Kronologis Sikap Ormas dan Polisi di Yogyakarta


Pada Jumat, 15 Juli 2016, Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) berencana mengadakan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I (Jl. Kusumanegara) sampai Titik Nol KM, pk 09.00 – selesai. Long March diadakan dalam rangka menyatakan dukungan pada ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG, dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis pada Papua Barat.

Namun aksi damai ini mendapatkan ancaman dan represi dari aparat kepolisian dan kelompok reaksioner. Berikut kronologi kejadian:

Kamis, 14 Juli 2016

Pukul 16.53 WIB narahubung PRPPB mendapat SMS anonim: “KAFIR!!!!! lagi2 Antek-antek Separatis yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua Jogjakarta akan mengadakan gerakan makar dengan aksi turun kejalan yang menyuarakan PAPUA MERDEKA, PAPUA BUKAN INDONESIA yang membawa atribut Bintang Kejora, Pakaian adat serta senjata tradisional mereka pada hari Jumat 15 juli 2016 di Nol KM Yogyakarta.

Ini adalah ke 2 kali nya si hitam bangsat, KAFIR LAKNATULLAH itu melakukan demo makar di hari Jumat yang mana adalah hari nya Umat Muslim, terlebih aksi mereka sebelumnya dilaksanakan pada saat umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa Ramdhan.

Kami Masyarakat Muslim Jogja dan bersama dengan Masyarakat lainnya akan bersatu untuk menggorok leher2 manusia LAKNAT keturunan monyet tersebut, karena kita warga asli jogja sudah geram dengan tingkah laku Makar mereka dan bau busuk dari badan mereka!!!..
Aparat keamanan baik TNI & Polisi selama ini seolah takut menghadapi Aksi Makar Mereka & selama ini Aparat keamanan telah pilih kasih dalam menegakkan hukuman kepada manusia2 hitam tersebut. Mari satukan kekuatan, Satukan tekat dg seijin ALLAH untuk mengusir bedebah2 bangsat, Separatis itu dari tanah kita Tanah JOGJA istimewa!!..
Kita Gagalkan aksi Separtis ditanah JOGJA yang istimewa ini.. Kota jogjakarta kota pelajar, kota budaya, kota muslim tanpa Separatis..  A A LAWAN SEPARATIS!!!! ALLAHUAKBAR…!!! ALLAHUAKBAR…!!! ALLAHUAKBAR…!!!
#jogjaAmanTanpaSeparatis #Muslimfigtherselatan #barisaAntiSeparatis&Komunis #JogokaryaFigther #AngkatanMuslimJogja…!!!”

Jumat 15 Juli 2016

Pukul 01.47 WIB, salah satu anggota PRPPB mendapatkan broadcast: “asalamualaikum wrwb.. segenap anggota laskar jogja di harapkan di harapkan siaga untuk hari jumattgl 15 juli 2016.. karena ada isu papua akan mengibarkan bendera bintang kejora di titik nol., acara akan di mulai dari pagi jam 09.00- 13.00 wib.. tolak OPM dari bumi jogja istimewa.. harap siaga di wilayah masing2.. nunggu komando dari saya..ttd: PANGLIMA LASKARJOGJA..( INDRA mEhong/Indra Tatto)

#Kpd Yth Ketua Cabang GM FKPPI harap koordinasi dengan anggotanya persiapan aksi NKRI HARGA MATI yg akan kita laksanakan besok jumat 15 juli 2016 di depan asrama kamasan jl. Kusumanegara, TITIK KUMPUL KITA di: Di depan JEC Jam 08.00 pagi, demikian untuk GM FKPPI DI,”
Pukul 07.00 WIB aparat kepolisian sudah mulai mengepung Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jl. Kusumanegara, Yogyakarta. Jalan raya di depan asrama diblokir oleh aparat. Pintu gerbang asrama tidak bisa digunakan sebagai pintu masuk karena diblokade oleh aparat. Kawan-kawan masuk mengunakan pintu belakang asrama.

Pukul 08.00 WIB sekitar 50 orang massa ormas Paksi Katon telah berkumpul dan melakukan apel di timur asrama. 5. Pk 09.40 akses pintu belakang sudah diketahui oleh aparat, dan mereka langsung menutup pintu akses pintu belakang dengan truk polisi. Aparat juga sempat mengedor-gedor, mencoba mendobrak pintu belakang asrama namun tidak berhasil. Massa dikurung di dalam, akses masuk dan keluar ditutup.

Ada dua kawan Papua bersepeda motor datang, akan masuk lewat pintu belakang. Polisi berpakaian preman menyetop, menyita sepeda motor mereka. Polisi berpakaian preman ada yang intimidatif berkata, “Kamu kira polisi takut, ya?! Kita bisa habisi kalian!” Kawan yang dirampas sepeda motornya mencoba mengambil motor terebut. Polisi marah, terjadi perkelahian.  Polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Kawan Papua tersebut melarikan diri lewat lorong ke arah Jalan Kusumanegara lalu ditangkap polisi. Sempat terjadi baku hantam dankawan Papua itu dikeroyok beberapa polisi, ia sempat diinjak-injak.

Pukul 09.50 WIB aparat semakin memperkuat penjagaan di depan. Ada beberapa orang yang akan bergabung ke asrama namun dihadang aparat. Satu orang kawan dari Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi (PMD) yang akan masuk ke asrama ditangkap polisi. Tujuh orang yang baru pulang dari membeli ubi di pasar dan hendak masuk ke asrama juga ditangkap polisi.

Pukul 09.55 WIB, di dalam asrama, massa aksi yang sudah berkumpul memulai agenda penyampaian orasi politik di halaman asrama.

Pukul 10.00 WIB, ada satu kawan Papua yang ditangkap dan disuruh duduk di pinggir jalan, kepanasan dengan tangan diborgol.

Pukul 10.30 WIB dua orang kawan Papua hendak masuk ke asrama lewat gerbang depan, namun ditahan anggota ormas, dilarang masuk. Sempat terjadi adu argumen antar mereka, lalu ormas mengancam dan mengintimidasi sambil menunjukkan pisau.

Pukul 10.40 WIB, sekitar lebih dari 100 orang berseragam Paksi Katon, Laskar Jogja, Pemuda Pancasila, dan FKPPI bergerak ke depan asrama dari sekitar lokasi. Mereka meneriakkan kata- kata yang sangat rasialis. Massa aksi di dalam asrama mampu menahan diri dari provokasi. Tindak rasis ini dibiarkan oleh aparat. Aparat membaur bersama massa ormas yang memprovokasi.

Pukul 11.00 WIB, aparat terlihat menyingkir dari depan asrama. Korlap aksi menyerukan pada massa di dalam untuk tenang dan tetap berada di dalam, untuk menghindari penangkapan oleh polisi ketika berjalan keluar.

Di depan Bale Ayu, Timoho, ada pemeriksaan pengguna motor oleh aparat kepolisian. Kawan-kawan Papua yang lewat dihentikan, diceramahi, dan ditangkap. Beberapa motor ditahan.

Pukul 14.07 WIB Asrama masih dikepung aparat dan ormas. Sekita 150-an kawan yang berada di dalam asrama mulai lapar. Ubi yang dibeli di Pasar Giwangan sudah disita polisi bersama ditahannya 7 orang tadi. PRPPB menyebarkan seruan solidaritas logistik.

Pukul 16.15 WIB massa PRPPB dan massa solidaritas yang tidak bisa masuk asrama melakukan aksi membagi selebaran di pertigaan UIN Sunan Kalijaga. Aksi diikuti 30-an orang, berjalan lancar dan selesai tepat saat polisi mulai berdatangan. Tuntutan aksi ini adalah:
  1. Bebaskan semua kawan kami yang ditangkap oleh polisi dan dikriminalisasi.
  2. Bubarkan pasukan aparat dan kelompok reaksioner dari Asrama Papua di Kamasan
  3. Kebebasan berkumpul, berserikat, berbicara, menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang harus dijamin
  4. Bangun Solidaritas Rakyat. Lawan Rasisme dan Pertahankan Demokrasi.
Warga Yogyakarta bersolidaritas dan mengumpulkan logistik berupa nasi bungkus, minuman, gula, kopi, dan mie instan. Logistik dikumpulkan di markas Palang Merah Indonesia, Kotagede, dan rencananya dikirimkan dengan mobil Ambulans PMI dengan menimbang hukum internasional yang menyatakan bahwa palang merah tidak boleh ditahan atau diserang.

Pukul 17.30 WIB, ambulans PMI yang membawa logistik tiba di depan asrama. Ambulans dihentikan oleh polisi lalu parkir di seberang jalan. Sopir ambulans terlihat bercakap-cakap dengan polisi. 10 menit kemudian ambulans pergi tanpa menurunkan logistik sama sekali.

Pukul 19.25 WIB sekitar lebih dari 150 orang yang terjebak berkumpul dan duduk di dalam aula asrama sambil menyanyikan lagu daerah. Sebagian kawan membersihkan sampah-sampah di halaman depan asrama. Saat mereka sedang membersihkan, polisi meneriakkan kata-kata: “mengganggu pemandangan”. Beberapa kawan tadi keluar dari asrama untuk merespon teriakan polisi. Polisi kemudian menembakkan gas air mata sebanyak tiga kali.

Pukul 22.37 WIB satu orang kawan Papua yang ditangkap masih ditahan di Polda DIY. Tujuh orang lainnya sudah dibebaskan setelah pembuatan BAP. Handphone dari salah satu korban penangkapan masih ditahan di Polda DIY. LBH Yogyakarta masih mengupayakan pembebasan kawan yang ditahan.

Yogyakarta, 15 Juli 2016
Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB)

Sumber: Suarapapua.com

Peresmian Pasar Tradisional Kampung Mambuni-buni

 Pasar tradisional Kampung Mambunibuni Distrik kokas, Kabupaten Fakfak, di Resmikan pada hari sabtu 16 Juli 2016 oleh Bapak Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Sir Zet Gwasgwas. Selain dari dewan adat, turut hadir juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Anggota DPRD Fakfak  beserta rombongannya.

Berikut beberapa foto saat peresmian pasar tradisional di Kampung Mambunibuni Distrik Kokas :







Sumber Doc Foto by Phace Wagab

Bahaya Tindakan Represif Berbasis Diskriminasi dan Rasis di Yogyakarta


Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah bertanggung jawab melindungi HAM sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28i ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Salah satu hak warga negara yang dijamin konstitusi adalah hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin pada Pasal 28 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedang mekanismenya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Untuk menjamin hak asasi itu, negara telah memberikan mandat kepada pihak kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum di dalam masyarakat. Namun, hingga hari ini hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta didiskriminasi dengan berbagai bentuk. Bahkan direpresi oleh aparat keamanan (TNI dan POLRI) sehingga tidak dapat melaksanakan hak-hak konstitusinya.

Telah terjadi beberapa tindakan pelanggaran hak konstitusi warga negara oleh polisi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta. Di antaranya, sebagai berikut:
  1. Pengepungan asrama Papua oleh polisi pada bulan April 2016.
  2. Represivitas aparat (polisi) pada aksi mimbar bebas di depan asrama 2 Mei 2016 dan 30 Mei 2016.
  3. Pengepungan asrama oleh polisi pada tanggal 14 Juni 2016 dan represivitas sebelum dan pada saat aksi 16 Juni 2016.
  4. Pengepungan asrama Papua oleh polisi pada tanggal 1 Juli 2016 dan 13 Juli 2016
  5. Pembungkaman ruang demokrasi pada tanggal 14 Juli 2016 oleh ratusan aparat Polri lengkap menggunakan senjata dan mobil water canon yang dihadapkan tepat di depan pagar asrama.
Pada hari ini Jumat, 15 Juli 2016 sejak jam 7 pagi, aparat kepolisian bersama dengan kelompok-kelompok reaksioner mengepung dan memblokade asrama mahasiswa Papua Kamasan I. Tidak seorang pun diizinkan keluar ataupun masuk. Bahkan mahasiswa Papua yang keluar untuk membeli makanan ditangkap oleh aparat kepolisian. Saat ini ada sekitar 100 orang lebih mahasiswa Papua yang terjebak di dalam asrama yang membutuhkan solidaritas, khususnya bantuan logistik.

Sikap kepolisian itu sangat berlebihan dan jelas melanggar HAM. Selain itu, pengerahan pasukan untuk penggepungan serta tindakan represivitas polisi terhadap mahasiswa Papua sendiri perlu dipertanyakan.
Selain membungkam perjuangan konstitusional mahasiswa Papua, tindakan represif ini membangun stereotip untuk mendiskriminasikan mahasiswa Papua baik atas dasar rasis, tindakan, pandangan, dengan tujuan menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi. Tindakan ini juga memicu terjadinya konflik sosial antara mahasiswa Papua dengan warga sipil Jogja akibat diskriminasi yang dibangun secara struktural oleh aparat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sikap dan pendekatan aparat terhadap mahasiswa Papua dan perjuangan HAM yang merupakan hak konstitusi sejak awal 2016 hingga hari ini semakin membuat situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tenang. Semakin meresahkan warga Yogyakarta serta membuat citra polisi dari pelindung, pengayom, dan penegak hukum menjadi buruk karena membiarkan terjadinya konflik sosial berbasis diskriminasi dan rasis di Yogyakarta

Diharapkan seluruh warga Yogyakarta bersatu menyelamatkan ruang demokrasi yang nyaman tanpa diskriminasi di wilayah Yogyakarta. Jangan biarkan aparat yang tidak profesional menggunakan alat negara untuk menciptakan diskriminasi di Yogyakarta. Diskriminasi dan rasisme adalah penyakit dalam kebhinekaan.

Keanggotaan ULMWP akan Diputuskan Sebelum September

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai bertemu dengan Sekjen ULMWP, Octovianus Mote dan Juru Bicara ULMWP, benny Wenda usai pertemuan para pemimpin MSG di Honiara, Kamis (14/7/2016) – Jubi/Victor Mambor

Honiara, Jubi – Aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Groups ditunda hingga sebelum bulan September 2016. Penundaan ini diputuskan karena kriteria keanggotaan baru yang dibuat oleh sub komite legal MSG pada kenyataannya mengancam keanggotaan Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) di MSG.

Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Sedangkan Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP. Namun masalah penundaan keanggotaan penuh ULMWP ini bukanlah karena penolakan Fiji dan PNG.

“Kami harus melihat kembali kriteria dan panduan yang dibuat oleh sub komite hukum di sekretariat MSG. Entah kenapa, kriteria yang dibuat oleh sub komite legal ini mensyaratkan anggota MSG haruslah sebuah negara. Ini tidak hanya menutup peluang ULMWP sebagai anggota penuh tapi sekaligus mengancam status FLNKS yang adalah salah satu pendiri MSG,” jelas Sogavare kepada Jubi, usai pertemuan para pemimpin MSG di Heritage Park Hotel, Honiara (14/7/2016).

Secara rinci Sogavare menjelaskan dalam pengambilan keputusan, para pemimpin biasanya hanya tinggal memutuskan saja. Tidak membahas lagi kriteria atau hal-hal teknis lainnya. Namun dalam pertemuan kali ini, Fiji dan Papua New Guinea sangat mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh sub komite hukum sekretariat MSG.

“Tidak biasanya pertemuan para pemimpin membahas hal-hal yang bersifat teknis, termasuk soal kriteria. Itu adalah tugas sub komisi hukum,” jelasnya.

Sogavare menambahkan, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai sudah bersedia menjadi tuan rumah untuk pertemuan khusus membahas kriteria keanggotaan dan aplikasi ULMWP sebelum bulan September mendatang.
Amena Yauvoli, Direktur Jenderal MSG membenarkan pernyataan Sogavare. Namun kesalahan itu terjadi sebelum ia secara resmi menjabat Direktur Jenderal MSG.

“Ketua MSG sudah mengarahkan saya untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini. Kami akan segera bekerja untuk mendukung keputusan para pemimpin, terutama ketua MSG,” kata Amena.
Amena menambahkan pengajuan aplikasi untuk menjadi anggota penuh hanya dilakukan oleh ULMWP, sementara Indonesia tidak mengajukan aplikasi kepada Sekretariat MSG.

Charlot Salwai usai pertemuan para pemimpin MSG, kepada Jubi menegaskan posisi Vanuatu tidak pernah berubah. Vanuatu secara tradisional adalah pendukung pembebasan Papua. Ia memastikan pertemuan khusus para pemimpin yang akan dilakukan nanti di Port Vila, Vanuatu tidak akan tertunda lagi seperti pertemuan MSG sebelumnya.
“Tidak akan tertunda. Karena pertemuan ini hanya membahas masalah kriteria dan keanggotaan ULMWP,” jelas Salwai.

Lanjutnya, para pemimpin telah setuju untuk memberikan waktu kepada sub komite hukum MSG meninjau kembali kriteria yang telah dibuat sebelumnya untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar MSG, aspirasi politik dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan,” jelas Salwai.

Pihak ULMWP menerima dengan lapang dada keputusan para pemimpin untuk menunda status ULMWP sebagai anggota penuh. Tidak ada kekecewaan dari para pemimpin ULMWP atas keputusan ini.

“Kami memang berharap status keanggotaan kami diputuskan di Honiara ini. Tapi kami tetap menghargai keputusan saudara-saudara kami di Melanesia. Kami adalah tamu untuk mereka dan mereka sangat peduli terhadap masa depan bangsa dan rakyat Papua. Kami yakin, kami akan mendapatkan status resmi kami sebagai bagian bangsa Melanesia sebelum bulan September nanti,” ungkap Sekretaris Jenderal ULMWP, Oktovianus Mote.

Sementara itu, Desra Percaya, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan MSG ini mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa saat Indonesia menjalin kerjasama dengan MSG di masa mendatang, kehadiran ULMWP adalah penghambat dalam proses tersebut.

“ULMWP adalah kelompok separatis yang seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya. (*)

Sumber: Tabloidjubi.com

MSG Tangguhkan Keanggotaan Penuh NGO Separatis Papua Barat

Delegasi Gerakan Pembebasan Papua Barat. (Foto: SBS News)

HONIARA – Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) Peter Forau menangguhkan keanggotan penuh Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Sesuai yang dijanjikan, seharusnya hasil keputusan pertemuan MSG di Honiara, diumumkan sore ini juga. Namun, Peter Forau memutuskan untuk menunda penentuan, sebagaimana selama ini tidak ada panduan tetap perihal syarat-syarat mendapatkan keanggotan penuh di lembaga internasional tersebut.

Dengan demikian, isu pengajuan status ULMWP menjadi lebih dari observer akan kembali dipertimbangkan pada pertemuan istimewa MSG selanjutnya di Port Villa, Vanuatu pada September mendatang. Demikian yang diwartakan SBS, Kamis (14/7/2016).

Terakit ULMWP, Indonesia memandangnya sebagai gerakan separatis. Setahun lalu gerakan separatis yang ingin mendapatkan pengakuan internasional dan kesetaraan status diplomatik itu sudah mendapatkan statusnya sebagai pengamat (observer). Tahun ini mereka ingin status lebih, dan sudah mendapat dukungan dari Kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS).

Dukungan juga datang dari Gereja Katolik di Papua Nugini, yang berharap MSG mau mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan ULMWP. Dilansir dari Radio New Zealand, Uskup Agung Port Moresby, Sir John Ribat berujar NGO itu seharusnya dibiarkan menentukan nasibnya sendiri karena mereka mewakili penduduk asli Papua, yang masuk golongan Melanesia.

Seperti yang dijelaskan juru bicara Kemenlu Armanatha Nasir, ULMWP sebatas NGO yang bukan mewakili suatu kawasan ataupun negara. Sementara MSG merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan perekonomian. Hal yang menurutnya, tidak menjadi perhatian kelompok separatis tersebut.

MSG terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Plus satu lembaga tambahan, FLNKS dari Kaledonia Baru. FLNKS diketahui juga tergolong NGO separatis di negaranya.(Sil)
Sumber: http://news.okezone.com

Dorong Pembebasan Papua Barat, Dua Petinggi Ormas Papua Ditangkap Polisi

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul

JAKARTA,- Polres Mimika menangkap Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Yanto Awerkion, dan sekretarisnya Sem Ukago pada Selasa (12/7/2016).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, keduanya diduga menjadi provokator dalam gerakan mendorong pembebasan Papua Barat.
"Ada dua orang yang merupakan pelaku pengerahan massa dalam kaitannya untuk memisahkan diri dari NKRI," ujar Martinus di kantornya, Rabu (13/7/2016).

Selain Yanto dan Sem, polisi juga menangkap 67 anggota KNPB lainnya yang tengah melakukan demo mendorong United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk masuk dalam keanggotaan Perkumpulan Negara Melanesia. Tujuannya agar masalah referendum Papua bisa dibahas ke PBB.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap 69 yang diamankan, termasuk YA dan SU," kata Martinus.
Martinus mengatakan, para aktivis KNPB menyebarkan selebaran untuk memprovokasi dan melakukan demo. Hingga saat ini, polisi belum menentukan status hukum terhadap Yanto dan Sem. Sementara 67 aktivis lainnya satu persatu sudah dilepaskan.

"Dua orang ini dan beberapa simpatisannya melakukan unjuk rasa dan demonstrasi untuk menggalang upaya memisahkan diri," kata Martinus.

Jika terbukti melakukan penghasutan, maka Yanto dan Sem akan dikenakan Pasal 169 KUHP yang isinya jika turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Sementara jika turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Menurut Martinus, jika ULMWP bergabung dalam Perkumpulan Negara Melanesia, maka mereka mendapatkan hak suara untuk mendorong pembebasan Papua Barat.

"Kalau nanti hak suara itu muncul, maka nanti akan ada klausul untuk memisahkan diri sehingga perlu kami lakukan upaya untuk menghentikan," kata Martinus.

Sebelumnya, Polres setempat pernah menangkap 1.004 anggota KNPB di daerah Sentani. Alasannya penangkapan sama, mereka mendorong agar ULMWP masuk ke Perkumpulan Negara Melanesia.


Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita 
Editor: Sabrina Asril
Sumber : KOMPAS.com

ULMWP : West Papua Bergerak Maju dari Advokasi Menuju Sebuah Negara

Sekjen ULMWP Octovianus Mote, Juru Bicara ULMWP (Benny Wenda) dan anggota ULMWP Rex Rumakiek saat upacara penerimaan delegasi ULMWP oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pasifik untuk West Papua – Jubi/Victor Mambor

Honiara, – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan.

“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, Rabu (13/7/2016).

Bangsa Papua, sebagai bangsa yang besar dan memiliki tanah yang besar harus mempersiapkan diri untuk membantu rakyat Melanesia dan Pasifik yang hidup di pulau-pulau kecil yang mungkin saja akan menghadapi masalah dengan dampak perubahan iklim.
"Bangsa Papua harus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kapasitas pekerja medis, dokter hingga upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Mote.
Menurutnya, saat ini bangsa dan rakyat Papua memiliki kapasitas untuk membantu bangsa dan rakyat Pasifik dan Melanesia.
Terpisah, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda berharap ULMWP mendapatkan status anggota penuh di Melanesia Spearhead Groups (MSG).

“Kami optimis. Saat ini dukungan dari bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik sangat kuat. Ini memberikan harapan besar bagi kami untuk menjadi sebuah negara bebas,” kata Wenda.
Ia menambahkan, perjuangan saat ini bukan untuk dirinya atau para pejuang Papua Merdeka, namun untuk masa depan bangsa dan rakyat Papua.

“Perjuangan ini, perjuangan bangsa dan rakyat Papua agar bisa bebas dari penindasan Indonesia,” kata Wenda.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manaseh Sogavare, kepada wartawan usai pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) menggambarkan perjuangan bangsa dan rakyat Papua sebagai perjuangan yang menarik perhatian bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik.

“Kesadaran bangsa Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan Pasifik serta kesadaran untuk membantu bangsa-bangsa Pasifik yang menghadapi ancaman perubahan iklim adalah langkah positif karena menunjukkan kepada Indonesia bahwa Bangsa Papua sangat serius dalam memandang dirinya dan siap dalam mengelola kekeyaan sumberdaya alamnya,” jelas Sogavare.

Sogavare menambahkan, MSG Summit akan membahas aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG agar bangsa Papua Barat bisa menyelesaikan masalah dengan Indonesia, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus di Papua.

“Kepedulian masyarakat internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua juga ditunjukkan oleh Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Fiji dan Vanuatu baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya. Saat ini masalah Papua mendapatkan momentumnya,” kata Sogavare. (*)

Sumber:  tabloidjubi.com

Delegasi ULMWP Tiba di Kepulauan Solomon Jelang KTT MSG

Ilustrasi: Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat menerima delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, hari Kamis (12/5). (Foto: pmpresssecretariat.com)

HONIARA,  - Anggota delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan tiba di Honiara, Kepulauan Solomon pada akhir pekan ini, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan pada minggu depan.
Hal ini dibenarkan oleh Ben Didiomea, salah satu juru kampanye ULMWP di negara Kepulauan Solomon.
“Mereka tiba di Honiara dengan penerbangan terpisah,” kata Ben Didiomea sebagaimana dikutip solomonstarnews.com, hari Jumat (8/7).

KTT MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.

Namun, kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port Moresby.

KTT MSG sekarang akan diadakan kembali bersamaan dengan Pacific Islands Development Forum (PIDF) yang juga dijadwalkan akan diselenggarakan di Honiara, minggu depan juga.

Solomonstarnews.com melaporkan akan ada rencana demonstrasi damai selama KTT MSG minggu depan yang dilaksanakan oleh para pendukung Papua Barat untuk mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua.
Sebuah konser musik juga akan dipentaskan untuk mendukung perjuangan ULMWP untuk menentukan nasib sendiri dari Indonesia.

Jaminan dari Ketua MSG

Seperti diberitkan sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan peningkatan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh  di MSG.
Hal itu disampaikan Sogavare ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP  di Port Vila, ibu kota negara Kepulauan Solomon, pada hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida  terhadap kemanusiaan di Papua.
Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.
Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.
Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan  rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG  membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa "Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras."
Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Indonesia Menolak

Di sisi lain, Indonesia dengan tegas menolak keinginan ULMWP dan menyebutnya sebagai kelompok separatis.Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, tidak benar bahwa ULMWP akan mendapat peningkatan status menjadi anggota penuh.

“ULMWP adalah gerakan separatis di sebuah negara berdaulat. Gerakan itu tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua," kata dia pada pertemuan tingkat menteri MSG di Lautoka, Fiji, belum lama ini.
Oleh karena itu, menurut Desra Percaya, dalam pertemuan tingkat menteri di Fiji, MSG hanya mencatat permohonan ULMWP dan membetuk komite untuk membicarakan kriteria keanggotaan. Menurut dia, sejumlah anggota MSG lebih memilih Indonesia sebagai anggota penuh ketimbang ULMWP.
Editor : Eben E. Siadari
Sumber: satuharapan.com

GKI Papua Cemas Jakarta Ciptakan Konflik Horizontal di Papua

Ketua Badan Pekerja Sinode Am Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku (berdiri di tengah mengenakan jas). (Foto: gkiditanahpapua.org)

JAYAPURA - Gereja Kristen Injili di Tanah Papua mengungkapkan kekhawatiran bakal terjadinya konflik horizontal di Papua antara sesama rakyat Papua dan antara rakyat Papua dengan pendatang. Konflik itu terjadi oleh munculnya demonstrasi tandingan yang diciptakan oleh 'pasukan khusus,' untuk melawan aksi unjuk rasa masyarakat asli Papua yang melakukan aksi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat.

Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh Ketua Badan Pekerja Am Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pdt Alberth Yoku S.Th, kepada World Council of Church (Dewan Gereja Dunia), World Reformed Church Organization, the Pacific Council of Church,the Uniting Church of Australia, The National Council of Churches in Australia, the United Evangelical Mission, the Maori Synod, Presbyterian Church of Aotearoa New Zealand the Christian Council of Asian dan PKN of Netherland.
Surat itu dikirimkan pada 14 Juni lalu dan salah satu yang menerimanya, the Uniting Church of Australia, telah menanggapinya dan menampilkan surat tersebut dalam situs resminya.

Adanya kemungkinan konflik horizontal, dalam surat itu digambarkan dengan fakta bahwa pada 2 Juni lalu terjadi unjuk rasa besar yang dilaksanakan oleh Barisan Rakyat Pembela NKRI (BARANKRI). Menurut surat itu, seorang perempuan bernama Hendrika Koweni, telah dipukuli oleh para demonstran ketika perempuan itu menanyakan mengapa mereka melakukan unjuk rasa.
Kendati unjuk rasa itu berusaha menciptakan kekerasan, menurut surat tersebut, para pemimpin dan rakyat Papua menyikapinya dengan damai.

"Apa yang kami alami saat ini adalah diciptakannya konflik horizontal antara orang Papua dan orang Papua serta antara orang Papua dan migran," tulis Alberth Yoku, pemimpin gereja yang merupakan anggota dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) tersebut.

Menurutnya, saat ini tidak ada lagi kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah. "Mengapa pemerintah memaksa rakyat Papua menerima rencananya untuk memecahkan persoalan Papua dengan cara mereka, dan mengabaikan harapan orang Papua itu sendiri?" tanya dia.

Alberth membeberkan ada empat persoalan yang dihadapi oleh rakyat Papua.

Pertama, kebebasan berekspresi.
Kedua, monopoli sumber daya alam.
Ketiga, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Keempat, perdebatan sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keempat hal ini menyebabkan meningkatkan tensi politik dan konflik horizontal," tulis Alberth.
Persoalan kebebasan berekspresi, ia contohkan dengan fakta ditangkapnya lebih dari 2000 orang pada 2 Mei lalu ketika mereka berunjuk rasa secara damai.

Ia juga mencatat tentang dilarangnya pers asing meliput situasi di Papua.
Persoalan monopoli sumber daya alam, menurut Alberth, tampak dari penguasaan pertambangan di Papua oleh perusahaan-perusahaan asing.

Sedangkan pelanggaran HAM, kata dia, terungkap dalam berbagai bentuk, mulai dari pembunuhan, penyiksaan, pembunuhan secara sengaja, pemerkosaan bahkan penculikan.

Ia mencontohkan pada 2 Juni lalu, sebuah mobil secara sengaja menabrak sekelompok remaja Papua asli yang sedang keluar dari gereja di Wamena. Seorang meninggal pada peristiwa itu dan lima orang terluka.
Pada 20 Mei, seorang aktivis perempuan, Robert Jimau dibunuh dalam situasi misterius dan tiga orang temannya terluka.

Ada pun tentang perdebatan sejarah mengenai integrasi Papua ke dalam NKRI, menurut dia ialah tentang pertanyaan bagaimana mungkin hanya 1027 orang saja dari total penduduk Papua yang 700.000 orang pada tahun 1969, yang diberi kesempatan untuk membuat pilihan.

Saat ini, kata Alberth, pemerintah Indonesia tengah melakukan lobi ke dunia internasional untuk memberi keyakinan bahwa mereka tengah melakukan pendekatan untuk memecahkan persoalan Papua.
Menurut dia, pemerintah Indonesia berusaha untuk mencegah negara-negara tetangga menyuarakan pelanggaran HAM di Papua dan menekankan bahwa ini persoalan dalam negeri belaka.

"Pemerintah Indonesia menyalahkan keterlibatan internasional. Ketimbang bekerja dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang merupakan lembaga independen di Indonesia, pemerintah membentuk timnya sendiri untuk menginvestigasi pelanggaran HAM di Indonesia," kata Alberth.

Menurut Alberth, bagi rakyat Papua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan Papua dan hanya ingin memperbaiki citra di dunia internasional dan melindungi kepentingannya sendiri.
"Apa yang kami inginkan adalah dialog damai, dimana hak-hak kami dihargai dan dijadikan pertimbangan, sehingga kami dapat hidup di tanah kami," tulis Alberth.

Di akhir suratnya, ia meminta kunjungan pastoral dari organisasi-organisasi gereja internasional yang ia surati itu.
"Kami menyerukan bantuan dan kunjungan pastoral," kata dia.
"Bawa lah kami dalam doa," tutup dia.
Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah juga anggota Dewan Gereja Dunia.

Editor : Eben E. Siadari
Sumber: satuharapan.com

KNPB Pakpak Rayakan Lebaran, Muslim Papua Dukung ULMWP

KNPB Pakpak Merayakan Hari Raya Lebaran bersama Umat Muslim Papua Pakpak yg berada di wilayah  Teluk Patipi sekaligus melakukan Aksi Dukungan kepada United Liberation Movement for West Papua masuk sebagai anggota penuh di Forum MSG. 
Hal ini membuat contoh agar BIN tidak melakukan provokasi kepada Muslim Papua bahwa perjuangan Papua ketika merdeka nanti di jadikan negara kristen oleh sebab itu Komite Nasional Papua Barat tetap mediasi umat Muslim Papua untuk terlibat dalam perjuangan Bangsa Papua salam 

# REVOLUSI,,,!!!
Kita Harus Mengakhiri!




Sumber : KNPBPakpaknews