SIAPA DIPLOMAT CANTIK YANG “HAJAR” 2 PRESIDEN DAN 4 PM DI PBB


Kala publik Indonesia tenggelam dalam hinggar binga Pilkada DKI, di New York sana seorang diplomat muda cantik membalas dengan sangat tajam pidato 6 Kepala Pemerintahan. Dia dikutip berbagai media internasional karena membalas pedas pernyataan Presiden Nauru dan Presiden Kepulauan Marshall serta empat Perdana Menteri dalam Sidang Majelis Umum PBB. Empat Perdana Menteri itu adalah PM Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Tonga.
Pada Sidang Umum PBB, pemimpin enam negara di Pasifik itu menyerukan kemerdekaan Papua karena Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua dan Papua Barat.

Pernyataan enam kepala negara itu dibalas Indonesia sebagai bermotif politik, tidak mengerti pesoalan Papua dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di dalam negerinya.

Indonesia mengatakan pernyataan enam kepala negara itu didesain untuk mendukung kelompok separatis yang selalu berusaha menciptakan rasa tidak aman dan menyebarkan terror di Papua. Pernyataan ini sangat disesalkan dan berbahaya serta dilakukan oleh negara-negara yang menyalahgunakan posisi PBB, termasuk Sidang Umum Tahunan.

Sebagaimana diketahui Indonesia berusaha membendung internasionalisasi masalah Papua. Indonesia. Terakhir Jakarta berhasil membendung keanggotaan kelompok separatis Papua menjadi anggota kelompok Negara-Negara Rumpun Melanesia ( MSG) sementara perbaikan kualitas hidup di Papua terus dilakukan pemerintahan presiden Joko Widodo.
Yang menarik disini adalah pernyataan keras tersebut dibacakan oleh Sekertaris Dua Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB. Tanggapan yang hanya dibacakan oleh seorang diplomat junior untuk pernyataan Kepala Pemerintahan yang tertinggi “ diplomatic ranknya” adalah sebuah “tamparan diplomatic” yang keras bagi ke enam negara di Pasifik itu.

Dan agaknya baru kali ada negara yang memerintahkan diplomat junior – bukan Duta Besar yang mewakili Kepala Negara - untuk menyampaikan protes resmi pemerintahnya atas pernyataan yang disampaikan oleh tidak hanya seorang- tetapi enam orang- kepala pemerintahan.

Tapi dibalik manuver diplomasi Indonesia dalam mempertahankan Papua di forum Internasional, kita melihat angin segar terkait kaderisasi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Nampak jelas, Kemlu memberikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil bertarung diarena mancanegara menjajal kemampuannya berdiplomasi.

Yang membacakan protes resmi itu adalah Nara Masista Rakhmatia, diplomat cantik yang akan genap berusia 34 tahun bulan Desember nanti .Diplomat muda ini lulusan Sekolah Departemen Luar Negeri angkatan 33 tahun 2008 dan agaknya New York adalah penempatan pertama lulusan SMA 70 Jakarta ini.

Setelah lulus SMA, Nara kuliah di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional dan lulus tahun 2002. Sebelum melamar PNS di Kemlu dia sempat menjadi peneliti di CERIC (Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolution) dan juga Center for East Asia Cooperation Studies. Dua lembaga itu berada di bawah naungan FISIP UI. Selain itu, Nara juga menulis sejumlah jurnal kebijakan luar negeri seperti Intrastate Conflict Management: The Twin Track Approach, the United Nations and ASEAN in Myanmar, 2010.
Ketika diterima menjadi PNS di Kementerian Luar Negeri, Nara Masista ditempatkan di Direktorat Kerjasama Antar Kawasan pada Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika. Di Kemlu, spesialisasi Nara nampaknya adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasific APEC dan sempat menjabat Head of Section for The Budget and Management Committee (BMC) APEC sebelum dikirim ke New York.
Melihat prestasinya ini, tidak salah jika Kemlu menunjuk Nara yang juga ambil magister di Universitas St Andrews Inggris ini menjadi juru bicara Indonesia di Forum PBB. Dan kini namanya dikutip oleh berbagai media didunia. Exposure ini tentunya adalah berkat kepercayaan para diplomat senior yang memberikan kesempatan pada yang muda-muda tampil di muka.

Kita bangga punya diplomat muda yang begitu percaya diri melaksanakan tugas negara
Kita ingin melihat kedepan, Nara Masista Rakhmatia dan para perempuan Indonesia yang berkarir sebagai diplomat bisa setara dengan Susan Rice atau Samantha Power, Dubes Amerika di PBB yang selalu membuat orang terpaku dan terpaksa mendengar penyataannya

Oleh Budi Setiawan

Kapolri: Papua tak bisa lepas dari hati

Kapolri, Jendral Pol Tito Karnavian (ANTARA /Nyoman Budhiana)

Jakarta  - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan Papua tak bisa lepas dari hatinya, karena berbicara tentang Papua sangat menarik, apalagi bertemu dengan rekan atau sahabat yang pernah bertugas di sana.

Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Kapolda Papua itu dalam acara peluncuran buku dengan judul Papua: Antara Uang dan Kewenangan karya Gubernur Lukas Enembe di salah satu hotel ternama di Jakarta, Senin malam.

"Kalau bicara soal Papua itu bisa dua hari dua malam gak pernah putus-putus, ketemu dengan teman-teman yang pernah dinas di Papua, atau ketemu dengan sahabat-sahabat dari Papua, itu sekali lagi sampai malam tidak akan pernah putus, pahadal saya pernah tugas dimana-mana, Papua tidak lepas dari hati saya," katanya.

Perkenalan dengan Lukas Enembe, ungkap Tito, saat menjabat sebagai Kapolda Papua pada September 2012 ketika Kapolri Timur Pradopo meminta agar mensukseskan Pilkada Gubernur yang sudah tertunda selama dua tahun.

"Tugas saya yang utama adalah menggulirkan Pilkada Gubernur. Wah, saya berpikir, bahwa belum pernah dinas di Papua. Lalu, permasalahannya sudah tertunda dua tahun, tapi saya kemudian menjalankan tugas. Kesana dengan hati dan niat yang baik, menggalang semua pihak, KPU, Panwaslu dan semua pemangku kepentingan," katanya.

Pada suatu hari, lanjut Tito, Ketua GIDI Papua Pdt Lipiyus Biniluk mengundang para pemangku kepentingan, seperti Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua dalam peresmian gereja di Mamit, Kabupaten Tolikara.

"Disanalah (Mamit) pertama kali saya lihat Pak Lukas Enembe, saat berbicara dihadapan banyak orang," katanya.

Pada peluncuran buku itu, juga nampak hadir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, staf khusus Presiden Jokowi dan penasihat senior tentang Papua, Lenis Kogoya dan Michael Manufandu.

Lalu, para politisi dan tokoh Papua yang berkiprah dipentas lokal dan nasional, seperti Yorrys Raweyai, Sulaiman Hamzah, Roberth Rouw dan Fredi Numberi.

Ketua MRP Timotius Murib, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab dan sejumlah anggota DPRP Ruben Magai, Boy Markus Dawir, Mustaqim, Elvis Tabuni, Emus Gwijangge dan Thomas Sondegau.

Sekda Papua Hery TEA Dosinaen, para pimpinan SKPD Pemprov Papua dan tokoh adat, agama dan mahasiswa Papua di Jakarta.

Editor: Ruslan Burhani
(ANTARA News)
Dicari, Pemimpin Berintegritas yang Menyejahterakan Bangsa

Dicari, Pemimpin Berintegritas yang Menyejahterakan Bangsa

 
JAKARTA,  - Diskursus tentang kesejahteraan sudah cukup lama, bahkan pada jaman Yunani dan Romawi kuno pun diskursus seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para filosof saat itu. 
Perdebatan tersebut berawal dari keyakinan para cerdik pandai tentang perubahan sosial yang tak pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Perdebatan keyakinan tentang perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan hidup yang dianggapnya lebih baik, tentangnya pada umumnya orang menyebutnya dengan sejahtera (well being).

Negara Kesejahteraan (welfare state) merupakan perwujudan para pemikir intervensionis dimana intervensi negara terhadap masyarakat akan membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan mereka. 

Di negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan adalah sebagai sebuah cara, sedang kesejahteraan adalah sebagai tujuan. Di tengah masyarakat Indonesia yang sedang berubah dimana kesejahteraan ditentukan atas ukuran individual yang ditandai oleh peningkatan pendapatan dan pemilikan, institusi kesejahteraan yang berbasis komunitas (community welfare) dalam beberapa hal masih tampak di pedesaan maupun kampung pinggiran kota.

Nah, bagaimana kaitan antara kesejahteraan dan pemimpin bangsa? Kesejahteraan itu menurut saya infinitive yang mencakup kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pendapatan, penegakan hukum. Jadi kesejahteraan itu menyangkut banyak aspek. Kesejahteraan juga menyangkut keamanan, kenyamanan. Kesejahteraan yang harus dicapai adalah membuat bangsa Indonesia bangsa yang happy, gembira bukan bangsa yang stres. 

Dan inilah keunikan daripada bangsa Indonesia yang hidupnya pas-pasan tapi masih bisa happy saja. Di rangking soal bangsa yang happy itu Indonesia cukup tinggi. Malahan Singapore yang income-nya cukup tinggi itu di paling buncit nomor 99 mereka tidak bahagia. Hidup mereka banyak stres. 

Kesejahteraan yang harus dicapai itu menurut saya adalah sekarang satu kenyataan pemimpin harus bisa menciptakan lapangan kerja. Juga untuk UKM, rasio UKM Indonesia rasio pendapat pajak kita juga ketinggalan dibanding negara lain. Ini yang harus diperbaiki tapi kerja nyata bukan wacana. Ini amat penting! 
Tolok ukur dari suatu kesejahteraan oleh negara daripada suatu bangsa adalah pendidikan gratis, medikal atau pengobatan gratis tapi bermutu. Salah satu contoh yang terbaik di dunia adalah negara Australia. Indonesia bisa mencapai hal-hal yang istimewa tersebut dalam lima tahun apabila pimpinan dan pemimpin bangsa itu fokus dalam langkah-langkah nyata, dan bukan cuma wacana. 

Kesejahteraan sangat erat hubungannya dengan domestic purchasing power. Indonesia timur sulit berkembang karena populasinya sedikit. Singapura  mempunyai populasi 30 tahun lalu cuma 3,5 juta sekarang menjadi 6 juta. Negara pulau itu memasukan tokoh-tokoh profesional dan pedagang ke Singapore diberikan permanent residence status karena Singapore sadar betapa penting populasi itu.

Maka Indonesia untuk mewujudkan suatu kesejahteraan khususnya Indonesia Timur harus menganut globalization transmigration program dan kita berani undang orang-orang terbaik untuk tinggal di Papua sedikitnya harus menambah 25 juta jiwa dan di Indonesia bagian timur lainnya sehingga segala usaha pabrikan bisa survive. 

Indonesia untuk jaya memerlukan seorang pemimpin yang mempunya 3 karakter sangat penting. Satu adalah cinta rakyat setengah mati, diktator setengah mati, inovatif setengah mati. Yang disebut integrasi itu di jaman Soeharto itu terealisir karena beliau adalah seorang diktator seperti Mahatir dan Lee Kuan Yeuw.
Jaman sekarang itu menteri sama menteri bisa tidak bicara, kinerjanya lemah. Dari dulu eksekutif, legilastif kerjanya kurang kompak. Yudikatif kurang berhasil makanya timbulah KPK dan kecenderungan di sektor yudikatif itu masing-masing cari rejeki dan ini amat bahaya.

Integritas daripada pimpinan bangsa saat sekarang perlu diperbaiki dengan skala yang amat besar. Integritas itu akan tercapai kalau memang cinta rakyat setengah mati. Seluruh kebijakan regulasi akan mementingkan kesejahteraan rakyat. Diktator setengah mati juga akan menimbulkan integritas yang solid. Membiarkan oknum-oknum korupsi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan masing-masing itu adalah disintegritas. 

Tapi dengan seorang diktator seperti Mahatir Mohammad, Lee Kuan Yeuw, dan Soeharto integritas akan tercapai. Inovatif setengah mati. Kalau memang semua orang lapar, the hungry move is the angry move. Itu menyatakan bahwa apabila rakyat lapar, maka rakyat akan memberontak. Apabila rakyat berontak itu disintegrasi. 

Kalau jalan dengan penuh inovatif dan meraih segala keuntungan dari inovatif tersebut untuk kesejahteraan bangsa maka bangsa yang jaya, kaya itu akan membuktikan integrasi seperti di negara-negara maju. 
Masih banyak kiprah atau peranan netralnews yang bisa kita jalankan. Mengenai integritasi ini, lima tahun dulu saya sudah usulkan perlu dibentuknya RSN-Rukun Suku Nusantara. Dan RSN ini akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

RSN dipimpin oleh Presidium terdiri dari 9 kepala suku dari Sabang-Merauke itu kita mempunyai lebih dari 250 suku dan kita intergrasikan mereka, kumpulkan mereka jadikan satu mereka. Nah, persatuan RSN ini adalah satu langkah dashyat bangsa Indonesia. Saya harap 2017 pembentukan RSN sudah bisa direalisir. 
Jika gagasan yang saya sampaikan di atas dilaksanakan maka saya yakin akan muncul pemimpin berintegritas yang mampu menyejahterakan bangsa. 

Penulis : Ricky Sutanto
Editor : Farida Denura

Penulis adalah pengusaha nasional, pemilik kelompok usaha Blossom Group (Blossom Commercial Network) yang bergerak di bidang kontraktor, properti, dan consumer product, mantan calon presiden (Capres) dari PKPI 2014 | Netralnews

Semangat Nusantara Bergema di New York

Ilustrasi Tarian Sufi

London - Masyarakat New York mengapresiasi dan melontarkan decak kagum atas pertunjukan tari oleh kelompok tari binaan KJRI New York, Saung Budaya, yang digelar dalam rangka HUT ke-10 dan mengangkat tema "Gong: Spirits of Archipelago" di Riverside Theater, New York, pada 9 dan 10 September.

Pertunjukan yang berdurasi 2,5 jam dalam dua hari, selalu penuh dengan penonton yang kebanyakan warga lokal New York, demikian Acting Konjen RI New York Benny YP Siahaan di London, Minggu (11/9).
Sebanyak 10 tarian dari berbagai provinsi dan pulau di Nusantara dibawakan dengan spektakuler oleh penari Saung Budaya antara lain tari Nihau Tintu dari Kalimantan, tari Indang dan Amban Puruak dari Sumatera Barat, dan tari Marsipature Hutanabe dari Sumatera Utara.

Selain itu, ditampilkan juga tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, tari Zapin Riau, tari Bajidot Kahot dari Jawa Barat, tari Yosim Pancar dari Papua, serta tari Kembang Latar dari Betawi.

Penonton hanyut dalam pergelaran yang memancing emosi dan perhatian, sehingga mereka tetap berada di tempat hingga akhir acara. Mereka pun tergelak pada penampilan tari Tembang Latar dari tanah Betawi yang lucu dan genit yang menggambarkan sikap remaja putri Betawi.

Penonton pun dibuat terkesima dengan penampilan megah dan anggun tari Gending Sriwijaya yang menggambarkan kemegahan masa kerajaan Sriwijaya. Penonton pun tersenyum dan tawa mewarnai ruangan, pada saat tari Yosim Pancar dari Papua, secara jenaka menceritakan kehidupan suku Papua berburu babi di hutan.

Diperkuat oleh 25 penari, pergelaran tari ini juga didukung oleh seniman yang diundang khusus dari Indonesia ke New York membantu suksesnya acara. Seperti Supriadi Arsyad, seorang Artistic Director dan choreographer, serta Music Director Victor Zebua.

Benny YP Siahaan bersama Dubes RI untuk PBB Dian Triansyah Djani didampingi istri memberi dukungan kepada Saung Budaya yang merupakan kelompok tari Tradisional Indonesia yang cukup ternama di Kota New York.

Sejak didirikan 10 tahun lalu, Saung Budaya tampil di berbagai panggung bergengsi di Kota New York membawakan tarian tradisional Indonesia seperti di Lincoln Centre, American Museum of National History, New York Times Travel Show, Children Museum of Manhattan, NY Marathon, New York Indonesian Street Festival dan lainnya.

Direktur dan pendiri Saung Budaya, Amalia Suryani, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak yang membantu Saung Budaya selama ini. Terutama kepada KJRI New York yang memberikan dukungan kepada Saung Budaya selama 10 tahun terakhir serta pihak lainnya termasuk Perutusan Tetap RI pada PBB.
Sumber: www.beritasatu.com
Puluhan Senjata Tajam di Perbatasan Papua Disita TNI-Polri

Puluhan Senjata Tajam di Perbatasan Papua Disita TNI-Polri

https://massayur.files.wordpress.com/2014/03/gapura-perbatasan-ri-png.jpgJAYAPURA,  - Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri menyita puluhan senjata tajam dan minuman keras setelah menggelar sweeping bersama pada Sabtu (10/9) malam di sejumlah titik ruas jalan menuju perbatasan RI-PNG. 

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) pengamanan perbatasan (Pamtas) RI-PNG dari Yonif 122/TS Letkol Inf Kohir saat berada di Jayapura, Minggu mengatakan sweeping bersama itu juga untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang perayaan Idul Adha pada Senin (12/9).

"Sebanyak 24 bilah senjata tajam berbagai jenis dan ukuran serta 18 botol minuman keras berbagai jenis dan satu buah knalpot racing yang kami amankan," katanya.

Menurut dia, sweeping tersebut digelar di sejumlah titik ruas jalan trans perbatasan sektor utara, wilayah tanggung jawabnya Satgas Yonif 122/TS.
"Sweeping itu dimulai pada pukul 21.00 WIT dilaksanakan lima titik yaitu di KM 31 depan Pos Komando Utama Satgas, KM 9 di simpang 3 Koya Koso - Holtekamp, di KM 6 depan Pos Koya Koso dan di simpang Koramil sera jembatan Sungai Muara Tami," katanya.

Kegiatan sweeping tersebut, ungkap Kohir mendapat dukungan dari Kapolres Keerom AKBP Simon Sahureka dan Kapolres Kota Jayapura AKBP Tober Sirait.

"Kedua Kapolres tersebut turut menurunkan personilnya untuk bergabung bersama Satgas Yonif 122/Tombak Sakti untuk bersama-sama melaksanakan sweeping gabungan," katanya.

Menurutnya sasaran pelaksanaan sweeping kali itu adalah senjata api, senjata tajam, minuman keras dan narkoba. Dengan jumlah personil yang dikerahkan sebanyak 5 Regu sweeping dari Satgas Pamtas Yonif 122/TS, 1 regu dari Polres Keerom dan 1 regu dari Polsek Muaratami Polres Kota Jayapura.

"Sweeping ini saya lakukan dalam rangka mengantisipasi segala kerawanan menjelang hari raya Idul Adha, guna menjamin situasi yang kondusif di wilayah perbatasan," katanya.

Kini sejumlah barang bukti senjata tajam dan minuman keras yang berhasil disita dan diamankan telah diserahkan ke Polres Keerom dan Polsek Muaratami, Polres Jayapura.

Sumber: netralnews.com

Muatan Lokal Papua Didorong Masuk Kurikulum


JAYAPURA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mendorong pelajaran muatan lokal "Bumi Cenderawasih" masuk dalam kurikulum sekolah seperti tentang penjelasan mengenai pembagian wilayah adat dan cerita rakyat.

Kepala Seksi Nilai dan Laboratorium Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Frits Tanati di Jayapura, Jumat (9/9/2016), mengatakan selama muatan lokal itu masih sebatas wacana, pihaknya terus melakukan sosialisasi misalnya melalui buku-buku cerita rakyat.

"Pemetaan atau pembagian wilayah adat yang terdiri dari tujuh kawasan ini seharusnya dikemas dalam suatu kekhususan agar dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Frits, nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat adat cukup unik sehingga dengan dikumpulkan menjadi satu lalu dikemas dalam buku atau muatan lokal, dapat mengangkat kembali tradisi dan dikembalikan sebagai suatu pengetahuan bagi masyarakat.

"Misalnya saja, masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa pembagian wilayah adat hanya terdiri dari lima saja, padahal ada tujuh termasuk dengan kawasan Provinsi Papua Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan jika pemetaan wilayah adat dimasukan dalam muatan lokal dan diajarkan kepada siswa maka dengan sendirinya masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami silsilah serta kekhususan Papua.
"Untuk itu, hal kecil yang sudah diupayakan instansi terkait adalah dengan tetap mengingatkan adat dan tradisi orang Papua melalui cerita-cerita rakyat yang disusun menjadi buku serta dokumentasi-dokumentasi lainnya," katanya.

Dia mengatakan noken, tifa, dan tari yosim pancar yang kini telah diakui sebagai warisan budaya, khususnya oleh UNESCO (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) untuk noken, merupakan salah satu langkah menjaga serta memelihara nilai-nilai kebudayaan Papua.
(sus) | http://news.okezone.com

Hendropriyono: BIN Perkuat Penanganan Isu Luar Negeri

Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono (Antara/Widodo S.Jusuf)

Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengusulkan agar pemerintah memperluas kewenangan BIN untuk dapat menggali sebanyak-banyaknya informasi intelijen dari luar negeri. Hal itu antara lain terkait informasi gerakan Negara Islam (Islamic State) berencana memindahkan basis perjuangannya dari Suriah ke Filipina Selatan, yang berarti berbatasan langsung dengan Indonesia.

“Saya usulkan ke Wapres, segera saja (BIN) dikasih fungsi di luar negeri. Biar intelijen Kepolisian itu mengurusi di dalam negeri. Sedangkan, intelijen TNI itu tetap untuk pertahanan, keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia di luar dan dalam negeri dalam konteks pertahanan keamanan. Untuk urusan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) itu lebih kepada Badan Intelijen Negara,” ujar Hendro, seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/9).

Dia mengungkapkan, usulnya itu terkait dengan informasi yang diterimanya, bahwa IS akan memindahkan basis operasinya dari Suriah ke Filipina Selatan. Langkah IS itu lantaran mereka semakin terdesak. Jika benar mereka mengincar basis di Filipina Selatan, akan semakin berbahaya karena letaknya menjadi semakin dekat dengan Indonesia.

“Keprihatinan kita seperti yang tadi saya sampaikan adalah isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang semakin berkembang di Indonesia. Ini sangat rentan dengan serangan ISIS (IS). Kalau BIN ditugaskan untuk isu-isu luar negeri, maka BIN bisa menggerakan semua jejaring di luar negeri, dengan intelijen internasional, guna mencegah. Jangan sampai basis operasi pindahnya ke Filipina Selatan. Itulah operasi pencegahan strategis yang perlu dilakukan oleh BIN,” ujar ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.

Menurutnya, Indonesia akan sulit menghadapi gerakan IS jika basis operasi mereka berpindah ke Filipina Selatan. Oleh karena itu, momentum pergantian kepala BIN sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi BIN di luar negeri.

Pada Kamis (8/9), rapat paripurna DPR telah menyetujui usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala BIN) menggantikan Sutiyoso. Rapat paripurna yang dipimpin Taufik Kurniawan itu sebagai tindak lanjut atas hasil uji kelayakan dan kepatutan Komjen Budi sehari sebelumnya. Proses persetujuan Budi sebagai Kepala BIN berjalan lancar.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I merupakan tindak lanjut dari surat Presiden Jokowi Nomor R-58/Pres/09/2016. Surat itu terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN. “Berdasarkan rapat internal, Komisi I DPR memutuskan untuk memberikan pertimbangan bahwa Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso,” kata Kharis.

Potensi Ancaman
 
Dalam pemaparan visi dan misinya di Komisi I DPR, Komjen Budi mengatakan, potensi ancaman keamanan nasional berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman strategis terhadap keamanan nasional yang muncul dari luar semakin kompleks, bersifat asimetris, dan tidak berpola.

“Ancaman eksternal terhadap keamanan dalam negeri dapat muncul sebagai akibat ketegangan antarnegara dan kelompok di berbagai wilayah. Persaingan global di bidang politik, hukum, dan keamanan telah bermetamorfosis menjadi perang siber dan proksi,” kata Budi.

Dikatakan juga, kewaspadaan terhadap kelompok beraliran ekstrem, radikal, teror, dan fundamental sangat penting. Dia menyebutkan, kelompok IS dan jaringan teroris Santoso sebagai contoh.

Bahkan, aliran ekstrem terus meningkat dengan berbagai paham anti-Pancasila. Persoalan sengketa perbatasan, pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak juga disebutnya sebagai salah satu potensi ancaman yang dihadapi negara. “Saya akan melakukan program optimalisasi menuju BIN yang semakin profesional, objektif, dan berintegritas. Saya akan mengoptimalkan BIN sebagai koordinator fungsi intelijen,” ucapnya.

Sebelumnya, kepada SP, sebelum uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Komjen Budi dirinya bertekad untuk menggenjot kinerja badan yang berkantor di Pejaten Timur, Jakarta, itu agar lebih profesional, objektif, dan berintegritas. “Profesional Artinya, saya ingin kualitas sumber daya manusia di BIN memiliki kemampuan superspesialis, mengingat tantangan BIN ke depan yang semakin berat. Kalau (kemampuannya) umum, repot,” ujarnya.

Lalu, yang dimaksud dengan objektif adalah BIN memberikan laporan, informasi, dan analisis kepada pimpinan negara sesuai dengan fakta dan benar. “Kalau integritas, itu maksudnya harus diisi oleh profesional yang memiliki kecintaan kepada NKRI, Pancasila, dan Merah-Putih. Itu patokannya,” kata dia.

Sementara itu, sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Komjen Budi menyatakan BIN harus bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Hal itu merupakan suatu kewajiban, karena instrumen BIN berasal dari unsur TNI, Polri, dan PNS.
 “Semua sumber daya harus kita sinergikan dan dioptimalkan. Tujuannya agar BIN solid dalam menjalankan tugas,” katanya.

Setelah paripurna, pimpinan DPR langsung mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait persetujuan Komjen Budi sebagai kepala BIN. DPR ingin urusan intelijen dapat segera selesai. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap BIN di bawah kepemimpinan Budi menjadikan negara bisa lebih baik.

“Jangan sampai intelijen Indonesia kalah dengan aktivitas masyarakat di media sosial,” katanya. Dia menegaskan, negara harus menggunakan sumber daya yang ada untuk kecepatan membaca situasi, sehingga jangan sampai Presiden mengambil kebijakan yang salah.

Sumber: www.beritasatu.com
Suara Lain Generasi Muda Papua di Kota Perdamaian Dunia

Suara Lain Generasi Muda Papua di Kota Perdamaian Dunia

Suara Lain Generasi Muda Papua di Kota Perdamaian Dunia
Fashion Show di Grote Kerk, Den Haag (Foto: Eddi Santosa/detikcom)

Den Haag - Membawa manik-manik dan pernak-pernik aksesori khas Bumi Cenderawasih, anak-anak muda Papua menggaungkan suara berbeda di Den Haag, Kota Perdamaian Dunia.

"Kami ingin menyampaikan bahwa anak-anak Papua juga sama dengan anak-anak lain, sama berbakat dan berpeluang, asal diberi kesempatan," ujar Putri Nuri dalam bincang-bincang dengan detikcom Den Haag di Grote Kerk, Rabu malam atau Kamis (8/9/2016) WIB.

Selama sepekan ini Putri Nuri dkk berada di Belanda untuk lebih mengenalkan Papua, termasuk seni budayanya: tari, musik, karya seni kerajinan tangan dan ini yang terbaru: batik Papua.

Foto: Eddi Santosa/detikcom

Dipimpin Yolanda Tinal, anak-anak muda Papua ini ambil bagian dalam Pasar Raya Indonesia di Wassenaar dan menampilkan tari pembuka pada Fashion Show di Grote Kerk, Den Haag, yang menjadi panggung internasional bagi mereka.

Menurut Putri, masyarakat Papua saat ini dalam semangat mengembangkan diri untuk membangun, termasuk pengembangan batik Papua ini.

"Dasar seninya, motifnya, sudah ada pada suku-suku kami di Papua. Tapi untuk pengembangannya putra-putri Papua dikirim ke Jawa untuk belajar teknik membatik. Hasilnya kita tunjukkan pada dunia," imbuh Putri.

Sebelumnya di Pasar Raya, Wassenaar, Putri mengatakan bahwa partisipasi mereka merupakan pengalaman berharga yang dapat memperluas wawasan. Mereka melihat betapa saudara-saudara dari berbagai macam suku bangsa bisa bersama-sama bergembira merayakan Kemerdekaan ke-71 RI di Negeri Belanda.

Dalam acara ini stand khusus Papua dimeriahkan dengan penampilan musik dan tari tradisional, juga melayani penjualan langsung aksesori dan batik Papua siap pakai untuk segmen umum.

"Paling laris aksesori Papua, disusul baju batik Papua siap pakai. Tapi kalau kain batik kurang, karena ongkos menjahitnya ternyata di sini sangat mahal. Ya, kami banyak belajar dari pengalaman ini," imbuh Putri.

Putri juga menekankan bahwa daerahnya telah siap menyambut kunjungan wisatawan dan investor dari luar Papua, baik domestik maupun asing.

"Dalam hal usaha dan investasi, ada baiknya untuk berbagi dengan kami, terutama transfer pengetahuan dan teknologi. Jangan ambil untungnya saja," pesan Putri.

Acara Pasar Raya di Wassenaar, sebelumnya bernama Pesta Rakyat dalam rangka HUT RI di Belanda, setiap tahun selalu menjadi statement kebhinnekaan Indonesia: ada Aceh, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Bali, Minahasa, Makassar, Bugis, Ambon, Papua dan lainnya.

Di sini orang bisa mendengar percakapan berbagai macam bahasa daerah dari Aceh sampai Papua, sopan santun, juga salam menurut adat tradisi yang berbeda-beda, berbaur dengan masyarakat Belanda dan Indo (berdarah campuran) serta peminat dari negara-negara sekitarnya.

"Berdasarkan data petugas di pintu masuk, tahun 2016 ini jumlah pengunjung hari kedua 7.718 orang, hari pertama sekitar 400 orang dan hari ketiga 3.456 orang," terang Minister Counsellor Azis Nurwahyudi.

Selama 3 hari, masyarakat dapat menikmati seni budaya Indonesia, berupa tari-tarian daerah, musik rock, pop dan dangdut dengan bintang dari Jakarta: Lucky Octavian jebolan Idol Indonesia pertama dan Shamila Cahya.

Foto: Eddi Santosa/detikcom

Lagu-lagu seperti "Goyang Dumang", "Aku Rindu" dan Sekuntum Mawar Merah" menggetarkan atmosfir Belanda, diikuti goyang ribuan penonton, baik goyang hardcore dangdut maupun goyang Poco-Poco. Tak peduli warna kulit, bule atau bukan bule, semua bergoyang.

Juga ada angkringan kuliner Nusantara dari partisipan 30 restoran Indonesia dan Darma Wanita Persatuan KBRI Den Haag, yang menyajikan rendang, gudeg, rica-rica, rujak, sate kambing, sate ayam, es cendol, siomay, empek-empek, bakso, serta berbagai macam jajan pasar dan menu lainnya.

"Ini sangat mengesankan. Inilah Indonesia. Kami berharap tahun depan bisa berpartisipasi ke sini lagi," pungkas Putri.(es/try)
Sumber: https://news.detik.com

Revisi UU ITE dan Nasib Anak-anak Kita


Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah lama dianggap sebagai momok, terutama bagi kalangan penggiat kebebasan berpendapat. Sebabnya, banyak sekali kasus UU ITE digunakan untuk memenjarakan seseorang karena mengemukakan sesuatu melalui internet.

Situs Southeast Asia Freedom of Expression Network (safenetvoice.org) mencantumkan 152 kasus terkait UU ITE. Mulai dari Narliswandi Piliang dan Prita Mulyasari di 2008 hingga Haris Azhar dan beberapa kasus lain di Agustus 2016.

Di sisi lain, saat ini sedang berlangsung proses revisi UU ITE. Salah satunya konon bisa membuat undang-undang itu tak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Ancaman hukuman yang diajukan lebih rendah (4 tahun) membuat tidak ada perlunya penahanan langsung, seperti yang dialami oleh Prita Mulyasari.

Apa hubungannya? Ini karena Pasal 21 ayat 4 huruf a, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa penahanan dilakukan pada tersangka yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lalu, apakah sudah boleh bersorak-sorai atas revisi yang sedang dalam proses ini?

Di satu sisi, arahnya mungkin sudah benar. Penahanan pada tersangka adalah hal yang sangat memberatkan secara psikologis. Pengurangan ancaman hukuman mungkin bisa mengurangi hal ini.

Namun tetap saja ada ancamannya. Tidak ada yang bisa menghentikan UU ITE tetap digunakan dalam berbagai kasus seperti yang terdaftar di SAFEnet itu. Hanya penanganan status tersangkanya saja yang mungkin berbeda.

Perundungan Siber

Pasal yang kerap digunakan dalam kasus-kasus itu adalah Pasal 27, mengenai pencemaran nama baik. Namun itu bukan satu-satunya, ada juga Pasal 28 (kebencian) dan Pasal 29 (kekerasan).

Nah, bersamaan dengan revisi yang sedang dalam proses dan dikabarkan sudah menjelang tuntas itu, ternyata ada pula perubahan di Pasal 29. Selain diturunkan ancamannya, ada istilah “baru” yang masuk ke pasal tersebut.

Istilah itu adalah cyberbullying atau bisa juga disebut perundungan siber.

Ist Ilustrasi cyber bullying
Sulit untuk menebak bagaimana ceritanya istilah cyberbullying bisa masuk ke dalam percakapan (dan kemudian draft) revisi UU ITE. Soal ini pun baru diketahui belakangan, di akhir Agustus 2016, saat pembahasannya dianggap sudah mau selesai.

Mau misuh-misuh pun rasanya seperti tidak akan mencapai apa-apa. Jadi, apa dong yang bisa dilakukan?

Pertama-tama, mungkin, adalah kita sama-sama berusaha memahami apa yang dimaksud dengan cyberbullying itu. Pemahaman dimulai dari kata tersebut, yang merupakan “perkawinan” dua kata: cyber dan bullying.

Bullying (atau kerap disebut perundungan) dijelaskan oleh Dan Olweus dalam bukunya di tahun 1993, Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Menurut Olweus, seseorang telah menjadi korban perundungan jika “ia terpapar, berulang-kali dan selama kurun waktu tertentu, pada tindakan negatif yang dilakukan satu atau lebih orang, dan dia mengalami kesulitan membela dirinya.”

Tiga hal yang digarisbawahi:
  • Perundungan itu merupakan perilaku agresif, yang melibatkan tindakan yang tidak dikehendaki dan negatif.
  • Perundungan menyangkut sebuah pola, yang berulang dan bukan hanya sesaat (diulangi lagi dan lagi, selama kurun waktu tertentu).
  • Perundungan melibatkan sebuah ketidakseimbangan kekuasaan, dalam hal ini korbannya pada kondisi tidak sanggup melawan.

Nah, coba tambahkan hal di atas dengan pemahaman soal kata cyber, yang boleh dibilang merujuk pada “perbuatan yang dilakukan secara online alias di dunia maya atau dengan perantara internet”. Jadilah cyberbullying, perundungan yang dilakukan online.

Makna "bullying" yang kabur

Tapi kalau melihat pada percakapan sehari-hari, baik yang terjadi online atau tidak, istilah bullying kerap digunakan dalam kosa kata seperti: mem-bully atau di-bully. Konteksnya, ini menjadi semacam ameliorasi makna (yang buruk dibuat lebih baik).

Karena, dalam konteks percakapan sehari-hari, kata di-bully merujuk pada aksi yang dilakukan terhadap seseorang dengan maksud bersenda-gurau. Perbedaan signifikannya ada pada ketidakseimbangan kekuasaan.

Misalnya, ketika ada yang berkata “Wah, Jokowi lagi di-bully netizen!” itu tidak serta-merta bermakna Presiden Joko Widodo sedang jadi korban perundungan. Di sini ada ketidakseimbangan kekuasaan yang mungkin bisa dibilang terbalik. Justru kekuasaan Presiden terhadap para netizen lebih besar, sehingga bukan dalam kondisi tidak sanggup melawan.

Atau, ketika ada yang bilang “Wah, gue di-bully deh!” dalam percakapan di social media. Hal yang dimaksud bisa jadi sekadar, bahwa ia menjadi bahan olok-olok sementara teman-temannya. Kekuasaan bukan tidak seimbang, karena antara “dia” dan “temannya” sama-sama bisa melawan.

Canda Kanak-kanak

Satu hal yang, entah luput atau memang sudah diketahui, kata-kata bullying lebih banyak mengacu pada kanak-kanak sampai remaja. Ini karena, setelah dewasa tindakan seperti itu sudah tidak lagi bullying, karena orang dewasa harusnya sudah paham baik-buruk dan semacam itu.

Bagi remaja, seperti dituturkan peneliti Shaheen Shariff dari McGil University, ada kebutuhan besar untuk bisa diterima di teman sebayanya. “Hormon yang bergejolak, kesadaran sosial dan seksual, membuat reputasi mereka di antara teman sebaya sebagai hal paling penting bagi harga diri dan rasa percaya diri remaja,” sebut Shariff dalam sebuah artikel.

Masalahnya, para muda-mudi tersebut, internet adalah tempat yang sangat bising. Salah satu cara mereka untuk menonjol di antara kebisingan itu, untuk memancing tawa dan perhatian rekannya, adalah dengan melakukan kegiatan online yang ekstrim.

Ya, dalam kasus-kasus tertentu ini bisa berarti mengunggah atau berbagi foto yang tidak senonoh atau menjelek-jelekkan orang lain. Dan, parahnya, ini bisa juga berarti tindakan yang mereka ambil masuk dalam kategori cyberbullying.

Jadi, mana yang dimaksud cyberbullying dalam revisi UU ITE tersebut? Istilah dalam percakapn sehari-hari? Atau yang merujuk pada tindakan anak-anak? Atau, ada yang lain?

Lalu, apakah anak-anak kemudian harus dipenjara? Empat tahun lamanya, jika mengikuti ancaman pada rancangan revisi Pasal 29 UU ITE.

Ruang ketiga

Orang tua memang akan sangat mudah mengambil jalan pintas dengan melarang. Harus diakui, saya pun merasakan hal yang sama. Reaksi pertama akan bahaya adalah menjauhkan sejauh-jauhnya. Tapi, melarang anak dari akses internet bukanlah solusi jangka panjang yang efektif.

Konon, anak butuh “ruang ketiga” dalam proses menuju kedewasaan. Konsep “ruang ketiga” ini merujuk pada wilayah tempat anak bisa berkumpul di luar pengawasan pihak berwenang (orangtua dan guru). Disebut ruang ketiga karena ruang pertama adalah rumah dan ruang kedua adalah sekolah.

Di ruang ketiga, anak-anak (dan remaja) mengatur dirinya sendiri. Mereka mendapatkan “kebebasan” dan (harapannya) belajar bagaimana bertindak di lingkungan sosial, seperti saling menghargai.

Seiring perkembangan teknologi, banyak media sosial dan jejaring sosial yang kemudian menjadi ruang ketiga bagi mereka. Terutama, layanan media sosial atau jejaring sosial yang tidak digemari generasi orangtua mereka. Misalnya saja Snapchat atau Line. 

Selain media sosial, ruang ketiga lain yang juga bisa dimanfaatkan adalah permainan. Contohnya adalah Minecraft, sebuah game yang kini dimiliki Microsoft yang banyak dijadikan contoh penerapan ruang ketiga yang relatif aman.

Tentu, tidak ada yang sepenuhnya aman. Namun pondasi dasar dari Minecraft adalah kebebasan pemain untuk membuat berbagai hal, potensi kreativitas yang sangat luas ditambah aturan yang relatif minim membuat game itu menarik untuk dijelajahi.

Selanjutnya Bagaimana?

Adanya soal cyberbullying dalam draft revisi UU ITE yang sedang dalam proses itu seharusnya membuat kita berpikir. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah cyberbullying tersebut.

Ya, pertama kita harus mengakui bahwa memang ada masalah. Terutama bagi anak-anak dan remaja. Kedua, kita harus mau mencari solusi yang tidak instan. Ini soal masa depan lho! Seperti kata iklan jaman dahulu: "buat anak kok coba-coba?"

Pikirkan hal-hal seperti “ruang ketiga” yang aman dan nyaman. Pikirkan bahwa anak butuh untuk bermain, sebagai bagian dari proses memahami posisinya dalam dunia. Mengikat anak pada meja belajar dan membatasi kegiatannya jangan-jangan malah berdampak negatif pada masa depannya.

Tulisan ini tidak menawarkan solusi. Saya pun sedang mencari cara paling baik untuk membantu anak-anak saya tumbuh. Psikolog Alison Gopnik mengatakan, orang tua lebih mirip tukang kebun daripada tukang kayu.

Tukang kebun merawat tanaman agar tumbuh baik, dengan memberikan apa yang dibutuhkan tanaman itu. Hasil tukang kebun, biasanya, akan lebih besar dari aslinya.

Tukang kayu memahat kayu sesuai keinginannya, dengan membuang bagian yang tidak sesuai. Hasil tukang kayu, biasanya, akan berkurang dari aslinya.

Oleh: Wicak Hidayat  | Tekno.Kompas.com
 

Tidak Puas, Raja Amfoang Akan Serahkan Kembali Bendera Merah Putih ke Jokowi

Para tokoh adat Amfoang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sedang menggelar rapat bersama pejabat dari Provinsi NTT dan Pusat

KUPANG- Warga Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste,berencana akan menyerahkan kembali bendera merah putih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran hingga kini pemerintah belum menyelesaikan lahan sengketa antara kedua negara hingga tuntas.

Bendera merah putih yang selama ini tersimpan dengan baik di istana Kerajaan Amfoang, akan diserahkan langsung oleh sang pewaris kerajaan.

Hal itu disampaikan Raja Amfoang Robby Mano saat diwawancarai sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan rapat fasilitasi tokoh adat di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang digelar di aula susteran Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (8/9/2016).

Robby menilai, pemerintah pusat sepertinya kurang serius mengurus batas negara di wilayah Naktuka yang saat ini sedang diperebutkan oleh warga Kabupaten Kupang dan Distrik Oekusi. Padahal proses penyelesaiannya sudah dilakukan sejak tahun 2002.

“Kita sudah buatkan pernyataan sikap, dan salahsatu poinnya yakni bendera pusaka yang kita terima semenjak republik ini ada, akan kita serahkan kembali kepada negara kalau memang Jakarta hanya main-main begini. Bendera kita mau serahkan langsung ke Presiden Jokowi dan saya akan ditemani raja tertua di Timor yakni Liurai Wehali Malaka,”ujarnya.

Menurut Robby, tindakan yang akan dilakukan oleh pihaknya merupakan langkah terakhir, karena pemerintah pusat melalui kementerian terkait selama ini hanya sebatas berbicara saja, tanpa ada hasil apapun.

“Para utusan pejabat dari kementerian hanya datang ke NTT untuk minta datanya dengan alasan untuk mengurus penyelesaian batas, namun tetap saja hasilnya kosong padahal sudah 14 tahun kasus ini dibahas,” ucapnya.

Timor Leste, lanjut Robby, bukan hanya mengklaim sungai Noelbesi menjadi miliknya tapi juga mengklaim sungai lainnya yang masuk wilayah Indonesia.

“Bukti kesepakatan adat antara Raja Sonbay dengan Raja Amfoang masih disimpan. Saya pernah selesaikan masalah secara adat dengan warga Timor Leste dan mereka mengakui itu. Hasil penyelesaikan yakni, warga Timor Leste akui bahwa wilayah yang diperebutkan itu adalah wilayah indonesia mereka kemudian denda secara adat berupa sapi tujuh ekor dan sopi,” sebut dia.
Sumber: http://regional.kompas.com

Raja Petuanan Atiati Klarifikasi Soal Dukungan Paslon Gubernur


Klarifikasi Surat PERNYATAAN dari Raja AtiAti Fakfak Soal Dukung Calon Gubernur tertentu terlampir ;

Pertama saya, Raja Muda AtiAti, Inya Bay, anak dari Alm.H.Yusuf Bay. Raja AtiAti mengklarifikasi Bahwa Petuanan Raja AtiAti tidak ikut dan tidak pernah memberikan dukungan kepada Paslon Gubernur Papua Barat tertentu.

Kedua, ponakan saya M.Sahril Bay, tidak paham dan hanya ikut_ikutan bahkan tidak mengerti soal adat Petuanan raja AtiAti Fakfak, maka saya sebagai Pamannya Raja Muda AtiAti memohon maaf, sekaligus mencabut dukungan dari ponakan saya yang mengatas namakan Raja AtiAti yang ikut ttd tanggal 2 April 2016,

Saya akan menulis surat klarifikasi ke MRP Papua Barat segera untuk mengklarifikasi bahwa Raja AtiAti tdk pernah memberikan dukungan pada paslon tertentu, karna Raja AtiAti menganggab semua calon Gubernur Papua Barat sama, sehingga tdk ada niat mendukung calon tertentu biarlah rakyat yang memilih dan bersikap...Raja-raja di Fakfak ini sebaiknya bersikap netral karna Raja tdk ada urusan dengan Politik praktis, jangan kepentingan politik tertentu mengorbankan kami dari Raja AtiAti.

Kalo dukungan pribadi kami tidak persoalkan sama seperti kami juga pasti punya dukungan, tapi jangan bawa nama Raja AtiAti.

Jika Paslon Gubernur Papua Barat merasakan diri bukan Papua Asli yg disebut dalam kreteria Otsus Papua, janganlah paksakan MRP melanggar aturan dalam UU otsus

Dewan adat tidak bisa Perintah Raja AtiAti, Yermias Tuturop kau itu siapa kok bisa mengetahui RajaRaja, kau itu Raja AtiAti punya balla ato Rakyat.

Sekian klarifikasi

Inya Bay, Raja Muda AtiAti
-----------------------------

Sumber: Update  | Fb

Ini Press Release Mahasiswa Peduli HAM Terkait Penembakan


Gerakan Mahasiswa Peduli  HAM Papua (GMPHP) 
Pers Release Penembakan Terhadap Pelajar SMP N1 Sugapa


“REZIM JOKOWI-JK SEGERA MENYELESAIKAN SELURUH PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA”.

Menyikapi terkait penembakan brutal Pada Sabtu 27 Agustus 2016 anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya menembak mati siswa SMP, Otianus Sondegau (16) di depan rumahnya di Yogasiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ditembak oleh Brimob Detazemen Kompi C Biak Polda Papua dan beberapa kasus-kasus lainnya di beberapa kota di Tanah Papua

Perilaku Negara Indonesia melalui Polisi, TNI, Intelijen, dan seluruh jajaran aparat keamanan Indonesia masih saja melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap rakyat sipil dan tokoh Papua.
Tercatat dalam sejarah Papua, pada dekade 1960an – 1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjaraan, pengejaran, dan membumihanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi secara sistematis hingga saat ini.
Kurang lebih tercatat dari 800 ribu jiwa orang Papua setelah aneksasi 1 Mei 1963 hingga konspirasi manipulasi PEPERA Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500 ribu jiwa.
Sampai hari ini masih terjadi pemusnahan terhadap orang Papua,  Data statistik Populasi Orang Papua di Tanah Papua tercatat jumlahnya semakin menurun drastis akibat kekerasan negara yang membabibuta secara nyata dan tersistematis.

Data tahun 2013-2015 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7 juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2016, hingga bulan Mei dikabarkan jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200 ribu.
Kasus penembakan di Intan Jaya, Jumat 27 Agustus 2016yang menewaskan satu pelajar SMPN1 Sugapa, Tragedi yang memilukan lantaran tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Brimob Detasemen Kompi C Biakyang diBKOkan Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.


Nama korban: Otinus Zondegau (16) ditembakhingga tewas didepan halaman rumahnya, Korban kena peluru timah panas didada dan bahu.

Kemarin dikota semarang , Sabtu 21 Agustus 2016 atas nama Zakeus Kay Yepem Mahasiswa Papua asal Kabupaten Asmat yang menggenggam Pendidikan di Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) semester akhir, ditemukan tak bernyawa dipinggir jalan masuk asrama mahasiswa Asmat di Tlogosari, Semarang Timur yang hingga saat ini belum jelas pelakunya.

Dan masih banyak Pelanggaran HAM berat yang negara Indonesia tidak pernah selesaikan yang ada hanya sekedar janji, seperti kasus pelanggaran HAM besar Paniai Berdarah yang menewaskan 4 (empat) orang pelajar SMA dikabupaten Paniai yang ditembak oleh Aparat TNI/Polri sampai saat ini belum diselesaikan, padahal kasus Paniai Berdarah sudah dibentuk Tim Ad Hock oleh Komnas HAM tapi tidak berjalan hingga saat ini, dan ini bukti negara tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua dan memeliharan para pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua.  Jika negara tidak mampu menyelesaikan masalah Papua secara tuntas, Berikan kebebasan bagi orang Papua,

Hingga saat ini Indonesia terus memakai sistem Militerisme sebagai alat memburu manusia Papua demi kepentingan Ekonomi-Politik bagi Negara-negara Kapitalisme Indonesia dan Global
Menyikapi hal-hal diatas ini, Maka kami Gerakan Mahasiswa Peduli  HAM Papua (GMPHP) Menuntut:

Pertama,KAPOLRI segera mencopot KAPOLDA PAPUA, KAPOLRES PANIAI dan KAPOLSEK SUGAPA karena gagal meneggakan tugas dan wewenang Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat

Kedua,KAPOLRI segara menindak tegas adili pelaku sesuai UU yang berlaku di NKRI,dan mencopot pelaku dari anggota kesatuan BRIMOB

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta seluruh Kabupaten di tanah Papua segera Hentikan proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan Uang atau istilah bayar kepala tanpa penyelesaian Hukum yang jelas

Keempat, Negara segera tarik Militer (TNI, Polri dan BIN ) organik dan non-organik, serta hentikan mengirim pasukan Militer Indonesia ke Papua

Kelima, Negara melalui aparat keamanan hentikan intimidasi dan teror serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap mahasiswa Papua yang menggengam pendidikan diluar PulauPapua

Keenam, Semua elemen, Pro demokrasi, Organisasi, Individu bersama-sama menyikapi dan peduli terhadapkasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua secara seriusdari akar Persoalan.

Semarang, 2 September 2016
Kordinator  Gerakan Mahasiswa Peduli  HAM Papua (GMPHP) 

Alexander  Zondegau
2.2 Juta Warga Papua Belum Rekam E-KTP

2.2 Juta Warga Papua Belum Rekam E-KTP

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua, Yan Piet Rawar – Jubi/Alex

PAPUA--Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Dispenduk) Provinsi Papua menyatakan, sebanyak 2.218.351 warga Papua belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan, warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP tercatat 882.309 orang. "Jadi, jumlah penduduk di Provinsi Papua berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan pada semester II 2015 adalah 4.416.968, sedangkan wajib KTP-nya sebanyak 3.100.660 orang," katanya di Jayapura, Rabu (31/8).

Menurut Yan, jika dipresentasikan, baru 20 persen saja warga Papua yang melakukan perekaman e-KTP di Bumi Cenderawasih.

"Dari jumlah 882.309 orang yang sudah melakukan perekaman e-KTP tersebut, paling banyak terdapat di Kota Jayapura, yaitu sebanyak 79.157 orang dan paling sedikit di Kabupaten Deiyai, yakni 327 orang," ujarnya.

Dia menuturkan, meskipun baru mencapai 20 persen, perekaman e-KTP sudah dilakukan di 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. "Kendala yang kami hadapi selain permasalahan jarak atau keadaan geografis, isu soal agama mengenai e-KTP ini juga menghambat kegiatan perekaman di wilayah-wilayah tertentu," katanya lagi.

Dia menambahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan upaya lainnya, seperti operasi yustisi, agar perekaman e-KTP ini segera mencapai target yang telah ditetapkan.   antara, ed: Hafidz Muftisany

Sumber: http://www.republika.co.id