KNPB Sorong Raya, Ibadah Dukungan ULMWP dan Bebaskan Tapol Papua

KNPB SORONG RAYA MEDIASI RAKYAT PAPUA, MELAKUKAN IBADAH MENDUKUNG ULMWP DAN BEBASKAN TAHANAN POLITIK PAPUA

Jubir KNPB Sorong Raya Agustinus Aud Saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Aksi Ibadah di Kantor KNPB  Sorong Raya, tgl 31 Mei 2016 ( Dok.KNPB Sorong Raya)

Semarang
. Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Sorong Raya melakukan aksi bentuk ibadah untuk  menyatakan siap menjadi anggota Penuh di Melanesia Spearhead Group (MSG), dan memita agar negara-negara Asia, Pasifik dan Karibia peduli pada persoalan Papua serta membebaskan tahanan Politik Papua merdeka Steven Itlay dan Alexander Nenekem Ibadah berlangsung dikantor Papua Merdeka Sekertariat KNPB Wilayah Sorong”.Kata Juru Bicara KNPB Wilayah Sorong Raya Agustinus Aud Alias Gusty Prabu melalui Pers release, Selasa (31/05/20016) Siang

Jelaskan Gusty Prabu Ibadah mulai Jam 09.00 - 12. 00 Waktu Papua yang dihadiri ribuan massa rakyat Papua dari Setiap Sektor  KNPB Wilayah Sorong Raya antara lain Sektor Maybrat, Sorong Selatan, Tambrauw, Raja Ampat, Sorong dan Sorong Kota ibadah berlangsung aman sampai selesai

Seusai Ibadah dilanjutkan dengan Penjelasan perkembangan diplomasi ULMWP di MSG serta perjalanan kegiatan Benny Wenda dan Ockovianus Mote di Port Moresby setelah mendengarkan masyarakat tumbuk tanah dari pagi  sampai malam sesuai adat Sorong” Tutup Jubir KNPB Sorong

Ini Peryataan sikap Politik rakyat Papua wilayah Sorong raya yang ditanda tangani oleh Ketua Komite Nasinoal Papua Barat (KNPB) Sorong RayaKantius Heselo dan Sekertaris KNPB Sorong Raya Leonardus Turot :

Kami tidak akan pernah berhenti selama hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua belum terpenuhi. Hari ini, 31 Mei 2016, kami berdiri bersama rakyat kami menyatakan sikap kami secara damai dan bermartabat. Perlawanan kami hari ini berdasarkan alasan yang dapat kami pertanggung jawabkan dengan logika hukum dan moral di Indonesia dan internasional

Kehendak bangsa Papua untuk bergabung dalam organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG) bagian dari restorasi sosial, ekonomi dan politik bangsa-bangsa Melanesia, di regional Melanesia; Sebagai bagian dari rumpun Melanesia di Pasifik, Hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua harus menjadi isu yang harus diangkat dalam pertemuan kelompok negara-negara Afrika, Caribbean, dan Pacific (ACP), di Port Moresby, 30-1 Juni 2016.
Negara-negara Afrika dan Karibia dalam sejarah aneksasi West Papua, telah berdiri di PBB menolak hasil rekayasa Pepera (act of free choice) tahun 1969 di West Papua, yang menyebabkan PBB hanya mencatat (take note) hasil rekayasa itu tanpa keputusan tetap,  Ini adalah sesuatu yang penting mengingat tensi politik yang sangat panas dimana Indonesia terus menciptakan konflik kekerasan, penangkapan aktivis politik, pembunuhan, dan eksploitasi sumber daya alam secara serius. Berdasarkan kenyataan diatas ini,  Kami rakyat West Papua yang dimediasi oleh KNPB menuntut dan menyampaikan :

Satu Kami rakyat West Papua melalui sudah siap menjadi anggota penuh MSG, dan berpartisipasi dalam membangun bangsa-bangsa Melanesia sesuai prinsip-prinsip dan komunike MSG.

Kedua meminta kepada negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik yang tergabung dalam ACP agar peduli masalah Papua dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua di teritori West Papua.

Ketiga mendesak Pembebasan tanpa syarat terhadap seluruh Tahanan Politik Papua merdeka, termasuk Steven Itlay dan Alexander Nekenem yang ditahan  hanya karena memimpin ibadah dan demo damai bagi perjuangan bangsa Papua bersama rakyat West Papua demi menyelamatkan manusia dan tanah Papua dari pemusnahan

Pewarta : Bernardo Boma

Sarasehan PKMFP, Peran Mahasiswa Menjaga Ketertiban di Kota Yogyakarta


Melihat tujuan dari kehadiran mahasiswa Papua di kota study Yogyakarta yang awalnya berstudi namun ada beberapa oknum tertentu yang menunjukan sikap tidak berbaur dan mengejar tujuan malah membuat reseh (mabuk-mabukan dll). Hal ini tentu saja berdampak pada mahasiswa papua lainnnya.

Dengan melihat realitas perkembangan mahasiswa asal Papua Barat dan Papua maka Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakfak Papua (PKMFP) Se-yogyakarta menggelar kegiatan Sarasehan bertempat di aula Kedaulatan Rakyat (KR) Jogja, 30 Mei 2016 pada pukul 14.30 Wib.
Thema yang diambil "PERAN MAHASISWA PAPUA BARAT DAN PAPUA DALAM RANGKA MENJAGA KETERTIBAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN"

Hadir sebagai pemateri dalam sarasehan ini antara lain GBPH Prabukusumo (Pelindung Paguyuban Mahasiswa Fakfak Se-Yogyakarta), dr. Gun Nugroho Samawi (Pimpinan KR) dan Pdt. Benny Dimara S Si,MA (Sesepuh Mahasiswa Papua).

Dengan membuka kegiatan oleh ketua Paguyuban Keluaga Mahasiswa Fakfak Se-yogyakarta (PKMFP) Ulfa Gaeda Ugar, yang dihadiri oleh berbagai kalangan mahasiswa Papua dan Papua Barat di Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatanpun berjalan dengan antusias para mahasiswa yang mempunyai tingkat keprihatinan dan kepekaan kepada mahasiswa Papua dan Papua Barat di Jogjakarta.

Berakhirnya kegiatan Sarasehan Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakfak Papua (PKMFP) Se-Yogyakarta, dan seluruh mahasiswa Papua dan Papua Barat, beserta tamu undangan dan pemateri mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah bagi seluruh umat muslim, semoga amal ibadahnya berjalan dengan baik, damai dan saling toleransi antar agama kita tetap terjaga.(GH/UGU)

TNI Gagalkan Penyelundupan 3.000 Botol Miras di Papua

 
Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan (Pengamanan Daerah Rawan) Yonif Raider 509/Kostrad berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar 3.000 botol minuman keras (miras) tanpa surat/dokumen resmi senilai Rp300 juta.

Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI Kolonel Czi Berlin G, di Mabes TNI Cilangkap, Jumat, mengatakan penyelundupan ribuan botol miras dari pelabuhan yang akan dibawa ke kota berhasil digagalkan oleh Prajurit TNI Yonif 509/Kostrad di bawah pimpinan Letkol Inf Beny Setiyanto sebagai Dansatgas. Penangkapan dilakukan ketika petugas sedang rutin memeriksa kendaraan yang melewati Pos Satgas.

"Pemeriksaan dilakukan secara acak dan tidak terjadwal di seluruh wilayah penugasan Satgas Pamrahwan, baik di Sorong, Manokwari, Enarotali maupun Puncak Jaya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pemeriksaan tersebut tidak bocor sebelum dilaksanakan," katanya.

Kolonel Czi Berlin juga menyampaikan, dalam setiap kesempatan apel pagi, Dansatgas Pamrahwan Letkol Inf Beny Setiyanto selalu menekankan kepada anggotanya bahwa pemeriksaan di wilayah penugasan Satgas Pamrahwan (Papua dan Papua Barat) akan terus dilaksanakan sampai akhir penempatan.  Sehingga dapat memberantas atau setidaknya dapat menguranginya peredaran miras.

"Tidak hanya bertujuan memerangi minuman keras, kegiatan pemeriksaan seperti yang dilakukan personel Satgas Pamrahwan juga bertujuan mengatasi peredaran barang-barang ilegal lainnya, seperti Narkoba, Senjata Api dan lain sebagainya," kata Kabidpenum.

Ia menambahkan, peredaran minuman keras di Papua dan Papua Barat saat ini sangat meresahkan masyarakat, dan banyak tindak kriminal yang terjadi akibat dari pelakunya mengkonsumsi miras. "Para pelaku dan barang bukti miras tersebut saat ini telah diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum," ujarnya.

Pemerintah Daerah setempat telah menyatakan perang terhadap miras dengan melarang penjualan miras secara bebas.
Sumber: http://nasional.republika.co.id

Polisi Dinilai Abaikan Tiga Fakta Dalam Kasus Kematian Aktivis Papua Robert Jitmau


JAYAPURA,  - Kepolisian Resor Kota Jayapura dinilai telah mengabaikan tiga fakta penting dalam kasus tabrakan yang menyebabkan aktivis Pedagang Asli Papua, Robert Jitmau meninggal dunia di Jalan Baru, aerah Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, pada 20 Mei 2016 lalu sekitar pukul 05.00 WIT.

Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Robert yakni David Maturbongs, Gustaf Kawer, dan Feri Marisa di Jayapura, Papua, Jumat (27/5/2016).

Turut hadir Ketua Solidaritas Pedagang Asli Papua Pendeta Dora Balubun.
David mengatakan, ketiga fakta tersebut adalah adanya perkelahian antara pelaku dengan salah satu rekan almarhum bernama Nehemia Yarinap. Perkelahian ini terjadi karena pelaku menggunakan mobil menabrak Robert.

Fakta kedua, lanjut David, polisi juga belum memeriksa salah satu rekan almarhum bernama Melianus Duwitauw yang juga mengalami luka-luka karena ditabrak mobil yang dikendarai pelaku.

"Hingga kini Melianus masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dian Harapan. Ia mengalami luka yang cukup parah di bagian liver," tutur David.

Fakta ketiga adalah keberadaan Alpius Jitmau belum diketahui hingga saat ini. Padahal, ujar David, Alpius termasuk salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian bersama almarhum.

Sementara itu, Gustaf menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap aparat kepolisian yang terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa kematian Robert murni karena kecelakaan lalu lintas.

"Kami meminta polisi menyelidiki kasus ini secara tuntas dan transparan. Kami juga berharap Polda Papua segera mengambil alih penanganan kasus ini," ujarnya.
Sebelumnya Kapolres Kota Jayapura AKBP Jermias Rontini menyatakan, kasus kematian Robert murni kecelakaan akibat kelalaian pelaku berinisial DAS.

"Kami telah menetapkan ia sebagai tersangka. DAS lalai dalam memainkan persneling sehingga menyebabkan mobil mundur dalam kecepatan tinggi dan menabrak Robert serta Melianus yang tengah duduk di badan jalan. Saat itu mobil hanya berjarak sekitar 10 meter dengan korban," kata Jermias.
Jermias menegaskan, anggotanya di lapangan telah bertindak secara profesional dalam penyelidikan kasus ini.

"Kami siap menunjukkan bukti bahwa kasus ini murni kecelakaan lalu lintas," tambahnya.

Robery adalah salah satu aktivis yang memperjuangkan pembangunan pasar bagi pedagang Mama-Mama Papua di Kota Jayapura selama 12 tahun terakhir.

Ia pun menjabat sebagai Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua.

Penulis: Fabio Maria Lopes Costa
Editor : Erlangga DjumenaSumber: KOMPAS.com  

Pembakaran Bendera Bintang Kejora Semakin Marak

Hal tersebut merespons akan digelarnya aksi menuntut referendum.



Menjelang aksi yang akan dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang berafiliasi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menuntut adanya referendum, disambut dengan maraknya aksi pembakaran bendera bintang kejora oleh ratusan warga.

Pantauan VIVA.co.id, aksi kali ini terjadi di Kota Wamena tepatnya di halaman Kantor Bupati Jayawijaya Papua, Jumat 27 Mei 2016. Pembakaran bendera didahului dengan aksi long mars dan unjuk rasa dikoordinir Barisan Merah Putih Pegunungan Tengah Papua.

Koordinator aksi, Salmon Walilo dalam orasinya di depan kantor Bupati Jayawijaya mengatakan, tidak ada referendum bagi Papua, karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahakan.
"Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia," tegasnya.  
Sementara warga lain yakni Alex Logo dalam orasinya mengatakan, .peristiwa  kerusuhan yang kerap terjadi di Papua, lebih banyak akibat ulah KNPB, sehingga hari ini saya sebagai orang adat menolak keberadaan KNPB yang ada di Papua khususnya di Jayawijaya dan wilayah pegunungan tengah Papua.

“Saya tolak KNPB, mereka organisasi tak jelas yang hanya menciptakan keresahaan di Papua,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, ia bersama Barisan Merah Putih serta semua warga Papua, akan terus mengawasi aktivitas KNPB khususnya di wilayah Pegunungan.

“Kami akan monitor setiap kegiatan mereka, kalau perlu kami akan tindak tegas mereka,” imbuh dia.

Setelah itu, massa kemudian melakukan aksi pembakaran terhadap bendera bintang kejora dan KNPB. Namun tidak berapa lama kemudian aksi itu di bubarkan Polisi.

Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba mengatakan, aksi yang dilakukan BMP merupakan aksi yang tidak memiliki surat ijin dari pihak kepolisian Polres Jayawijaya, sehingga  dibubarkan.
“Mungkin aksi mereka spontan saja, namun polisi kan kerja secara aturan, karena tidak ada izin maka dibubarkan,” paparnya.
Sumber: http://nasional.news.viva.co.id

Bukan Bendera, Tapi Gambar Bendera BK Yang Dibakar

Sarlen Tanoi memegang bendera Bintang Kejora sebelum dibakar, Kamis (26/05/2016) – Jubi/Abeth You
 
Jayapura, – Kelompok yang menamakan Komunitas Masyarakat Papua (KMP) menggelar demonstrasi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kamis (26/5/2016).
Dalam aksi tersebut yang diikuti puluhan orang asli Papua (OAP) dan non Papua seperti Key dan Timor melakukan pembakaran Bintang Kejora serta bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai bentuk penolakan terhadap kedua organisasi itu.

Koordinator aksi KMP, Sarlen Tanoi mengatakan alasan pembakaran kedua bendera tersebut karena KMP menilai kedua bendera tersebut merupakan lambang perlawanan terhadap pemerintah dan menyuarakan kemerdekaan

“Jadi ini betul-betul penyampaian yang murni. Masyarakat menginginkan hidup yang berdiri dari nilai kebangsaan, yaitu harus tahu dan memahami sejarah yang benar keberadaan Papua di dalam negara Indonesia ini,” kata Sarlen Tanoi kepada wartawan usai aksi.

Dikatakan Sarlen, banyak orang yang bicara soal politik yang bertentangan dengan Indonesia, namun dibicarakan tentang masalahnya saja. “Kami datang ke sini adalah mau sampaikan tentang akar masalah, ialah lambang organisasi terlarang atau organisasi politik liar, seperti KNPB dan ULMWP,” jelas Sarlen.

KMP menilai KNPB dan ULMWP merupakan organisasi itu melakukan pembodohan terhadap masa lalu kepada orang Papua, sehingga harus dihilangkan. “Mari kita hapuskan diri dari wilayah sakit hati dan bebas dengan apa yang ada saat ini. Indonesia itu Papua dan Papua itu Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRP, Emus M. Gwijangge saat menerima massa tersebut mengatakan, sebagai wakil rakyat tetap menerima aspirasi masyarakat dan akan meneruskan kepada pimpinan DPR Papua.
“Entah warna merah atau dari warna putih atau dari warna hitam, kami tetap terima saja,” kata Emus di hadapan massa aksi.

Walapun demikian, ia menegaskan bahwa jika hendak melakukan aksi damai di halaman wakil rakyat Papua itu, sebelumnya mesti beritahu dulu berupa surat agar ketika massa datang pihaknyapun menerima dengan baik dan tahu tujuan kedatangan massa.

“Lain kali harus sampaikan informasi dulu, berupa surat atau semacam itu. Biasanya begitu, dari manapun mereka biasa kasih tahu dulu. Jangan seperti ini, ini terlalu kaget-kaget,” tegasnya.

Ketika massa aksi akan membakar BK juga, anggota dewan ini meminta untuk bakar harus jauh dari halaman DPRP, sehingga massa aksi mundur dua meter ke belakang lalu dibakar. “Tidak, tidak. Ini lembaga terhormat, kalian bakar harus jauh dari kantor ini,” tegasnya.

Juru Bicara KNPB Pusat, Bazoka Logo yang kebetulan hadir menyaksikan aksi tersebut mengatakan bukan bendera Bintang Kejora yang dibakar di halaman kantor DPRP.

“Saat saya pantau dan lihat, yang dibakar itu sesungguhnya kain putih polos yang dicat putih biru. Warna putih birunya juga ada yang kurang. Kalau yang namanya bendera itu harus dijahit dan warna biru ada tujuh warna dan warna putih tujuh, jadi semuanya berjumlah 14. Tetapi yang dibakar ini hanya gambar bendera. Jadi bukan bendera Bintang Kejora. Itu yang masyarakat harus pahami,” ungkap Bazoka.

Menurut Logo, massa melepaskan kutukan di atas gambar bendera yang salah, berarti bendera itu sendiri yang terkutuk. “Intinya bukan bendera bangsa Papua yang dibakar,” ujarnya. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Lihat video pembakaran bintang kejora : Bendera dibakar di DPRP 

Tokoh Pembebasan Papua Ajukan Negosiasi Damai kepada Jokowi

Forkorus Yaboisembut (Presiden NRFPB) dan Edison Waromi (Perdana Menteri NRFPB). (Foto: Suluh Papua)

JAKARTA, - Sebuah salinan dokumen berupa surat yang diterima satuharapan.com mengungkapkan bahwa seorang tokoh Papua yang selama ini memperjuangkan pemisahan dari dari NKRI menawarkan perundingan damai kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu hal menarik dari terungkapnya surat ini ialah skema perundingan damai yang ditawarkan, berbeda dengan skema Dialog Nasional yang selama ini banyak didiskusikan, yang dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Terungkapnya surat ini juga dapat dikatakan  sebuah perkembangan baru di tengah anggapan bahwa selama ini tidak ada kemauan berunding pada kedua belah pihak, baik Jakarta mau pun kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri di Papua. Lebih jauh terungkap pula bahwa tawaran dialog sudah ditawarkan tiga kali, dua kali kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjabat lalu kepada Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut dibuat oleh Forkorus Yaboisembut S.Pd, yang  mengklaim diri sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB),  ‘negara’ yang dideklarasikan pada Kongres Rakyat Papua pada 19 Oktober 2011 di Lapangan St Zakeus, Padang Bulan, Jayapura. Pada kongres yang akhirnya dibubarkan oleh aparat, Forkorus dipilih sebagai presiden dan  Edison Waromi sebagai perdana menteri. Forkorus dan sejumlah tokoh NFRPB pernah ditangkap, diadili dan kemudian dipenjara dengan tuduhan makar.

Dalam surat bertanggal 20 November 2014 tersebut, dicantumkan kop NFRPB yang beralamat di Distrik Sentani Barat, Kampung Sabron Yaru, Jayapura dengan nomor 06/P-03/NFRPB/XI/2014. Dalam pengantarnya, Forkorus menyinggung bahwa ia sudah pernah mengirimkan surat dengan tawaran yang sama pada Agustus 2012 menjelang peringatan New York Agreement, dan pada 19 Oktober 20112 menjelang peringatan satu tahun deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat dan ketiga pada 8 Juni 2014. Semuanya ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada pun salinan surat yang diperoleh satuharapan.com ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam tawaran dialog yang ia sebut dengan istilah negosiasi damai, Forkorus menjelaskan posisinya  apabila terjadi perundingan. Menurut dia, NFRPB  tidak ada sangkut-paut langsung dengan New York Agreement atau Act of Free Choice, atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebaliknya, ia mengatakan NFRPB akan mengacu pada  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab VI, Pacific Settlement of Dispute, artikel 33, Paragraf 1, dan akan terus menempuh prosedur internasional.

Menurut dia, New York Agreement atau Act of Free Choice didasarkan pada hukum perjanjian internasional yang bersifat bilateral antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia. Dengan demikian perjanjian itu bukan dengan bangsa Papua atau negara Papua yang ia klaim sebagai ‘pemilik’ Tanah Papua. Ia menganggap tidak ada sangkut-pautnya.

“Bangsa Papua dan wilayah Negeri Papua Barat yang adalah warisan nenek moyang suku-suku bangsa Papua hanyalah objek dari New York Agreement sebagai hukum perjanjian internasional, sehingga hak-hak azasi bangsa Papua telah dikorbankan oleh kekerasan militer dan polisi Indonesia sampai sekarang dalam berbagai bentuk,” tulis dia dalam surat tersebut.

Lebih jauh, Forkorus mengatakan New York Agreement atau Act of Free Choice  bukan keinginan bangsa Papua dan Bangsa Papua tidak ikut secara langsung dalam perencanaan, proses pembahasan, penetapan dan penandatanganan New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Act of Free Choice atau PEPERA 1969.
Pada pihak lain, kata dia, deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, 19 Oktober 2011 merupakan sumber hukum lahirnya NFRPB. Dengan itu, ia mengklaim,  New York Agreement dinyatakan gugur dan hasil Pepera tidak berlaku di seluruh negeri Papua Barat.

Ia juga mengutip Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.24 Tahun  2000 tentang perjanjian Internasional, Bab VI (PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL) ,Pasal 18 huruf  g (Perjanjian Internasional berakhir) bila objek perjanjian hilang. Ia mengklaim NFRPB  melalui Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada 19 Oktober 2011 secara sepihak telah mendapat predikat status hukum sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, ia katakan dalam suratnya, NFRPB bukan lagi sebagai objek perjanjinan Internasional antara Indonesia dan Belanda.
“Dengan demikian maka  New York Agreement 15 Agustus 1962 dan hasil-hasil dalam pelaksanaan yang lalu  dalam tahun 1969 menjadi hilang dan berakhir berdasarkan Internasional Custom Law atau General International Law serta UU RI No. 24 Tahun 2000 Bab VI Pasal 18 Huruf g,” tulis Forkorus. Ia juga mengutip sumber hukum lain, seperti Vienna Conventions on Law of Treaties 1969, Pasal 64 yang berbunyi: If a new peremtory norm  of general International law emerges, any exiting treaty which is a conflict with the norm becomes void and terminates.

Forkorus mengatakan NFRPB selanjutnya akan fokus pada gugatan sengketa hukum atas apa yang ia tuduh sebagai aneksasi terhadap Tanah Papua lewat prosedur internasional sesuai dengan Piagam PBB. Namun sebelum gugatan itu dijalankan, menurut Forkuros, ia menawarkan inisiatif “penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan perundingan.
“Kami menunggu jawaban setelah surat ini diterima,” kata Forkorus.

Selain ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, surat ini juga ditembuskan kepada 50 pihak, mulai dari Ketua MPR RI, Ketua DPR RI di Jakarta, Ketua DPD RI di Jakarta; Duta Besar Amerika Serikat  untuk Indonesia di Jakarta, Sekertaris  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Direktur Umum ASEAN  di Jakarta Indonesia, Direkur Umum MSG di Vanuatu, Sekertaris Umum PIF di Suva, Fiji, kepada sejumlah duta besar kedutaan besar di Jakarta serta kepada sejumlah sinode gereja di Papua.

Satuharapan.com masih berusaha memperoleh tanggapan dari pemerintah RI tentang surat ini. Desakan untuk terciptanya dialog antara Jakarta dengan tokoh-tokoh Papua telah lama diserukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tawaran tersebut mendapat sambutan di sementara kalangan tokoh Papua yang kritis terhadap Jakarta, dengan catatan dilaksanakan dengan mediasi oleh pihak ketiga.. Pendeta Socratez Yoman, yang baru-baru ini mengunjungi Selandia Baru untuk bertemu dengan anggota parlemen negara itu, mengatakan dialog dengan Jakarta harus dilaksanakan dengan perantaraan pihak ketiga. Socratez menjadikan perundingan antara Jakarta-GAM sebagai contoh. Ketika itu, dialog tersebut dimediasi oleh Martti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia lewat lembaga resolusi konflik yang didirikannya, Crisis Management Initiative.

Hal yang sama dikatakan oleh  tokoh gereja lainnya, Pendeta Benny Giay, baru-baru ini menulis di theconversation.com. Ia menyerukan perlunya penyelesaian yang bermartabat bagi konflik Papua. Ia menilai dialog antara Jakarta-Papua perlu dilakukan dengan mediasi komunitas internasional.
"Sebuah resolusi sejati bagi rakyat Papua hanya bisa muncul dari kesediaan Indonesia mendengar dan menghentikan tekanan terhadap rakyat Papua. Indonesia harus menyambut dukungan dunia internasional, seperti MSG dan PBB, sebagai mediator untuk menemukan resolusi konflik Papua," tulis dia.

Hanya saja, pemerintah Indonesia tampaknya masih berhati-hati terhadap tawaran dialog. Menurut Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, pemerintah RI belum sepenuhnya memahami kerangka dialog inklusif dan menyeluruh yang ditawarkan oleh LIPI. Pemerintah Indonesia juga belum mengakui ULMWP sebagai wakil masyarakat Papua. Padahal menurut Adriana, eksistensi ULMWP tidak mungkin diabaikan lagi karena mereka sudah diakui oleh MSG sebagai peninjau.

ULMWP sendiri, yang dewasa ini dinilai sebagai wadah paling representatif mewakili aspirasi rakyat Papua  yang menyuarakan penentuan nasib sendiri (self determination),  secara resmi belum menyatakan kesediaan dialog dengan Jakarta. Menurut Anggota Tim Kerja ULMWP di dalam negeri, Markus Haluk, bila pun ada negosiasi, agenda pembicaraan yang diinginkan oleh ULMWP adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. “Untuk itu sudah ditunjuk anggota ULMWP, Leoni Tanggama sebagai utusan khusus untuk urusan negosiasi,” kata Markus Haluk kepada satuharapan.com, belum lama ini.

Sedangkan bila ada agenda dialog nasional dengan tema lain, menurut Markus Haluk sampai sejauh ini ULMWP belum pernah membicarakan. “Soal itu perlu ada keputusan Eksekutif Komite dan Dewan Komite (ULMWP). Jadi saat ini belum ada,” kata Markus Haluk.

Sebelumnya, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, juga menegaskan satu-satunya dialog yang diinginkan oleh ULMWP adalah dialog dengan tujuan akhir memberikan kemerdekaan kepada Papua. Dalam sebuah artikelnya di huffingtonpost.com,  ia justru menyerukan agar pemerintah RI mencari solusi bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua.

Suara lain yang lebih keras, dikemukakan tokoh ULMWP , Buchtar Tabuni. Menurut dia, ULMWP tidak memiliki agenda untuk melakukan dialog dengan Jakarta. Agenda ULMWP, menurut dia sebagaimana dikutip oleh suarapapua.com, hanya dua, yakni kampanye hak penentuan nasib sendiri dan mendorong ULMWP untuk menjadi anggota penuh di MSG.

NFPRB sendiri, organisasi yang dipimpin oleh Forkorus, turut menjadi deklarator berdirinya ULMWP, melalui Perdana Menteri, Edison Waromi. “NFRPB adalah salah satu deklarator ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014. Ada tiga organisasi besar yang mendeklarasikan ULMWP, yaitu West Papua National Coalition for Liberalisation dan Parlemen National West Papua (PNWP),” kata Markus Haluk.

Namun, Forkorus sendiri tidak mendukung ULMWP, walaupun sejumlah tokoh NFRPB turut bergabung ke dalamnya, seperti Edison Waromi (Perdana Menteri), Jacob Rumbiak (Menteri Luar Negeri) dan Markus Haluk (Sekretaris).

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Teror Kepada Susanto, Direktur Nasional PASTI Indonesia

Teror Kepada Direktur Nasional PASTI Indonesia, Bukti Nyata Ketakutan Para Pencuri Anggaran di Fakfak

 

Jakarta, PASTI Indonesia – Sejak maraknya pemberitaan terkait Laporan Dugaan Korupsi dan Mark Up Anggaran Kabupaten Fakfak di media Nasional dan daerah baik melalui media televisi,cetak maupun online. 
Tepatnya beberapa hari ini, mulai terjadi teror kepada Direktur Nasional PASTI Indonesia, Susanto. 
Baik melalui sms maupun telephone, salah satunya di lakukan oleh nomor telephone 087877547957 yang mengaku saudara dari salah satu terlapor, yakni Bupati Fakfak, yang keberatan dengan laporan tindak pidana korupsi tersebut, serta mengancam akan melakukan Pembunuhan terhadap saudara Susanto, apabila terus menaikankan persoalan ini ke publik.

Namun Hal ini tidak direspon oleh saudara Susanto, dari obrolan dengan Direktur Nasional PASTI Indonesia via Telephone, Saudara Susanto menanggapi dengan Santai, bahwa hal tersebut adalah bukti ketakutan dari Para Pelaku Dugaan Tindak Pidana Korupsi, justru hal semacam ini semakin mendorong semangat Saudara Susanto untuk membongkar semua praktik korupsi di Papua khusunya di Fakfak. Rupanya Teror semacam ini juga di terima Bapak Donatus sebagai Saksi Kunci dalam laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Mark Up Anggaran tersebut.

Saudara Susanto, dalam pembicaraan via telephone tersebut juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan LSM Kampak Papua untuk membongkar dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan yang dahulu pernah dilaporkan oleh LSM Kampak Papua pada medio 2012 lalu. Serta akan mendorong Kejaksaan Agung untuk serius menanggapi penyelesaikan kasus Korupsi di Fakfak yang selama ini di “peti es-kan” Kejaksaan Negeri Fakfak. Dalam Hal ini juga, Saudara Susanto menegaskan Pentingnya Peran Pemerintah Pusat, terutama Presiden Joko Widodo terkait Pembangunan di Papua, serta membebaskan Tanah Papua dari Cengkeraman Koruptor.

PASTI Indonesia sendiri dalam hal ini, menyatakan tidak akan pernah takut terhadapa Teror apapun, karena sudah menjadi Tugas PASTI Indonesia untuk menyampaikan Aspirasi Masyarakat, serta menyelamatkan Uang Negara dan Hak Masyarakat yang dirampas oleh Para Koruptor, mengingat Korupsi adalah Kejahatan Kemanusiaan Luar Biasa!(WW)

Aksi Massa dan Kedaulatan Politik Kita


AKSI 2 Mei 2016 berlangsung baik dan terhormat. Salut pada seluruh kawan yang telah terlibat dengan jiwa, nyanyian, tarian dan kepal tangan. Kita melawan dengan hormat, untuk mengakhiri dengan martabat.
Kepada kawan-kawan yang dipukul aparat, saya percaya kita tidak pernah kehilangan semangat. Bukan karena pukulan itu tidak sakit, tetapi karena kesakitan itu sedang kita tempa di dalam perlawanan. Kita akan tuntut balik, kumpulkan bukti-bukti, lalu kita hidangkan ke meja makan mereka, kita lagukan agar jadi pengantar tidur mereka, kita dokumentasikan agar jadi dosa sejarah mereka.

Kita tidak percaya hukum kolonial, tetapi kita perlu tamparkan berkas-berkas hukum buatan mereka ke wajah mereka sendiri. Sehingga semakin banyak orang tahu siapa sesungguhnya yang kriminal, penyebar teror, pengganggu ketertiban sosial. Penjara dan hukum kolonial adalah panggung pembebasan kita.
Kita lanjutkan bicara, beraksi, bergerilya, dan bergerak menuliskan gagasan cita-cinta rakyat bangsa Papua seindah mungkin, seterang-terangnya, seluas-seluasnya.

Itulah sebabnya Polisi melarang kita aksi sekalipun kita lalui semua prosedur hukum dengan patuh. Mereka memblokade massa dari titik-titik keberangkatan sejak awal. Mereka tidak mau massa berkumpul banyak; mereka tidak mau tuntutan Papua Merdeka didengar publik luas, yang bila dengungnya terkumpul, akan sanggup menyisir banyak orang yang sejak pagi menanti-nanti di jalan. Negara takut tuntutan Papua Merdeka memenangkan ruang publik.

Tetapi aksi tak berhasil digagalkan negara walau 1733 orang di Jayapura diangkut paksa dari titik-titik aksi ke Markas Komando Brimob. Dengan berwibawa massa aksi berhasil memaksa negara berhadap-hadapan dengan tuntutan kita di salah satu jantung kekuasaan mereka sendiri. Papua merdeka berhasil menangkan ruang publik.
Inilah hal penting yang harus jadi tujuan aksi-aksi damai kita: menguasai ruang publik. Kita harus merebut ruang itu dengan damai. Di lapangan aksi, di media sosial, di kampus, di tempat kerja, di pasar-pasar, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat wisata, dst kita harus dengan bangga mengatakan ‘kita cinta damai, karena itu kita cinta Papua Merdeka’.

Jangan biarkan ketakutan meneror kita. Korban akibat kekerasan aparat kolonial sudah begitu banyak, tetapi korban akibat teror ketakutan yang mereka sebarkan jauh lebih banyak lagi. Kita boleh takut, karena takut itu manusiawi. Tetapi kita tidak boleh dikontrol dan dikuasai oleh ketakutan. Dan kita, kawan-kawan semua, sudah membuktikannya pada 2 Mei 2016.

Jangan terpancing pihak-pihak yang hendak merusak prioritas perjuangan kita. Mereka bisa mencaci, atau membakar bintang kejora dan terus menerus sebar spanduk mendeklarasikan diri cinta NKRI. Biarkan mereka.
Sesungguhnya itu adalah tantangan bagi kedewasaan politik kita. Kedepan akan tambah banyak yang model demikian, kedepan aparat aparat akan memperhadapkan kita pada sesama rakyat biasa dengan isu-isu SARA. AWAS jangan terpancing. Musuh kita jelas: kolonialisme dan kapitalisme, bukan orang-orang yang mengais hidup dari belas kasihan aparat militer.

Sekarang kita lihat bertambahnya dukungan internasional di Eropa, Afrika Pasifik juga Indonesia sendiri, terhadap kehendak kita menjadi anggota tetap di forum Melanesian Spearhead Group dan kampanye kita, melakui IPWP, menuntut PBB mendorong dan mengawasi referendum ulang di Papua.

Kita saksikan, walau sedikit, ada orang-orang di Indonesia yang bekerja untuk membantu kita menekan pemerintah Indonesia, mendorong perubahan pendekatan di Papua, untuk mendukung kebebasan berekspresi kita di ruang publik. Memang jumlah mereka masih sangat sedikit. Tetapi peran mereka penting, untuk membuka tabir ketidaktahuan dan prasangka yang hidup di pikiran rakyat Indonesia sejak orde baru hingga sekarang, terhadap tuntutan kemerdekaan kita.

Kita butuh sekutu dari seluruh dunia, jika saja kita bisa jangkau semua. Tapi di Indonesia kita butuh mereka-mereka yang mau bicara lantang agar semakin banyak orang Indonesia tahu bahwa NKRI harga mati bukanlah cita-cita reformasi mereka 1945, melainkan doktrin Orde Baru pasca 65. Mereka harus bergerak lebih maju dari sekadar mengunyah-ngunyah doktrin itu tanpa menggunakan nalar, membuka mata dan mendengarkan.

Kita harus bantu orang-orang Indonesia mengenal sejarahnya sendiri, dengan terus tanpa takut menyatakan sejarah kita sendiri. Mereka harus mengenal kebangsaan mereka dari perjuangan kebangsaan kita.
Kita bisa saksikan betapa tidak berkualitasnya respon pemerintah Indonesia saat ini. Mereka mengaku negeri sebagai demokrasi yang dijadikan contoh dunia, tetapi diam terhadap penanangkapan dan kekerasan yang dialami rakyat kita. Mereka gerah pada hasil pertemuan IPWP di Inggris, tersinggung dengan permintaan Tim Pencari Fakta pelanggaran HAM PIF, sambil tak melakukan langkah apapun yang nyata berpihak pada penegakan HAM rakyat kita.

Yang mereka lakukan hanyalah terus merangkai alasan dan siasat tipu muslihat terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang mengorbankan para pendahulu kita. Mereka tidak pernah mau akui tangan mereka berlumuran darah kita. Pengadilan HAM hanya dongeng saja. Mereka tidak punya cukup nyali mengadili diri mereka sendiri.
Sekarang mereka mau ganti darah dan nyawa itu dengan investasi dan infrastruktur. Negara demokratis macam apa itu? Jualan investasi ini sudah korbankan tanah-tanah adat masyarakat kita, membuat masyarakat diadu domba dan baku tipu. Hutan kita sedang dihabisi, kebudayaan kita sedang dihancurkan. Alam kehidupan dunia sedang mereka rusak. Itulah yang mereka sebut pembangunan, dan itulah yang kita sebut penjajahan.

Inilah medan perjuangan kita merebut kedaulatan politik itu. Mendukung proses dan kampanye MSG dan IPWP adalah satu hal, membangun kedaulatan politik kita lewat aksi massa damai di ruang publik, menyuarakan seluruh persoalan rakyat bangsa Papua, adalah hal penting lainnya. Keduanya harus berjalan beriring.
Mari kita lanjutkan. Kedepan kita tidak saja akan penuhi jalanan dengan kehendak politik kita, namun juga kehendak budaya, sosial, dan ekonomi sebagai bangsa yang harus merdeka.
Kita sudah di jalan perlawanan yang benar untuk mengakhiri.***

Penulis adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Sumber: http://indoprogress.com

Luhut Temui Tokoh Gereja Inggris Pendukung Papua Merdeka


LONDON,  - Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan, bertemu dengan tokoh gereja Inggris,Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth, yang selama ini gencar mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua.


Luhut Pandjaitan menemui Lord Harries, didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian, di Gedung Parlemen Inggris, di London, pada 11 Mei lalu. Ketiganya berada di London dalam rangka menghadiri Global Anticorruption Summit dan tampaknya pergi menemui Lord Harries di sela-sela acara utama itu.
Hal ini terungkap dari posting yang dilansir oleh Fadli Zon melalui akun Twitternya pada hari yang sama.

Menurut Fadli Zon, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dalam pertemuan itu memberikan penjelasan pemerintah dengan sangat komprehensif kepada Lord Harries.
"Saya serahkan surat menjelaskan kondisi Papua dan menyanggah pernyataan Lord Harries," tulis Fadli Zon lewat akun @fadlizon.

Fadli Zon juga mengunggah sejumlah foto-foto pada saat dan sesudah pertemuan. Tampak bahwa Fadli Zon, yang merupakan alumni sebuah perguruan tinggi di Inggris, kompak dengan Menkopolhukam.
Isu Papua belakangan ini menghangat, menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London  pada 3 Mei lalu. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn itu, muncul seruan agar rakyat Papua diberi kesempatan menentukan nasib sendiri.

Lord Harries sejak awal adalah pendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Ia dikenal sangat dekat dengan Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang selama ini menjadi wadah pemersatu gerakan-gerakan pro-penentuan nasib sendiri di kalangan rakyat Papua.
Lord Harries saat ini menjadi anggota parlemen Inggris. Ia merupakan tokoh gereja Inggris, antara lain pernah menjadi Uskup Oxford dan juga Uskup Church of England.

Bagaimana dekat dan kuatnya dukungan Lord Harries bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua, terermin dari kehadirannya pada  pertemuan IPWP 3 Mei lalu. Pada kesempatan itu, ia menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Benny Wenda pada 2003. Menurut dia, ketika itu isu pelanggaran HAM di Papua sama sekali belum didengar oleh dunia.

Kini, menurut dia, isu Papua telah menjadi pembicaraan di antara bangsa-bangsa kemaritiman besar.
Dalam pertemuan IPWP tersebut, ia juga membacakan surat dan pernyataan dukungan dari Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu, yang berbunyi, "Yang terkasih dan sahabat rakyat Papua. Terimalah kasih dan berkat dari Afrika Selatan, dari seorang sahabatmu pencari keadilan. HAM dan keadilan adalan nilai-nilai universal.  Sangat menggembirakan menyaksikan bertumbuhnya pergerakan untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Papua. Seruan anda untuk dialkukannya penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan internasinal bagi rakyat Papua saya dukung."

Belum diketahui bagaimana reaksi Lord Harries setelah mendengar penjelasan dari Luhut dan Fadli Zon. Satuharapan.com mencoba mengubungi Fadli Zon untuk mendapatkan keterangan  atas hasil pertemuan ini. Namun belum mendapatkan respons.

Luhut kini tengah gencar menangkis berbagai kampanye yang dilancarkan ULMWP di panggung internasional. Baru-baru ini Luhut mengundang mantan presiden Timor Leste, Ramos Horta ke Papua untuk meyakinkan dunia internasional tentang upaya pembangunan di Papua.
Editor : Eben E. Siadari
Sumber: http://www.satuharapan.com

Pahlawan Asal Papua Diusulkan jadi Ikon Rupiah

Ilustrasi

MANOKWARI - Bank Indonesia (BI) perwakilan Papua Barat, akan mengusulkan gambar pahlawan nasional asal Papua sebagai ikon mata uang rupiah.

Kepala Kantor BI Perwakilan Papua Barat Henry Tanor di Manokwari, Jumat mengatakan, usulan akan segera disampaikan ke kantor BI pusat.

Dia menyebutkan, pada akhir 2014 lalu, uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diluncurkan. Dalam waktu dekat seluruh mata uang rupiah akan diganti dengan uang NKRI.
"Pada cetakan berikutnya akan mengambil seri pahlawan. Kami berupaya agar pahlawan dari Papua masuk sebagai ikon mata uang NKRI tersebut," kata dia.

Dia mengakui, proses pengusulan ini tidak gampang, karena membutuhkan waktu dan proses yang panjang baik melalui Kementerian Sosial maupun persetujuan DPR.

Henri menjelaskan, sebagaimana para pahlawan yang lain, pahlawan asal Papua patut dikenang. Sebuah kebanggaan bagi Papua jika pahlawan di daerah tersebut masuk dalam ikon mata uang rupiah.
Selain pahlawan, dia juga berharap, seluruh ornamen-ornamen Papua yang lain seperti burung Cendrawasih, dan rumah adat terakomodir dalam ikon mata uang.

Terkait rencana pengusulan tersebut, dari sekian banyak pahlawan Papua pihaknya baru bisa mengusulkan satu nama. Ia berharap pahlawan yang lain dapat terakomodir pada pencetakan uang berikutnya.
Di Papua memiliki sejumlah pahlawan nasional antara lain, Silas Parepare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey, Johanes Abraham Dimara.

Silas Parepare dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1918 di Serui, Irian Jaya (nama Papua saat itu). Ia diangkat sebagai pahlawan nasional berkat peranya mempengaruhi masyarakat agar bersatu merebut kembali tanah Papua dari tangan penjajah dan telah bergabung dalam Batalyon Papua pada bulan Desember 1945 untuk melancarkan pemberontakan terhadap Belanda yang menjajah tanah Papua.
Pada bulan Nopember 1946, ia membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII), kemudian pada bulan Oktober 1949, ia juga membentuk Badan Perjuangan Irian (BPI) dengan tujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sekaligus menyatukannya dengan NKRI.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 Silas Papare terlibat sebagai anggota delegasi RI dalam penandatanganan Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda, kemudian pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat pun resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Tak lama kemudian silas meninggal dunia di tanah kelahirannya di Serui pada tanggal 7 Maret 1978.

Frans Kaisiepo diangkat sebagai Pahlawan Nasional karena telah berjuang sejak masa-masa kemerdekaan RI dengan semangat kemerdekaan, ia sangat teguh menyatakan gagasannya bahwa Papua merupakan bagian dari Nusantara, menjadikan dirinya dipinggirkan oleh pemerintah Belanda.

Ia merupakan putra daerah yang dilahirkan di daerah Wardo, Biak pada tanggal 10 Oktober 1921, ia mengikuti kursus Pamong Praja di Jayapura, salah satu gurunya bernama Soegoro Atmoprasodjo, mantan guru di Taman Siswa Yogyakarta.

Frans telah membentuk berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Frans juga terlibat sebagai anggota delegasi Papua (Nederlands Nieuw Guinea), pada saat itu ia membahas tentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada saat itu Belanda memasukkan Papua dalam NIT.

Marthen Indey dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, ia merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul, salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo.

Pada tahun 1946, Marthen bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka (PIM).
Pada tahun 1962 Marthen bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat (Trikora). Di tahun yang sama, Marthen menyampaikan Piagam Kota Baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Indonesia.

Sementara Johanes Abraham Dimara lahir di desa Korem Biak Utara pada tanggal 16 April 1916. Ia adalah putra dari Kepala Kampung Wiliam Dimara. Dimara membantu perjuangan RI. Ia sempat ditangkap dan dipenjara bersama para pejuang Indonesia lainnya.

Dimara adalah salah seorang pejuang yang ikut dalam pembebasan Irian Barat. Dia adalah anggota Organisasi Pembebasan Irian Barat.Pada tanggal 20 Oktober 2000 di Jakarta, Johanes Dimara tutup usia.
Sumber: Tribunnews.com

Berlindung dirumah Kapolres Fakfak, Sopir Truk Tetap Dianiaya Anggota Polisi

Sopir Truk ikut di Keroyok dan dianiaya pasukan Patroli Dalmas Polres Fakfak pada tanggal 3 Mei 2016.

Korban di RSUD
Pada tanggal 3 Mei 2016 Arsyad Elli alias (Ayong) seorang Sopir Truk milik Dinas Pertanian berhenti sekitar 30 meter dari traficlight (lampu merah ) Tumbruni Fakfak , yang sudah berhenti sekitar 15 menit di tempat itu untuk menurunkan Meja jualan seorang Ibu yang meminta bantu korban untuk anggkut mejanya, tiba-tiba datanglah Patroli Dalmas Polres Fakfak sekitar jam 12,30 dan berhenti di belakang mobil truk korban karena merasa menghalangi jalan raya maka anggota Polisi Dalmas meneriakinya dengan kata kata "we bangsat kurang ajar babat dia bunuh dia", bersamaan lewat kaca spion korban melihat 4 anggota polisi melompat dan berjalan cepat menuju Mobil korban.
Maka Ayong segera meninggalkan TKP karena kuatir dipukul, namun mobil patroli Dalmas terus mengejar sambil berteriak teriak dengan kata-kata wei stop bangsat binatang korban terus kejar bagaikan seorang teroris, korban sendiri tidak tau kesalahan apa yang dibuatnya sehingga korban di kejar bagaikan penjahat korban di kejar hingga di depan Mesjid Jami Jl. Izak Telusa; pasukan dalmas itu mengeluarkan tembakan peringatan dua kali tembakan ke udara, tetapi korban berusaha menyelamatkan diri menuju kediaman Kapolres dengan maksud mencari perlindungan.

Namun sampai di rumah Kapolres, mobil patroli Dalmas juga sampai dan anggota yang di mobil patroli rebutan turun kemudian mengeroyok korban yang sudah ada di teras rumah Kapolres dengan pukulan dan tendangan sepatu safety korban di hujani pukulan hingga babak belur.
Saat itu ibu Kapolres ada di dalam rumah keluar rumah dan berteriak agar hentikan penganiayaan namun tidak digubris oleh anggota.
AE (43) cuma bisa bertahan tapi akhirnya terkapar juga. Setelah terkapar tak berdaya masih ditendang lagi dan disuruh bangun. Kemudian Kapolres Fakfak AKBP. Mohamad Yusup, SH,M.Hum tiba di TKP dan Kapolres menanyakan ke anak buahnya siapa yang pukul masyarakat begini, namun tidak ada yang menjawab kapolres sempat menampar seseorang, korban sudah tidak bisa melihat karena darah sudah menutup matanya hanya korban bisa mendengar seorang senior Polisi yang dikenalinya mengemudikan mobil dalmas, dan ada seorang lagi mengatakan “ Kita ini cape Kapolres tidak perlu main tindak anak buah begitu dong, setelah itu ada yang membawa korban dengan Mobil Unit Serse ke RSUD Fakfak.

Selain AE, ada temannya yang ikut di mobil saat itu dipukul juga berinisial LT (34) dan AL (22). Kejadian ini pada tanggal 4 Mei 2016 sekitar jam 10.50 WIT (sekali lagi) di Teras depan rumah dinas Kapolres Fakfak.

Di depan seorang penjaga sedang Piket di RUMAH DINAS KAPOLRES. Secara Resmi Korban AE (43) bersama 2 temanya telah melaporkan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menimpa mereka ke Propam Polres Fakfak, dan secara khusus Korban AE di damping oleh Tim Advokat Pembela HAM Papua dari Elsham Papua Pos Kontak Fakfak, yang di Pimpinan Advokat La Iriani, SH dan Paulus Sirwutubun, SH serta para asisten dari Elsham Papua Pos Kontak Fakfak.
Di rencanakan hari Rabu 11 Mei 2016 Korban di hadirkan untuk dapat menunjukan polisi yang telah menganiaya korban dan teman-temannya namun hingga hari Kamis 12 Mei 2016 kami belum di hubungi, untuk tindak lanjuti.
Elsham Papua mencatat kurang lebih sudah 4 orang korban tindakan brutal oknum aparat Polres Fakfak kepada masyarakat biasa bukan aktifis dan sangat di sayangkan ini terjadi di saat-saat akhir masa jabatan Kapolres Fakfak. AKBP. Mohamad Yusup, SH,M.Hum. (adm)

Tol Laut: Pelni Kerahkan 2 Kapal Sewaan


JAKARTA—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyewa dua unit kapal untuk melayani dua rute Tol Laut atau angkutan barang berjadwal sambil menunggu pengadaan kapal yang dijadwalkan tiba pada Juni 2016.

Akhmad Sujadi, Manager Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan, mengatakan dua kapal sewa a.l. KM. Freedom dan KM Meratus Ultima memiliki masa pakai selama enam bulan.

“Per 10 Mei 2016, Pelni mengoperasikan KM. Freedom untuk mengantikan KM. Caraka Jaya Niaga 3-32 pada Trayek T-1 di kawasan Indonesia Timur,” ujarnya, Selasa (10/5).

KM. Caraka Jaya Niaga di T-1 yang melewati Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea- Fakfak selanjutnya akan dialihkan untuk melayani trayek T-5 Makasar-Tahuna- Lirung-Morotai- Tobelo-Ternate- Babang-Ternate PP.

Dia menambahkan pengalihan armada ke Trayek T-5 untuk menyesuaikan kapasitas kapal. Adapun, KM Freedom berkapasitas 330 TEUs dan 210 TEUs itu akan berlayar secara rutin, terjadwal pada rute pada rute T-1 yang akan dioperasikan mulai hari ini.

Dia menambahkan satu unit kapal lagi kapal sewaan yakni KM. Meratus Ultima dengan kapasitas 435 (kosong) dan 321 (isi) akan dioperasikan akhir minggu ini untuk Trayek T-4 yang melewati Tanjung Priok- Makasar-Manokwari- Wasior-Nabire- Serui-Biak PP.

“Dengan penambahan dua rute Kapal Tol Laut ini Pelni telah mengoperasikan enam trayek kapal Tol Laut sesuai penugasan pemerintah untuk tahun 2016.”

Selain itu, penambahan ini menandai bahwa trayek yang ditetapkan pemerintah sudah terpenuhi seluruhnya.

Pengoperasian Kapal Tol Laut telah mendukung kelancaran distribusi barang, yang salah satu dampaknya akan membangkitkan perekonomian di daerah, khususnya di rute Kapal Tol Laut yang umumnya merupakan daerah tertinggal dan terpencil.

“Dari Kepulauan Riau sudah ada muatan rumput laut meskpiun volumenya masih kecil. Ini menandakan ada pertumbuhan di daerah yang dilayari Kapal Tol Laut,” kata Sujadi.

Keenam rute Kapal Tol Laut yang ditetapkan pemerintah tahun 2016, meliputi Trayek T-1. Trayek ini melayani Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea- Fakfak PP. (3426 mil) dengan KM. Caraka Jaya Niaga 3-32.

Selain itu, trayek lainnya a.l. trayek T-2 Tanjung Perak-Kalabahi- Moa-Saumlaki- Dobo-Merauke PP (3.874 mil) dengan KM. Nusantara Pelangi 101; Trayek T-3 melewati Tanjung Perak-Larantuka-Lewoleba-Rote- Sabu-Waingapu PP (2.076 mil) dengan KM. Caraka Niaga Jaya 3-34; Trayek T-4 Tanjung Priok- Makasar-Manokwari- Wasior-Nabire- Serui-Biak PP. (4.644 mil); Trayek T-6 Tanjung Priok-Tarempa- Natuna PP (1.400 mil) Km. Caraka Jaya Niaga 3-4.

Penugasan Pelni untuk menyelenggarakan angkutan laut bersubsidi dituangkan dalam Perpres 106/2015.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan pemerintah hanya menargetkan enam trayek pada tahun ini. Namun, dia berencana tahun depan trayek angkutan laut berjadwal ini bisa mencapai 9 trayek.

“Tidak bisa sekaligus, kapalnya juga tidak ada,” ujarnya, minggu lalu (1/5).
Sumber: http://industri.bisnis.com

Universitas Warwick, Inggris : Inilah Peluang dan Tantangan Jika Papua Merdeka


Jayapura, Jubi – Saat berbicara dalam pertemuan International Parliamentarian for West Papua di London, Selasa (3/5/2016), Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi dan ketua partai Buruh Inggris meluncurkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Universitas Warwick. Laporan ini merekomendasikan pemulihan aktivitas LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan pengiriman delegasi anggota parlemen ke Papua.

Dokumen yang diluncurkan oleh Corbyn ini adalah hasil penilaian terhadap konflik di Tanah Papua. Dokumen ini berjudul “An Overview of The Issues and Recomendations for The UK and International Community”. Penilaian ini merupakan proyek dari departemen Politik dan Studi Internasional Universitas Warwick di Inggris.

Tim proyek ini terdiri dari Keith Hyams, Marinella Capriati, Emma Piercy, Lisa Tilley, Connor Woodman, and Ryan McKay. Proyek ini didanai oleh Universitas Warwick dan ESRC Impact Accelerator Account.

Keith Hyams, kepada Jubi melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Jumat (6/5/2016), mengatakan laporan ini sudah dipublikasikan sejak bulan April 2016. Ia menyebutkan tantangan abadi di Papua adalah bagaimana menyelesaikan konflik dan bagaimana mengatasi hambatan politik dan ekonomi untuk pembangunan.

“Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi analisis akademis yang ketat yang dapat membantu semua pihak bergerak lebih dekat ke resolusi damai dan berkelanjutan,” kata Hyams.
Ia juga mengatakan laporan ini untuk membantu membangun institusi yang mendukung pembangunan di Papua Barat.

“Untuk tujuan ini, proyek memiliki fokus praktis yang kuat, terlibat erat dengan anggota parlemen Inggris dan Internasional dan pembuat kebijakan lainnya untuk memberikan informasi terbaik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam masalah ini,” ujar Hyams.
Hyams menjelaskan hasil penilaian Universitas Warwick ini selain memberikan rekomendasi, juga membuka peluang dan tantangan jika Papua berdiri sendiri menjadi satu negara baru yang merdeka.
Peluang dan tantangan tersebut adalah :

Peluang

1. Wilayah (Papua) tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Indonesia yang sudah sangat lama melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Tingkat kekerasan di Timor Timur turun setelah pasukan Indonesia meninggalkan wilayah itu, sehingga sangat wajar untuk mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Papua Barat yang merdeka.
Beberapa pertanyaan selama ini mempertanyakan apakah masalah Papua Barat akan bisa benar-benar diselesaikan selama militer Indonesia hadir di Papua.

2. Papua akan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi mereka sendiri, termasuk pendapatan dari sumber daya alam, yang bisa disalurkan kepada proyek-proyek pembangunan akar rumput.

Tantangan

1. Divisi Sosial.
Negara Papua yang baru terbentuk akan dan harus berurusan dengan perpecahan antara migran dan penduduk asli Papua. Peristiwa baru-baru ini mengkonfirmasi adanya peningkatan ketegangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, seperti yang disorot di atas, migran sekarang merupakan sekitar setengah dari penduduk Papua Barat, dan mengendalikan sebagian besar kehidupan ekonomi di Papua. Selain itu, pemekaran provinsi dan kabupaten baru telah meningkatkan persaingan antara kelompok masyarakat adat yang berbeda sehingga menciptakan ancaman baru bagi stabilitas Papua yang independen dan merdeka. Sebuah rencana transisi yang jelas dengan dukungan luas di basis dan persatuan pemerintah yang kuat dengan dukungan internasional diperlukan untuk menjamin stabilitas negara yang baru terbentuk.

2. Kapasitas Administratif.
Otonomi Khusus 2001 meningkatkan jumlah orang Papua dalam posisi kepemimpinan, tetapi tidak memberikan pelatihan yang sepadan dan pendidikan dalam rangka memastikan bahwa penunjukan seseorang mampu berfungsi secara efektif. Peningkatan sumber daya yang mengalir melalui anggaran internal tanpa perhitungan yang tepat hanya memperburuk masalah.
Agar berhasil, Papua yang merdeka sangat membutuhakn dukungan internasional untuk mengembangkan administrasi yang efektif dan terlatih.

3. Kurangnya Infrastruktur.
Wilayah Papua Barat memiliki infrastruktur dasar yang sangat miskin, termasuk fasilitas kesehatan dan kekurangan pendidikan. Mengingat situasi yang menantang, menetapkan ketentuan kesejahteraan dasar mungkin salah satu tantangan yang paling mendesak untuk Papua yang merdeka.

4. Keamanan Internal.
Militer dan polisi Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan internal. Sebagaimana dicatat, kehadiran militer dan polisi Indonesia di Papua dan tindak kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Papua berada di inti konflik saat ini. Jika layanan keamanan Indonesia keluar dari Papua, menjadi penting untuk memastikan bahwa kepolisian yang terlatih baik yang bertanggungjawab kepada pemerintah Papua bisa cepat mengambil alih peran keamanan sebelumnya, untuk memastikan keamanan internal dan untuk mencegah gangguan dalam hukum dan ketertiban, dan kekerasan etnis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa ini sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang baru merdeka. (*)

Sumber: Tabloidjubi.com

Papua Itu Kita: Pecat Polisi Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Fakfak

Sumber foto, facebook : Minerva Midel

Komunitas Papua Itu Kita di Jakarta menegaskan agar oknum poliosi yang melakukan kekerasan seksual pada anak di Fak-Fak dipecat dan diadili.  

Papua Itu Kita menjelaskan, tiga anak di bawah umur mendapat tindakan kekerasan seksual dari oknum aparat. Pada 2 Mei 2016 lalu, terjadi penangkapan besar-besaran di Kota Jayapura. Sebanyak 1.744 orang ditangkap hanya karena melakukan aksi damai untuk mendukung keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) di Melanesia Spearhead Group (MSG).

“Ini menjadi penangkapan terbesar paska tragedi 65 dan menjadi satu-satunya penangkapan terbesar paska reformasi dimana demokrasi telah menjadi pilihan yang seharusnya meniscayakan kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat,” ungkap Papua itu kita lewat siaran pers yang dirilis di website resminya, pada 7 Mei lalu.

Dikatakan, Tidak berhenti di Jayapura, penangkapan melebar hingga ke Kabupaten Fakfak. Dalam empat gelombang, polisi telah menangkap 122 orang. Penangkapan ribuan orang ini tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga mengoyak nurani. Pasalnya, tiga anak di bawah umur yang juga ikut dijaring mendapatkan tindakan kekerasan seksual dari oknum aparat (fak-fak.com).

“Ialah WM (16 tahun)  kemaluannya diremas, DB (14 tahun), dan TM (12 tahun) yang dipaksa menonton video porno lalu dipaksa melakukan onani. Tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan di ruang pemeriksaan Polres Fakfak,” ungkap Papua Itu Kita.

Oleh karena itu, Papua Itu Kita sebagai gerakan solidaritas masyarakat sipil untuk kemanusian dan keadilan bagi rakyat Papua menyatakan, Pertama, Mengecam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap WM (16 tahun), DB (14 tahun), dan TM (12 tahun).

Ke dua, Pecat, tangkap dan adili Pelaku dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Ke tiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus turut serta mengusut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Papua tersebut. Ke empat, Negara harus membangun sistem yang komprehensif dan tidak diskriminatif sebagai upaya perlindungan bagi anak, khususnya di Papua.

“Bahwa kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan.

Apalagi jika pelakunya adalah aparat kepolisian. Dengan jargon mengayomi, membina, melindungi masyarakat seharusnya bisa memberi perlindungan dan menjadi ruang aman bagi anak,” tulisnya.
Sementara itu, pegiat HAM Papua di Fak-Fak, Freddy Warpopor saat dikonfirmasi media ini mengatakan kejadian itu benar adanya.

Yang ditangkap saat itu ada 98 orang. Dari antara mereka ada 18 anak yang menamakan diri Anak West Papua ikut ditangkap. Dari anak-anak itu ada yang dipaksa nonton film porno bernama DK (14) dan bersama teman yang lain disuruh onani oleh oknum polisi.

“Anak-anak yang jadi korban itu kenal polisi (yang paksakan korban agar tonton film porno) itu di foto yg kita tunjukkan. Hanya namanya belum diketahui. Itu sudah masuk dalam kategori pornografi. Setelah dikasi nonton, dipukul lagi, ditampar dan dipaksa hisap rokok, habis suruh pusap terus dapt tampar. Anak-anak itu mengalami penyiksaan,” ungkap Warpopor.


ARNOLD BELAU
http://suarapapua.com 

Dugaan Korupsi Senilai 4 Miliar Bupati Fakfak Dilaporkan ke KPK

Dugaan Korupsi Mark Up HUT Ke-113 Fakfak Senilai 4 Miliar Dilaporkan ke KPK




Mantan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik didampingi Direktur Nasional PASTI Indonesia, Susanto melaporkan Bupati Fakfak, Mohammad Usnawas terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan mark up pengadaan sound system dan panggung ringing pada acara HUT Kota Fakfak ke-113 senilai Rp 4.329.445.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Menurut Direktur Nasional PASTI Indonesia, Susanto kepada wartawan, beberapa minggu lalu pihaknya menerima laporan masyarakat Fakfak yang didampingi mantan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik terkait dugaan mark up tersebut.

“Perwakilan warga dan mantan wakil bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik memberikan beberapa bukti kuat terkait Indikasi tindak pidana korupsi sebesar Rp. 4.329.445.000 tersebut kepada kami. Dari laporan yang kami terima untuk pengadaan alat soundsystem dan panggung dalam acara HUT ke-113nya, Kabupaten Fakfak merogoh kocek hampir Rp 5.235.445.000. Berdasarkan laporan itu, kami kemudian melakukan penelusuran serta studi perbandingan pasar terkait pengadaan soundsystem dan panggung ringing di Surabaya. Berdasarkan studi perbandingan pasar tersebut kami mendapatkan harga sewa soundsystem hanya senilai Rp 682.000.000 dan biaya sewa panggung hanya Rp 200.000.000. Sementara biaya pengiriman barang untuk kedua komponen tadi ke Papua berdasarkan data PT Sarana Bahtera Irja hanya Rp 24.000.000. Jadi idealnya anggaran yang dikeluarkan tak lebih dari Rp 906.000.000,” papar aktivis Anti Korupsi dan Kemanusiaan ini.

Berdasarkan semua data itu, maka PASTI Indonesia telah melaporkan kasus ini ke KPK dengan nomor Agenda Laporan : 2016-04-000164 dan nomor informasi : 83244 dengan terduga Bupati Fakfak, Mohammad Usnawas,” kata pria yang akrab disapa Along ini.

Dia berharap KPK segera melakukan penyelidikan terkait kasus ini karena sesuai dengan visi misi Presiden RI, Joko Widodo bahwa perlu adanya pemerintahan yang bersih dan transparan maka setiap laporan dari masyarakat harus dapat ditindaklanjuti oleh komisi antirusuah ini.

Sementara Mantan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik. menyatakan kasus dugaan korupsi ini terjadi dalam rangka HUT Kabupaten Fakfak ke-113, akhir tahun 2013 lalu. “Saat itu Pemkab Fakfak menggelar acara HUT Kota Fakfak dengan menunjuk Samaun Dahlan sebagai ketua panitia HUT Kabupaten Fakfak ke-113 dengan dana hibah Rp 1.340.955.00 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Fakfak pada tahun 2013 dan dana bantuan tahap kedua sebesar Rp 1.576.050.000 pada tahun 2014. Sehingga total dana yang dikeluarkan DPPKAD Fakfak menjadi Rp 2.917.005.000,” paparnya.

Tapi anehnya, kata mantan Wakil Bupati Fakfak ini, jumlah itu bukan hanya satu-satunya pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Fakfak karena untuk kegiatan yang sama, Pemkab Fakfak juga mengeluarkan anggaran dari pos anggaran sekretarian daerah (Sekda) sebesar Rp 2.318.440.000 kepada CV Inaya Permai terkait telah rampungnya pekerjaan perusahaan itu melalui Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dengan Nomor : 069/SETDA/PP-FF/XII/2013 pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013 sesuai surat perjanjian kontrak Nomor 86/SPK/SET/2013 tertanggal 25 November 2013.

Dikatakan total anggaran yang dikeluarkan melalui rekening Sekda dan DPPKAD Kabupaten Fakfak untuk acara ulang tahun Kabupaten Fakfak 2013 mencapai Rp 5.235.445.000 dengan rincian Rp 1.340.955.00 dikeluarkan berdasarkan disposisi Bupati Fakfak pada tanggal 28 November 2013 dan disposisi Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak tanggal 29 November 2013 dalam bentuk hibah dengan nomor surat perintah SPP-LS Gaji – Tunjangan No. 0736/SPP-LS/BANTUAN/APBD/2013 tertanggal 12 Desember 2013 tentang Surat Pengantar dan Perintah Membayar (SPM) No. 0736/SPM-LS/BANTUAN/APBD/2013 tertanggal 12 Desember melalui kode rekening 1.20.1.20.0502.00.005.1.5.01.3 dengan memo Belanja bantuan sosial kemasyarakatan keagamaan.

Kemudian Berdasarkan Berita Acara Pembayaran No.900/08-HUT KOTA-FF/XII/2013 pada hari selasa tertanggal 03 Desember 2013 Ketua Panitia Penyelenggaran HUT Kabupaten Fakfak ke-113 Samaun Dahlan sepakat melakukan pembayaran atas belanja pengadaan jasa Event Orginazer PT Anugerah Tiga Mandawa tahun 2013 dengan harga Rp 1.576.050.000 dilengkapi disposisi Bupati Fakfak tertanggal 28 Maret 2014 dan Disposisi Kepala DPPKAD Fakfak tertanggal 11 April 2014, tanpa tanda tangan Bendahara Pos Bantuan dan Kepala DPPKAD pada lembar kwitansi.

Dan terakhir berdasarkan Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dengan Nomor : 069/SETDA/PP-FF/XII/2013 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, Sekretariat Daerah telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.318.440.000 kepada CV Inaya Permai sesuai surat perjanjian kontrak Nomor 86/SPK/SET/2013 tertanggal 25 November 2013. “Sehingga kemudian kami menduga ada kerugian negara Rp 4 milyar lebih terkait dengan perayaan HUT ke-113, Kabupaten Fakfak ini,” kata sang mantan wakil bupati.

Sebelumnya Bupati Fakfak Mohammad Usnawas juga pernah dilaporakan ke KPK oleh LSM KAMPAK Papua pimpinan Dorus Wakum terkait korupsi pengadaan alat kesehatan, namun hingga kini laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh lembaga antirusuah ini. (www.lebahmaster.com)

Disuruh Nonton Vidio Porno dan Onani diruang Pemeriksaan Polres Fakfak

Foto; Pembacaan Pernyataan Sikap Oleh Pemimpin ULMWP  Wilayah Fakfak
Fakfak- Sebanyak 112 orang ditangkap sejak senin 2/04-selasa 3/04/2016  empat gelombang penangkapan berbeda yang  terjadi di Fakfak guna mendukung West Papua / ULMWP  menjadi anggota penuh di Forum Persatuan Rumpun Melanesia ( Melanesia Spearhead Group )  dan forum pembahasan referendum di Parlemen Inggris pada tangal 2 Mey waktu London ini mendapat perlakuan tidak terpuji kepada massa pendemo yang sedang mau di periksa setelah penangkapan.

“Aparat kepolisian daerah Fakfak harus tahu bahwa kami tidak sedang melakukan tindakan kriminal, mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, tapi kami sedang ingin menawarkan sebuah solusi penyelesaian bermartabat atas persoalan bangsa kami selama 53 tahun dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk berada di dalam sebuah meja perundingan, sehingga kata kotor dengan menyuruh massa pendemo yang di tangkap pada gelombang ketiga di ruang pemeriksaan polres Fakfak dengan mengatakan ‘kamu sudah loco’(onani) ini sangat menyakitkan kami”  Tegas Abnel Hegemur Pemimpin ULMWP Wilayah Fakfak Bomberay  yang meneteskan air mata menyayangkan perbuatan aparat kepolisian.

Lebih lanjut Hegemur  yang baru keluar dari tahanan Polres Fakfak menambahkan bahwa kami telah berkoordinasi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia untuk memenuhi prosedur perundang undangan dalam hal penyampaian pendapat di muka umum dengan jelas dan terang dengan mengirim surat pemberitahuan tentang maksud mulia, kami yang hendak melakukan aksi dari kantor Dewan Adat Fakfak  dengan tari-tarian (Titir) menuju Kantor DPRD Kab-Fakfak

Sementara itu  Wens Muri 16 tahun  yang kemaluannya di ramas, Darwin Bahamba  14 tahun dan Tomas Muri 12 tahun di suruh menonton vidio porno lalu di suruh onani;  dan ke 10  teman lainnya ini akan meminta  lembaga perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama menemui kapolres dan pihak polres Fakfak untuk menanyai maksud dari oknum aparat kepolisian yang telah mengeluarkan kata-kata kotor dan  melanjutkan pengaduan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak  yang di hubungi oleh media ini, menyesalkan perlakuan aparat kepolisian. “Saya sering mendengar kalimat mengayomi, membina, melindungi masyarakat, seharusnya kata-kata ini di pakai oleh aparat kepolisian dalam menghadapi masyarakat termasuk dalam proses pemeriksaan, bukannya di maki-maki seperti ini” sesal Zirzet Gwasgwas 

Lebih lanjut Zirzet,  juga menambahkan pesoalan papua tidak bisa diselesaikan dengan membatasi massa pendemo, menakut-nakuti, memukul, menampar melainkan harus di selesaikan dengan Perundingan atau Dialog dan seharusnya aparat kepolisian memediasi massa yang hendaknya menyampikan aspirasi  ke Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Fakfak

“Sekali lagi saya mau katakan bahwa ini persoalan tidak bisa di selesaikan di kantor polisi , karena ini bukan persoalan pemerkosaan, pencurian yang bisa di selesaikan oleh Polres Fakfak” tegas ketua 
Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak bernada kesal.  (GengHis)

Papua Barat Tuntut Referendum, Fahri Hamzah: Segera Bikin Tim Lobi


Papua Barat kembali menyerukan referendum atau pemungutan suara atas nasib daerah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541 terhadap Timor Timur.
Referendum itu disampaikan Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, dalam konferensi pers j‎elang pertemuannya dengan beberapa anggota parlemen Inggris ‎di hotel yang terletak di pusat kota London, Selasa (3/5).


Selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib dan masa depan politik sendiri.‎
Referendum itupun mendapat dukungan dari Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat Rex Horoi, S‎erta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini Gary Juffa.‎

 Papua Barat Tuntut Referendum, Fahri Hamzah: Segera Bikin Tim Lobi

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar parlemen dilibatkan dalam berdiplomasi ‎menjawab persoalan Papua di luar negeri.

‎‎
Oleh karena itu, seharusnya antara parlemen dengan pemerintah khususnya Kementrian Luar Negeri bersatu menyusun armada diplomasi bersama. Khususnya, melibatkan forum kerja sama antar parlemen yang telah dibentuk dengan sejumlah negara. "Ada forum seperti ini segera lobby, kirim tim, kirim tim parlemen kita," ujarnya di kompleks parlemen, Senayab, Jakarta, Rabu (4/5). ‎ 

Adanya sejumlah dukungan terkait referendum Papua Barat, menegaskan bahwa adanya kepentingan asing. Karena itu, menurut Fahri Indonesia perlu melakukan perlawanan.

"Kekuatan-kekuatan Global yang main belakang ini adalah musuh kita .‎ Kita Lawan secara terbuka jangan biarkan ini mengganggu rumah tangga kita. Itu seperti perselingkuhan, jangan biarkan perselingkuhan untuk menghancurkan bangsa kita ini terjadi," tutur dia.

Secara pribadi, Fahri mengaku siap  untuk menjadi armada pemerintah menceritakan dan menyampaikan, apa yang Indonesia maksudkan dengan Papua . Tetapi, menurutnya Indonesia juga harus punya agenda internal untuk menuntaskan semua problem yang ada di Papua.
"Jangan kita menganggap tidak ada apa-apa, kalau memang masalah masih ada apa-apa, buktinya masih ada kasak-kusuk, masih ada yang ngomong (HAM) harus di tuntaskan," pungkas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (dna/JPG)

Sumber: JawaPos

Kapolres: Akan Tindak Tegas Oknum Aparat Bila Lakukan Kekerasan pada Jurnalis ataupun warga lagi

ils: Stop Kekerasan terhadap jurnalis
Berikut ini adalah proses penyelesaian tindak kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan seorang anggota Brimob Polisi, Bripka Erwin, terhadap Morten Kabes, Peliput Berita/ Jurnalis (terdaftar sebagai Stringer/ Calon Jurnalis) di Fakfak, pada Senin (02-05-2016), antara pk 21:00 - 22:00 wit malam.

Selasa (03-05-2016), pk 09:00 wit, atas inisiatif seorang perwira polisi dari Polda Papua Barat (tidak mau namanya disebut), yang berada di Fakfak, dan mendesak Kapolres Fakfak, AKBP Drs. Haji Muhammad Yusuf Th., SH, untuk segera menyelesaikan perselisihan anggota Brimob dengan Jurnalis. Di halaman Kantor Polres Fakfak, perwira Polda Papua Barat ini, bercakap-cakap dengan rekan Surahman, Kontributor MNCTV Group, perihal peristiwa tindak kekerasan terhadap Jurnalis, juga perihal situasi Kamtibmas terkait ramainya aksi demo warga Papua. Rekan Surahman ialah satu-satunya Jurnalis yang menyaksikan langsung tindak kekerasan yang menimpa Morten Kabes.

Rekan Surahman, lalu menelpon saya, dan menyerahkan handphone miliknya kepada perwira Polda Papua Barat dimaksud, saat itu, agar saya dapat berbicara langsung. Saat peristiwa ini terjadi, saya telah bertugas di Manokwari, sebagai Kontributor Metro TV. Sedang Morten Kabes ialah calon Jurnalis, yang sementara saya latih untuk mengirimkan laporan beritanya ke stasiun TV tempat saya bekerja, Metro TV.

Kami menghubungi Morten Kabes, untuk segera datang ke Kantor Polres Fakfak.
Saat tiba, Morten Kabes dan Surahman, diajak Kapolres Yusuf untuk berkumpul di ruang kerjanya, lt. 1 Kantor Polres Fakfak. Kapolres Yusuf meminta kepada kedua Jurnalis agar masalah yang terjadi diselesaikan secara baik-baik.

Kapolres Yusuf lalu memanggil IPDA Yakub, Komandan Kompi (Danki)Brimob Polisi dari Sorong, yang bertugas BKO di Fakfak, atasan langsung Bripka Erwin, pelaku.
Saat memasuki ruang kerja Kapolres Fakfak, Danki IPDA Yakub, berulang kali meminta maaf atas tindakan anak buahnya yang ceroboh. IPDA Yakub kemudian memanggil Bripka Erwin untuk bergabung di ruang kerja Kapolres Fakfak.

Kapolres Yusuf menyampaikan wejangan kepada dua anggota Brimob ini terkait fungsi kepolisian dan pentingnya relasi kerjasama antara Polri dengan Jurnalis. Dua wartawan yang ada, Surahman dan Morten, juga menyimak nasehat Kapolres Yusuf. Setelah itu, IPDA Yakub, menegur Bripka Erwin terkait kecerobohan yang dilakukannya, dan mengarahkan Bripka Erwin untuk meminta Maaf.

Bripka Erwin lalu menghampiri Morten Kabes, seraya menjabat tangan Morten dan keduanya saling berangkulan. Suasana jadi terasa haru, ketegangan sebelumnya berganti menjadi rasa nyaman.
Danki IPDA Yakub, berjanji akan menjamin keselamatan Morten, dan tidak akan terjadi lagi oknum aparat yang berbuat macam-macam. ''Jika ada, segera diberi-tahukan ke saya!'' tegasnya.

Kapolres Fakfak, AKBP Haji Drs. Muhammad Yusuf Th., SH, juga menyampaikan permohonan maaf, dan menyatakan, jika terjadi lagi, akan menindak tegas oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap Jurnalis, ataupun terhadap warga.

Setelah berdiskusi sejenak, sambil mencicipi makanan ringan dan air kemasan, kedua Jurnalis dan dua anggota Brimob beranjak dari ruang kerja Kapolres Fakfak. Suasana terasa lebih sejuk, saat Morten dan Bripka Erwin, bercakap-cakap dengan akrab saat berjalan turun dari lantai atas Kantor Polres Fakfak hingga di halaman.

Sekian!

Terimakasih atas perhatian dan dukungan semua rekan Jurnalis, LSM, Pakar dan Profesionalis lainnya untuk masalah ini...

Moga tidak terjadi lagi tindak kekerasan di negeri ini...!

Selesaikan konflik secara adil dan bermartabat..., karena rasa Adil hadir lebih dulu sebelum Damai itu datang!

Sehingga Damai itu 'kan selalu Indah selamanya!!!

Alex Tethool
Metro TV
Papua Barat

Wartawan Diintimidasi, Begini Isi 3 Point untuk Kepolisian di Papua

Aksi jurnalis di Papua. (KabarPapua.co/Lazore)

Kota Jayapura – Alansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura mengecam sikap reaktif pihak kepolisian, terhadap sejumlah pekerja pers yang meliput kegiatan peliputan aksi unjuk rasa simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah kabupaten di Papua dan Papua Barat pada Senin kemarin.

Data AJI Kota Jayapura menyebutkan lebih dari lima jurnalis yang meliput unjukrasa ini diintimidasi dan dihalang-halangi untuk tak bisa mengambil video atau foto oleh aparat kemanAn.
Namun hanya dua jurnalis yang membuat pengaduan ke AJI Kota Jayapura, yakni Ardi Bayage, wartawan media online suarapapua.com bernama Ardi Bayage yang diduga mengalami tindakan kekerasan dari oknum polisi yang merusak telepon selularnya.

Koordinator Advokasi AJI Jayapura, Fabio Costa menuturkan Ardi dicurigai sebagai salah satu aktivis KNPB. Padahal ia telah menunjukkan kartu persnya kepada pihak kepolisian ketika meliput aksi unjuk rasa tersebut.

Kasus yang kedua menimpa seorang stringer Metro TV Fakfak bernama Morten Kabes saat meliput unjuk rasa KNPB. Dari pengakuan Morten, ia dipukul oknum anggota Polres Fakfak berinisial ER hanya karena menggunakan topi di dalam lingkungan kantor polres.

Morten terkena pukulan di bagian dagu. Setelah itu ia pun masih mendapat ancaman dari oknum tersebut. Sayangnya, pemukulan ini terjadi di hadapan sejumlah perwira polisi.
“Sejumlah intimidasi kepada wartawan lainnya juga terjadi, namun mereka belum mengungkapkannya dengan pertimbangan tertentu,” ujar Fabio, Selasa 3 Mei 2016

Terkait dua kejadian tersebut, beberapa point yang didesak AJI Jayapura adalah AJI Jayapura akan meminta klarifikasi dari pihak Polda Papua dan Polda Papua Barat terkait insiden ini. Sebab, sikap sejumlah oknum aparat terkesan menutupi kerja pers yang meliputi segala aspek kehidupan.

Hal ini semakin menegaskan bahwa tidak adanya keterbukaan informasi atas isu-isu sensitif yang terjadi di tanah Papua. “Apabila benar ada kesengajaan pengerusakan telepon seluler dan penganiyaan terhadap rekan pers, kami berharap pimpinan dari dua instusi polda bisa menindaklanjutinya,” jelasnya.

Kedua, pihak kepolisian seharusnya bisa memahami kerja pers mengacu pada kode etik jurnalistik. Salah satunya prinsip keberimbangan atau Cover Both Side. Seorang jurnalis yang harus menyajikan fakta-fakta lapangan yang berimbang dan bertugas secara independen.

Ketiga kami berharap aparat penegak hukum dan pers terus menjalin hubungan sebagai mitra bersama untuk membangun situasi keamanan yang kondusif di Papua yang tercinta.

“Kami juga berharap kepada rekan pers di lapangan untuk lebih cermat menempatkan diri dalam peliputan konflik. Indentitas lembaga pers harus ditunjukkan secara jelas ketika meliput. Selain itu, rekan-rekan pers juga harus berada di zona netral, sehingga tak memancing amarah dari kedua pihak yang sementara bertikai,” ujar wartawan Kompas ini. *** (Aruni)

Sumber: http://kabarpapua.co

Gereja Katolik Minta PBB Investigasi Pelanggaran HAM Papua

Rekomendasi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua datang dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia.
Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)
 BRISBANE,  - Setelah sebagian hasil temuan mereka ke Papua sempat jadi berita ramai di media massa bulan lalu, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, akhirnya melansir secara lengkap hasil temuan tersebut pada hari Minggu (1/5) di Brisbane dan hari ini di Jakarta. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua  itu, laporan ini menerbitkan rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu,  salah satu rekomendasi mereka adalah "Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua."

Selanjutnya, laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar "negara-negra di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua."

Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

Misi pencarian fakta ini  mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga  mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. "Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja," kata laporan itu.
"Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua," demikian bunyi laporan tersebut.

"Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat," kata laporan itu.
Diakui, laporan ini bermula dari kedatangan delegasi ULMWP ke Australia dan melakukan presentasi tentang yang terjadi di Papua. Seminggu setelah pertemuan, Komisi  Keadilan dan Perdamaian Gereja
Katolik Keuskupan Brisbane mengirimkan tim ke Papua.

Sebetulnya, demikian laporan ini memberi alasan, pada tahun 2015 pemimpin negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung Pacific Islands Forum (PIF) Leader Summit di Port Moresby  telah merekomendasikan pencarian fakta ke Papua. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Padahal, salah satu tujuan Komisi mengirimkan delegasi  ke Papua adalah untuk membangun hubungan dengan gereja di Papua untuk berkolaborasi di masa mendatang di sekitar isu HAM dan lingkungan.

Karena RI tidak bersedia menerima misi PIF, maka dapat dikatakan Komisi ini menjadi salah satu misi pencari fakta tidak resmi dari Pasifik yang mengunjungi Papua.

Lebih jauh laporan itu mengatakan gereja dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik harus melanjutkan membangun jejaring solidaritas dengan mitra mereka di Papua untuk mendukung advokasi dan aksi terhadap pelanggaran HAM serta mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan pemimpin Papua, ULMWP.
Di Indonesia, laporan tersebut diluncurkan secara resmi di Jakarta pada Selasa, 3 Mei, oleh VIVAT International Indonesia, sebuah lembaga advokasi international.

Selengkapnya laporan ini, dapat dilihat di link ini: We Will Lose Everything.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: SATUHARAPAN.COM