PBB SEGERA KELUARKAN RESOLUSI SOAL HAM DI PAPUA


Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) ini, situasi pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua mengalami kondisi yang sangat kritis karena negara yang diwaikili oleh aparat keamanan (POLRI dan TNI) tidak berubah dalam menangani berbagai aksi protes politik secara damai yang dilakukan sejumlah elemen rakyat Papua dan difasilitasi senantiasa oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
 

Hal ini jelas-jelas menjadi catatan buruk dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berekspresi dan hak kebebasan berkumpul di sebuah negara demokrasi bernama Indonesia.

Ditangkapnya sekitar 4.000 an orang di seluruh tanah Papua dan juga di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Makassar, Malang dan Yogyakarta telah menunjukkan kepada dunia, betapa pemerintah Indonesia sama sekali tidak memberi pernghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universala Declaration of Human Rights) 10 Desember 1948 dan kovenan hak-hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005.
Berkenaan dengan itu dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, Indonesia terus mendapat sorotan dari banyak negara di dunia mengenai catatan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi mulai sejak adanya rekomendasi dalam Universal Periodic Revieuw (UPR) pada tahun 2012 lalu.
Kemudian disusul dengan penyampaian pidato dan laporan dari Perdana Menteri Vanuatu mengenai situasi hak asasi manusia di Tanah Papua pada tahun 2013 dan 2014 maupun pidato dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Tonga pada tahun 2015.

Dilanjutkan dengan diterimanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota peninjau (observer member) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Kelompok Persaudaraan Melanesia pada tahun 2015.
Selanjutnya, para Pemimpin Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pasific Island Forum/PIF) mendesak pengiriman missi pencari fakta mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua selama lebih dari 50 tahun terakhir.

Belakangan ini pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presidenb Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Lalu pada penyelenggaraan Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang sedang berlangsung saat ini (13 Juni-1 Juli 2016) di Jenewa-Swiss, Pelapor Khusus sekjen PBB untuk hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai telah membeberkan tentang tindakan represif pemerintah Indonesia dalam membatasi kebebasan berkumpul dan berserikat di Tanah Papua.
Disusul dengan pidato diplomat Vanuatu, Setareki Waoanitoga pada sesi 32 dari Sidang Dewan PBB tersebut menyampaikan tentang penangkapan ribuan orang asli Papua dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2016 karena aksi demonstrasi damai di beberapa kota.

Demikian halnya juga diplomat Kepulauan Solomon, Barret Salato juga menyampaikan bahwa perhatian pemerintah Indonesia terhadap Papua memang meningkat, tetapi pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi dan tidak terselesaikan.

Salato mengatakan bahwa Kepulauan Solomon menerima laporan berkala dari Papua tentang penangkapan sewenang-wenang, eksekusi kilat, penyiksaan, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia.

"Apa yang kami sampaikan akan memberikan kesadaran pada komunitas internasional tentang apa yang sedang terjadi di Papua", kata Salato yang menyungguhkan langkahnya membawa masalah Papua ke PBB, karena informasi tersebut sulit sampai kepada komunitas internasional.

Baik diplomat Waoanitoga dari Vanuatu maupun diplomat Salato dari Kepulauan Solomon sama-sama mendesak agar pemerintah Indonesia bekerjasama dengan PBB demi mengijinkan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat berkunjung ke Tanah Papua untuk mendapatkan pandangan yang objektif dan independen tentang Tanah Papua.

Pada saat yang bersamaaan sejumlah LSM Internasional, termasuk LP3BH sebagai salah satu organisasi hak asasi manusia di Tanah Papua yang mendukungnya juga menyampaikan laporan yang sama dengan diplomat-diplomat tersebut. Sekaligus mendesak pentingnya intervensi PBB atas nama komunitas internasional dan negara-negara anggotanya demi hak asasi manusia ke Tanah Papua.

Berkenaan dengan itu, sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM serta sebagai Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 dari Canada, saya ikut mendorong PBB melalui Dewan HAM di Jenewa-Swiss untuk mengeluarkan resolusi atas situasi yang sangat gawat dan mengkhawatirkan di Tanah Papua.
Sehingga diperlukan adanya intervensi internasional, guna mengungkapkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terus terjadi atas perbuatan negara Indonesia melalui aparat keamanan (POLRI/TNI) sepanjang lebih dari 50 tahun pasca integrasi Politik tahun 1963.

Hal ini dapat di awali dengan memberi akses dan ijin bagi hadirnya Pelapor Khusus Sekjen PBB untuk hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat serta Pelapor Khusus Sekjen PBB untuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi agar dapat mengunjungi Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2016.

Ini penting agar hasil kunjungan para Pelapor Khusus Sekjen PBB tersebut dapat disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB pada September 2016 mendatang sebagai bahan untuk dikaji dan dibawa pada UPR tahun 2017 mendatang.

Kedua Pelapor Khusus Sekjen PBB tersebut perlu diberi akses untuk mengunjungi Tanah Papua di Jayapura, Wamena, Merauke, Timika, Nabire, Serui, Biak, Manokwari, Sorong dan Fakfak.
Keduanya harus dapat bertemu dan memperoleh pandangan dan informasi yang objektif dari semua masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk para pemimpin agama, pembela hak asasi manusia, wartawan, aktivis LSM HAM di Tanah Papua yang tentu sangat banyak mengetahui dan memiliki informasi yang diperlukan dalam hal tersebut.

Terakhir adalah kedua pejabat tinggi PBB tersebut harus pula diberi akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan para aktivis politik dari KNPB, NRFPB, WPNCL dan WPNA serta solidaritas perempuan Papua maupun Presidium Dewan Papua (PDP) demi memperoleh informasi termasa mengenai hal-hal yang dialami mereka dalam setiap aksi dan langkah mereka selama ini.

Peace,
Yan Christian Warinussy 
Direktur Ekskutif LP3BH Manokwari .-

Ini 200-an Perda di Sulawesi, Maluku dan Papua yang Dihapus Kemendagri

Ils Google

Jakarta - Jumlah Perda yang dihapus di Sulawesi, Maluku dan Papua tidak sebanyak di daerah lain. Di tiga pulau itu, hanya ada 200an Perda yang dihapus Kemendagri.

Di Sulawesi, sebagian Perda yang dihapus berkaitan dengan penarikan retribusi oleh pemerintah daerah. Berikut detail Perda di Sulawesi, Maluku dan Papua yang dihapus:

Sulawesi

1441 SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mongondow Selatan PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3 Tahun 2012
1442 SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mongondow Selatan RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 26 Tahun 2011
1443 SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mongondow Utara RETRIBUSI JASA UMUM 3 Tahun 2012
1444 SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mongondow Utara PAJAK DAERAH 22 Tahun 2011
1445 SULAWESI UTARA Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro RETRIBUSI JASA UMUM 6 Tahun 2011
1446 SULAWESI UTARA Kab. Kepulauan Talaud RETRIBUSI JASA UMUM 9 Tahun 2012
1447 SULAWESI UTARA Kab. Kepulauan Talaud RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 10 Tahun 2012
1448 SULAWESI UTARA Kab. Minahasa Selatan RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 2 Tahun 2011
1449 SULAWESI UTARA Kota Bitung RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 6 Tahun 2011
1450 SULAWESI UTARA Kota Kotamobagu RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 11 Tahun 2011
1451 SULAWESI UTARA Kota Tomohon RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 10 Tahun 2012
1452 SULAWESI BARAT RETRIBUSI JASA UMUM 1 Tahun 2012
1453 SULAWESI BARAT RETRIBUSI JASA USAHA 2 Tahun 2012
1454 SULAWESI BARAT PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 37 Tahun 2015
1455 SULAWESI BARAT Kab. Mamasa PAJAK HIBURAN 4 Tahun 2012
1456 SULAWESI BARAT Kab. Mamuju PAJAK HIBURAN 13 Tahun 2010
1457 SULAWESI BARAT Kab. Mamuju RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 15 Tahun 2011
1458 SULAWESI BARAT Kab. Mamuju Utara RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 23 Tahun 2011
1459 SULAWESI BARAT Kab. Mamuju Utara RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 5 Tahun 2014
1460 SULAWESI BARAT Kab. Mamuju Utara RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 21 Tahun 2011
1461 SULAWESI BARAT Kab. Polewali Mandar PAJAK HIBURAN 12 Tahun 2010
1462 SULAWESI BARAT Kab. Polewali Mandar PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 7 Tahun 2011
1463 SULAWESI BARAT Kab. Polewali Mandar RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CAPIL 14 Tahun 2011
1464 SULAWESI BARAT Kab. Polewali Mandar PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 18 Tahun 2011
1465 SULAWESI TENGAH RETRIBUSI JASA UMUM 2 Tahun 2012
1466 SULAWESI TENGAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2 Tahun 2008
1467 SULAWESI TENGAH Kab. Banggai PAJAK HOTEL 10 Tahun 2011
1468 SULAWESI TENGAH Kab. Banggai Kepulauan PAJAK HIBURAN 3 Tahun 2011
1469 SULAWESI TENGAH Kab. Banggai Kepulauan RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CAPIL 6 Tahun 2012
1470 SULAWESI TENGAH Kab. Banggai Kepulauan PAJAK HIBURAN 12 Tahun 2011
1471 SULAWESI TENGAH Kab. Donggala RERTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 4 Tahun 2011
1472 SULAWESI TENGAH Kab. Donggala RETRIBUSI JASA USAHA 3 Tahun 2011
1473 SULAWESI TENGAH Kab. Parigi Moutong RETRIBUSI JASA UMUM 8 Tahun 2012
1474 SULAWESI TENGAH Kab. Parigi Moutong RETRIBUSI JASA USAHA 10 Tahun 2012
1475 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 8 Tahun 2011
1476 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi PAJAK REKLAME 12 Tahun 2010
1477 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi PAJAK PENERANGAN JALAN 13 Tahun 2010
1478 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi URUSAN PEMERINTAHAN KAB. SIGI 3 Tahun 2010
1479 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 17 Tahun 2010
1480 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi PAJAK HIBURAN 14 Tahun 2010
1481 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CAPIL 18 Tahun 2010
1482 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 1 Tahun 2011
1483 SULAWESI TENGAH Kab. Sigi RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 9 Tahun 2011
1484 SULAWESI TENGAH Kab. Tolitoli PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 10 Tahun 2011
1485 SULAWESI TENGAH Kab. Tolitoli PAJAK RESTORAN 14 Tahun 2011
1486 SULAWESI TENGAH Kab. Toli-Toli RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CAPIL 6 Tahun 2011
1487 SULAWESI TENGAH Kab. Toli-Toli PAJAK HIBURAN 12 Tahun 2011
1488 SULAWESI TENGAH Kab. Toli-Toli PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 21 Tahun 2011
1489 SULAWESI TENGAH Kab. Toli-Toli RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 5 Tahun 2012
1490 SULAWESI TENGAH Kab. Toli-Toli RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 13 Tahun 2013
1491 SULAWESI TENGAH Kab. Toli-Toli PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 17 Tahun 2008
1492 SULAWESI TENGAH Kota Palu PAJAK DAERAH 1 Tahun 2011
1493 SULAWESI TENGGARA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 12 Tahun 2013
1494 SULAWESI TENGGARA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI 12 Tahun 2014
1495 SULAWESI TENGGARA RETRIBUSI JASA UMUM 1 Tahun 2012
1496 SULAWESI TENGGARA RETRIBUSI JASA USAHA 2 Tahun 2012
1497 SULAWESI TENGGARA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 7 Tahun 2014
1498 SULAWESI TENGGARA Kab. Bombana RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 14 Tahun 2013
1499 SULAWESI TENGGARA Kab. Bombana PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 6 Tahun 2009
1500 SULAWESI TENGGARA Kab. Bombana PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B) DAERAH 20 Tahun 2008
1501 SULAWESI TENGGARA Kab. Buton RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3 Tahun 2012
1502 SULAWESI TENGGARA Kab. Buton RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 9 Tahun 2010
1503 SULAWESI TENGGARA Kab. Buton PAJAK PARKIR 1 Tahun 2013
1504 SULAWESI TENGGARA Kab. Buton RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS 8 Tahun 2013
1505 SULAWESI TENGGARA Kab. Buton PENGATURAN PENGOLAHAN, PRODUKSI DAN PERDAGANGAN ANTAR PULAU DAN EKSPOR ASPAL BUTON 11 Tahun 2007
1506 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2010
1507 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 2 Tahun 2011
1508 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka PERTAMBANGAN UMUM DAERAH 1 Tahun 2002
1509 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN HAK 17 Tahun 2007
1510 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA 3 Tahun 2011
1511 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka Utara IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 4 Tahun 2006
1512 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka Utara KEHUTANAN DAERAH 5 Tahun 2009
1513 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka Utara RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 5 Tahun 2008
1514 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka Utara RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 4 Tahun 2010
1515 SULAWESI TENGGARA Kab. Kolaka Utara PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Tahun 2011
1516 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 11 Tahun 2008
1517 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe PROSEDUR / MEKANISME DAN STANDAR WAKTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 Tahun 2012
1518 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe RETRIBUSI JASA USAHA 3 Tahun 2012
1519 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 4 Tahun 2012
1520 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe PAJAK DAERAH 1 Tahun 2012
1521 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Selatan RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 13 Tahun 2013
1522 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Selatan RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL 8 Tahun 2013
1523 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Selatan RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 17 Tahun 2013
1524 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Utara PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA 8 Tahun 2011
1525 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Utara RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN / ATAU IZIN GANGGUAN 5 Tahun 2012
1526 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Utara RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 17 Tahun 2012
1527 SULAWESI TENGGARA Kab. Konawe Utara PAJAK HIBURAN KABUPATEN KONAWE UTARA 10 Tahun 2012
1528 SULAWESI TENGGARA Kab. Muna PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 Tahun 2008
1529 SULAWESI TENGGARA Kab. Muna RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 10 Tahun 2011
1530 SULAWESI TENGGARA Kab. Wakatobi PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9 Tahun 2010
1531 SULAWESI TENGGARA Kab. Wakatobi RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 21 Tahun 2013
1532 SULAWESI TENGGARA Kab. Wakatobi RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 17 Tahun 2013
1533 SULAWESI TENGGARA Kota Baubau PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4 Tahun 2009
1534 SULAWESI TENGGARA Kota Baubau IZIN GANGGUAN 34 Tahun 2012
1535 SULAWESI Kota Baubau RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 1 Tahun 2009
1536 SULAWESI TENGGARA Kota Baubau RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 29 Tahun 2012
1537 SULAWESI TENGGARA Kota Bau-Bau RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 35 Tahun 2012
1538 SULAWESI TENGGARA Kota Kendari PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 Tahun 2013
1539 SULAWESI TENGGARA Kota Kendari RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 4 Tahun 2013
1540 SULAWESI TENGGARA Kota Kendari RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 3 Tahun 2013

1541 SULAWESI TENGGARA Kota Kendari RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN TENAGA KERJA ASING 16 Tahun 2013
1542 SULAWESI SELATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4 Tahun 2007
1543 SULAWESI SELATAN PENGELOLAAN AIR TANAH 7 Tahun 2010
1544 SULAWESI SELATAN PENGELOLAAN PANGAN 2 Tahun 2011
1545 SULAWESI SELATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 5 Tahun 2011
1546 SULAWESI SELATAN RETRIBUSI JASA UMUM 9 Tahun 2011
1547 SULAWESI SELATAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2 Tahun 2008
1548 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4 Tahun 2007
1549 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 11 Tahun 2011
1550 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 6 Tahun 2013
1551 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng RETRIBUSI JASA USAHA 10 Tahun 2011
1552 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng RETRIBUSI TERMINAL 5 Tahun 2010
1553 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 6 Tahun 2010
1554 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng PAJAK DAERAH 5 Tahun 2011
1555 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
4 Tahun 2013
1556 SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng RETRIBUSI JASA UMUM 9 Tahun 2011
1557 SULAWESI SELATAN Kab. Barru PENGELOLAAN AIR TANAH 2 Tahun 2014
1558 SULAWESI SELATAN Kab. Barru RETRIBUSI JASA USAHA 7 Tahun 2011
1559 SULAWESI SELATAN Kab. Barru RETRIBUSI JASA UMUM 8 Tahun 2011
1560 SULAWESI SELATAN Kab. Barru PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 7 Tahun 2012
1561 SULAWESI SELATAN Kab. Bone RETRIBUSI JASA UMUM 2 Tahun 2011
1562 SULAWESI SELATAN Kab. Bulukumba PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1 Tahun 2012
1563 SULAWESI SELATAN Kab. Bulukumba PAJAK AIR TANAH 2 Tahun 2011
1564 SULAWESI SELATAN Kab. Bulukumba RETRIBUSI TERMINAL 15 Tahun 2012
1565 SULAWESI SELATAN Kab. Bulukumba RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 17 Tahun 2012
1566 SULAWESI SELATAN Kab. Bulukumba RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 11 Tahun 2012
1567 SULAWESI SELATAN Kab. Bulukumba PAJAK HIBURAN 7 Tahun 2012
1568 SULAWESI SELATAN Kab. Enrekang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 11 Tahun 2012
1569 SULAWESI SELATAN Kab. Enrekang RETRIBUSI JASA USAHA 10 Tahun 2011
1570 SULAWESI SELATAN Kab. Enrekang RETRIBUSI JASA UMUM 9 Tahun 2011
1571 SULAWESI SELATAN Kab. Jeneponto RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 5 Tahun 2012
1572 SULAWESI SELATAN Kab. Jeneponto RETRIBUSI JASA USAHA 4 Tahun 2012
1573 SULAWESI SELATAN Kab. Kep Selayar PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 11 Tahun 2009
1574 SULAWESI SELATAN Kab. Kepulauan Selayar PAJAK DAERAH 6 Tahun 2011
1575 SULAWESI SELATAN Kab. Kepulauan Selayar RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 9 Tahun 2009
1576 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Timur PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 11 Tahun 2008
1577 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Timur RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 33 Tahun 2011
1578 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Timur RETRIBUSI PENGNANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 14 Tahun 2011
1579 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Timur RETRIBUSI TERMINAL 30 Tahun 2011
1580 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Timur PAJAK HIBURAN 3 Tahun 2011
1581 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Utara RETRIBUSI JASA USAHA 13 Tahun 2011
1582 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Utara RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 14 Tahun 2011
1583 SULAWESI SELATAN Kab. Luwu Utara PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 7 Tahun 2007
1584 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2009
1585 SULAWESI SELATAN Kab. Maros RETRIBUSI JASA USAHA 1 Tahun 2012
1586 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 15 Tahun 2011
1587 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PAJAK REKLAME 13 Tahun 2011
1588 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PAJAK PENERANGAN JALAN 12 Tahun 2011
1589 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PAJAK RESTORAN 3 Tahun 2011
1590 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PAJAK AIR TANAH 2 Tahun 2011
1591 SULAWESI SELATAN Kab. Maros BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 1 Tahun 2011
1592 SULAWESI SELATAN Kab. Maros BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 6 Tahun 2010
1593 SULAWESI SELATAN Kab. Maros RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 2 Tahun 2012
1594 SULAWESI SELATAN Kab. Maros PAJAK HIBURAN 11 Tahun 2011
1595 SULAWESI SELATAN Kab. Pagkajene Kepulauan RETRIBUSI JASA USAHA 2 Tahun 2012
1596 SULAWESI SELATAN Kab. Pagkajene Kepulauan RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 4 Tahun 2011
1597 SULAWESI SELATAN Kab. Pagkajene Kepulauan RETRIBUSI JASA UMUM 1 Tahun 2012
1598 SULAWESI SELATAN Kab. Pangkajene Kepulauan RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 8 Tahun 2011
1599 SULAWESI SELATAN Kab. Pangkajene Kepulauan PAJAK DAERAH 5 Tahun 2011
1600 SULAWESI SELATAN Kab. Pangkajene Kepulauan RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 3 Tahun 2012
1601 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2009
1602 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 28 Tahun 2011
1603 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang RETRIBUSI JASA UMUM 17 Tahun 2011
1604 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 21 Tahun 2011
1605 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 8 Tahun 2011
1606 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang PAJAK HIBURAN 3 Tahun 2011
1607 SULAWESI SELATAN Kab. Pinrang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 16 Tahun 2012
1608 SULAWESI SELATAN Kab. Sidenreng Rappang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 14 Tahun 2011
1609 SULAWESI SELATAN Kab. Sidenreng Rappang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 6 Tahun 2011
1610 SULAWESI SELATAN Kab. Sidenreng Rappang PAJAK HIBURAN 22 Tahun 2010
1611 SULAWESI SELATAN Kab. Sidenreng Rappang RETRIBUSI IZIN TERMINAL 10 Tahun 2010
1612 SULAWESI SELATAN Kab. Sidenreng Rappang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 13 Tahun 2010
1613 SULAWESI SELATAN Kab. Sidrap PAJAK HIBURAN 22 Tahun 2010
1614 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM 10 Tahun 2012
1615 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 7 Tahun 2012
1616 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 6 Tahun 2012
1617 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai PAJAK PENERANGAN JALAN 5 Tahun 2012
1618 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai PAJAK REKLAME 4 Tahun 2012
1619 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 9 Tahun 2012
1620 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 12 Tahun 2012
1621 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN 14 Tahun 2012
1622 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 17 Tahun 2012
1623 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 19 Tahun 2012
1624 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 11 Tahun 2010
1625 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 23 Tahun 2012
1626 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI IZIN TRAYEK 22 Tahun 2012
1627 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 20 Tahun 2012
1628 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN 18 Tahun 2012
1629 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 16 Tahun 2012
1630 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI TERMINAL 15 Tahun 2012
1631 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 11 Tahun 2012
1632 SULAWESI SELATAN Kab. Sinjai RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 13 Tahun 2012
1633 SULAWESI SELATAN Kab. Tana Toraja PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4 Tahun 2009
1634 SULAWESI SELATAN Kab. Tana Toraja PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN DUKCAPIL 18 Tahun 2011
1635 SULAWESI SELATAN Kab. Toraja Utara RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 17 Tahun 2011
1636 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3 Tahun 2010
1637 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 1 Tahun 2012
1638 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS 3 Tahun 2012
1639 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 2 Tahun 2012
1640 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI TEMPAT PELELANGGAN 31 Tahun 2011

1641 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 30 Tahun 2011
1642 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 29 Tahun 2011
1643 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 24 Tahun 2011
1644 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM 23 Tahun 2011
1645 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN 22 Tahun 2011
1646 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI IZIN TRAYEK 21 Tahun 2011
1647 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 20 Tahun 2011
1648 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI TERMINAL 19 Tahun 2011
1649 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 17 Tahun 2011
1650 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 16 Tahun 2011
1651 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 15 Tahun 2011
1652 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo PAJAK HIBURAN 3 Tahun 2011
1653 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 9 Tahun 2011
1654 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 18 Tahun 2011
1655 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN DUKCAPIL 32 Tahun 2011
1656 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 33 Tahun 2011 1657 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo 110 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 34 Tahun 2011
1658 SULAWESI SELATAN Kab. Wajo PENYELENGGARAAN ADMINDUK 39 Tahun 2011
1659 SULAWESI SELATAN Kota Enrekang PAJAK DAERAH 5 Tahun 2011
1660 SULAWESI SELATAN Kota Makasar PAJAK DAERAH 3 Tahun 2010
1661 SULAWESI SELATAN Kota Parepare PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 18 Tahun 2011
1662 SULAWESI SELATAN Kota Palopo PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO 8 Tahun 2013
1663 GORONTALO PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PROVINSI GORONTALO 8 Tahun 2012
1664 GORONTALO Kab. Gorontalo Utara RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 18 Tahun 2014
1665 GORONTALO Kota Gorontalo PAJAK HIBURAN 5 Tahun 2011
1666 GORONTALO Kota Gorontalo RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 11 Tahun 2011
1667 GORONTALO Kota Gorontalo RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 18 Tahun 2011

Maluku

1668 MALUKU PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 6 Tahun 2010
1669 MALUKU PENGELOLAAN PERIKANAN 11 Tahun 2013
1670 MALUKU PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 11 Tahun 2009
1671 MALUKU BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN 19 Tahun 2014
1672 MALUKU PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 26 Tahun 2014
1673 MALUKU RETRIBUSI JASA UMUM 13 Tahun 2013
1674 MALUKU SISTEM KESEHATAN DAERAH 2 Tahun 2014
1675 MALUKU STANDAR PENDIDIKAN DASAR 6 Tahun 2014
1676 MALUKU Kab. Buru RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 9 Tahun 2011
1677 MALUKU Kab. Buru PAJAK HIBURAN 3 Tahun 2011
1678 MALUKU Kab. Buru PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN 03 Tahun 2013
1679 MALUKU Kab. Buru Selatan PAJAK DAERAH 4 Tahun 2011
1680 MALUKU Kab. Buru Selatan RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL 17 Tahun 2011
1681 MALUKU Kab. Kepulauan Aru RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 9 Tahun 2014
1682 MALUKU Kab. Kepulauan Aru RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 10 Tahun 2014
1683 MALUKU Kab. Maluku Tengah RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 23 Tahun 2011
1684 MALUKU Kab. Maluku Tengah RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 22 Tahun 2012
1685 MALUKU Kab. Maluku Tengah RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 15 Tahun 2010
1686 MALUKU Kab. Maluku Tengah RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 25 Tahun 2012
1687 MALUKU Kab. Maluku Tengah RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL 08 Tahun 2009
1688 MALUKU Kab. Maluku Tenggara RETRIBUSI PELAYANAN TERA 19 Tahun 2012
1689 MALUKU Kab. Maluku Tenggara Barat RETRIBUSI JASA UMUM DAERAH 4 Tahun 2011
1690 MALUKU Kota Ambon PAJAK HIBURAN 3 Tahun 2012
1691 MALUKU Kota Tual PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5 Tahun 2014
1692 MALUKU Kota Tual PAJAK HIBURAN 15 Tahun 2010
1693 MALUKU UTARA PEDOMAN PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA 6 Tahun 2009
1694 MALUKU UTARA PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL BATU BARA 12 Tahun 2012
1695 MALUKU UTARA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 15 Tahun 2011
1696 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Tengah RETRIBUSI JASA USAHA 2 Tahun 2012
1697 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Tengah BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN 6 Tahun 2014
1698 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Timur RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 11 Tahun 2013
1699 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Timur POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5 Tahun 2013
1700 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Timur RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 16 Tahun 2011
1701 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Timur RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 13 Tahun 2013
1702 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Utara PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1 Tahun 2015
1703 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Utara RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 6 Tahun 2012
1704 MALUKU UTARA Kab. Halmahera Utara RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 8 Tahun 2012
1705 MALUKU UTARA Kab. Pulau Morotai PAJAK HIBURAN 16 Tahun 2011
1706 MALUKU UTARA Kab.Halmahera Selatan PENYIDIK PNS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB.HALMAHERA 14 Tahun 2011
1707 MALUKU UTARA Kota Ternate RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 8 Tahun 2010
1708 MALUKU UTARA Kota Ternate RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 23 Tahun 2011
1709 MALUKU UTARA Kota Ternate RETRIBUSI USAHA PERIKANAN 25 Tahun 2011
1710 MALUKU UTARA Kota Ternate RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 13 Tahun 2011
1711 MALUKU UTARA Kota Ternate PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 2 Tahun 2014
1712 MALUKU UTARA Kota Tidore PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 Tahun 2012

PAPUA

1713 PAPUA BARAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2 Tahun 2007
1714 PAPUA BARAT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 3 Tahun 2011
1715 PAPUA BARAT Kab. Fakfak PAJAK DAERAH 2 Tahun 2011
1716 PAPUA BARAT Kab. Kaimana RETRIBUSI IMB 6 Tahun 2009
1717 PAPUA BARAT Kab. Kaimana RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) 5 Tahun 2009
1718 PAPUA BARAT Kab. Kaimana RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 15 Tahun 2009
1719 PAPUA BARAT Kab. Manokwari RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM 10 Tahun 2011
1720 PAPUA BARAT Kab. Manokwari RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 22 Tahun 2011
1721 PAPUA BARAT Kab. Pegunungan Arfak ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2 Tahun 2016
1722 PAPUA BARAT Kab. Sorong IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN 6 Tahun 2008
1723 PAPUA BARAT Kab. Sorong RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 24 Tahun 2013
1724 PAPUA BARAT Kab. Sorong RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 2 Tahun 2013
1725 PAPUA BARAT Kab. Sorong RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 14 Tahun 2013
1726 PAPUA BARAT Kab. Tambrauw RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 14 Tahun 2013
1727 PAPUA BARAT Kab. Teluk Bintuni RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 11 Tahun 2011
1728 PAPUA BARAT Kab. Teluk Bintuni RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 16 Tahun 2011
1729 PAPUA BARAT Kab. Teluk Bintuni PAJAK HIBURAN 6 Tahun 2011
1730 PAPUA BARAT Kota Sorong RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 18 Tahun 2013
1731 PAPUA BARAT Kota. Sorong RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 15 Tahun 2012
1732 PAPUA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3 Tahun 2012
1733 PAPUA PERTAMBANGAN RAKYAT DAERAH 14 Tahun 2008
1734 PAPUA RETRIBUSI DAERAH 5 Tahun 2011
1735 PAPUA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA 15 Tahun 2013
1736 PAPUA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2 Tahun 2013
1737 PAPUA PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN 4 Tahun 2013
1738 PAPUA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 17 Tahun 2013
1739 PAPUA USAHA PERIKANAN 9 Tahun 2016
1740 PAPUA ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN 15 Tahun 2008
1741 PAPUA Kab. Boven Digoel RETRIBUSI TERMINAL 23 Tahun 2011
1742 PAPUA Kab. Boven Digoel URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL 5 Tahun 2008
1743 PAPUA Kab. Boven Digoel ADMINSITRASI KEPENDUDUKAN 6 Tahun 2009
1744 PAPUA Kab. Boven Digoel RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 10 Tahun 2013
1745 PAPUA Kab. Jayawijaya PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13 Tahun 2011
1746 PAPUA Kab. Jayawijaya PENYELENGGARAAN TERTIB JALAN DAN FASILITAS UMUM, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN 10 Tahun 2011
1747 PAPUA Kab. Jayawijaya PENGAWASAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR 12 Tahun 2011
1748 PAPUA Kab. Jayawijaya PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA 11 Tahun 2011
1749 PAPUA Kab. Keerom RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 15 Tahun 2011
1750 PAPUA Kab. Merauke PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 4 Tahun 2012
1751 PAPUA Kab. Mimika RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 18 Tahun 2010
1752 PAPUA Kab. Mimika RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 27 Tahun 2010
1753 PAPUA Kab. Mimika BANGUNAN GEDUNG 8 Tahun 2012
1754 PAPUA Kab. Mimika MENARA TELEKOMUNIKASI 9 Tahun 2012
1755 PAPUA Kab. Mimika PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 6 Tahun 2012
1756 PAPUA Kab. Nabire PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 Tahun 2010
1757 PAPUA Kab. Pegunungan Bintang PAJAK DAERAH 4 Tahun 2011
1758 PAPUA Kab. Waropen PAJAK HIBURAN 7 Tahun 2012
1759 PAPUA Kab. Waropen RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 14 Tahun 2011
1760 PAPUA Kab. Yalimo PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1 Tahun 2013
1761 PAPUA Kab. Yalimo RETRIBUSI JASA UMUM 1 Tahun 2012
1762 PAPUA Kab. Yalimo PERIZINAN TERTENTU 3 Tahun 2011
1763 PAPUA Kota Jaya Pura BANGUNAN GEDUNG 17 Tahun 2011
1764 PAPUA Kota Jayapura PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA JAYAPURA 9 Tahun 2010
1765 PAPUA Kota. Jayapura RETRIBUSI JASA UMUM 2 Tahun 2012

(Hbb/Hbb)
Sumber: https://news.detik.com

DPD Selalu Berjuang untuk Papua

Tarian asal Papua saat acara Peluncuran Film Dokumenter "Papua: Mengungkap Sebuah Fakta" di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/6). FOTO: Humas DPD RI

JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan keberadaan DPD merupakan sebuah jawaban dari ketidakadilan dari periode (pemerintah) sebelumnya. Termasuk menghadirkan Papua agar sejajar dengan provinsi lainnya.

"Itu tugas DPD yang selalu berjuang untuk Papua, baik dari pidato resmi saya atau tidak yang mengkritisi mengenai kurangnya perhatian baik di perbatasan, kesenjangan di Papua, dan daerah tertinggal lainnya. Itu yang membedakan DPD dengan DPR," ucap Irman saat Peluncuran Film Dokumenter 'Papua: Mengungkap Sebuah Fakta' di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/6).

Menurut dia, DPD merupakan pelengkap untuk membangun Indonesia sejahtera. Pada tahun 2013 lalu, Irman sempat berkunjung ke Papua Barat. Karenanya, dia  melihat lebih dekat dengan kondisi masyarakat Papua.
"Padahal sebelumnya ada insiden penembakan tapi karena teman-teman dari DPD Papua mengatakan aman. Makanya saya hadir di sana," tegas senator asal Sumatera Barat itu.

Jika bicara pada tahun 2013 lalu, sambungnya, saat itu otonomi khusus (otsus) sudah berjalan dengan baik. Artinya, melalui otsus pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap akselerasi pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.

"Namun di Papua bukan permasalahan anggaran dalam bentuk uang, tapi bagaimana pengelolaannya. Terutama dalam pengelolaan perencanaan sehingga bisa membangun Papua," kata Irman.

Selain itu, sejak era Presiden RI BJ Habibie, waktu itu DPD masih bernama fraksi Utusan Daerah sudah peduli dengan kemajuan Papua. Otsus itu juga merupakan komitmen kami untuk mempercepat pembangunan Papua.
"Kita mau membangun Papua bukan karena orang Papua, tapi kita mau membangun Indonesia khususnya dari timur," jelas Irman.(fri/jpnn)

Silahturahmi Kapolres Fakfak Terkesan Sebagai Upaya Intimidasi

 Jayapura, Elsham PapuaKepala Kepolisian Resort (Kapolres) Fakfak Kapolres Fakfak, AKBP. Gazali Ahmad beserta 6 orang anggotanya telah mendatangi Sekretariat ELSHAM Fakfak pukul 14.20 WIT (17/06). Menurut Freddy Warpopor, Koordinator ELSHAM Fakfak, tujuan kedatangannya adalah untuk mengkonfirmasikan laporan pengaduan yang disampaikan oleh ELSHAM Fakfak, terkait kasus pornografi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort (Polres) Fakfak terhadap anak dibawah umur.

Seperti yang di beritakan sebelumnya, pada tanggal 2 Mei 2016, aparat Polisi setempat telah menangkap sejumlah warga sipil yang hendak melakukan aksi demonstrasi damai. Dalam penangkapan tersebut, terdapat beberapa orang anak remaja yang ikut ditangkap. Ketika menjalani interogasi di Markas Polres Fakfak, salah seorang anggota Polisi kemudian menayangkan cuplikan video porno dalam telepon genggam miliknya, kemudian memaksa MT, HD dan HH untuk menonton video tersebut. Keluarga korban kemudian meminta ELSHAM Fakfak mendampingi korban untuk melaporkan kasus tersebut ke Unit Propam Polres Fakfak, kemudian ELSHAM Fakfak bersama dengan Tim Advokat Pembela HAM di Fakfak menggelar Jumpa Pers pada hari Kamis 16 Juni 2016.

Sehari usai melaporkan kasus dan menggelar Jumpa Pers (16/06), Kapolres Fakfak, AKBP. Gazali Ahmad mendatangi Sekretariat ELSHAM Fakfak di Jalan Krapangit Gewab, Kampung Lusiperi, Distrik Fakfak Kota, Kabupaten Fakfak. Dalam kunjungannya, Kapolres didampingi oleh 1 ajudan berseragam polisi dan 4 orang anggota berpakaian preman. Saat berada didepan Sekretariat ELSHAM Fakfak, ajudan Kapolres tanpa meminta ijin langsung menerobos masuk ke dalam ruang Sekretariat ELSHAM Fakfak.

“Mereka datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Sewaktu saya keluar dan ketemu dengan Kapolres, beliau mengatakan, Oh…. Iya, tolong dokumentasi saya dan pa Freddy. Setelah ajudan Kapolres memotret saya dan Kapolres, ajudannya langsung masuk ke dalam Sekretariat tanpa minta ijin, lalu memotret semua tulisan dan perabotan yang ada dalam ruangan sekretariat, termasuk juga papan nama sekretariat ELSHAM Fakfak,” ujar Warpopor.

Warpopor kemudian menyarankan kepada Kapolres Fakfak agar menemui Ketua Dewan Adat Mbaham Matta untuk menempuh proses penyelesaian secara adat, karena masyarakat ingin ada proses penyelesaian secara Adat. Sementara proses penyelesaian melalui hukum formal akan tetap ditempuh, agar ada sanksi terhadap aparat polisi yang telah melakukan pelanggaran hukum. Menanggapi saran dari Koordinator ELSHAM Fakfak, Kapolres berjanji  dirinya akan terus melakukan koordinasi agar menemukan jalan  penyelesaian yang baik. Sekitar pukul 15.00 WIT, Kapolres Fakfak beserta anak buahnya  lalu meninggalkan  Sekretariat ELSHAM Fakfak. Sebelum kedatangan Kapolres, terlihat beberapa anggota intelijen polisi yang melakukan pemantauan di sekitar Sekretariat ELSHAM Fakfak.

Di tempat terpisah, Ferry Marisan, Direktur ELSHAM Papua menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat polisi di Fakfak yang memasuki Sekretariat ELSHAM Fakfak adalah suatu bentuk intimidasi. “Polisi seharusnya mematuhi prosedur hukum untuk melakukan pengumpulan informasi, bukan caranya
masuk seenaknya ke Kantor ELSHAM Fakfak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kami kemarin baru masukan pengaduan ke Propam Fakfak, kalau mereka ingin buat klarifikasi atau konfirmasi, silahkan kirim surat resmi kepada kami, dan kami akan menanggapinya. Kami tidak mau ada tekanan dari pihak manapun yang disengaja untuk membuat rakyat takut dalam mengungkapkan kebenaran,” pungkas Marisan. ELSHAM Papua ©2016
sumber: www.elshampapua.org

Kasus Pelecehan Seksual dilaporkan ke Propam Fakfak

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dilaporkan ke Propam Fak-Fak 


Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh oknum polisi dari Polres Fak-Fak, masing-masing atas nama TM (14), DH (15), HH (11) dan WH telah dialporkan ke Propam Polda Papua Barat di Polres Fak-Fak  pada Kamis (16/6/2016).
 
Ferry Marisan, direktur Elsham Papua menjelaskan, pihaknya sudah mendaptkan laporan tentang kasus pelecehan seksual ini secara tertulis dari bulan lalu. Namun harus menunggu ketiga anak yang jadi korban pelecehan seksual itu mengikuti ujian.

“Kami sudah mendapatkan laporan secara tertulis dari Freddy dari bulan lalu. Namun kami menunggu anak-anak ini selesai ujian. Dan hari ini kami sudah lapor ke Propam di Polres Fak-Fak dan kami sudah dapat surat tanda terima laporan dari kami Esham Papua,” ungkap Marisan dalam jumpa pers dengan wartawan di Fak-Fak, Kamis (16/6/2016)

Menurut Marisan, yang penting di sini, adalah bahwa aparat di lapangan itu bertindak di luar perintah komandan atau atasan mereka tapi juga mereka yang di lapangan tidak banyak memahami bagaimana mereka menangani dan menghadapi massa dan demonstran, bagaimana menangkap orang sehingga aturan-aturannya tidak dipahami dengan baik.

“Sampai pada tanggal 2 Mei lalu tangkap anak kecil, keempat korban ini dan ditahan di Polres satu hari dari tanggal 2 – 3 Mei baru dipulangkan.  Ini sesuatu yang dilakukan di luar aturan dan UU yang berlaku. Lalu kemudian mereka lapor ke komandannya di Polda Papua Barat bahwa tidak ada kasus pelecehan seksual itu. Ini ada kesalahan. Harusnya Kapolres bikin laporan tertulis tetapi itu dilaporkan ke Kapolda Papua Barat lewat SMS. Padahal korban mengaku bahwa mereka dipukul, diiterogasi, jari-jari mereka diinjak dan bahkan tontonkan film porno dari salah satu HP anggota polisi. Oknum aparat yang melakukan itu indentitasnya sudah diinetifikasi. Dan Propam mengaku kenal oknum tersebut,” terang Marisan.

Kata Marisan, mantan Kapolres Fak-Fak sebelumnya, telah melakukan sebuah pembohongan publik dengan melaporkan ke Kapolda Papua bahwa tidak ada kasus kekerasan yang terjadi kepada anak-anak maupun pelecehan seksual.

“Ini menurut kami di luar batas kewajaran. Anak-anak masih polos dan mereka tidak mengerti apa yang disebut dengan seks dan dipaksan untuk menonton adengan porno di HP. Sampai dengan ditanya sudah pernah perhubungan badan atau tidak. Ini tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum polisi di Fak-Fak,” jelasnya.

Dikatakan Marisan, pihkanya menginginkan agar ada klarifikasi dari Kapolres yang baru terhadap pelecehan yang terjadi.

“Kita mau supaya oknum yang bersangkutan ditangkap dan diperiksa. Supaya anak-anak yang menjadi korban juga menjelaskan apa yang mereka alami. Lalu kami juga minta supaya Kapolres yang lama kalrifikasi laporannya kepada atasannya, Kapolda Papua Barat maupun kepada publik. Karena Kapolda Papua Barat juga korban dari laporan tipu yang dilakikan oleh mantan Kapolres itu. Kita berhadap ada tindakan tegas bagi pelakunya dan Kapolres yang lama juga harus dimintai keterangan atas laporan palsunya itu,” kata Marisan.


Menurutnya, Harusnya ada pmbinaan sistim penyidak dan penyelidikan Kapolres Fak-Fak supaya jangan terulang lagi seperti ini. Marisan mengaku, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Kompolnas di Jakarta, Propam Polri di Jakarta, Komisi Perlindungan Anak di Jakarta dan juga Komnas HAM di Jakarta.
“Kami juga akan tetap buat laoran untuk Kompolnas di Jakarta, Propam Nasional di Jakarta dan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta serta ke Komnas HAM. Karena kami merasa bahwa ini korbannya anak-anak di bawah umur yang dipaksa dan terjadi kasus pelecehan seksual itu. Supaya ini menjadi efek jerah untu para polisi yang lain,” ujarnya.

Dijelaskan, di indonesia, kalau anak kecil dibunuh atau perempuan diperkosa baru beritanya jadi besar. Kalau seorang anak kecil di bawah umur dipaksa oleh seorang polisi untuk tonton adegan porno bukan beriata yang besar, padahal sebenarnya ini merupakan masalah besar.

Semetara itu, kuasa hukum dan anak-anak korban pelecehan seksual, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan tentang kasus ini. Kemudian bersama-sama telah melaporkan kasus ini ke Polres Fak-fak. Untuk selenjutnya akan mengkuti proses yang ada.

“Kami akan ikuti perkembangan dan proses yang ada. Kami berharap supaya para polisi ini diberikan pendidikan yang maksimal. Sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan lain di luar ranah hukum dan aturan yang berlaku. Karena negara ini adalah negara hukum yang berlaku bagi siapa saja.
Untuk kode etik dari Polri kami hormati. Tapi untuk hukum positif pidana murni tetap kami lanjutkan.  Dan akan ada disposisi ke Kapolres dan disampaikan ke Reserse yang menangani penyidik,” katanya.
(Pewarta: Arnold Belau)
Sumber: http://www.elshampapua.org

Ditemukan lagi Jasad Bayi di Tanjung Wagom

 Fakfak, 14 Juni 2016, Lagi-lagi penemuan jasad bayi yang dibuang di Tanjung Wagom. Ada beberapa foto yang diunggah oleh netizen yang ditambahkan dengan komentar-komentar pedas kepada sang ibu yang telah tega membuang bayinya itu.

Berikut foto yang diunggah oleh akun Achy.thetexazsllalubrrani


Ini bayi yang di buang
 Sumber foto: achy

BMP: Tindak Tegas KNPB karena beda idiologi

 KNPB Ingin Keluar dari NKRI, Pemuda Papua: Jangan Ditoleransi!

JAYAPURA - Tokoh Pemuda Papua sekaligus Sekretaris Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua, Yonas Nussy, meminta kepada aparat terkait untuk menindak tegas kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya sudah sampaikan kepada Kesbangpol Provinsi Papua dan Polda Papua, untuk memanggil mereka (pimpinan KNPB), beri mereka pemahaman, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan ideologi Pancasila dan UUD 1945, kalau mereka masih melakukan, maka tangkap dan dipenjarakan saja," tegasnya di Jayapura, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya, jika hal ini tidak dilakukan dan terkesan dibiarkan, maka akan muncul gerakan spontanitas warga yang cinta Tanah Air dan bangsa Indonesia yang akan memberontak. Mereka akan melalukan perlawanan dan penentangan organisasi ini.

"Seperti yang demo lalu, warga menolak keberadaan KNPB, warga sudah gerah dengan tingkah mereka, karena keberadaan mereka jelas-jelas ingin memisahkan diri dari NKRI," katanya.
Dirinya mengimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dilontarkan kelompok tersebut.

"Tidak usah lagi dengar isu mereka masalah Papua akan merdeka, lebih baik sudahi saja, dan Papua masuk ke MSG, itu negara -negara yang tergabung dalam MSG ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang mana jika ada hubungan diplomatik, maka salah satu syaratnya mereka mengakui kedaulatan suatu bangsa, termasuk Indonesia, makanya, saya katakan itu tidak mungkin, dan lebih baik sudahi saja, dan masyarakat jangan terprovokasi," katanya.

Terkait rencana aksi demo KNPB pada 15 Juni, dikatakannya, lebih baik niat itu diurungkan. Pasalnya, aksi yang akan dilakukan bertepatan dengan bulan puasa umat Islam.

"Saya harap mereka (KNPB) menghargai umat muslim yang sedang menjalani ibadah puasa, janganlah membuat gerakan- gerakan yang menganggu stabilitas keamanan dan kekhusyukan mereka umat muslim berpuasa," ucapnya.

Rencananya, pada 15 juni, KNPB akan melakukan aksi demostrasi mendorong masuknya Papua ke dalam MSG dan ULMWP (United Liberal Movement of West Papua). Dalam aksinya, KNPB juga menggandeng organisasi-organisasi lain.(kha)
Sumber: http://news.okezone.com
Polda Papua Barat: Tidak Ada Kekerasan pada Anak di Bawah Umur di Fakfak

Polda Papua Barat: Tidak Ada Kekerasan pada Anak di Bawah Umur di Fakfak

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Royke Lumowa membantah adanya kekerasan terhadap anak di bawah umur yang diduga telah dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di Polres Fak-Fak saat sebelum aksi peringati hari aneksasi Papua ke Indonesia pada 1 Mei 2016 lalu di Fak-Fak, Papua Barat.

Saat dikonfirmasi suarapapua.com pada 19 Mei lalu melalui telepon genggamnya, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Royke Lumowa tidak memberikan pernyataan apa pun terhadap kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh bawahannya di Fak-Fak, Papua Barat. Tetapi, Kapolres mengirimkan pesan teks yang dikirim oleh Kapolres Fak-Fak kepadanya.
Dalam pesan teks itu, Kapolres Fak-Fak, AKBP. H. Muhammad Yusuf mengatakan, terkait pemberitaan kekerasan seksual anak di bawah umur oleh oknum anggota Polres Fak-Fak dapat dikatakan tidak benar.

“Kami katakan itu tidak benar. Setelah kami cross cek ke semua anggota dan diskusi perwira, bahwa pemberitaan itu tidak benar. Berita medsos itu hanya memojokkan Polres Fak-Fak,” ungkap Kapolres Fak-Fak dalam pesanteks yang diterima suarapapua.com.

Menurutnya, pemberitaan yang diberitakan luas di media massa terkait pemberitaan tentang kasus kekerasna yang diduga dilakukan oleh oknum polisi dari Polres Fak-Fak adalah karena tidak puas dengan tindakan Polres Fak-Fak yang membatalkan rencana demo pada 1 Mei 2016 di Fak-Fak.

“Berita itu tidak benar. Karena tidak  puasnya suatu kelompok tidak jadi orasi /unras ke jalan dalam rangka 1 Mei, hari Papua Barat merdeka. Karena sore hari tanggal 2 Mei Polres Fak-Fak menggerebek sekretariat dan menyita alat peraga dan amankan 21 orang. Hal ini yang membuat ketidakpuasan kelompok tersebut sehingga membuat berita yang memojokkan Polres Fak-Fak. Perkembangan selanjutkan akan kami dalami dan laporkan ke jenderal. trims. Syallom,” ungkapnya.
Sementara itu, Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH Manokwari, kepada media ini mendesak agar Polda Papua Barat segera usut kasus ini hingga tuntas. Kata Warinussy, diduga pelakunya dalah beberapa oknum anggota polisi dari Polres Fakfak yang hingga saat ini belum diketahui identitas lengkapnya oleh para korban maupun keluarganya.

Warinussy juga menegaskan agar para pelakunya tersebut harus diungkap dengan metode penyelidikan kriminal dan diteruskan dengan penyelidikan menurut versi hak asasi manusia.

“Kejadian tersebut benar-benar sangat mencoreng wibawa penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Apalagi tindakan melawan hukum tersebut nyata-nyata dilakukan oleh oknum-oknum anggota polisi dari Polres Fakfak yang seharusnya menjadi pelindung rakyatnya sendiri,” jelasnya. (Baca: LP3BH Desak Kapolda Papua Barat Usut Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Fak-Fak)

Sebelumnya, kepada media ini, Komunitas Papua Itu Kita di Jakarta menegaskan agar oknum poliosi yang melakukan kekerasan seksual pada anak di Fak-Fak dipecat dan diadili. Sebagai gerakan solidaritas masyarakat sipil untuk kemanusian dan keadilan bagi rakyat Papua menyatakan, Pertama, Mengecam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap WM (16 tahun), DB (14 tahun), dan TM (12 tahun).
Ke dua, Pecat, tangkap dan adili Pelaku dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Ke tiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus turut serta mengusut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Papua tersebut. Ke empat, Negara harus membangun sistem yang komprehensif dan tidak diskriminatif sebagai upaya perlindungan bagi anak, khususnya di Papua. (Papua Itu Kita: Pecat Polisi Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak di Fak-Fak)

Selain itu, menyangkut kasus ini, Freddy Warpopor, pegiat HAM Papua di Fak-Fak, Freddy Warpopor saat dikonfirmasi media ini mengatakan kejadian itu benar adanya.
Katanya, yang ditangkap saat itu ada 98 orang. Dari antara mereka ada 18 anak yang menamakan diri Anak West Papua ikut ditangkap. Dari anak-anak itu ada yang dipaksa nonton film porno bernama DK (14) dan bersama teman yang lain disuruh onani oleh oknum polisi .

“Anak-anak yang jadi korban itu kenal polisi (yang paksakan korban agar tonton film porno) itu di foto yang kita tunjukkan. Hanya namanya belum diketahui. Itu sudah masuk dalam kategori pornografi. Setelah dikasi nonton, dipukul lagi, ditampar dan dipaksa hisap rokok, habis suruh pusap terus dapt tampar. Anak-anak itu mengalami penyiksaan,” ungkap Warpopor. (Baca: Ini Kesaksian Tiga Anak Korban Kekerasan Seksual dari Oknum Polisi di Fak-Fak)

Pewarta: Arnold Belau
sumber: SuaraPapua.com

Selamat Hari Media Sosial


Di era revolusi digital sekarang ini, media sosial telah memberikan efek yang sangat besar dari segi komunikasi global. Media sosial kini menjadi bagian penting di kehidupan, mulai dari cara bersosialisasi sehari-hari hingga pada sisi dunia usaha.
Sehari-harinya kita memang begitu dekat dengan media sosial, namun tahukah Temans bahwa ada hari khusus untuk memeringati Hari Media Sosial?
Hari Media Sosial di Indonesia diperingati setiap tanggal 10 Juni dan dicetuskan oleh Handi Irawan D. pada tahun 2015.
Pada hari ini, setiap masyarakat umum atau pelaku usaha dapat menyampaikan berbagai inspirasi serta informasi tentang media sosial yang telah memberikan perubahan pada kehidupan mereka.

Media sosial yang kini menjadi alat komunikasi penting dalam sudut pandang gaya hidup jaman modern, telah memberikan perubahan besar pada cara berkomunikasi dan berbagi informasi. Meskipun demikian, masyarakat di Indonesia masih perlu meningkatkan kesadarannya akan etika penggunaan media sosial. Selain berdampak positif bagi kehidupan individu, keluarga dan juga dapat meningkatkan citra dunia usaha, seperti merek dan perusahaan, media sosial pun mempunyai dampak negatif jika digunakan untuk tujuan negatif dan sikap/perilaku yang tidak tepat.

Untuk itu, dengan adanya Hari Media Sosial di Indonesia diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih memahami penggunaan media sosial yang beretika serta mengetahui perubahan besar yang telah ditimbulkan media sosial pada jaman revolusi digital dewasa ini.(http://ocentrum.com)

#SocialMediaDay