Gubernur Harus Pastikan Nasib Mahasiswa Papua Di Yogyakarta

Mahasiswa di Asrama Kamasan I saat ditemui Gubernur Papua - Doc IPMAPA

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe memastikan nasib mahasiswa Papua di kota studi Yogyakarta.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM itu mengatakan, perlu ada keputusan tegas dari Gubernur Papua, sebagai pimpinan di provinsi paling timur Indonesia itu terhadap nasib mahasiswa Papua di Yogya. Apakah dipulangkan seperti pernyataan gubernur sebelumnya yang menyebut bisa saja memulangkan mahasiswa Papua dari Yogya, ataukah ada langkah lain yang diambil.
“Saya minta gubernur pastikan nasib mahasiswa Papua di Yogya. Kalau memang mau pulangkan, pulangkan. Kalau tidak bagaimana solusinya agar mereka bisa merasa nyaman dan aman di kota itu. Perlu ada keputusan jelas. Kenapa harus putar-putar. Masalah Yogya jangan hanya jadi konsumsi pencitraan dan politik,” kata Kadepa kepada Jubi, Kamis (18/8/2016).
Menurutnya, bukan berarti masalah telah selesai setelah Gubernur Papua bertemu mahasiswa Papua di Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Perlu ada langkah selanjutnya untuk mencari solusi. Apalagi hingga kini mahasiswa Papua merasa belum aman dan nyaman.
“Memang memulangkan mahasiswa itu butuh pertimbangan matang, butuh kajian, butuh proses karena tentu akan ada dampaknya. Tapi kalau kondisi mahasiswa di Yogya memang tak memungkinkan lagi, saya pribadi mendukung mereka dipulangkan. Kalau memang itu tinggal satu-satunya cara agar mahasiswa Papua di Yogya tak terus berada dalam tekanan,” ucapnya.
Katanya, bicara nasib mahasiswa Papua di Yogyakarta bukan masalah merdeka atau lainnya, tapi mengenai kenyamanan, keamanan anak-anak Papua yang menimba ilmu di kota studi itu. Tim Komisi I DPR Papua telah berupaya bertemu berbagai pihak di Yogya beberapa waktu lalu, sebelum Gubernur Papua menemui mahasiswa dan Sultan.
“Tentu kami tak bisa tinggal diam dengan situasi ini. Kami tak mungkin membiarkan mereka terus dalam kondisi tertekan, merasa terancam dan lainnya. Makanya Gubernur harus segara memastikan nasib mahasiswa di Yogya. Jangan hanya berkomentar yang bisa menjadi kontroversi. Semisal beberapa waktu lalu, beliau mengatakan akan mengembalikan Otsus jika Otsus Plus ditolak,” katanya.
Sehari sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, siap memulangkan mahasiswa Papua yang kuliah di Yogyakarta jika pemerintah tak turun tangan menyelesaikan masalah yang dialami mahasiswa Papua di kota itu.
“Masalah yang terjadi adalah persoalan negara. Bukan propinsi. Saya siap pulangkan mereka jika tak segera ditangani oleh pemerintah. Tapi kalau saya pulangkan, akan terjadi masalah besar di Papua. Ini persoalan negara. Kondisi sekarang seperti ini,” kata Enembe.
Katanya, kini mahasiswa Papua di Yogyakarta telah dicap separatis pasca melakukan demo damai mendukung ULMWP. (*)

Sumber: Tabloidjubi.com

Maluku Tuan Rumah Pertemuan Daerah Melanesia


Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku ditunjuk untuk menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan daerah-daerah Indonesia yang termasuk dalam rumpun Melanesia dan dipusatkan di Kota Ambon pada September 2016.

"Kami siap menjadi tuan rumah pertemuan daerah Melanesia. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena pertemuan ini besar manfaatnya untuk memperkuat dan memperkokoh kerjasama daerah-daerah di Tanah Air yang termasuk dalam rumpun Melanesia," kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Ambon, Selasa (16/8).

Pertemuan di Ambon, direncanakan dihadiri duta besar (Dubes) dari sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan, sekaligus menjadi langkah awal koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah lima provinsi di kawasan Timur yang termasuk dalam rumpun Melanesia.

"Kehadiran para Dubes dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan dalam pertemuan ini akan menjadi kekuatan bagi lima provinsi di kawasan Timur yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat," katanya.

Pertemuan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mempelajari tentang kokohnya persatuan antara negara-negara melanesia di kawasan Pasifik Selatan.

Selain itu menyamakan berbagai kekuatan dimiliki masing-masing provinsi, terutama produk unggulan dan membuka kemungkinan untuk diekspor ke negara lainnya, sehingga provinsi Melanesia bisa menjadi jalur perdagangan di Indonesia.

"Lima Provinsi Melanesia ini mempunyai kekuatan di bidang perdagangan internasional, karena memiliki produk unggulan di bidang perikanan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi di pasaran dunia. Kita bisa mengekspor ikan mentah dari lima provinsi ini ke berbagai negara di dunia," ujar Said.

Selain itu, masalah kebudayaan menjadi salah satu prioritas untuk membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, di samping masalah sosial dan percepatan pembangunan.

Ide pembentukan kawasan Melanesia di Indonesia dengan menggabungkan lima provinsi di kawasan Timur berawal dari keinginan Presiden Joko Widodo yang mengirimkan mantan Menko Polhukam, Tedjo Edy Purdijatno untuk bertemu dengan para Gubernur yang sedang mengikuti Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Ambon pada 27 Februari 2015.

Menko Polhukam Tedjo Edhy, menjelaskan keinginan besar Presiden agar lima provinsi ini terlibat langsung dalam kawasan Melanesia dengan membentuk sebuah forum khusus.

Keinginan Presiden tersebut dinilai wajar mengingat pada masa orde baru lima daerah ini dikelompokan dalam wilayah pengembangan "E", termasuk Timor Leste yang menjadi provinsi termuda di Indonesia dengan nama Timor Timur, sebelum akhirnya merdeka pada 1999.

"Lima provinsi ini termasuk Timor-Timor (sebelum merdeka) diklasifikasikan dalam satu kawasan karena memiliki kesamaan dalam rumpun ras dan etnis Melanesia," kata Said.

Dia mencontohkan masyarakat Fiji, Selandia Baru memiliki beberapa bahasa yang sama persis dengan digunakan di Maluku atau provinsi lain.

"Kalau pernah ke Fiji, Selandia Baru, pasti kaget karena bahasa mereka hampir sama dengan kita karena dahulu semua berada dalam satu rumpun. Misalnya sungai warga Fiji menyebutnya kali atau way dan penyebutannya sama dengan provinsi di Indonesia Timur," ujarnya.

Sejumlah kawasan yang tergabung dalam negara pasifik rumpun Melanesia/ Melanesian Sperhead Groups (MSG) telah menyatakan ketertarikan untuk membangun kerja sama saling menguntungkan dengan pemerintah di lima provinsi ini. (ant/tm)

Sumber : http://www.tribun-maluku.com