan APBN, guna pembangunan infrastruktur PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua.

"Gubernur sudah bersurat secara resmi kepada Presiden, untuk menerbitkan Inpres atau Kepres khusus mengenai PON XX, agar tak terjadi tumpang-tindih di kementerian/lembaga," ujarnya.

Dia menuturkan bila tidak ada Inpres atau Kepres khusus tentang pembiayaan PON XX, dikhawatirkan kementerian atau lembaga tak bersinergi dengan persiapan even olahraga nasional di Papua.

"Untuk itu, perlu ada satu regulasi khusus yang mengatur pembiayaan PON yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN," katanya lagi.

Provinsi Papua ditunjuk sebagai penyelenggara dan tuan rumah pelaksanaan PON XX tahun 2020.


Editor : Tjahjo Sasongko   Sumber: http://olahraga.kompas.com

LIPI Usulkan Dialog Nasional Indonesia-Papua

JAKARTA, - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) usulkan Pemerintah Indonesia buka dialog nasional dengan Papua. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Andriana Elisabeth menyebutkan bahwa dialog nasional berfungsi sebagai media yang nantinya menghadirkan para pihak terkait secara inklusif guna memahami dan membahas berbagai isu penyelesaian damai di Papua.

“Dialog yang dipahami sebagai strategi, masih dianggap tabu karena terminologi kebanyakan mengarah separatis. Namun perlu dipahami Papua adalah bagian dari Indonesia dan penting diadakan dialog nasional, pendekatan damai,” ujar Adriana di Gedung LIPI , Jakarta, Senin (14/3/2016).

Ditambahkan lagi, dialog nasional penting dilakukan karena dewasa ini kompleksitas Papua makin meninggi. Diurutkan pada posisi Papua sebagai elemen penting dari bangsa Indonesia, namun disaat bersamaan juga bisa mengancam, lalu adanya ketidakpercayaan (distrust) berkepanjangan baik Indonesia maupun Papua.
Belum lagi persoalan status otonomi khusus yang masih belum maksimal, inilah yang dikatakan Adriana menjadi pendorong bagi keduanya untuk lekas adakan dialog nasional.

“Saat berdialog, tidak dilihat posisi-posisi tetapi kepentingan,” ujarnya.

Adapun dialog nasional sebenarnya sudah dilakukan banyak negara untuk menyelesaikan konflik, sebut saja Yaman, Tunisia, Sudan dan Libya. LIPI sendiri menyarankan pada pemerintah Indonesia khususnya Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi untuk menentukan agenda pembahasan dan siapa saja yang dipercaya untuk ikut dalam dialog nasional.

“Dialog nasional harus memiliki tujuan dan agenda untuk memperbaiki hubungan bukan kepentingan pembangunan saja, tentukan pihak-pihak dalam dialog yaitu perwakilan Indonesia dan Papua asli,” ujarnya.
Adriana sampaikan dialog nasional antara Indonesia dan Papua harus diikuti oleh tiga pilar di Papua, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dan Papua Barat serta Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Namun dialog nasional bukanlah proses mediasi damai yang instan, apalagi dewasa ini distrust keduanya meninggi.

Perlu adanya dialog presiden dengan tiga pilar di Papua, dilanjutkan dengan dialog kementerian dan lembaga pemerintah karena jika dilihat hingga kini antara kementrian belum ada kesamaan pandangan tentang penyelesaian damai di Papua baru setelah itu diadakan dialog antar elemen masyarakat Papua dan terakhir dialog sektoral terkait isu tertentu seperti pendidikan, kesehatan, kekerasan, HAM tentu dengan pihak terkait. (yul)

Sumber: http://citraindonesia.com/lipi-usulkan-dialog-nasional-indonesia-papua/

Dana Otsus Hinaan Bagi Bangsa Papua: Reaksi Balasan Surat Kementerian ESDM Atas Surat Kaukus Parlemen Papua dan Papua Barat


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Jalan Prof. DR. Supomo, SH, No. 10 Jakarta 12870, Telp (021) 8307557, Fax (021) 83785103, Email: dbm@minerba.esdm.go.id
———————————————————————————————————–
Nomor     : 045/04/DJB/2016
Sifat          : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Perihal      : Tanggapan Atas Permohonan pembelian Saham 10,64% PT. Freeport Indonesia Melalui Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat
Yang terhormat
Kaukus Parlemen Papua dan Papua Barat
Gedung MPR/DPR RI Nusantara 1 Lantai XI
Jl. Gatot Soebroto, Senayan
Jakarta, 10270

Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No. B-1067/M. Sesneg/D-2/HL.00.01/11/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Permohonan Pembelian Saham 10,64% PT. Freeport Indonesia Melalui Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta memperhatikan surat Saudara No. 09/Kaukus/Parlemen Papua-Papua Barat 11/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Permohonan Pembelian Saham 10,64% PT. Freeport Indonesia (PT. FI) melalui Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Berdasarkan PP No.77 Tahun 2014 dijelaskan:
  • Pasal 112D ayat (2) huruf a menyebutkan: “Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan PP ini wajib melakukan ketentuan divestasi saham sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak PP ini diundangkan.
  • Peserta Indonesia (Pemerintah) telah memiliki saham 9,36% dalam PT. FI, maka PT. FI berkewajiban melakukan penawaran saham sebesar 10,64% kepada peserta Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2015, setelah satu tahun terbitnya PP No. 77 Tahun 2014
  • Pasal 97 ayat (6) menyebutkan “penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender setelah 5 tahun sejak beroperasi
  • Pasal 97 ayat (2) menyebutkan “pemegang IUP operasi produksi IUPK operasi produksi wajib melakukan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan ayat (1b) kepada peserta indonesia secara berjenjang kepada: 1). Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2). BUMN dan BUMD; 3). Badan Usaha Swasta Nasional;

Analisis surat Kementerian ESDM

Pendekatan legalitas yang didasarkan pada bunyi pasal-pasal yang di desain oleh Pemerintah Pusat (bukan melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat – sebagai representasi rakyat) yang tertuang dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 adalah peraturan sepihak yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat daerah yang menjadi subyek eksploitasi atas nama regulasi dan kepentingan Pusat.

Regulasi di desain oleh manusia-manusia yang menjabati sebuah lembaga negara yang memiliki otoritas/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang didalihkan demi kepentingan negara. Setiap regulasi yang dinilai dapat mengunci kepentingan monopoli pusat atas kekayaan sumber daya alam di Tanah Papua, tentunya menjadi motivasi utama dalam regulasi PP yang diterbitkan oleh Pusat ini.
Jawaban surat dari Kementerian ESDM memang tidak secara tegas menolak atau mengiakan permintaan Kaukus Parlemen Papua dan Papua Barat. Namun penggunaan dalil Peraturan Pemerintah sebagai dasar argumentasi menunjukkan sikap Kementerian ESDM yang konsisten tanpa keragu-raguan sedikitpun untuk memuluskan pengambilalihan saham Freeport oleh Perusahaan nasional yang berafiliasi dengan BUMN (maksud dari redaksi secara berjenjang yang sengaja ditampilkan dalam surat Kementerian ESDM).

Luka yang dirasakan oleh rakyat dan bangsa Papua sejak aneksasi sumber daya alam di negerinya sendiri yang berlangsung dalam periode 1967-2021, sepertinya tidak akan mendapatkan solusi dari kebijakan bernegara. Pusat telah mengunci pengambilalihan saham Freeport dengan dalih dalih regulasi sepihak yang didesain untuk mengamankan agenda pusat sendiri.

Tidak ada rasa empati dan rasa malu sedikitpun yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara di Pusat untuk merasakan penderitaan rakyat dan bangsa Papua setelah berpuluh tahun lamanya harus merelakan sumber daya alamnya dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan yang memberikan “glory” bagi siapa saja yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia tersebut.

Yang perlu diingat oleh Pemerintah Pusat, pada hari ini seluruh elemen rakyat dan bangsa Papua telah menyadari semua permainan kotor kebijakan-kebijakan Pusat yang hanya menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai sapi perah eksploitasi sumber daya alam di negerinya sendiri. Saya tidak yakin, apakah doktrin kebangsaan yang diajarkan oleh pendiri Republik akan dapat bertahan 20 atau 40 tahun di masa-masa mendatang di Tanah Papua. Sebab tidak ada doktrin di dunia ini yang bisa menentang rasionalitas dan kebenaran (rasa keadilan yang dirasakan dan dipikirkan oleh rakyat).
Keangkuhan elit pusat yang menetapkan standar regulasi yang menurut mereka baik untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, telah direkam dengan sangat baik oleh generasi generasi rakyat dan bangsa Papua. Apapun yang akan terjadi dengan nasib bangsa ini di masa masa mendatang, kami serahkan pada kehendak Tuhan dan kehendak sejarah.
Memang sejak awal integrasi bangsa Papua kepangkuan republik, telah diawali dengan aneksasi sumber daya alam yang lebih mendahului penyerahan secara dejure wilayah Papua ke pangkuan republik (kontrak karya Freeport mendahului proses Pepera). Jadi tidak mengherankan, sejak awal bangsa Papua hanya dijadikan barter politik internasional (Republik-US) untuk sekedar mengamankan perkawinan kepentingan sumber daya alam diatas Tanah Papua.
Pusat secara tidak sadar telah membenarkan perampasan sumber daya alam seperti yang terjadi pada era kolonial. Perbedaannya pada hari ini kolonisasi tersebut dilakukan melalui perjanjian internasional melalui badan-badan otoritas yang dianggap paling berwenang memberikan license atas nama hukum dan kedaulatan berwajah negara.

Tanah Papua juga merupakan bagian dari Republik, dimana penyelenggaraan pemerintahan republik dijalankan oleh organ-organ pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan menurut asas-asas hukum republik. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua untuk menjalankan tujuan pembangunan nasional yang dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di Tanah Papua. Inilah tujuan yang selalu mendasari setiap doktrin regulasi yang diselenggarakan oleh organ bernama Pemerintah.
Dimasa Reformasi Pusat bersepakat untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam amandemen UUD 1945 yang membentuk pondasi dasar pelaksanaan praktek desentralisasi yang hari ini dijalankan sebagai platform ketatanegaraan nasional. Justru yang patut dipertanyakan mengapa pusat berusaha untuk memonopoli sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Bentuk desentralisasi yang dilaksanakan pada hari ini justru hanya menjadikan daerah sebagai unit-unit produksi yang bertujuan untuk menyetor pendapatan negara sebesar besarnya kepada Pusat.

Daerah seperti Tanah Papua telah menjelma menjadi “sapi perah” yang harus tunduk pada setiap kepentingan yang didesain oleh elit-elit nasional. Rakyat di Tanah Papua juga membutuhkan perhatian pembangunan dan prioritas untuk memperoleh akses pendapatan yang dapat digunakan untuk membangun manusia dan tanahnya.

Pada hari ini disadari sepenuhnya oleh seluruh rakyat di Tanah Papua, bahwa pemberian dana otsus telah menjadi sandera yang melegalkan sikap sewenang-wenang Jakarta untuk memonopoli pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua. Dana otsus juga menjadi bentuk penghinaan Jakarta yang memandang bangsa Papua hanya butuh uang saja dan bukan kemandirian untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri. Dan pemberian itu selalu menjadi nilai plus yang dibanggakan oleh para elit nasional dengan tingkah badutnya untuk mengatakan “kami rugi besar disetiap tahunnya harus memberi makan orang Papua dengan dana otsus, sedangkan pemasukan bagi negara dari monopoli sumber daya alam di Tanah Papua hanyalah sedikit (kutipan wapres)”.

Dengan demikian dana otsus benar-benar telah menghilangkan harga diri rakyat dan bangsa Papua, serta menjadi alat legitimasi bagi elit nasional untuk tidak menyerahkan hak pengelolaan sumber daya alam strategis ke Tanah Papua. Tidak perlu berpolemik panjang lagi, katakan dengan tanpa ragu-ragu untuk mencabut dana otsus dari Tanah Papua dan mengembalikan hak pengelolaan sumber daya alam ke rakyat dan bangsa Papua, untuk kemandirian pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang telah diakui dalam UUD 1945.

Sumber: http://willemwandik.com

Rasain, Nyambi Jambret, Oknum Polisi pun Dibekuk

JAKARTA - Anggota Ditpolair Baharkam Polri, Brigadir Jubaidi Muhtar akhirnya dibekuk aparat Polsek Taman Sari. Ia ditangkap lantaran diduga menjambret seorang wanita di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (13/3).

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal. Menurut dia, oknum polisi tersebut  kini tengah berada di Polsek Taman Sari untuk dilakukan proses penyelidikan.

"Iya benar. Ada kejadian seperti itu (penjambretan)," kata dia di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, (13/3).

Iqbal melanjutkan, ia belum mengetahui persis detail kronologi dan motif pelaku yang melakukan aksi tindak pidana itu.  "Kalaupun benar ksmi akan lakukan proses penyelidikan," terangnya.

Dari informasi yang dihimpun, korban bernama Debby Agustiani (20) dan Arastu Dresti (23) baru saja pulang dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Namun di tengah perjalanan, korban mengaku dibuntuti oleh orang tak dikenal yang diketahui bernama Brigadir Jubaidi Muhtar.

Sesampainya di jalan Gajah Mada, Kelurahan Krukut, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, tiba-tiba saja 
Jubaidi dengan sepeda motornya menjambret ponsel genggam milik Debby yang tengah berboncengan motor dengan Arastu. Debby lantas berteriak minta tolong sehingga memancing warga untuk mengejar Jubaidi. Dia pun akhirnya ditangkap.

Warga kemudian menyerahkan Jubaidi ke Polsek Taman Sari untuk diproses lebih lanjut. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor Yahama Mio warna hijau nopol B 6462 URW, 1 buah kartu tanda anggota (KTA) Polri NRP 85110244, 1 unti ponsel nokia, 1 lembar kartu tanda penduduk, dan 1 ponsel Asus Zenphone 2 milik Debby. (Mg4/jpnn)

Ikut Piala Bhayangkara, Ini Jadwal Lengkap Persipura Jayapura


Persipura Jayapura sudah memastikan akan mengambil bagian dalam turnamen Piala Bhayangkara yang diselenggarakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Turnamen ini diikuti oleh 10 tim yang mayoritas merupakan klub Indonesia Super League (ISL) dan sudah dibagi ke dalam dua grup.

Persipura berada satu grup bersama Arema Cronus, Bali United, PS Polri dan Persija Jakarta di grup B. Sementara 5 tim lainnya yang tergabung di grup A yaitu Mitra Kukar, Persib Bandung, Sriwijaya FC, PS TNI dan satu lagi tim dari pemenang final Piala Gubernur Kaltim.

Piala Bhayangkara sendiri akan mulai kick off pada 17 Maret dengan sistem home tournament, lalu dilanjutkan ke babak semifinal dan partai final.

Berikut jadwal lengkap tim Mutiara Hitam selama babak penyisihan :

PS Polri vs Persipura 21 Maret 2016

Persipura vs Persija 23 Maret 2016

Bali United vs Persipura 25 Maret 2016

Persipura vs Arema Cronus 27 Maret 2016

Babak semifinal akan dilangsungkan pada 30 dan 31 Maret 2016, sedangkan laga puncak dimainkan 3 Aprl 2016.

Sumber: http://www.harianpapua.com

KTT OKI: Beri Solusi Konkret untuk Palestina

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta, mendukung penuh KTT Luar Biasa OKI ke-5 di Jakarta, 6-7 Maret 2016. Ia berharap KTT tersebut bisa menjadikan persoalan Palestina sebagai isu utama dimana harus ada solusi konkret yang dihasilkan dalam forum negara-negara Islam kali ini.

“Persoalan Palestina jangan terlupakan oleh apapun. Konflik ISIS, Suriah, dan seolah menenggelamkan isu persoalan Palestina,” kata Sukamta saat dikonfirmasi pada Minggu (6/3).

Bagi umat Islam, kata politikus PKS itu, tanah Palestina wajib kita perjuangkan karena di sana ada Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjid al Aqsha sebagai kiblat pertama umat Islam dan tempat Isra'-nya Nabi Muhammad SAW.

Karena itu, Palestina bukan hanya milik bangsa Palestina saja, tapi milik umat Islam di seluruh dunia. Bahkan ia menceritakan kisah seorang nenek yang memiliki sebidang tanah di dekat kompleks Baitul Maqdis, bangunannya sangat strategis karena menempel dengan Baitul Maqdis.

Nah, Israel menawar tanah dan rumahnya itu dengan harga sangat tinggi. Sang nenek tidak mau untuk menjualnya meski dengan harga 1 juta Dollar. Ia hanya mau menjual tanah tersebut jika surat jual beli tanahnya ditandatangani langsung oleh pemiliknya, yakni seluruh umat muslim di seluruh dunia.

“Kisah nenek ini menjadi cambuk untuk kita bahwa jangan sampai persoalan Palestina terlupakan oleh apapun juga,” tegas politikus asal Yogyakarta itu.

Meskipun sekarang bendera Palestina sudah berhasil berkibar di PBB, lanjut Sukamta, hal itu belum berarti apa-apa karena faktanya, agresi Israel di Palestina tetap saja berlangsung, bahkan semakin menjadi-jadi. Pembunuhan masih menjadi pemandangan sehari-hari.

“Karenanya, saya sangat mendukung konferensi OKI ke-5 ini. Isu utama yang akan dibahas adalah soal Palestina. Saya harapkan ada solusi dan aksi yang konkret untuk Palestina. PBB juga tidak terlalu bisa diharapkan, karena resolusi DK PBB sering tidak digubris oleh Israel," sebutnya.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR itu, bila perlu dengan pertimbangan yang matang, negara-negara di Timur Tengah dan muslim lainnya sebaiknya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Pemutusan hubungan diplomatif dengan Israel bisa dilakukan jika kemerdekaan Palestina terus menemui jalan buntu dan Israel terus melanggar hukum internasional.(fat/jpnn)

Risma Berbagi Ilmu Kelola Surabaya di Tanah Papua


JAYAPURA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri undangan Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka HUT 106 Kota Jayapura.
Risma membagi pengalaman dalam mengelola Kota Surabaya dalam sebuah acara talkshow bersama Wali Kota Jayapura Benhur Toni Mano, di Jayapura, Jumat (4/3/2016). Talk show bertajuk "Strategi Jayapura Menuju Kota Metropolitan dengan studi kasus Kota Surabaya” itu digelar di Aula Syansoor, Kantor Wali Kota Jayapura.

Risma menekankan bahwa membangun infrastuktur kota memang penting tetapi membangun kualitas warganya jauh lebih penting agar kemajuan kota dapat dinikmati oleh warganya. "Untuk apa pemerintah kota membangun infrastruktur maju kalau yang menikmati bukan warganya. Warga asli kota harus menikmati manfaat pembangunan kota, harus menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri," tegas Risma.

Risma juga meyakinkan bahwa bila ada kehendak kuat dan didasari ketulusan maka semua upaya membangun kota yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran akan teratasi. "Tuhan akan memberi jalan, yang penting kita punya niat dan tulus, semua akan mudah. tinggal kita mau atau tidak," ujar Risma.
Sementara Wali Kota Jayapura Benhur menyatakan bahwa perlu bagi jajaran pemerintah Kota Jayapura untuk mengambil nilai positif yang telah dikembangkan Kota Surabaya. "Ibu Risma menjadi salah satu panutan dalam penyelenggaraan pemerintah bersih dan modern, senang kami bisa berbagi pengalaman," ucap Benhur.

Setelah talk show, bersama Benhur, Risma membuka gerak jalan umum dan tingkat pelajar di Jalan Entrop
Jayapura. Risma mendarat di Bandara Sentani pada Jumat pagi, pukul 07.00 WIB. Ini merupakan pertamakalinya Risma menginjakkan kaki di Tanah Papua. Saat tiba, Risma disambut dengan tarian selamat datang. Dalam prosesi tarian itu, Risma mendapatkan penghormatan menginjak piring adat sebagai simbol sudah menjadi satu keluarga besar. Risma tampak sumringah. "Terima kasih terima kasih semuanya," kata Risma kepada para penari. Pada malam nanti, Risma dijadwalkan akan menghadiri temu kader PDI Perjuangan Se-Papua.(ful) - http://news.okezone.com

10 Tahun Mengabdi, 1.283 Honorer Tuntut jadi PNS

Gubernur dan Ketua DPR PB akan Temui Presiden Jokowi


MANOKWARI-Gubernur Papua Barat, Bram O Atururi,Ketua DPR Papua Barat,Pieters Kondjol,Sekretaris Daerah (Sekda),Drs Nathaniel Mandacan serta sejumlah pejabat terkait, Selasa (1/3) menggelar pertemuan membahas honorer di lingkup Pemprov Papua Barat  yang jumlahnya  mencapai 1.283 orang.  Para pimpinan daerah merasa perlu melakukan pertemuan karena adanya desakan para honorer minta diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ketua DPR PB, Pieters Kondjol kepada wartawan menuturkan, pertemuan dengan gubernur menyimpulkan,Pemprov Papua Barat dan DPR PB berencana akan mencoba bertemu Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah pusat tak memberlakukan moratorium penerimaan PNS.
‘’Ada kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil diterapkan pemerintah pusat, padahal kita di Papua Barat terdapat 1.283 honorer  yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Nah, untuk memperjuangkan nasib mereka ini, kita akan bertemu  Bapak Presiden Ir.Joko Widodo,’’ ujarnya Pieters Kondjol.

    Perjuangan para honorer ini sudah cukup lama. Bahkan sudah 3 kali bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN dan RB),namun belum juga ditindaklanjuti. Langkah terakhir yang dilakukan pertemu langsung Presiden.

 ‘’Kami bertemu dan minta langung kepada Bapak Presiden Indonesia agar kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara penerimaan pegawai negeri ini tidak berlaku di Provinsi Papua Barat,’’ imbuhnya.
    Pieters Kondjol mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kekhususan di Papua Barat. Dan Pemprov Papua Barat sanggup memberi gaji 1.283 honoer bila sudah diangkat sebagai PNS.

‘’Dari sisi keuangan daerah kami (Prov Papua Barat) mampu,sehingga kami minta kepada pemerintah pusat untuk menyetujui karena ini terkait dengan kekhususan yang kami miliki. Sebanyak 1.283 honorer ini  harus menjadi pegawai negeri sipil,’’ tuturnya.

Daftar nama-nama 1.283 honorer yang tersebar di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemprov Papua Barat lanjut Ketua DPR PB, telah terdaftar di data base K2 di Kemen-PAN dan RB. ‘’Nah, mereka inilah yang kita perjuangkan agar tidak terlalu lama dapat diangkat menjadi pegawai negeri,’’ imbuhnya.

Dikatakan, Pemprov dan DPR PB sedang menyusun draf Raperdasus tentang Penetapan Pelaksanaan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Sehingga,Raperdasus inilah yang akan mengatur tentang pengangkatan pegawai di daerah. Ditanya apakah pertemuan dengan gubernur juga membahas agenda lain seperti masa bakti anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) Provinsi Papua Barat yang akan berakhir 12 April 2016, Pieters Kondjol menuturkan, persoalan ini tidak dibahas.
 ‘’Kami tidak bahas  itu (masa bakti anggota MRP PB),kami khusus membahas tentang honorer,’’ tambahnya.(lm)

Sumber: http://www.radarsorong.com

Durasi Gerhana Matahari di Papua Terlama, 2 Jam 55 Menit


JAYAPURA - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura menyiapkan dua unit teropong atau teleskop untuk menyaksikan Gerhana Matahari Sebagian (GMS) 9 Maret 2016, dari bukit Bhayangkara, di kawasan stasiun TVRI Papua.

Kepala Stasiun Geofisika Angkasapura Jayapura Dadang Permana, di Jayapura, mengatakan untuk dapat menyaksikan GMS di kawasan Stasiun TVRI Papua, disiapkan dua unit teropong atau teleskop.

"Selain itu, kami juga akan coba menampilkan fenomena GMS melalui streaming di http://media.bmkg.go.id/gmt.bmkg atau http://media.bmkg.go.id/gmt.bmkg?s=gmt.jayapura," katanya, Rabu (2/3/2016).

Menurut Dadang, warga Jayapura dapat melihat matahari tertutupi sekitar 80 persen bagiannya oleh bulan.

"Tidak hanya itu, GMS ini juga bisa diamati melalui pengamatan medan magnet bumi yang berlokasi di Stasiun Geofisika Angkasapura menggunakan peralatan Lemi-018, Proton dan magdas," ujarnya.

Dia menjelaskan durasi terjadinya gerhana matahari di wilayah Jayapura terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan daerah lain di Papua dan Papua Barat.

"Jadi durasi gerhana matahari yang dapat terlihat di Jayapura sekitar 2 jam 55 menit sejak pukul 08.53-11.48 Waktu Indonesia Timur (WIT)," katanya lagi.

Dia menambahkan cara aman melihat gerhana adalah dengan menggunakan kacamata berfilter matahari khusus yang dilengkapi filter sinar ultraviolet dan infra merah yang mengandung lapisan tipis alumunium, chromium atau perak. (ant)(amr) - http://techno.okezone.com