Pelaku penikaman Vijai Pauspaus di Manokwari ditangkap polisi

Masyarakat kota Manokwari mengusung jenazah Onesimus Rumayom yang tewas karena ditembak polisi setelah kasus penikaman terhadap Vijay Pauspaus - Dok. LP3BH

Manokwari, Jubi - Tim Buru Sergap Polres Manokwari, Papua Barat, Senin (31/10/2016), berhasil menangkap pelaku penikaman yang dialami Vijay Pauspaus yang terjadi pada Rabu (26/10) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manokwari AKP Aries Diego Kakori di Manokwari, Senin, mengatakan, tersangka diamankan di rumahnya dini hari. Saat ini, pria yang berinisial SR tersebut diamankan kantor Reskrim Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dia menjelaskan, upaya penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah dilakukan sejak peristiwa tersebut terjadi. Sejak Sabtu pekan lalu, tindakan kepolisian pun difokuskan untuk pencarian tersangka.

"Puji Tuhan dan dengan dukungan masyarakat, pria yang diduga kuat sebagai pelaku penikaman yang dialami saudara Vijay pun akhirnya tertangkap. Tersangka berinisial SR berusia 29 tahun," kata dia.
Aries mengutarakan, pemeriksaan awal sudah dilakukan dan sejuah ini SR mengakui perbuatanya.

Setelah menangkap pelaku, tindakan Kepolisian yang akan dilakukan berikutnya adalah melakukan penggeledahan lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menikam korban.

Sebelum berhasil menangkap tersangka, kata dia, penyidik sudah memeriksa sebanyak empat orang saksi. Pihaknya pun berencana memeriksa korban dan orang tuanya sebagai saksi kasus tersebut.
Pengambilan keterangan dari korban, akan dilakukan setelah ada petujuk dari dokter yang menanganinya.

"Saat ini kondisi korban masih cukup lemah dan kami sudah sampaikan permohonan kepada dokter, ketika ada jawaban pemeriksaan akan segera dilakukan," kata dia lagi.

Penikaman yang dialami Vijay Pauspaus ditengarai menjadi pemicu atas insiden yang terjadi di Sanggeng, Manokwari. Ratusan warga yang marah atas penikaman tersebut, meluapkan amarahnya dengan memblokade Jl.Yossudarso, Jl. Pahlawan dan Jl Trikora.

Massa malam itu juga merusak enam unit kendaraan patroli polisi dan pos Polisi yang baru dibangun di depan pasar Sanggeng Manokwari. Inisiden yang terjadi dari Rabu malam hingga Kamis dini hari itu menimbulkan sejumlah korban luka dan satu korban jiwa.

Aktivitas ekonomi di daerah tersebut sempat lumpuh, pasar dan sejumlah perbankan tutup, aktivitas sejumlah sekolah pun terpaksa libur. Saat ini, suasana sudah pulih kembali dan seluruh aktivitas sudah berjalan normal. (*)

Sumber: Tabloidjubi.com

Kapolda Papua Barat Siap Diperiksa atas Insiden Manokwari


Brigjen Pol Royke Lumowa
Manokwari: Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjen Pol Royke Lumowa siap diperiksa atas insiden yang terjadi di Sanggeng, Manokwari. Ia menyatakan secara tegas bila dirinya adalah orang yang paling bertanggungjawab atas insiden tersebut.

Royke menyebutkan, terkait kejadian ini Bidang Propam Polda Papua Barat telah memeriksa 21 personel yang bertugas saat insiden terjadi, 26 Oktober lalu. Royke pun siap diperiksa baik oleh tim pemeriksa internal Polri maupun eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Royke mengapresiasi kerja personel terutama Tim Rayon B yang berjaga di Pasar Sanggeng Manokwari. Walau lebih sedikit di banding jumlah massa, Tim Rayon dinilai mampu mengendalikan diri serta mencegah kejahatan dan kerugian yang lebih besar.

"Setiap pekerjaan atau profesi memiliki risiko termasuk personel polisi dalam menjalankan tugas pengamanan. Namun, semua itu sudah diperkirakan oleh para pengambil kebijakan dan dituangkan dalam peraturan," kata Royke, dilansir Antara, Minggu (30/10/2016).

Dia menjelaskan, saat insiden berlangsung anggotanya dalam kondisi terjepit dengan kepungan massa. Mereka hanya memiliki sedikit pilihan.

"Dalam kondisi seperti itu tiga pilihan. Pertama kalinya lari untuk menyelamatkan diri, kedua panik dan menembak semua orang yang ada di hadapan kalian, dan ketiga tegak pada aturan, konsentrasi dan berusaha menyelamatkan warga serta mencegah anarkisme yang lebih membahayakan. Poin ketiga ini yang kalian lakukan," kata Royke.

Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut. Ia pun mengingatkan personel agar tidak sombong dan sok benar, jika ada orang menuduh anggota Polri salah.

"Itu hak mereka dan kita tidak perlu tersinggung. Biarkan proses hukum berlangsung," kata Royke.

Ia pun berupaya untuk memperbaiki hubungan antara Polri dengan warga Sanggeng. Personel Polri tidak boleh serta merta menyalahkan warga Sanggeng, dan antipati terhadap mereka.

Pendekatan, kata dia,  harus tetap dilakukan. Pasalnya, masih banyak pemuda baik di kompleks tersebut yang bisa didorong agar bisa bangkit membangun diri dan daerah.

"Jadi polisi di Tanah Papua harus siap terhadap setiap situasi dan kondisi yang terjadi. Kita pun harus bisa membangun Papua tanpa membeda-bedakan suku, agama dan latar belakang apapun," pungkas dia.
(OGI)
Sumber: komisikepolisianindonesia.com

Musa Kamudi Resmi Jabat Plt Bupati Sorong


MANOKWARI, – Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat (PB), Musa Kamudi, resmi menjabat sebagai Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Sorong.
 
Drs. H. Musa Kamudi, M.Si

Hal itu dilakukan, lantaran Bupati Sorong, Stefanus Malak dinyatakan ikut maju pada bursa Pencalonancalon Gubernur PB pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.
Sementara wakilnya, Sukoharjono akan kembali maju bertarung pada pemilihan bupati dan wakil bupati di daerah tersebut.

“Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan, untuk itu saya menunjuk Asisten I untuk menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Sorong, kita ketahui Bapak Stefanus Malak harus menjalani cuti untuk melaksanakan kampanye,” kata Atururi Pada pengukuhan yang digelar di Kantor Gubernur PB, Jumat (28/10).

Dia berharap, setelah resmi dikukuhkan, Musa Kamudi segera turun ke daerah dan melaksanakan tugas wajibnya sebagai Plt Bupati sesuai peraturan.

Ia juga berpesan, setidanya di Kabupaten tersebut, Musa Kamudi diminta segera merangkul seluruh pihak, dan berkoordinasi dengan DPRD, aparat penegak hukum.

Gubernurpun berpesan, agar Musa membangun koordinasi dengan seluruh penyelenggara Pemilu di Daerah setempat, sebab salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah memfasilitasi pelaksanaan Pemilu.
“Saudara pun bertugas untuk menjaga netralitas seluruh pegawai negeri sipil selaku aparatur sipil negara. Pegawai wajib netral dalam pemilu,” ucapnya menegaskan.

Pesan keempat yang disampaikan, Gubernur, sekiranya dapat melaksanakan pemerintahan secara baik serta tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat memicu konflik dan berkontraproduktif dengan tugas pemerintah.
“Saya pun mengimbau seluruh warga menerima kehadiran penjabat bupati, saling menjaga keamanan dan mendukung pelaksanaan pilkada agar berjalan sukses,”pungkasnya. (IBN/Cahayapapua.com)

Indonesia, Dilanda 1.853 Bencana Selama 2016, Korban Tewas 351 Orang

Bencana banjir. (dok.BNPB)
JAKARTA - Menguatnya La Nina dengan intensitas lemah, dipole mode negatif, dan hangatnya suhu muka air laut di perairan wilayah Indonesia telah memberikan dampak berupa meningkatnya bencana hidrometeorologi. Sejak Januari hingga Oktober 2016 , data sementara bencana di Indonesia telah terjadi 1.853 kejadian bencana.

Demikian keterangan tertulis Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Minggu (30/10/2016).

Data ini adalah data sementara yang dihimpun Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana BNPB. Belum semua data bencana di BNPB dikirimkan.

Namun 1.853 kejadian kejadian bencana ini cukup besar. Lebih banyak daripada kejadian bencana sebelumnya seperti pada tahun 2012 ada 1.811 bencana, tahun 2013 ada 1.674 bencana dan tahun 2015 ada 1.732 bencana.

“Sedangkan tahun 2014 terdapat 1.967 bencana. Diperkirakan jumlah bencana selama 2016 akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2014,” tutur Sutopo.

Hingga Oktober 2016, dari 1.853 kejadian bencana sekitar 89 persen adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca seperti banjir, longsor, puting beliung, dan gelombang pasang.

Sisanya 9 persen adalah kebakaran hutan dan lahan, dan dua persen bencana geologi yaitu gempabumi dan erupsi gunungapi.
Dampak bencana hingga Oktober 2016 terdapat 351 jiwa tewas. Longsor adalah bencana yang paling mematikan yang telah menyebabkan 149 jiwa tewas. Kemudian banjir menyebabkan 130 jiwa tewas dan kombinasi banjir dan longsor menyebabkan 45 tewas.

Selain itu bencana telah menyebabkan 2,4 juta jiwa menderita dan mengungsi, 5.221 rumah rusak berat, 6.073 rumah rusak sedang, 18.441 rumah rusak ringan dan ratusan ribu rumah terendam banjir.

Dari sebaran kejadian bencana, Provinsi Jawa Tengah paling banyak kejadian yaitu 456 kejadian, kemudian Jawa Timur 298, Jawa Barat 256, Kalimantan Timur 174, Aceh 70, Sumatera Barat 69 dan lainnya. Hampir semua provinsi di Indonesia mengalami bencana selama 2016.

Seiring meningkatnya curah hujan maka bencana akan meningkat pula. Puncak hujan diperkirakan berlangsung antara Desember 2016 hingga Februari 2017 nanti. Daerah-daerah rawan banjir, longsor, dan puting beliung berpotensi tinggi mengalami bencana. Risikonya tinggi karena kerentanan juga masih tinggi sementara itu kapasitas masih terbatas.

Cuaca ekstrem yang bersifat lokal seperti yang telah terjadi di Garut dan Bandung dapat terjadi dimana saja. Terlebih lagi pasokan uap air dari selatan Jawa masih berlimpah karena hangatnya suhu muka air laut Samudera Hindia di selatan Jawa.

Banjir bandang dapat terjadi di mana saja saat muncul hujan ekstrem. Kritisnya daerah aliran sungai, minimnya kawasan resapan air, tingginya degradasi lingkungan, dan banyaknya permukiman yang berkembang di daerah rawan bencana menyebabkan daerah makin rentan menghadapi bencana.

“Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaannya. Cermati peringatan dini cuaca dari BMKG. Perhatikan kondisi lingkungan di sekitar yang dapat berpotensi menimbulkan bencana. Bencana terjadi saat kita tidak siap,” pungkas Sutopo.
(abp) - http://news.okezone.com

Ribuan Warga Papua Mengantar Jenazah Korban Penembakan Aparat di Manokwari

Iring-iringan warga mengantar jenazah Onesimus Rumayom ke pemakaman.Image copyright Yan Christian Warinussy                 

Sekitar seribu warga melakukan iring-iringan mengantar jenazah korban kerusuhan di Manokwari

Sekitar seribu warga mengantar jenasah Onesimus Rumayom yang diduga tewas ditembak oleh aparat kepolisian pada malam tanggal 26 Oktober lalu di Sanggeng, Manokwari.
Menempuh jarak sekitar 20 km dari rumah duka ke pemakaman, sebagian besar warga berjalan kaki, sebagian lagi menggunakan kendaraan, terutama sepeda motor.
Kepala Perwakilan Komnas HAM di Papua mengatakan, iringi-iringan bisa berlangsung setelah pihaknya memberikan jaminan keamanan kepada kepolisian.
Komnas HAM tengah menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh polisi dalam kerusuhan di Manokwari pada Rabu (26/10), yang mengakibatkan satu orang tewas dan sembilan lainnya terluka.
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengklaim kekerasan aparat tersebut perwujudan dari keberpihakan aparat negara di Papua kepada warga non-Papua.


Image copyright Yan Christian Warinussy | Personel TNI-AL dan TNI-AD berjaga di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sanggeng. Mereka mengawal pengusungan jenazah Onesimus Rumayom, warga yang meninggal setelah kerusuhan di kawasan itu.
Kerusuhan di wilayah Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari itu diawali penikaman warga setempat bernama Vijay Pauspaus di sebuah warung makan yang, berdasarkan laporan, milik warga pendatang Sulawesi Selatan. Penikaman Vijay berujung pada unjuk rasa warga, yang memblokade jalan sebagai bentuk protes.
Aksi ini mendorong aparat keamanan melakukan pembubaran massa dengan tindakan yang disebut Natalius "berlebihan".
"Tindakan penanganan massa itu tidak sesuai prosedur karena tidak ada perlawanan oleh masyarakat, yang hanya melakukan pemblokiran. Tapi aparat langsung melakukan penembakan secara sporadis," kata Natalius kepada BBC Indonesia.
Ia percaya, reaksi demikian dilatarbelakangi kecenderungan aparat untuk melindungi warga non-Papua.

"Sejak orde baru sampai sekarang, ketika orang Papua berhadapan dengan non-Papua, seringkali aparat TNI-Polri di Papua sangat reaktif untuk melindungi orang non-Papua," kata Natalius.
"Ini gambaran dari adanya tindakan migrant-bias policy - kebijakan yang menguntungkan orang migran di Papua."
Ia menambahkan, aparat negara juga kerap melakukan perlindungan kepada warga non-Papua di Papua dengan tindakan represif.
"Bayangkan saja: urusan pacaran, urusan keluarga, atau urusan bisnis, ketika (orang Papua) berhadapan dengan orang non-Papua, aparat selalu melindungi orang non-Papua," ujarnya.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Royke Lumowa membantah tudingan tersebut.


Image copyright Yan Christian Warinussy | Jenazah Onesimus Rumayom, 45 tahun, yang diduga tewas karena tertembak peluru polisi di tengah kerusuhan di Kelurahan Sanggeng, diusung ke rumah duka di Jalan Serayu.



Kronologi kejadian

Yan Christian Warinussy, pengacara hak asasi manusia dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menuturkan kepada BBC Indonesia, insiden yang diawali pada Rabu (26/10) malam sekitar jam 23.30 WIT itu diawali masalah sepele.
Vijay Paus-paus, pemuda asal Kabupaten Fakfak yang telah lama berdomisili di Manokwari, datang ke sebuah warung di Jalan Serayu, Kelurahan Sanggeng untuk membeli lima bungkus nasi kuning. Namun ternyata uang di kantongnya tidak cukup. Vijay pun mengontak saudaranya, meminta dibawakan uang.
Dua orang Sulawesi Selatan yang sedang makan di warung itu berdebat dengan Vijay, mereka menuduh Vijay tidak mau bayar. Akhirnya terjadi perkelahian, dan salah satu warga pendatang itu menghunus badik dan menusuk punggung Vijay.
Vijay berteriak, meminta tolong. Keluarganya mendengar dan segera membawanya ke rumah sakit. Beberapa anggota keluarga Vijay mengabarkan insiden ini ke kompleks tempat tinggalnya. Datanglah sejumlah warga yang kemudian menyerang warung tersebut dan membakarnya.
"Warga juga memblokade sejumlah jalan dengan potongan kayu dari pohon yang ditebang dan kaca dari pecahan botol. Mereka juga membakar ban," tutur Yan.


Image copyright Yan Christian WarinussyRuben Eppa, 32 tahun, warga kelurahan Sanggeng, diduga keras mengalami luka tembak senjata api dan mengenai lingkar pinggang belakang dalam kerusuhan hari Rabu (26/10)

Polisi segera melakukan pengamanan di lokasi, salah satunya dengan menembakkan gas air mata. Sejumlah warga yang tidak terima menyerang polisi, sehingga polisi melakukan penembakan ke arah kaki dan badan.
Seorang warga bernama Onesimus Rumayom, 45 tahun, terkena tembakan di paha sebelah kanan dan mengalami pendarahan hebat. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Manokwari tetapi tidak tertolong.
Sembilan warga lainnya mengalami luka akibat tertembak. Mereka juga dirawat di RSAL Manokwari. Warga yang terluka diantaranya Agus Wakum, 17 tahun, tertembak di lengan kiri atas; Erikson Inggabouw, 22 tahun, terkena peluru di dagu bagian kanan bawah dan mengalami pendarahan; dan Paskal Mayor Sroyer (19) tertembak senjata api pada paha kaki sebelah kanan.
Yan menceritakan kekerasan ini berlanjut hingga keesokan harinya, Kamis (27/10) pagi. Saat itu polisi melakukan operasi penyisiran untuk mencari pelaku kerusuhan di kawasan Sanggeng dalam, sekitar 1 km dari lokasi kerusuhan. Orgenes Asaribab, 25 tahun, diduga keras mengalami luka tembak di pantatnya.
Penganiayaan juga dialami seorang tokoh masyarakat, Obed Arik Ayok Rumbruren, 58 tahun, dan anaknya Antonius Rumbruren, 25 tahun. Antonius diaporkan mengalami luka pada kepala dan bibir atas bagian kanan.


Image copyright Yan Christian Warinussy | Antonius Rumbruren, 25 tahun, terluka pada kepala dan bibir atas bagian kanan, karena dipukul oleh oknum aparat Brimob Polda Papua Barat pada Kamis (27/10). Kapolda Papua Barat Royke Lumowa mengatakan polisi salah mengira Antonius termasuk kelompok orang yang melempari markas Polsek Manokwari dan telah meminta maaf kepada ayah Antonius, tokoh masyarakat Obed Arik Ayok Rumbruren.

Lapor ke PBB

Yan mengatakan, LP3BH dan Komnas HAM telah menyusun laporan pendahuluan untuk dikirimkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (Dewan HAM PBB) melalui jaringan advokasi HAM internasional untuk Papua Barat di Jenewa dan London.
Bersama laporan tersebut, dilampirkan bukti berupa foto, kronologis, dan daftar nama sembilan warga sipil yang diduga keras telah mengalami luka tembak dari senjata api milik aparat keamanan Polda Papua Barat, Polres Manokwari dan Brimob Polda Papua Barat.
"Kami masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan terutama keterangan saksi dan sejumlah selongsong peluru yang kita peroleh," kata Yan.

'Daerah hitam'

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Royke Lumowa membantah anggapan bahwa aparat berpihak kepada warga non-Papua.
"Pokoknya yang perlu dilindungi, kami lindungi. Tidak melihat pendatang atau penduduk asli, rambutnya lurus atau keriting," kata Royke kepada BBC Indonesia.
Ia mengklaim bahwa penduduk asli di Kota Manokwari pun sebenarnya sangat terusik dengan kerusuhan di Sanggeng, yang disebutnya sebagai "daerah hitam".
Royke menegaskan bahwa tindakan pengamanan polisi di Manokwari sesuai prosedur, yakni menggunakan peluru karet dan menembak ke arah kaki. Tindakan itu, ujarnya, bisa dibenarkan dalam kondisi yang dikategorikan "aksi anarkis".
Royke mengaku memiliki bukti bahwa massa yang berjumlah sekitar 200 orang melakukan pengrusakan, pembakaran, penjarahan di beberapa toko. Semua bukti itu telah ia beberkan ke Komnas HAM Papua.
"Kalau polisi lambat bertindak, pasar terbesar di Manokwari akan terbakar."


Image copyright Yan Christian Warinussy | Image caption Tokoh masyarakat Obed Arik Ayok Rumbruren (kaus merah) berbicara dengan polisi di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari.

Menurut versi polisi, perkelahian di warung nasi kuning terjadi karena Vijay "bikin keributan".
"Dia mabuk, merusak meja, makanan di situ," tutur Royke.
Perkelahian itu berujung pada kerusuhan, yang mana massa merusak beberapa unit sepeda motor milik polisi, memecahkan kaca dan membakar bangunan pos polisi, merusak fasilitas jalan dirusak, dan menebang pohon.
"Massa merusak dengan batu, panah besi, mercon roket, senapan angin, bom molotov," kata Royke.
Lalu pada Kamis pagi, lanjut Royke, terdapat sekitar 30 orang melempari Polsek dengan batu dan bom rakitan. Satu peleton polisi yang ia tinggalkan untuk berjaga "mendorong" massa dengan tembakan peringatan. Dua orang yang melempar batu terkena tembakan di kaki.
Royke membantah anggapan bahwa polisi melakukan operasi penyisiran.
"Tidak ada masuk ke rumah-rumah. Masuk kompleks itu banyak lorong, anggota saya tidak boleh teledor. Kalau sembarangan bisa terkepung," ujarnya.
Polisi masih memburu pelaku penikaman Vijay, yang identitasnya telah diketahui.
Royke mengatakan, saat ini kondisi di lapangan sudah tenang dan aman. Aktivitas di Jalan Yos Sudarso sudah kembali normal.   ( http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37796208)

Konflik Manokwari: Polisi keluarkan tembakan, aktivis WPNA tewas

Manokwari - foto dok Jubi

Manokwari,Jubi - Kota Manokwari mendadak tegang sejak Rabu (26/10/2016) pukul 21:45 WP. Ketegangan ini terjadi setelah penikaman terhadap seorang anak Papua bernama "Vigal Pauspaus" asal Fakfak yang dilakukan oleh seorang warga asal Makassar.

Dari kronologis yang dikumpulkan Jubi, insiden ini bermula ketika Vigal makan di sebuah warung makan di sekitar kantor Golkar Sanggeng Manokwari. Namun setelah makan Vigal tidak bisa membayar makanan yang dipesannya karena uangnya kurang. Ia lalu menelpon orang tuanya untuk datang membayar makanan tersebut.

Abdul Pauspaus ayah korban, mengaku bahwa anaknya Vigal Pauspaus menelpon dia sekitar pukul 22:00 WP. Ia kemudian datang ke warung makan yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Manokwari.

"Saya menyampaikan pada pemilik warung bersabar karena saya juga muslim dan saya balik kerumah untuk ambil uang untuk bayar. Saat saya kembali sudah terjadi penikaman terhadap anak saya," kata Abdul.

Mendengar terjadinya penikaman ini, masyarakat Papua di Sanggeng langsung melakukan perlawanan dengan memalang jalan-jalan. Aksi pemalangan oleh masyarakat ini berujung bentrok dengan aparat kepolisian di Manokwari ketika aparat kepolisi berusaha untuk membuka palang. Sebelumnya terjadi tarik-menarik palang sehingga aparat kepolisian mengeluarkan tembakan yang berakibat tewasnya salah satu masyarakat yang juga anggota pengurus West Papua National Authorithy (WPNA) wilayah Manokwari, Onesimus Rumayom dan beberapa masyarakat sipil lainnya yang luka parah dan kini sedang dirawat di RS Angkat Laut Manokwari.

"Onesimus sedang keluar dari rumah untuk membeli makan malam di warung namun selang 5 menit ia ditembak aparat kepolisian yang melakukan penyisiran di jalan Yos Sudarso dan jalan Sepatu sanggeng," kata Edison Baransano, kerabat korban.

Jenasah Onesimus, saat ini berada di rumah sakit AL Manokwari. Selain korban tewas, korban penembakan lainnya adalah Erik Inggabouw (18) ditembak di leher dan Tinus Urbinas (38) di tembak di tangan.

Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Royke Lumowa secara terpisah menegaskan alasan dua warga di tembak di kaki karena massa dinilai semakin anarkis dengan membakar 6 unit sepeda motor dan membacok Danramil Manokwari Kota. Dua orang yang tertembak di kaki ini, menurut Kapolda bernama Onesimus Rumayon (35) dan Abel (43).

"Mereka sudah kami larikan ke RS Angkatan Laut untuk mendapat perawatan," ujar Kapolda Royke Lumowa Kamis, (27/10/2016).

Tapi menurut informasi dari warga sipil di kawasan Sanggeng yang dihubungi Jubi, aparat polisi melakukan tindakan menembak secara membabi-buta, hingga mengakibatkan jatuh korban di pihak warga sipil Sanggeng.

Hal ini dibenarkan oleh Yan Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH Manokwari).

"Diinformasikan terdapat tujuh korban luka tembak senjata api, dimana satu orang atas nama Ones Rumayom (45) tewas dan sisanya ada yang kritis diantaranya Erik Inggabouw (18) tahun dan 5 (lima) orang lain yang masih diidentifikasi identitasnya. Mereka berenam yang korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr.Ashari - Biryosi, Manokwari-Papua Barat," kata Yan.

Ia menambahkan, sejak malam pukul 20:30 WP hingga tadi pagi jam 06:25 WP masih terdengar bunyi letusan senjata api di kawasan Sanggeng hingga ke Swafen dekat Kantor Pengadilan Negeri Manokwari dan Mapolda Papua Barat.

Terkait insiden penikaman hingga penembakan ini, Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigay meminta proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara transparan dan obyektif. Ia menilai Pemerintah Indonesia tidak menaruh perhatian serius terhadap kondisi hukum dan HAM di Papua yang mengakibatkan korban Orang Asli Papua.

"Salah satu faktor utama pelanggaran HAM terus menerus terjadi di Papua adalah karena hingga hari ini, Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan satu patah katapun tentang kondisi HAM Papua," kata Pigay.

Sumber: Tabloidjubi.com

Gubernur Lukas: Papua Bagian RI Tapi NKRI Bukan Harga Mati

Persoalan utamanya bukan mengenai NKRI harga mati melainkan bagaimana rakyat Papua diperlakukan adil dan disejahterakan sebagai warga negara Indonesia.
Gubernur Papua, Lukas Enembe usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10). (Foto: Melki Pangaribuan)
JAKARTA, - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan Papua sudah menjadi bagian dari NKRI tapi NKRI bukanlah harga mati bagi rakyat Papua.
Hal itu dikatakan Lukas Enembe mengenai maksud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati, yang disampaikan sebelumnya lewat laman resmi pribadinya, www.gubernurlukasenembe.com.
Menurut dia, persoalan utamanya  bukan mengenai  NKRI harga mati melainkan bagaimana rakyat Papua diperlakukan adil dan disejahterakan sebagai warga negara Indonesia.

"Bukan harga mati, tapi kita sudah katakan Papua itu sudah menjadi bagian dari negara ini (Indonesia). Jadi kita berharap, rakyatnya harus kita (perhatikan) bagaimana menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia," kata Lukas Enembe kepada satuharapan.com usai Rapat Koordinasi Presiden RI dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari Kamis (20/10).

"Kita mau itu, harus diperlakukan adil bagi mereka (rakyat Papua). Seperti kemarin, dengan (BBM) satu harga maka orang Papua merasa (bahwa) kami warga Indonesia," dia menambahkan.

Lukas mengakui, bahwa masyarakat Papua tidak ada yang meminta Papua merdeka dari NKRI.
Lukas menegaskan, Papua sudah merdeka bersama dengan Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi, kata dia, tidak ada yang namanya rakyat Papua meminta merdeka dari Indonesia.
"Sudah pastilah (rakyat Papua tidak ingin merdeka). Kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada yang minta Papua merdeka," kata dia.

Sementara mengenai persoalan gerakan diplomasi internasional ULMWP, Lukas mengaku itu bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua.

Lukas mengatakan, tugasnya sebagai gubernur hanyalah untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat Papua.
"Itu (ULMWP) bukan urusan kita (Pemda). Itu soal urusannya diplomasi internasional dan ini kan perkaranya ke luar negeri. Jadi kita tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk mengurus itu," kata dia.
Lukas menilai, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) itu telah masuk dalam kewenangan diplomasi internasional.

"Kami punya kapasitas mengurus bagaimana menyejahterakan rakyat Papua. Karena ULMWP kan urusannya sudah kewenangan diplomasi internasional," dia menambahkan.

Terhadap rakyat Papua yang terlibat gerakan ULMWP, Lukas mengatakan, hal itu juga bukan menjadi urusannya maupun Pemda Provinsi Papua. Dia menilai, rakyat Papua yang tergabung dalam perjuangan Papua Merdeka di luar negeri itu merupakan gerakan yang berada di luar kendalinya sebagai Gubernur Papua.

"Itu kan orang-orang yang berjuang di luar. Itu tidak ada urusan dengan kita," lanjutnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja | SATUHARAPAN.COM

Kemiskinan Parah Dibalik Dahsyatnya Promosi Raja Ampat


Sebuah rumah penduduk di Raja Ampat. (Foto: Adam Howarth/Flickr, CC BY-NC-ND)
BIRMINGHAM,  - Di balik promosi dahsyat tujuan wisata Raja Ampat di Papua, terdapat kemiskinan parah dan rakyat yang merasa ditinggalkan. Ini dikatakan oleh Asmiati Malik, kandidat doktor di University of Birmingham, Inggris, berdasarkan kunjungan untuk penelitiannya ke Raja Ampat belum lama ini.

Menulis di The Conversation, sebuah media online yang mengkombinasikan laporan akademis dengan gaya jurnalistik, Asmiati membandingkan demikian gegap gempitanya promosi pariwisata tentang Raja Ampat secara global dengan tak banyaknya yang mengetahui bahwa rakyat di sana hidup dalam tingkat kemiskinan yang parah, terasing dan merasa ditinggalkan.

Dahsyatnya pariwisata Raja Ampat dapat terlihat  sampai ke Time Square di New York. Sepanjang Oktober, sebuah billboard besar dengan gambar pemandangan di Raja Ampat digelar, dengan tagline, "escape to a magical place." Daya tarik gambar itu, menurut Asmiati, menyembunyikan kemiskinan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau di Raja Ampat.

Billboard besar di Time Square yang menggambarkan keindahan Raja Ampat, akan ditampilkan sepanjang bulan Oktober (Foto: Kompas)

Bagi yang belum akrab dengan destinasi wisata ini, Raja Ampat adalah sebuah gugusan pulau-pulau di  semenanjung Kepala Burung Papua Barat. Ia merupakan salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Ikan tropis warna-warni dapat terlihat dengan mata telanjang di lingkungan lautnya yang masih murni dengan keanekaragaman hayati yang masih alami.

Namun, bila bagi para wisatawan ia merupakan surga dunia,  bagi 20 persen dari 45.000 penduduknya, kemiskinan dan ketertinggalan adalah kehidupan sehari-hari. Menurut Asmiati, akses mereka sangat terbatas terhadap kesehatan, pendidikan, dan pasar.

Asmiati mengutip data tahun 2015, yang mengatakan empat dari tiap lima rumah tangga di Raja Ampat menghabiskan rata-rata US $ 65 per bulan hanya untuk makanan dan barang konsumsi lainnya. Itu 10 persen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Penyebabnya, biaya hidup di pulau-pulau itu  begitu tinggi.

Jauh Dari Mana-mana

Dibutuhkan sekitar delapan jam untuk mencapai Raja Ampat dari Jakarta. Dari Sorong, sebuah perjalanan dengan feri diperlukan untuk sampai ke pulau Waigeo, salah satu dari empat pulau utama dari 1.800 pulau di Raja Ampat.

Waisai, ibukota Raja Ampat, terletak di Waigeo, pulau terbesar dalam gugusan pulau-pulau itu Di sana ada beberapa  cottage, sebagian besar dimiliki oleh elit lokal. Sebagian besar kegiatan pemerintahan dan administrasi Raja Ampat juga berpusat di Waisai. Namun populasinya tersebar di banyak pulau-pulau.

Seorang pekerja kesehatan berusaha untuk mendapatkan sinyal bagi ponselnya (Foto: Asmiati Malik)
Pada bulan April 2016, Asmiati tinggal  di pulau Mainyafun, empat jam dengan perahu dari Waisai untuk penelitian doktoralnya. Mainyafun dihuni 55 rumah tangga, dengan masing-masing keluarga memiliki antara sembilan dan 12 anggota keluarga.

Asmiati menulis, bahwa seperti di banyak kota di Raja Ampat, Mainyafun tidak memiliki fasilitas pengolahan air. Air bersih untuk minum diangkut dari Waisai, dua kali sebulan atau dua bulan sekali tergantung pada musim. Penduduk desa juga mengumpulkan air hujan untuk minum. Air dari gunung disalurkan ke pusat desa, tetapi memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi.

Lebih jauh, menurut laporan Asmiati, tidak ada listrik dan tidak ada sinyal telepon. Kebanyakan orang menyebut pendidikan sebagai "barang bergengsi", dan hanya belajar untuk sampai tamat sekolah dasar. Itu lah sekolah tertinggi yang tersedia di desa itu.

Untuk melanjutkan sekolah di luar tingkat SD, siswa di Manyaifun harus pergi ke Waisai. Perjalanan memakan biaya US $ 100 atau Rp 130 ribu dengan perahu   fiberglass yang sering tanpa peralatan keselamatan.

Hidup Tekor

Berada di daerah yang melimpah dengan ikan, kebanyakan penduduk di pulau ini mencari nafkah sebagai nelayan. Tapi banyak dari mereka masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sebagian besar keluarga memiliki utang kepada pemilik toko kecil penjual barang kebutuhan pokok di sana.
Harga  ikan yang mereka jual sangat rendah sehingga bahkan jika mereka menangkap sepuluh kilogram setiap hari, mereka masih kehilangan uang. Nelayan membutuhkan lima liter bahan bakar per hari untuk mengoperasikan perahu kecil mereka. Tapi bahan bakar langka dan sangat mahal, dan lima liter biaya Rp 162 ribu.
Nelayan menjual ke pengepul di Mainyafun yang memprosesnya menjadi ikan asin. Harga jual maksimal di Mainyafun adalah US Rp 2.600 per kg, jadi sepuluh kg ikan mendapat sekitar Rp 26 ribu. Setelah biaya bahan bakar, mereka akan merugi Rp 136 ribu
Harga ikan di Waisai sepuluh kali lebih tinggi, dan 20 kali lebih tinggi di Sorong. Tapi nelayan di Mainyafun harus menjual ikan mereka langsung karena tidak ada listrik untuk cold storage.
Orang perlu kapal yang lebih besar, bahan bakar yang lebih murah dan akses ke pasar Waisai atau Sorong untuk mendapatkan harga yang lebih baik bagi ikan mereka. Tapi perahu yang layak dengan mesin yang dapat membawa volume yang lebih besar  ikan perlu biaya Rp 130 juta yang tidak mungkin bagi mereka untuk membelinya.

Tak Ada Pemerintah

Ada sebuah puskesmas kecil di Manyaifun. Satu dokter dan empat perawat yang bekerja di sana melayani tujuh kecamatan yang tersebar di pulau-pulau tetangga.
Banyak pasien mereka adalah nelayan yang meninggalkan rumah mereka pukul lima pagi dan kembali pada pukul lima sore. Petugas kesehatan harus siaga sepanjang waktu.
Masalah yang paling umum adalah malaria, infeksi kulit dan penyakit pernapasan. Kematian saat melahirkan adalah umum bagi wanita. Hanya obat-obatan dasar dan generik yang tersedia di klinik, dan kadang-kadang persediaan langka.
Hidup di sebuah pulau terpencil tanpa sinyal telepon membahayakan baik petugas kesehatan dan orang-orang yang mereka layani. Pasien yang memerlukan perawatan darurat, seperti malaria kronis, sering akhirnya meninggal. Satu-satunya rumah sakit dengan peralatan yang layak berada di daratan Kota Sorong, 135 kilometer jauhnya.
Para pekerja kesehatan kadang-kadang harus pergi ke pulau-pulau untuk keadaan darurat kesehatan dengan memakai kapal kecil tetangga. Mereka harus mengabaikan fakta bahwa kadang-kadang ombak mencapai hingga tiga meter. Ini lebih buruk jika mereka harus pergi di malam hari karena tidak ada alat navigasi modern atau informasi tentang cuaca yang dapat diharapkan.

Petugas kesehatan hanya mampu menemui keluarga mereka sekali atau dua kali setahun. Sebagian besar mereka berasal dari Sorong dan Sulawesi Selatan, yang 1.532 kilometer jauhnya. Menurut Asmiati, gaji pokok pekerja kesehatan atau pegawai kontrak  di sana lebih kurang Rp 2 juta sebulan, gaji yang hampir sama di seluruh Indonesia. Namun, jumlah itu sangat kecil bila dibandingkan dengan tuntutan tugas pekerja kesehatan di Manyaifun, yang acap kali pula terlambat dibayar.

Sementara itu, Indonesia mempromosikan Raja Ampat ke dunia dengan dahsyatnya. Pada saat yang sama masyarakat setempat dan petugas kesehatan merasa ditinggalkan. Mereka jarang melihat para pejabat pemerintah di daerah mereka. Menurut wawancara Asmiati dengan dokter setempat dan perawat, birokrat di Waisai, terutama dari badan kesehatan, tidak peduli tentang kehidupan, keselamatan atau kebutuhan emosional mereka.

Para pejabat pemerintah daerah, menurut Asmiati dalam wawancara, mengatakan bahwa mereka mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengajar orang bagaimana membangun homestay bagi wisatawan dan bagaimana untuk mempromosikan secara online. Tapi penduduk setempat dan petugas kesehatan mengatakan mereka belum pernah bertemu pejabat yang telah mengunjungi daerah mereka.

Menurut Asmiati, kemiskinan di Raja Ampat adalah refleksi dari peran penting  negara dalam proses pembangunan. Hanya melalui perhatian yang layak dari elit di Raja Ampat, dan pengawasan dari pemerintah pusat, perubahan dapat tiba kepada orang-orang miskin di daerah. Sebelum itu terjadi, Indonesia mungkin perlu berpikir dua kali tentang iklan Raja Ampat sebagai surga di Bumi.(SATUHARAPAN.COM)

Bertolak ke Papua, Jokowi Resmikan 6 Infrastruktur Kelistrikan

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam rangkaian puncak Sail Selat Karimata di Pantai Pulau Datok, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (15/10/2016)

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo bertolak ke Papua, Senin (17/10/2016) pagi.
Dalam kunjungannya, Presiden akan meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Keenam infrastruktur kelistrikan tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem–Waena–Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena–Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.
Dengan diresmikannya 6 infrastruktur kelistrikan Papua dan Papua Barat diharapkan dapat mengurangi masalah kurangnya pasokan listrik di kedua provinsi tersebut.

Sebelum meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan, Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi akan mengawali kegiatannya di Papua dengan mengunjungi sebuah sekolah dasar yang berada di Kabupaten Jayapura untuk menghadiri acara Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pada acara itu, Presiden akan menyerahkan makanan tambahan kepada ibu hamil, anak di bawah lima tahun dan anak sekolah.
Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, PMT menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden karena dalam pandangan Presiden, PMT sangat penting untuk investasi anak-anak Indonesia.

Presiden dan Ibu Iriana akan bertolak menuju Papua dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Senin (17/10/2016) pukul 07.30 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan ke Papua, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Tjahjanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan.

Sumber: KOMPAS.com

Gadis 12 Tahun, Hamil Dibawa ke RS oleh Suaminya yang Berusia 40 Tahun

Gadis 12 tahun yang sedang hamil diperiksakan ke RS di China oleh pria 40 tahun yang mengaku sebagai suaminya. Foto/Daily Mirror/Asiawire
XUZHOU - Seorang pria 40 tahun di China ditangkap setelah dia memeriksakan seorang gadis 12 tahun yang sedang hamil tiga bulan ke rumah sakit (RS). Dia mengaku sebagai suami dari gadis cilik tersebut.

Pria itu awalnya mengklaim istrinya berusia 20 tahun. Dia ingin istrinya menjalani tes standar untuk memastikan calon anaknya sehat.

Pasangan yang usianya berbeda sangat jauh ini datang ke Xuzhou City Central Hospital di Provinsi Jiangsu, China timur. Mereka datang dengan seorang wanita yang mengaku sebagai ibu mertua gadis cilik tersebut.

Dokter semula bertanya pada pasien, namun tidak mendapatkan jawaban. Sebab, gadis 12 tahun itu tak bisa berbahasa Mandarin.

Sang suami dan ibu mertua bersikeras bahwa gadis itu berusia 20 tahun. Tapi, petugas medis melapor ke polisi setempat bahwa ada pasien hamil seusia anak sekolah.

“Sudah jelas dia hanya seorang anak, dan tentu saja jauh dari usia yang mendekati 20 tahun,” kata Salah satu staf medis rumah sakit, yang menolak diidentifikasi, seperti dikutip Daily Mirror, Sabtu (8/10/2016).

Pria itu kemudian marah dan menolak untuk menjawab pertanyaan tim medis. ”Saya membawanya ke sini untuk diperiksa. Lakukan saja pekerjaan Anda. Berhenti meminta banyak pertanyaan,” kesal pria tersebut.

Polisi menemukan gadis itu tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) China dan menyimpulkan bahwa dia adalah warga negara asing dari Asia Tenggara. Namun, asal-usul kebangsaan gadis cilik itu belum diketahui.

Penyidik polisi menduga bahwa gadis yang sedang hamil tiga bulan tersebut diculik atau dibeli sebagai pengantin asing. Selama ini marak pembelian gadis asal Vietnam untuk dijadikan pengantin wanita bagi para pria China.

Batas minimal usia untuk menikah di China adalah 20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk lelaki. Namun banyak keluarga pedesaan di negara itu membiarkan anak-anak mereka menikah di usia 13 tahun dan baru mendaftarkan pernikahannya ketika anak-anak tersebut mencapai usia yang sesuai ketentuan hukum pernikahan.(mas) (sindonews.com)

Gerakan Pembebasan Papua Terus Sudutkan Indonesia soal Papua Barat

Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik memutuskan untuk mendorong misi pencari fakta ke Papua Barat. Foto/RNZI/Koro Vaka'uta

JAKARTA - Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus menyudutkan Indonesia soal Papua Barat. Indonesia dituduh menghambat upaya negara-negara  Pasifik untuk mengejar keadilan atas pelanggaran HAM terhadap warga Papua.

Tuduhan itu disampaikan Duta ULMWP untuk wilayah Kepulauan Pasifik, Amatus Douw. Menurutnya, masalah Papua dibahas di KTT Forum Kepulauan Pasifik di Negara Federasi Mikronesia.

Pada pertemuan puncak tahun lalu, para pemimpin Forum memutuskan untuk mendorong Indonesia agar memungkinkan misi pencari fakta di Papua Barat terkait laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga etnis Melanisia.

Namun, menurut ULMWP, Indonesia tidak menyambut misi itu, karena tidak nyaman dengan penggunaan istilah pencari "fakta". Douw mengatakan hal itu bukan kegagalan dari Forum, tapi tanda dari sikap defensif Indonesia.

Dia juga menuduh Indonesia secara konsisten mencoba untuk melarikan diri dari tuduhan melakukan kolonialisme dan kekejaman HAM.

“Indonesia, sekarang menggunakan senjata untuk membunuh pemuda Papua, tetapi Anda tidak akan pernah membunuh hukum internasional dan Piagam PBB tentang penentuan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan,” kata Douw, seperti dikutip radionz.co.nz, Sabtu (8/10/2016).

Douw mengancam akan membawa masalah Papua ke tingkat PBB. Dia juga mendesak pemimpin Australia dan Selandia Baru mengakui tanggung jawab moralnya untuk bersikap.
(mas)
Sumber: http://sindonews.com
Wahai Para Peminat Kursi CPNS, Ketahuilah....

Wahai Para Peminat Kursi CPNS, Ketahuilah....

Tes CPNS sistem CAT. Ilustrasi Foto: dok.JPNN. com

JAKARTA – Aksi penipuan menyasar para peminat kursi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih terus terjadi. 

Terbaru, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan blog yang menyebar informasi penipuan penerimaan abdi negara baru. 
Badan yang mengurusi PNS itu menegaskan sampai sekarang belum ada informasi rektrutmen CPNS formasi umum.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Herman menjelaskan informasi penipuan CPNS yang terbaru dimuat di blog rahasiasuksesjadipns.blogspot.co.id. 
’’Kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk menutup blog itu,’’ katanya kemarin (8/10). Hingga tadi malam, blog yang mencantumkan nama pejabat BKN itu masih bisa diakses.
Pasalnya BKN mencegah semakin banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan bermodus rekrutmen CPNS baru. 
Herman menjelaskan masyarakat supaya berhati-hati terhadap semua informasi yang disampaikan oleh blog itu. 
Dia menuturkan temuan website atau blog penyebar informasi penipuan rekrutmen CPNS semakin banyak menjelang tutup tahun.

’Pasalnya masih banyak masyarakat mengira tahun ini ada tes CPNS baru,’’ jelasnya. 
Padahal hingga kemarin Herman menuturkan belum ada informasi terkait lowongan CPNS baru untuk formasi umum. 

Selama ini seleksi CPNS baru hanya untuk formasi khusus. Seperti formasi guru garis depan (GGD), penganggakatan bidang PTT (pegawai tidak tetap), dan formasi CPNS di provinsi ’’muda’’ Kalimantan Utara (Kaltara).
Herman mengingatkan masyarakat supaya hati-hati dalam mengakses informasi rekrutmen CPNS baru. 
Menurutnya pemerintah pusat tetap menerapkan kebijakan pendaftaran seleksi CPNS secara terpusat atau terintegrasi. 

Pendaftaran CPNS baru yang terpusat itu diinformasikan secara resmi di laman panselnas.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id.
Dia juga tidak menutup kemungkinan ada penipuan CPNS baru dengan modus mengaku sebagai pegawai BKN. 

Herman berharap masyarakat yang ditawari menjadi CPNS baru oleh oknum BKN atau orang yang mengaku pegawai BKN, untuk melapor. 
Dia berharap masyarakat lebih baik hati-hati. Jangan sampai setelah kehilangan uang ratusan juta baru melapor.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman membenarkan bahwa sampai saat ini belum ada informasi terkait lowongan CPNS formasi umum.
Kebijakan ini terkait dengan program moratorium pengangkatan CPNS baru yang masih terus bergulir.

Dia menjelaskan di dalam masa moratorium ini, pengangkatan CPNS baru benar-benar terbatas. Diantaranya yang masih dibuka adalah lowongan untuk formasi bidan dan guru. 
’’Kementerian PAN-RB juga menghimbau masyarakat hati-hati saat menerima informasi lowongan CPNS baru,’’ jelas mantan kepala dinas pendidikan Sumedang itu. (wan)

Sumber: http://www.jpnn.com

Cegah Gangguan Kamtibmas Polres Fakfak Berikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat


Fakfak - Kepolisian Resor Fakfak menggelar Operasi Bina Kusuma IV yang bertempat di Balai Kampung Wayati Induk Distrik Fakfak Timur Tengah Kabupaten Fakfak, Kamis (6/10/2016) pukul 11.00 WIT Dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Fakfak Iptu 
La Ruslan, SH dan dihadiri oleh Kepala Distrik Fakfak Timur Tengah yang diwakili oleh Sekdis Ibu Siti Hajar Hegemur, dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan seluruh masyarakat kampung wayati induk.

Dalam sambutannya Kasat Binmas mengatakan kegiatan ini dimaksudkan guna memberi pemahaman kepada masyarakat kampung tentang aturan hukum dan keterlibatan Polri dalam penanganan gangguan kamtibmas.

“Kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat kampung tentang aturan hukum,  kejahatan premanisme, kekerasan terhadap anak dan KDRT bagi masyarakat yang ada di kampung khususnya Kampung Wayati Induk Distrik Fakfak  Timur Tengah Kab. Fakfak serta keterlibatan Polri khususnya Polres Fakfak dalam penanganan gangguan kamtibmas baik secara aktual sehingga dapat mencegah terjadinya dampak yg mengakibatkan kerugian formal pada masyarakat khususnya di Kampung Wayati Induk Distrik Fakfak Timur Tengah” kata beliau

Kepala Kampung Wayati juga menyampaikan sambutan terkait permasalahan terutama miras dan mengantisipasinya.

“Terkait permasalahan yang sering terjadi karena miras yang dijual belikan oleh oknum masyarakat sehingga berdampak kepada timbulnya gangguan kamtibmas di Kampung Wayati Induk. Dalam mengantisipasi adanya dampak pada acara panen pala yang sering terjadi antara keluarga di kampung- kampung khususnya Wayati Induk dikarenakan banyaknya yang mengaku memiliki hak atas dasar kepemiilikan pohon pala sehingga dipandang perlu pada saat pelaksanaan panen pala kiranya ada keterlibatan pihak kepolisian” kata Kepala Kampung.

Usai kegiatan dilaksanakan pemberian sarana  kontak  secara simbolis oleh Kasat Binmas Polres Fakfak Iptu La ruslan, SH kepada masyarakat  Kampung Wayari Induk Distrik Fakfak Tengah. Masyarakat senang karena menerima bantuan ini dan mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat untuk masyarakat baik bantuan yang diberikan maupun pemahaman mengenai aturan hukum.
[Putu Wredhi-Humas Polda]
sumber: Tribratanewspapuabarat.com
PDIP Himpun Pendapat Pakar, untuk Susun GBHN Model Baru

PDIP Himpun Pendapat Pakar, untuk Susun GBHN Model Baru

Ketua Fraksi PDIP MPR Achmad Basarah.

Foto: dokumen JPNN.Com
Ketua Fraksi PDIP MPR Achmad Basarah. Foto: dokumen JPNN .Com
JAKARTA - PDI Perjuangan terus menggulirkan wacana tentang perlunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Untuk itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mulai menghimpun berbagai masukan guna menyusun GBHN ideal.

Dalam rangka itu pula Fraksi PDIP MPR menggelar  seminar nasional dengan topik Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Universitas Jember (Unej), Sabtu (8/10). Seminar yang digelar di Jember itu merupakan hasil kerja sama FPDIP dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Unej.

Pembicara yang hadir adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Satya Arinanto, anggota Badan Pengkajian MPR Arief Wibowo, serta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR saat menyampaikan kata pengantar pada seminar itu mengatakan, amandemen UUD 1945 telah meniadakan GBHN. Di sisi lain, keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ternyata tidak memenuhi kualifikasi sebagai GBHN.

Basarah menuturkan, RPJPN dan RPJMN hanya mengikat jajaran eksekutif. “Namun tidak mengikat penyelenggara negara lainnya seperti lembaga legislatif dan lembaga yudikatif," ujar Basarah sebagaimana dikutip dari siaran pers DPP PDIP.  

Sedangkan Mahfud mengatakan, amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan GBHN bisa saja dilakukan asalkan ada kesepakatan politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan masyarakat. Namun, guru besar hukum tata negara itu juga mengingatkan agar amandemen kelima atas UUD 1945 dilakukan secara terbatas.

“Yaitu terfokus pada isu haluan negara, mengingat isu inilah yang menguat dan dibutuhkan,” katanya.
Ia menambahkan, tidak ada jaminan perubahan pasal-pasal lainnya akan menyempurnakan UUD 1945 yang ada sekarang. “Mengingat konstitusi adalah dokumen hukum sekaligus dokumen politik sehingga hari ini ditetapkan maka hari-hari berikutnya sangat mungkin untuk dikritik," katanya.

Sedangkan Satya mengatakan, Indonesia perlu mencari model ideal haluan negara. Menurutnya,  haluan negara di Indonesia dengan melihat kelemahan dan kelebihan model GBHN orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto maupun model  GBHN era Orde Baru maupun SPPN punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.  

Namun, Basarah mengatakan bahwa GBHN baru nanti harus berbeda dari yang sudah ada. Ia berharap agar GBHN model baru nanti memuat rumusan pokok kebijakan nasional yang tidak hanya mengikat presiden, tetapi juga MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, MK dan Komisi Yudisial.

Wakil sekretaris jenderal PDIP itu menegaskan, GBHN model baru itu juga tidak berpengaruh pada sistem pemilihan presiden.  "Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam merumuskan haluan pemerintahan seperti RPJMN harus berdasarkan kepada GBHN sebagai haluan negara yang dirumuslan oleh MPR," ujarnya.(ara/jpnn)

Kepada Papua


HAL paling sulit dari sebuah bangsa yang hidup dalam fantasi masa lalu mengenai semangat ekspansionisme adalah mengakui bahwa kolonialisme itu eksis hari ini. Ini problem kami: Indonesia.
Adalah tidak mungkin mengharapkan sebuah bangsa yang tumbuh dengan dongeng mengenai hasrat kolonialisme Sriwijaya dan Majapahit sanggup secara terbuka menunjuk diri sendiri sebagai pelaku penjajahan. Narasi tunggal mengenai kedua kerajaan tersebut, adalah potret tentang kehebatan proyek unifikasi yang ditempuh dengan cara menaklukkan daerah-daerah lain melalui perang. Sejak di bangku sekolah dasar, semenjak republik ini berdiri, cerita macam inilah yang mengisi hari-hari kami di dalam kelas. Bahwa persatuan hanya bisa ditempuh dengan satu jalan: pemaksaan!

Dan ini baru satu contoh saja. Jadi sangat lumrah jika kemudian orang Indonesia gagap pada kenyataan sejarah. Kami tentu saja kelimbungan untuk memahami bahwa kenaifan unifikasi ala Sriwijaya dan Majapahit dibuktikan gagal oleh sejarah. Itu juga sebab di balik ketidakmampuan kami—yang begitu bangga dengan ke-Indonesia-annya—tidak bisa bertanya penuh gelisah.

Misal, mengapa orang-orang Indonesia tidak pernah menyebut Sriwijaya dan Majapahit sebagai penjajah?

Sebagai generasi yang tumbuh dalam glorifikasi akan kolonialisme, kami kesulitan memahami perasaan mereka yang terjajah. Anak-anak Indonesia gagap untuk melahirkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan kepada diri sendiri.

Misal, bagaimana nasib dari suku dan komunitas yang ditaklukkan oleh Sriwijaya dan Majapahit? Apakah kehidupan mereka jauh lebih baik setelah menjadi daerah jajahan? Atau kolonialisasi justru hanya memperburuk keadaan? Mungkinkah upeti yang disetorkan kepada para raja dan sultan melalui hulubalangnya kemudian digunakan untuk meningkatkan taraf hidup suku-komunitas yang ditaklukkan? Bukankah kampanye perang penaklukan Sriwijaya dan Majapahit juga menjadi pintu masuk ekspansi agama resmi yang dipeluk Raja? Bagaimana nasib keyakinan spiritual yang telah lebih dulu dipraktekkan oleh kelompok terjajah setelah tunduk terjajah?

Brecht benar adanya. Anak-anak Indonesia bisa melihat Borobudur dengan bangga, dan mengenang Syailendra. Karena kami tidak pernah tahu nama budak-budak yang dipaksa mengangkut batu dan bekerja keras hingga meregang nyawa.
Begitu juga dengan Papua.

Anak-anak Indonesia -termasuk saya sendiri- menemui kesulitan besar ketika mencoba mengerti tentang Papua. Tentang mengapa pembunuhan ekstra judisial yang telah memakan puluhan ribu orang di bumi Cenderawasih, terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Nalar yang telah tumpul membuat kami kebingungan penyebab gagalnya pendekatan pembangunan dan otonomi khusus untuk menjawab problem-problem mendasar Orang Asli Papua. Mata kami terlanjur diselimuti katarak sejarah sehingga muskil bisa mengerti kenapa aspirasi untuk merdeka dari Indonesia justru tak pernah padam, dan sebaliknya justru menyala semakin terang.

Bangsa kami Indonesia, adalah bangsa yang besar namun penuh ambigu.

Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika—yang katanya dilandasi pada semangat anti-kolonialisme—kami membiarkan Soekarno menyerukan invasi ke Papua. Sehabis menggalang gelaran olahraga GANEFO untuk menandingi blok politik yang berhasrat menguasai dunia, kami merestui pengerahan operasi demi operasi militer yang mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Tidak berhenti di situ. Catatan sejarah kami merayakan pengancaman yang dilakukan oleh militer Indonesia kepada 1.083 perwakilan orang Papua dalam PEPERA jika berani memilih tidak. Kami berteriak keras dan menyatakan solidaritas terhadap tuntutan kemerdekaan Palestina namun di saat bersamaan menghisap darah orang Timor Leste dan Papua. Atas nama demokrasi dan kedaulatan, kami marah dan tersinggung jika urusan domestik dicampuri bangsa lain. Walau faktanya, Indonesia menyokong diktator di Papua New Guinea dan Kepulauan Fiji.

Itu sebabnya tak perlu kaget dengan respon Nara Masista Rakhmatia sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Perempuan itu, adalah cerminan generasi kami. Yang sekali percaya bahwa demi keutuhan negara, kami rela berdusta dan membunuh.

Lihat : Siapa-diplomat-cantik-yang....

Coba lihat saja. Tidak sedikit yang bertepuk tangan gembira. Berbangga karena ada satu anak bangsa yang dengan gagah berani mempertahankan upaya orang lain membuka borok kolonialisme kami. Sikap itu benar! Itulah nasionalisme Indonesia yang sejati.

Tanpa perlu diingatkan oleh siapapun, kami sadar betul bahwa penjajahan tidak bisa ditempuh dengan dialog. Kolonialisme hanya bisa dilakukan dengan tangan besi. Itu artinya, pelanggaran demi pelanggaran HAM di Papua adalah harga yang patut dibayar demi keberlangsungan imperium Indonesia. Nyawa orang Papua—seperti juga nyawa orang Timor Leste—adalah tiang pondasi yang diharuskan sejarah. Bukankah kebesaran Sriwijaya dan Majapahit yang abadi di lintasan waktu adalah kisah penuh darah?

Satu-satunya yang mungkin kami sesalkan, dunia internasional seharusnya sudah tahu dengan benar bahwa orang Indonesia tidak pernah segan untuk menjagal. Di tahun 1965, kami membantai puluhan ribu saudara serumpun atas dasar gosip. Ribuan lain kami kirim ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, selama hampir tiga dekade, isolasi sosial, politik dan ekonomi digencarkan. Daftar itu tidak berhenti. Masih ada Talangsari, Tanjung Priok, Banyuwangi dan lain-lain. Terlalu panjang dan begitu membanggakan.

Orang Papua mesti belajar untuk tidak kaget jika setiap saat bangsa ini membutuhkan nyawa untuk dikorbankan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pesugihan yang tidak akan pernah bisa tenang tanpa pertumpahan darah. Orang-orang Melanesia dari pulau Misool hingga Merauke seharusnya paham akan hal itu. Statistik kami mengagumkan untuk soal ini.

Jadi, itu alasan dibalik sikap tak acuh kami sebagai bangsa. Dengan tangan bersimbah darah, wajar jika kami melihat tidak ada yang spesial dari pelanggaran HAM di Papua. Hanya ada 20 operasi militer yang menyebabkan ribuan orang mati. Biak Berdarah, Penembakan Paniai, kematian misterius puluhan anak-anak Nduga, atau pembungkaman ekspresi politik disertai penangkapan ratusan orang dalam demonstrasi damai bukan sesuatu yang luar biasa. Perampasan tanah adat untuk ekspansi perkebunan sawit dan tebu, perambahan hutan untuk industri kayu dan bubur kertas atau ekstraksi pertambangan juga tak pantas untuk kami sikapi.

Biasa saja. Bukankah sudah semestinya Papua menderita? Mana ada kolonialisme tanpa tipu daya, airmata dan korban nyawa? Ini penjajahan, bukan kisah asmara!
Orang-orang Papua mungkin harus berterimakasih kepada Indonesia.

Tanpa kolonialisme, orang-orang Papua tidak akan pernah tahu betapa kaya isi perut gunung-gunung mereka. Tinggal perlu belajar bagaimana cara memanfaatkan semua itu demi kepentingan bersama. Jika tidak dijajah, orang-orang Papua tidak akan pernah pernah tahu menyanyikan Indonesia Raya dan belajar cara menggerek Merah Putih. Besok lusa, tentu sudah mantap jika menyanyi Tanahku Papua sembari menyaksikan Bintang Kejora naik ke langit. Tanpa invasi, orang-orang Papua mungkin masih hidup berburu dan meramu sagu dan mengambil secukupnya dari hutan. Sehingga orang Papua akhirnya mengerti bahwa yang disebut peradaban modern dan pembangunan tidak lebih dari kerakusan korporatisme tanpa batas. Jika tidak ditaklukkan, orang-orang Papua tidak akan pernah mengalami kisah ditipu elit-elit politik, operasi militer yang masih dan merusak serta diskriminasi. Pelajaran pentingnya: jangan percaya oligarki dan militer. Kekuatan sejati ada di persatuan akar rumput.

Dengan kata lain, praktek penjajahan Indonesia adalah jalan yang mengajarkan anak-anak Papua apa itu arti kemerdekaan politik dan ekonomi serta kemandirian budaya. Kekerasan fisik dan mental yang menimpa Papua tidak lain semacam via dolorosa yang melatih, mengajarkan dan menebalkan keteguhan berjuang. Kolonialisme Indonesia-lah yang membuka mata anak-anak Papua bahwa organisasi, persatuan politik dan kesabaran revolusioner adalah syarat untuk merdeka. Aneksasi dan muslihat Indonesia Indonesia dalam PEPERA adalah anak tangga untuk mendidik anak-anak Papua tentang pentingnya melihat sejarah dan belajar darinya.

Dahulu, para pendiri bangsa kami belajar hal tersebut dari Belanda. Mereka juga ditangkap, dipenjara, dicap pemberontak, dituduh provokator dan sebagian lain dibunuh secara ilegal. Tidak sedikit yang diasingkan dan terpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Tapi semua pembredelan itu tidak membuat mereka berhenti. Mungkin melambat, tapi tetap melangkah maju. Mereka juga membangun solidaritas dengan orang-orang senasib atau yang bersimpati dengan perjuangan pembebasan nasional. Pembagian tugas juga dilakukan: ada yang mengorganisir massa di akar rumput dan ada yang mengurusi diplomasi. Mereka, anak-anak bangsa jajahan yang gandrung dengan kemerdekaan.
Terdengar serupa?

Itu mengapa, penjajahan Indonesia itu perlu dan penting. Agar besok lusa, anak-anak Papua bisa belajar betapa barbarnya kolonialisme dan berupaya sekeras mungkin untuk tidak mengulanginya. Kemudian mencatat periode ini dengan huruf tebal di buku sejarah mereka. Bahwa setelah Belanda, masih ada lagi yang lebih biadab: Indonesia.***

Oleh : Andre Barahamin
Sumber : http://indoprogress.com