Deklarasi FRI-West Papua: Ormas Reaksioner Demo di Depan


Belasan massa Ormas reakasioner yang mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Jakarta beserta militernya melakukan orasi mimbar bebas di depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, jln. Diponegoro 74, Jakarta Timur, (29/11).

Kelompok Reaksioner ini berorasi Menolak Deklarasi Fron Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua), yang digelar melalui konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, (29/11).

FRI-West Papua adalah front sebuah wadah Solidaritas dukungan penuh kepada Hak Penentuan Nasip Sendiri Bagi Bangsa Papua, yang dideklarasikan oleh Rakyat (pro demokrasi) indonesia dengan dalil ada Rakyat Indonesia yang melawan Kolonialisme NKRI kepada Bangsa Papua, dan mau mengatakan kepada rakyat Papua dan Dunia bahwa Mereka bukan bagian dari barisan Penjajah, dan ingin membebaskan diri dari Kolonialisme yang di lakukan atas-nama Rakyat Indonesia.

Puluhan Polisi beserta Aksi Kelompok reaksioner yang berorasian soal NKRI Harga mati ini, sejak pagi semakin banyak di depan kantor LBH, hingga konfrensi pers Deklarasian usai pun masih bergantian orasi.

Deklarasi Front yang telah di hadiri/liput oleh puluhan media online dan cetak, telah usai pada pukul 12.00 dengan di bacakannya Statement oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Kamerad Surya Anta. (Jhe-G)

Statement Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WEST PAPUA)


Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net
Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Bangsa West Papua!
Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Begitulah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun kenyataan di tanah West Papua justru berkebalikan. Rakyat West Papua justru mengalami penjajahan. Pelaku penjajahan (kolonisasi) itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meskipun Rakyat Indonesia korban penjajahan Belanda. Meskipun Rakyat Indonesia korban fasisme Jepang. Meskipun Rakyat Indonesia korban Rasisme kulit putih.  Akan tetapi, ingatan masa lalu tentang penindasan tak membuat Pemerintah Indonesia menjadi lebih manusiawi. Penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan dilakukan secara sistematis selama lebih dari 50an tahun.
Apa yang terjadi di Papua?
Sebagian besar dari rakyat Indonesia meyakini bahwa West Papua adalah Indonesia. Bukan! West Papua bukan Indonesia. Tak ada kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa West Papua selama masih menjadi bagian NKRI. Dan, tak mungkin rakyat West Papua bisa hidup baik-baik saja jika  kecurangan dan penipuan atas sejarah masih terus berlangsung, diskriminasi rasial merajalela hingga semua lini, genosida terus berlanjut secara sistematis, dan perampokan kekayaan alam menghancurkan hajat hidup dan kebudayaan Bangsa Papua.
  1. Kecurangan dan Penipuan Sejarah.
Pada 27 Desember 1949 saat pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda, West Papua adalah koloni tak berpemerintahan sendiri dan diakui demikian oleh PBB dan Belanda, yang pada waktu itu menjadi penguasa administratif kolonialnya.
Rakyat West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Pada masa itu bangsa West Papua telah membentuk Dewan Nieuwgunearaad.  Deklarasi tersebut tak diakui oleh Pemerintah Soekarno yang menganggapnya sebagai Negara Boneka buatan Belanda. Akhirnya, Soekarno melakukan aneksasi terhadap West Papua melalui program Trikora (3 Komando Rakyat).
Di tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih tanggung jawab administratif atas West Papua, teritori itu tetap berstatus koloni tak berpemerintahan sendiri yang berhak atas penentuan nasib sendiri dibawah hukum internasional. Hak itu diakui oleh Indonesia dalam New York Agreement yang menguatkan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum atas West Papua. Keberadaan Indonesia di West Papua adalah administrasi kolonial yang bisa bersifat permanen hanya jika rakyat West Papua memilih integrasi melalui penentuan nasib sendiri dengan prosedur yang disyaratkan oleh hukum internasional.
Satu-satunya penentuan nasib sendiri yang dilakukan adalah PEPERA yang TIDAK SAH pada tahun 1969. TIDAK SAH, karena hanya 1022 orang (4 orang lainnya tidak ambil bagian) yang terlibat dalam pemungutan atau kurang dari 0,2% dari populasi Papua, yang dikondisikan setuju untuk integrasi dengan Indonesia.
Karena pengambilalihan tersebut TIDAK SAH, maka West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia. Namun, teritori tak berpemerintahan sendiri di bawah pendudukan.
  1. Diskriminasi Rasial
Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan Yogyakarta. Ataupun diskriminasi rasial di tempat kerja, baik di lembaga pemerintahan dan perusahaan.
Diskriminasi rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung, sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966 “ Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”. 
Ketika pejabat Negara membuat pernyataan rasial, tentu akan di ikuti oleh aparatus tingkat bawah, sebagaimana makian monyet kepada Obby Kogoya saat kepalanya diinjak oleh Polisi NKRI.
  1. Genosida Perlahan
Selama 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah dibunuh.  Pembunuhan mulai terjadi sejak program Trikora dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan penghancuran gerakan Fery Awom di tahun 1967.
Di Pegunungan Tinggi, TNI melakukan penembakan dan pengeboman terhadap penduduk Agimuga pada tahun 1977 karena melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Setelah itu penduduk diisolasi, dibiarkan kelaparan, akibatnya ribuan meninggal dunia.
Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an.
Arnorld C. Ap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan.
Pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998. Pemberlakuan status DOM berakibat pada pembunuhan yang sistematis dan migrasi besar-besaran rakyat West Papua ke Papua Nugini.
Paska Kongres Rakyat Papua II pembunuhan terhadap pimpinan pergerakan dilakukan dengan berbagai cara. Theys Eluay misalnya, diculik dari mobilnya kemudian jenazahnya dilemparkan. Kelly Kwalik  dibunuh di Timika meskipun dalam keadaan tidak bersenjata. Petrus Ayamiseba ditembak ketika momentum pemogokan buruh Freeport pada tahun 2011 lalu. Mako Tabuni pimpinan KNPB ditembak oleh aparat setelah sebelum dijebak keluar dari sekretariat. Robert Jimau, aktivis yang mengkritik Jokowi karena tak kunjung merealisasikan janjinya memberi pasar untuk mama-mama dibunuh dengan cara ditabrak. Pola pembunuhan yang berkembang saat ini melalui rekayasa tabrak lari dan bunuh diri.
Hasil dari genosida “perlahan” ini membuat penduduk orang asli Papua (OAP) berkisar 48,7% dari total penduduk di West Papua.
  1. Penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan
Dalam kurun waktu 2016 lebih dari 4000 orang di tangkap. Di tahun 1988 DR. Thomas Wanggai pendiri gerakan Papua Merdeka Bintang 16 berakhir dengan kematian di Penjara Cipinang. Puluhan tahanan politik di Papua hidup di penjara dengan kondisi yang mengenaskan. Filep Karma, tahanan politik belasan tahun menceritakan, “saya dipukul, disiksa dan ditelanjangi”.
Berbagai cara penyiksaan dilakukan. Baik dengan cara pemerkosaan. Atau sebelum pembunuhan dilakukan, perut korban dirobek hingga ususnya keluar, seperti yang dilakukan kepada Yawan Wayeni. Atau pimpinan KNPB Sorong yang dimasukan dalam karung lalu dibuang ke laut. Beberapa penelitian menyebutkan lebih dari 431 kasus penyiksaan dilakukan oleh aparat militer dan polisi NKRI.
  1. Perampokan Kekayaan Alam
Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (ilegal loging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat di daerah tersebut. Protes dari masyarakat adat kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Tragedi Wasior berdarah ini terjadi kurun waktu April-Oktober 2001.
Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an.
Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Belum lagi berbagai suku di Papua kehilangan tanah dan lahan penghidupan mereka karena adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke.
West Papua adalah sebuah Bangsa
Dari kenyataan historis 1961, 1963 dan 1969 dan perkembangan penindasan paska PEPERA, kita harus mengakui: pertama, keberadaan NKRI di West Papua adalah ilegal; kedua, terjadi penjajahan di Papua selama 50an tahun; ketiga, West Papua adalah sebuah Bangsa (nation).
“Nation” atau “Bangsa“ dalam sejarahnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang stabil/tertentu, yang terbentuk berdasarkan sebuah kesamaan bahasa, teritori (wilayah), kehidupan ekonomi, dan perubahan psikologi, yang termanifestasikan dalam sebuah kebudayaan bersama”.
Kecurangan, penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan, dan genosida atau kue-kue “otonomi khusus” tak membuat perlawanan dan kehendak untuk Merdeka bagi bangsa West Papua surut. Sebaliknya, bangsa dan rakyat West Papua bersatu dalam representasi kekuatan politiknya dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Pengalaman (experience) dalam penindasan dan perjuangan yang mewujud dalam ULMWP merupakan bukti konkret bahwa West Papua sebagai sebuah Bangsa.
Adalah kemunafikan apabila kita atau pemerintah Indonesia bisa mendukung pembebasan Palestina tapi diam dan membiarkan penjajahan yang terjadi dalam bingkai teritori Indonesia. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan menganggap West Papua sebagai bagian Indonesia baik dalam hukum internasional maupun secara politik.
Mengapa Penting Bersolidaritas bagi Bangsa West Papua?
Pertama, Dunia akan lebih baik dan indah apabila setiap bangsa tidak hidup dalam penjajahan dan dapat bekerjasama secara demokratis, adil dan setara.
Kedua, apa yang kita lihat di tanah West Papua adalah penindasan sistematis yang tidak manusiawi. Ketika kita berbicara kemanusiaan namun membiarkan penjajahan di atas tanah West Papua terus berlanjut, maka, sesungguhnya kita sedang bertindak tidak manusiawi.
Ketiga, solidaritas kami terhadap bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri juga merupakan bagian dari perjuangan mendemokratisasikan rakyat dan bangsa Indonesia, memperjuangkan kesadaran kemanusiaan yang beradab terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.
Keempat, solidaritas kami terhadap bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan Imperialisme dan Korporasi Internasional yang menyokong praktek kolonialisasi NKRI di tanah West Papua.
Kelima, solidaritas kami juga merupakan bagian dalam perjuangan melawan rasisme terhadap siapapun, termasuk bangsa West Papua. 
Keenam, tidak ada jalan lain untuk menghentikan praktek kolonialisme dan militerisme di West Papua selain mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri.
Ketujuh, dan tidak ada jalan lain, yang lebih bermoral guna menghentikan genosida “perlahan” di West Papua selain mendukung Hak Menentukan Nasib sendiri.
           
Apa yang harus diperjuangkan?
Atas realitas yang terjadi di tanah West Papua kami meyakini jalan perjuangan yang harus ditempuh dalam perjuangan pembebasan nasional bangsa West Papua adalah, sebagai berikut:
  1. Mendukung Bangsa dan Rakyat West Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum. Dan kepesertaan Referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam ULMWP.
  2. Mendukung Keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan  memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.
  3. Sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.
  4. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.
  5. Kami menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.
  6. Kami juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
  7. Kami juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.
  8. Kami menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.
  9. Pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.
Akhirnya penting kami sampaikan, mari kita bersama-sama (Rakyat Indonesia, West Papua dan Dunia) bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di tanah West Papua.
Hormat diberi,
Hidup Bangsa West Papua!
Hidup Rakyat West Papua!
Jakarta, 29 November 2016
Surya Anta
Juru Bicara FRI-West Papua

UU ITE Revisi Resmi Berlaku Awas! Masyarakat Dilarang Sebarkan Informasi SARA

ILUSTRASI, UU ITE (Grafis: TIMES Indonesia/ foto: okezone)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi berlaku mulai Senin (28/11/2016).

Di dalam UU ITE itu dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.

"Yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Jangan mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henry Subiakto di Jakarta,

Di sisi lain, Henry pun menegaskan bahwa revisi UU ITE ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Pemerintah tetap akan mendahulukan pendidikan atau media literasi kepada khalayak.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar dapat mendidik pengguna media sosial supaya paham rambu-rambu yang ada.

"Berpendapat bebas. Yang tidak bebas adalah memalsukan fakta, menyebarkan fakta palsu, atau tuduhan yang tidak berdasar, atau menyebarkan informasi kebencian yang berdasarkan SARA. Tapi, kalau kritik kebijakan itu aman," ujarnya.

Undang-Undang ITE hasil revisi juga memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Yaitu, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Kewenangan tersebut berupa memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

"Di undang-undang baru nanti, pemerintah punya kewenangan untuk memblok konten yang melanggar undang-undang. Misalnya, pornografi, anti-NKRI, anti-Pancasila, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu termasuk pelanggaran undang-undang," ujar Henry.

Di tempat terpisah, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menekankan, masyarakat perlu mendapat literasi dan edukasi sebagai upaya menjaring berbagai informasi dari media sosial (medsos).

"Saat ini, penggunaan telepon pintar sudah sedemikian marak sehingga perlu ada pemahaman yang benar untuk memfilter dari berseliweran berbagai informasi di media sosial," ujar Mensos di Jakarta, Sabtu.

Masyarakat diminta untuk melakukan proses tabayun atau mencari kejelasan atas sebuah informasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu atau mendistorsi pemahaman stabilitas bangsa dan negara. (*)
Sumber: Fakfaktimes.com

Undangan Deklarasi Rakyat Indonesia Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua

Ilustrasi: www.anginselatan.com


Kepada Yth.,
Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik
di tempat



DEKLARASI RAKYAT INDONESIA MENDUKUNG HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BANGSA WEST PAPUA


Sejak masuknya Indonesia ke West Papua pada tahun 1963, tak henti-hentinya bangsa West Papua menderita di bawah kolonialisme Indonesia. Manipulasi sejarah dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia. Akar konflik yang tak kunjung selesai di West Papua dikarenakan oleh manipulasi sejarah ini.

Pada tahun 1969, PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), referendum untuk menentukan apakah West Papua akan bergabung dengan Indonesia, dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat. Maka hasil dari PEPERA adalah tidak sah.


Nasionalisme sempit dengan jargon “NKRI Harga Mati” telah mematikan banyak orang West Papua. Ribuan telah dibunuh, disiksa dan diculik oleh negara. Perampasan lahan juga terjadi di mana-mana. Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap orang West Papua adalah salah satu yang terburuk di negeri ini.

Maka dari itu, kami rakyat Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya rakyat West Papua bisa menentukan nasib di tanah mereka sendiri.


Dengan ini kami bermaksud untuk mengajak dan mengundang rekan-rekan media untuk meliput “Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua” melalui konferensi pers yang akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 November 2016
Waktu : 10:30 s/d selesai
Tempat : Lantai 1 Gedung LBH Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat


Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Surya Anta (081574304391).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Jakarta, 28 November 2016


Hormat kami,
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
(FRI-WEST PAPUA)

Ini 5 Kesepakatan GNPF-Polri Soal Aksi 2 Desember

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan GNPF-MUI menggelar jumpa pers di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11).

JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyepakati lima hal jelang Aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang.
Dalam konferensi pers di Kantor MUI, Senin (28/11), Ketua Dewan Pembina GNPF Habib Rizieq Shihab menyampaikan, setelah berdialog panjang, ada kesepakatan bagus dan win win solution yang dicapai GNPF MUI dengan Polri terkait Aksi 2 Desember 2016. Bagaimana pun, semua ingin aksi ini aman dan baik bagi keselamatan peserta aksi.

Lima kesepakatan yang dicapai adalah: Pertama, GNPF MUI dan Polri sepakat Aksi Bela Islam III tetap 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa superdamai berupa aksi ibadah gelar sajadah, tanpa mengubah tuntutan tegakkan hukum berkeadilan dan penista agama ditahan. ''Mekanisme harus terhormat, bermartabat dan bernilai ibadah,'' kata Habib Rizieq.

GNPF MUI apresiasi Kapolri yang selama ini memproses kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan cepat dan profesional. Sehingga Jumat lalu pelimpahan tahap satu sudah dilakukan oleh Bareskrim ke Kejakgung. 

GNPF MUI juga sudah ke Kejakgung dan menyampaikan agar berkas segera dari Polri segera di-P21. Dokumen itu juga diharapkan segera dilimpahkan ke pengadilan, dan dilakukan penahanan terhadap tersangka penistaan agama.

"Kami akan kawal ini sampai tuntas. Sejak GNPF MUI dibentuk maka fatwa MUI harus ditegakkan. Di Indonesia, agama dan aliran kepercayaan apapun tidak boleh dinistakan," ungkap Habib Rizieq.

Kedua, GNPF dan Polri sepakat aksi akan digelar berupa dzikir, doa keselamatan negeri dan tausiyah umara serta ulama di Lapangan Monas dari pagi hingga shalat Jumat. Jadi aksi juga memberi kesempatan umara sampaikan amanat dan umara pun dengar tausiyah ulama. Khatib Jumat pada 2 Desember adalah Kiai Ma'ruf Amin.

"Kami ajak TNI dan Polri ikut berzikir, shalat Jumat, dan mendengar tausiyah umara dan ulama. Jadi ikut di dalamnya bersama. Kapolri sudah sampaikan, selain jaga keamanan juga ada yang berbaur,'' kata Habib Rizieq.

Ketiga, GNPF dan Polri sepakat, pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan dan melepas umat pulang. GNPF tidak akan membiarkan umat begitu saja pascakegiatan. GNPF akan bagi tugas yang akan menyalami dan menjelaskan agar peserta pulang dengan tertib.
''Massa besar, kami ingin mereka pulang dengan tertib. Itu sebabnya acara sampai lepas Jum'atan karena kalau sore makin sulit pulang,'' kata dia.

Keempat, GNPF sepakat dengan Polri perlu ada satgas terpadu untuk mengatur teknis pelaksanaan hari H. Dan kelima, jika pada 2 Desember ada kegiatan di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian Aksi Bela Islam dan GNPF tidak bertanggungjawab dan hak kewajiban Polri untuk antisipasi dan atasi.
''Satu lagi, aksi damai ini tetap menggugah penegakan hukum dan tidak ada penistaan agama apapun. Kasus Ahok akan tetap GNPF MUI kawal sampai akhir,'' ujar Habib Rizieq menegaskan.(Republika.co.id)

Komnas HAM Minta Tidak Ada Kriminalisasi 1 Desember di Papua

Ilustrasi. Sejumlah petugas gabungan TNI/Polri membubarkan warga yang mengikuti peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Lapangan Timika Indah Mimik, Papua beberapa tahun silam. Perayaan tersebut akhirnya dibubarkan oleh aparat gabungan karena mereka melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. (FOTO ANTARA/Husyen Abdillah)

JAKARTA,  – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak aparat keamanan tidak melakukan tindakan kriminalisasi, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan serta pembunuhan terhadap para aktivis dan rakyat Papua menjelang 1 Desember 2016.
“Menghadapi tanggal 1 Desember 2016, Komnas HAM meminta pihak aparat seminimal mungkin menghindari potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di tengah Indonesia sedang meyakinkan dunia internasional tentang prospek perdamaian di Tanah Papua,” kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kepada satuharapan.com dalam pesan singkat, hari Senin (28/11).

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (tengah). (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto)

Pigai, sapaan akrabnya, menyebut kasus Manokwari yang baru bulan lalu terjadi justru menjadi kontra produktif dengan upaya Pemerintah untuk memperbaiki situasi HAM di Papua. Bahkan Tim Pemantauan Komnas HAM merekomendasikan kepada sidang paripurna Komnas HAM untuk memutuskan melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat di Manokwari (berdasarkan) UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
“Dengan melihat ekskalasi kasus pelanggaran HAM di Papua yang semakin memburuk ini menunjukkan Pemerintah Jokowi tidak memiliki itikat baik untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua,” katanya.
Pigai menilai, saat ini mata dunia makin terbuka dan informasi dapat diakses dengan mudah terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang akan mudah diketahui dan disorot dunia.
“Terkait tanggal 1 Desember kami minta agar semua pihak baik kelompok yang merayakan maupun juga aparat keamanan tetap bergerak dalam koridor hak asasi manusia yaitu kebebasan berekspresi. Tentu hal itu mesti dihormati semua pihak dan ketertiban rakyat juga tetap dijaga,” kata Pigai.                       
“Untuk itu Komnas HAM juga akan memonitor perkembangan dan situasi menjelang dan saat tanggal 1 Desember 2016,” dia menambahkan.

Gerakan OPM
Bagi sebagian warga Papua setiap 1 Desember diperingati sebagai momentum berdirinya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peringatan 1 Desember di berbagai daerah di Papua biasanya diisi dengan kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya yang bernuansa syukuran.
1 Desember di Papua itu juga dikait-kaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu yang dikenal sebagi kelompok pendukung OPM.
Sumber: SATUHARAPAN.COM

Harga Pala Jatuh Di Kota Pala Fakfak, Siapa Yang Bermain?

Aksi dari Persatuan Petani Pala Fakfak (PPPF) Dok/foto F.Warpopor

Fakfak,  – Akhir-akhir ini selain diramaikan oleh Pemberitaan Maraknya Korupsi di Kabupaten Fakfak yang diduga melibatkan Bupati Terkait, Mohammad Uswanas. Kali ini tidak kalah Hebohnya persoalan di Fakfak, yakni Petani Buah Pala diresahkan oleh Harga Buah Pala yang semakin tidak menentu.

Buah pala Merupakan Komoditi utama di Fakfak, sehingga masyarakat luas juga menjuluki Fakfak sebagai kota Pala, Agaknya menjadi Rancu disatu sisi Buah Pala mengharumkan nama Fakfak, disisi lain saat ini keresahan para Petani tampaknya tidak berujung dengan Harga Buah Pala yang terus menurun. Ada Apa? dan Siapa yang Bermain Disana? atau memang Persoalan seperti ini sengaja di munculkan elit politik disana guna mengalihkan persoalan Korupsi yang menjadi Sorotan?

Buah Pala sendiri memiliki banyak manfaat, serta sudah menjadi komoditi Ekspor ke Berbagai Negara, di Negara Seperti Malaysia Buah Pala di jadikan Minyak dan Balsem, tentunya setelah melalui proses Panjang, Harga ekstrak dari Buah Pala yang sudah menjadi Produk ini memiliki Nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu sangat disayangkan,bila sampai saat ini Petani Tradisional Buah pala tidak mendapatkan Perhatian serius, dan harus merasakan permainan harga.

Harga Buah Pala yang sekarang semakin tidak menentu, tentu melibatkan banyak “Pemain”, karena bukan menjadi rahasia umum lagi, Mekanisme Pasar Buah Pala ini, Tentunya Perusahaan tidak akan membeli langsung dari Petani Tradisional, biasanya Petani Tradisional ini dibeli oleh Pengepul dengan harga murah, kemudian dari pengepul tersebut di jual kembali ke Perusahaan Lokal kemudian baru perusahaan lokal tersebut mengekspor, atau oleh Pengepul sendiri yang memiliki Badan Hukum dapat langsung mengekspor komoditi tersebut ke mancanegara, tentunya dengan harga yang mencenangkan dan fantastis,bisa menguntungkan 5 sampai 10 kalilipat dari harga beli awal dari Petani. Belum lagi dalam setiap Tahapan, terdapat biaya pungli Oknum tertentu, dan biasanya biaya pungli tersebut oleh Pembeli ditekankan kepada Petani guna mengurangi harga jual modal.

Tentunya untuk memangkas Mekanisme itu dan tidak merugikan Petani Lokal agar tetap dapat bertahan dan melestarikan Fakfak Sebagai Kota Pala, perlu dibuat sebuah Aturan dan Regulasi yang jelas. Namun sayangnya, Tampaknya hingga detik ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Fakfak tampaknya masih sangat Diam, mungkin masih di sibukkan dengan Proyek Pilkada Papua Barat. Atau memang DRPD Kab. Fakfak sudah seperti Lagu Iwan Fals, Datang, Duduk. Diam. Dan Peranan Kepala Daerah juga harus Jelas dalam Memberikan Solusi kepada Petani Lokal, Namun Agaknya Kepala Daerah Yakni Bupati Fakfak masih diam dalam persoalan ini. Mungkin Sakit hati? karena Petani Pala ini mayoritas adalah Barisan Pengkritis Kebijakan Bupati, atau memang Sang Bupati menganggap Komoditi Pala ini tidak memberikan keuntungan Apapun bagi dirinya. Sebagai Kepala Daerah, Sepatutnya Harus bijaksana dan mengesampingkan semua itu, dan Perlu di Ingat Komoditi Buah Pala-lah yang membuat Fakfak dikenal sebagai Kota PALA.

Persoalan Buah Pala di kota Fakfak ini harus segera di-selesaikan, dan tidak boleh dijadikan Polemik supaya Masyarakat luas terutama Petani Buah Pala mendapatkan Jaminan dan Ketenangan. Petani Tradisional Buah Pala Mayoritas yang bertahan hingga detik ini adalah petani yang sudah turun temurun bahkan sebagian menjadi Petani karena Pesan leluhur untuk tetap menjaga dan melestarikan pertanian Buah Pala. Saat ini Para Petani Sendiri sudah membuat Ikatan Petani Buah Pala, dan menuntut agar adanya kejelasan Regulasi terkait penentuan harga supaya ada keadilan antara pembeli dengan Petani, agar tetap menjaga Buah Pala ini sebagai sebuah Komoditi, dan tidak serta merta merugikan petani karena ketidak jelasan harga dan regulasi.

Mengapa Petani Buah Pala Fakfak harus terus di jaga dan di Perhatikan? karena saat ini sudah bukan menjadi Rahasia umum lagi, Konsorsium Pengusaha Besar dari Jakarta berbondong-bondong menuju Papua guna mencoba merubah Pertanian dan Perkebunan di Papua menjadi Perkebunan Sawit yang menguntungkan Pengusaha. Keuntungan Para Pengusaha tentu memberi celah pada Penguasa-Penguasa daerah untuk mengeruk keuntungan Pribadi melalui Penjualan Tanah dan Pemberian Izin. Semoga Saja Harga Pala saat ini yang tidak menentu, bukan merupakan bagian dari Skema Besar untuk merubah Perkebunan dan Pertanian di Papua menjadi Perkebunan Sawit. 
Oleh Karena itu Harus di Kawal Terus, dan Kekompakan Para Petani Buah Pala di Fakfak harus bersatu, untuk menekan Pemerintah daerah untuk memberikan Jaminan kelangsungan Pertanian Tradisonal Buah Pala ini, serta segera mengeluarkan Regulasi Jelas Terkait Harga. Akhir Kata, Hidup Petani Buah Pala, Selalu Jaga dan Rawat Pesan Leluhur untuk melestarikan Tanaman PALA ini sebagai Komoditi. Karena Dari Buah Pala inilah Dahulu Ratusan Ribu Masyarakat mengantungkan hidupnya. Salam (Arlx)
 

Siswa Tantang Makhluk Halus Penghuni Sekolah, Akhirnya Kesurupan Massal

Kesurupan massal. Foto: Radar Banjarmasin/JPNN

BANJARMASIN – Kemah pramuka yang diadakan Madrasah Aliyah Siti Maryam, Jalan Kelayan A, Gang PGA, Banjarmasin Selatan, Sabtu (26/11) diwarnai kejadian menggemparkan.
Puluhan murid sekolah itu kesurupan sekitar pukul 23:50 WITA.
Mereka berteriak tak beraturan. Peristiwa itu diawali saat salah satu siswa memutar lagu.
Ketika itu, lampu di kawasan sekolah memang padam.
“Setelah semua lampu padam dengan sendirinya, saya mencoba untuk menyalakan sekringnya. Tiba-tiba, setelah nyala sebagian siswa langsung kesurupan,” ungkap penjaga sekolah yang namanya tidak ingin disebutkan.
Kejadian itu langsung menghebohkan peserta pramuka.
Mereka berhamburan untuk menolong temannya yang kesurupan.
Warga sekitar juga langsung keluar rumah untuk melihat halaman sekolah yang dijadikan tempat acara kemah pramuka.
Para siswa yang tidak kesurupan pun langsung diungsikan ke rumah warga.
Sedangkan sebagian siswa ada yang disuruh balik ke rumah masing-masing.
Muhammad Taufik (15), salah satu siswa, menjelaskan bahwa kesurupan itu bermula dari teman yang ada sampingnya.
“Ketika lampu nyala teman cewek yang ada di samping saya langsung berteriak yang tidak jelas,” ungkapnya.
Akibat banyak siswa yang kesurupan, tenda roboh dan acara kemah pramuka menjadi berantakan.
“Perkemahan ini gagal, gara-gara ada yang kesurupan, saya dan teman-teman langsung di suruh pulang ke rumah oleh para warga yang berdatangan ke lokasi,” ucap siswa kelas satu itu.
Pantauan Radar Banjarmasin, terlihat para relawan emergency berdatangan ke lokasi.
Mereka membantu evakuasi dan mengeluarkan makhluk yang merasuk ke tubuh para peserta yang mengikuti kegiatan pramuka.
Salah satu anggota emergency yang ikut mengeluarkan makhluk halus mengatakan, ada salah satu siswa yang menantang makhlus halus ketika acara itu berjalan.
“Saya menyarankan nanti siang (kemarin) para siswa diberi imbauan agar tidak menantang lagi dan meminta maaf kepada penghuni yang ada di sini. Dan nanti kalau mereka mengadakan acara harus meminta izin terlebih dahulu. Soalnya saya tadi (kemarin) berkomunikasi dengan makhluk halus yang ada di sini bahwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan,” ungkapnya.
Situasi bisa dikendalikan, Minggu (27/11) sekitar pukul 00:45 WITA. Satu per satu siswa bisa disembuhkan. (mr-147/jos/jpnn)

Melawan Keterpurukan dari Sistem Tengkulak


Tahun 2011 lalu, Bupati Kabupaten Fakfak, Mohammad Uswanas, menyampaikan “Pala sumber kemakmuran kita”. Komoditi pala unggulan Fakfak ini dibayangkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat lebih besar 722 kali lipat dari pada Grenada, negara penghasil pala terbesar kedua di dunia. Ketika itu, hitung-hitungannya pendapatan masyarakat dan daerah bisa mencapai Rp. 3,3 triliun dari lahan pala seluas 6.734 hektar.
Bupati Uswanas kembali berkuasa kedua kalinya, tetapi mimpi kemakmuran rakyat dari komoditi pala ini masih  belum ada tanda-tanda wujudnya. Nasib masyarakat adat Mbaham Matta petani pala di Fakfak masih belum berubah, pendapatan hasil pala semakin menurun dan tidak sebanding dengan nilai tukar dari kebutuhan pokok masyarakat, ekonomi rakyat terpuruk, sehingga mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan pokok yang layak, pendidikan anak sekolah terbengkalai dan pengangguran bertambah.
Aktivis Forum Petani Pala (FPP) Fakfak, Amos Wagab, menuding penyebab permasalahan petani pala Fakfak karena buruknya tata niaga pala yang eksploitatif, dikendalikan dan dikuasai pemilik modal pembeli pala. Juga, Pemerintah belum membuat regulasi untuk mengendalikan tata niaga pala yang tidak adil dan mengeksploitasi petani.
Ada ungkapan, “kulit pala busuk didusun pala, uang habis ditangan, tapi utang di toko tidak selesai”, maksudnya sebelum buah pala di panen, para pemodal telah menawarkan utang ataupun petani terpaksa berutang ke pemilik modal ataupun utang mengambil barang dari toko, yang nilainya akan dipotong dari hasil pembelian buah pala. Tapi ketika panen, para pemodal yang mengendalikan harga pala menurunkan harga beli pala dari harga normal, akibatnya pendapatan petani tidak mampu menutupi utang, sehingga petani  yang sudah tergantung kepada pemodal terpaksa menambah hutang lagi. Situasi ini berlangsung sudah sejak lama hingga hari ini.
“Sistem tengkulak ini penyebab ekonomi petani terpuruk. Pemodal yang juga berfungsi sekaligus pembeli dan pedagang modal mengendalikan tata niaga pala. Pemerintah pun tidak melindungi petani. Padahal hasil pala petani merupakan sumber pendapatan daerah ini”, ujar Amos Wagab.
Pemilik modal menikmati keuntungan besar dari buruknya tata niaga pala, sistem hutang dan ketergantungan, selisih nilai harga pala petani dan nilai lebih setelah proses produksi.
Menyadari keterpurukan dari sistem tengkulak, para petani yang tergabung dalam Forum Petani Pala (FPP) Fakfak mengorganisir diri melakukan diskusi dan aksi-aksi perlawanan protes di tingkat kampung, kampanye di media sosial dan protes terhadap pengambil kebijakan di  kabupaten.
Pada Selasa siang, 22 Nopember 2016, sekitar 30 orang petani  bergerak dari Sekretariat Dewan Adat Mbaham Matta mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Fakfak. FPP membawa spanduk besar dengan tuntutan kongkrit “Segera Naikkan Harga Pala”. Ada 19 anggota DPRD Fakfak, tapi hanya ada satu anggota DPRD Fakfak, Karim Woretma, yang ada dan menerima massa FPP siang itu.
Wenan Weripang, peserta aksi FPP, kecewa dengan sikap anggota DPRD yang tidak hadir bertemu dengan warga. Padahal isu dan rencana aksi protes FPP ini sudah diketahui luas di Fakfak. Ketidakhadiran anggota DPRD ini juga diduga ada hubungan dan kepentingan melindungi para pemodal.
“Sepertinya mereka sengaja tidak hadir dan menghindari tanggung jawab. Ini pertanda, kebanyakan anggota DPRD belum berpihak pada petani”, ungkap Wenan.
Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Fakfak, FPP Fakfak menyampaikan tuntutan, antara lain: Pemerintah Kabupaten Fakfak segera membuat Surat Edaran menetapkan harga minimal pala, terdiri dari: (a) pala mentah 1000 biji Rp. 600.000; (b) pala kering kulit 1 Kg Rp. 100.000; (c) pala ketok super 1 Kg Rp. 150.000; (d) pala ketok kering campuran 1 Kg Rp. 120.000; (e) bunga pala kering 1 Kg Rp. 170.000. Pemkab Fakfak segera membahas dan menerapkan Perda tentang Tata Niaga Pala. Surat Pernyataan lengkap, bisa baca disini: Surat Pernyataan Sikap FPP Fakfak
Massa FPP Fakfak dan Karim Woretma, bersepakat untuk kembali bertemu dengan pemerintah pada Senin, 28 November 2016. Amos Wagab menerangkan komitmen anggota DPRD, Karim Woretma, bahwa jika pemerintah tidak menjawab atau mengindahkan apa yang menjadi pernyataan rakyat petani pala, maka saya dan masyarakat petani pala akan memalang pelabuhan Fakfak dan bandara kapal maupun pesawat untuk tidak muat barang keluar daerah sampai harga pala distabilkan.
Menganai Perda Kabupaten Fakfak tentang Tata Niaga Pala sudah di seminarkan pada tahun 2015 lalu, tapi belum ada penetapan hingga hari ini. Hal ini mengundang masyarakat dan aktivis sosial berspekulasi bahwa pemerintah tidak serius mengatur untuk melindungi petani pala, belum adanya kecukupan informasi dan kajian akademik, serta ada juga dugaan pihak tertentu yang terganggu kepentingannya mengganggu proses legislasi sehingga terjadi penundaan penetapan.
Direktur Gemapala, Jemris, pendamping petani pala dan pengrajin pengolah buah pala, mengungkapkan, “Saya menduga masih kurang kajian yang komperehensif terkait mekanisme dan mata rantai pasar pala sehingga pemerintah masih belum berani menetapkan Perda tersebut”, kata Jemris.
Regulasi tata niaga pala dibayangkan bisa mewujudkan mimpi petani pala hidup sejahtera dan makmur di Fakfak, bagaimanapun proses politik memproduksi regulasi bukan mudah dan karenanya perlu kekuatan rakyat untuk mempengaruhi proses politik tersebut.
Ank, Nov 2016 | Pusaka.or.id

Konyol..Wanita Ini Pamer Burung Cenderawasih Hasil Buruannya, Lihat!


JAYAPURA - Akun Facebook Feronica Natalia Saman menjadi pusat perhatian. Betapa tidak, sebuah postingannya memicu banyak bully-an.

Pemilik akun tersebut memamerkan hasil buruannya berupa burung Cenderawasih. Tak hanya dihujat, sejumlah aktivis lingkungan pun berniat akan melaporkan gadis ini ke ranah hukum. Informasi terakhir tercatat sudah lebih dari 1.000 orang yang men-share postingan konyol tersebut.
“Sangat banyak yang memprotes postingan itu dan semua marah, itu sebuah tindakan bodoh yang dilakukan anak Papua sendiri. Dia seharusnya menjaga apa yang menjadi kebanggaan bersama, bukan justru mempertontonkan hal yang dilarang undang-undang,” kata Ketua Forum Peduli Port Numbay Green, Fredy Wanda kepada Cenderawasih Pos, Rabu (24/11) sore.

Fredy sendiri mengaku geram, sebab selama ini dia melihat ada itikad baik dari pemerintah untuk ikut memproteksi, namun ternyata masih ada sekelompok masyarakat yang berburu dan menjual secara online.
“Kami sudah cek ternyata wanita ini punya beberapa akun FB dan di akun lainnya dia menjual secara terbuka dan kecurigaan kami ada bisnis yang sudah lama dilakukan. Ada banyak Cenderawasih mati dan ada juga yang masih hidup. Ada juga Cenderawasih Raja yang ikut diposting. Ini harus ditindak tegas, jangan dibiarkan, apalagi alamat dan identitas pelaku jelas,” pinta Fredy.

Konsultan Pariwisata Papua, Jackeline Galatang juga ikut berkomentar dalam postingan tersebut. Dia menyayangkan karena saat ini isu Save Cenderawasih tengah didorong sejumlah pihak termasuk dirinya di sektor wisata.
Namun dengan mudahnya ada yang memposting foto burung Cenderawasih dan menjual secara online. “Saya yakin itu melukai banyak orang, termasuk masyarakat adat. Ingat, kita ingin belajar untuk lebih arif menjaga apa yang Tuhan beri, bukan memusnahkan, apalagi itu dilindungi,” tulisnya.
Sekretaris Eksekutif Rumah Belajar Papua, Dian Wasaraka menyampaikan bahwa postingan mahasiswi ini telah menjadi viral dan tengah ditelusuri pihak berwajib. Dia berharap hal itu benar dilakukan, sebab hasil penelusuran akun FB-nya ternyata diperjualbelikan.

“Kami hanya berharap ini diproses, tidak dibiarkan begitu saja karena undang-undangnya sudah jelas. Kita tak menunggu sampai punah lalu kita saling menyalahkan,” katanya. (ade/fud/adk/jpnn)

Makna Pala Menurut Cultur Mbaham

Pala Fakfak - Foto Sakartemin.blogspot.com

Makna Pala Menurut Cultur Mbaham

1. Pala adalah, cerita Leluhur ( Pohon Penyelamat Manusia Mbaham Matta )
2. Pala dapat mengembangkan Manusia di suku Mbaham Matta Kabupaten Fakfak.
3. Pala adalah, Emas karena pada awalnya Pala dapat di tukar denga Emas dan di alas dengan kain Putih.
4. Pala juga dapat digunakan menjadi Lambang Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Pala adalah, penunjang Pendidikan
6. Dengan Pala maka semua pedang – pedagang Cina  di kabupaten Fakfak dapat bertahan dan mengembangkan usaha usaha mereka menjadi maju dan kaya raya di fakfak.
7. Dengan hasil pala dapat menunjang Ekonomi Masyarakat Pendatang di kabupaten fakfak yang tidak memiliki lapangan kerja yang jelas.
8. Pala juga dapat mempermudah masyrakat Mbaham Matta untuk melakukan jaminan dalam bentuk apapun demi kebutuhan Ekonomi dll.

Manfaat Buah Pala

☆Daging Pala
-Manisan
-Sirup
-Dodol pala
-dll

☆ Biji Pala
-Minyak fulli
-Mentega fulli
-Minyak Pala
-dll

Kesimpulan

Pohon Kehidupan yaitu, pala tersebar di semua Distrik mencakup luasan lebih dari 16.000 hektar dan memilki karakteristik yang khas
Sebaran, geografis, iklim, sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat,serta pengolahan produk pala sangat nyata menujukkan bahwa Pala Fakfak adalah termasuk komoditi unggulan dan andalan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Fakfak
Panen dan pengelolaan pascapanen merupakan tahapan dalam budidaya pala yang sangat penting, menentukan kualitas produk sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Persatuan Petani Pala Fakfak

Undangan Pertemuan Bersama, Petani Pala dan DPRD Fakfak

Lambang Kabupaten Fakfak - Pala Harga Rendah


PERSATUAN PETANI PALA (PPP) KABUPATEN FAKFAK PAPUA BARAT Sekretariat. Alamat. JL. Krapangit Gewab Komleks Kampung Lusiqweri Nomor : 03/P3/XI/2016 
Perihal : Undangan Pertemuan Bersama Anggota DPRD Kabupaten Fakfak 

Salam hormat 
Tindak lanjut pertemuan bersama Persatuan Petani Pala (PPP) dan masyarakat pemilik dusun pala fakfak dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikabupaten Fakfak menghasilkan keputusan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 
Kebutuhan jangka pendek adalah normalisasi standar harga pala yang kian menurun drastis. 
Hasil pertemuan tersebut pada hari sabtu tanggal 19 november 2016 dikantor Dewan Adat telah menjadi agenda bersama untuk memperjuangkan harga pala dengan pemerintah, dengan meminta Anggota Dewan Perwakilan Kab Fakfak untuk mengundang pihak-pihak terkait agar duduk bersama pada: 
Hari/tgl : Selasa 22 november 2016 
Tempat : Kantor DPRD Kabupaten Fakfak 
Agenda : Normalisasi standar harga pala 
: Penyerahan Pernytaan Sikap Bersama

Demikian surat undangan ini, maka kami pengurus PPP sebagai wadah bersama mengundang bapak,Ibu dan Saudara/i untuk hadir dalam pertemuan rakyat petani pala, DPRD dan pemerintah yang telah ditentukan diatas, dan atas kehadiran masyarakat petani pala fakfak kami mengucapkan terima kasih. 

PERSATUAN PETANI PALA FAKFAK 
KETUA..........................SEKERTASI 
HIRYET HEGEMUR......AMOS WAGAB 

MENGETAHUI 
DEWAT ADAT MBAHAM MATTA 

KETUA III 

YERMIAS TUTUROP 

Keterangan: Rute: Titik kumpul dikantor dewan adat menuju DPRD dan kembali ke dewan adat. 
Diharapkan masyarakat mengupayakan transportasi Untuk mempersiapkan snack dan makan besar minta tanggungan sebesar Rp 200,000,00 butuh info selanjutnya harap menghubungi kami di nmr kontak kami Hiryet & Amos (0812-4757-6738) & (0822-3800-7470)


Siaran Pers Gema Demokrasi Terkait Penangkapan di Sorong


Rilis Pers. Untuk disebarluaskan.

*PEMBUBARAN PAKSA IBADAH DAN PENANGKAPAN 106 ANGGOTA KNPB ADALAH PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKUMPUL SERTA MERUSAK DEMOKRASI*

*Jakarta, 20 November 2016.* Seolah tak cukup dengan pelbagai kekerasan yang dipertontonkan secara vulgar tanpa mengindahkan kemanusiaan di Papua, pada hari Sabtu, 19 November 2016, lebih dari 106 warga Papua yang sedang mempersiapkan ibadah bersama untuk merayakan syukuran ulang tahun ke-8 serta pelantikan pengurus wilayah Komite Nasional Papua Barat/KNPB ditangkap di lapangan SPG Sorong dan digelandang ke kantor Polres Sorong Kota.

Dalam pemberitaan Tabloid Jubi, Juru Bicara KNPB Sorong Agustinus Aud menjelaskan bahwa ibadah syukuran HUT KNPB dan pengukuhan/pelantikan Badan Pengurus KNPB Sorong Raya dibubarkan paksa oleh Tim Gabungan TNI/POLRI sekitar pukul 08.32 WIT di lapangan SPG Marantha Sorong Kota. Pembubaran ini berujung pada penangkapan semua warga Kota Sorong yang datang ikut dalam kegiatan ibadah syukuran HUT KNPB Sorong Raya.

Nama-nama yang sempat ditangkap dan diinterogasi di Polresta Sorong Kota antara lain; 1. Agustinus Kossay (Ketua 1 Pusat) 2. Warpo Sampai Wetipo (Ketua Dipolmasi Pusat) 3. Arnoldus Kocu ( Ketua umum KNPB Sorong Raya) 4. Agustinus Aud (Ketua 1 Sorong Raya) 5. Steven Peyon (Sekretaris Sorong Raya) 6. Otto Pagawak (Sekretaris 1 Sorong Raya) 7. Margaretha Pagawak (Bendaraha Umum Sorong Raya) 8. Ivon Antoh (Bendahara 1 KNPB Sorong Raya) 9. Christine Bikin 10. Waniok Kabel 11. Usman Hiluka 12. Nemiles Wunungga 13. Jack Badii (Humas KNPB Sorong Raya) 14. Gery Faluk 15. Alince Yikwa 16. Emy Jika 17. Karis Gombo 18. Yulina Yikwa 19. Christine Enambere 20. Sirina Pagawak 21. Ida Yikwa 22. Agulince Wandikbo 23. Uthena Pagawak 24. Elin Togodly 25. Makes Yohame 26. Klarce Fees 27. Gaspar Kamat 29. Apolinus Mate 30. Felix Kamat 31. Yohanes Asem 32. Thomas Asem 33. Yakobus Asem 34. Paula Asem 35. Fransiskus Asem 36. Agustinus Kamat 37. Ema Asem 38. Yoshep Kamat 39. Abel Asem 40. Yohanis Kamat 41. Yoshep Aitrem 42. Adrianus Asem 43. Yohan Asem 44. Romario Kamat 45. Novalina Aisnak 46. Sileke Kamat 47. Teresia Asem 48. Yony Golab 49. Novita Asem 50. Vilo Asem 51. Yesias Asem 52. Antonius Asem 53. Yeremias Asem 54. Bernadus Asem 55. Yoram Asem 56. Marinus Aitrem 57. Viktor Aitrem 58. Velix Faan 59. Moses Faan 60. Ulis Hiluka 61. Enius Gombo 62. Mius Tabuni 63. Herman Kepno 64. Atimius Yikwa 65. Hata Trogea 66. Yeppy Karoba 67. Agustina nomor 68. Rosalina Badii (Bayi 8 Bulan) 69. Aldo Yohame (Anak 5 Tahun) 70. Silas Kalawen 71. Ana Mirino 72. Gerda Malalu 73. Jackson Manaman 74. Matan Yohame 75. Mina Kamarace 76. Nalia Yard 77. Denius Wasage 78. Tas Feed 79. Chasmas Kamat 80. Moses Faan 81. Marthen Denda 82. Mosos Wandik 83. Arnold Kepno 84. Jhon Siep 85. Sani Wenda 86. Yery kepno 87. Terus Karoba 88. Ismael Gombo 89. Emius Karena 90. Adam Yenjau 91. Yakop Yenjau 92. Fofo Asem 93. Ely Wandik 94. Aten Kossay 95. Yoppy Karoba 96. Menase Endambia 97. Turinus Pagawak 98. Fred Yikwa 99. Boban Pagawak 100. Debora Gombo 101. Abed Nego Yikwa 102. Jhon Wanimbo 103. Ferly Wenda 104. Mikha Giban 105. Oschar Solossa 106. Kantius Heselo

Pada pukul 14.35 WIT, sebanyak 100 orang dikeluarkan dari tahanan, namun enam anggota KNPB Sorong Raya masih ditahan sampai saat ini dengan sangkaan melakukan makar dan penghasutan, yaitu:
1. Agustinus Kossay
2. Arnoldus Kocu
3. Kantius Heselo
4. Jack Badii
5. Mika Giban
6. Oskar Solossa

Tindakan semena-mena aparat ini jelas melanggar hak warga negara untuk beribadah tanpa ancaman ketakutan, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar negara Indonesia.

Dibiarkannya Maklumat Kapolda Papua yang dikeluarkan pada 1 Juli 2016 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di Papua yang mengkriminalisasi beberapa ormas di Papua seperti KNPB dan potensial mengkriminalisasi masyarakat Papua menjadi salah satu persoalan yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Padahal sangat jelas, aturan ini dijadikan landasan untuk memberangus kemerdekaan berkumpul dan berekspresi serta berpendapat masyarakat Papua.

Kemudian ditambah lagi dengan pengakuan Kapolres Sorong Kota AKBP Edfrie Maith yang mengaku telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan penangkapan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan sensor yang merupakan pelanggaran atas kebebasan berekspresi yang diatur dalam pasal 28 F UUD dan pasal 1 ayat 9 dan pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum selain hak pers atau jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Selain itu tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat memalukan bagi jurnalis yang terlibat, alih-alih menyampaikan informasi kepda publik, malah menyembunyikan informasi tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu serta jelas melakukan pengkhianatan terhadap kerja jurnalisme.

Upaya tersebut  mengkonfirmasikan bahwa selama ini terjadi praktek penyensoran berat sehingga sangat jarang berita-berita aktual yang terjadi di Papua diangkat ke publik luas, sehingga publik tidak dapat mengetahui kondisi faktual di Papua.

Oleh karena itu, Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (GEMA DEMOKRASI) yang terdiri lebih dari 75 organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli pada persoalan demokrasi dan keadilan menyatakan:

1. Kami MENGUTUK KERAS pembubaran paksa ibadah dan penangkapan 106 anggota KNPB yang dilakukan oleh aparat kepolisian Sorong Kota.

2. Kami MENUNTUT segera dibebaskannya penahanan 6 orang anggota KNPB hingga hari ini di Polres Sorong Kota

3. Kami MEMINTA penyelidikan atas pelanggaran kebebasan beragama dan berkumpul yang dilakukan oleh aparat kepolisian Sorong Kota.

4. Kami MENDESAK Kapolri memerintahkan Kapolda Papua mencabut Maklumat Kapolda Papua yang dikeluarkan pada 1 Juli 2016 yang memberangus kemerdekaan berkumpul dan berekspresi serta berpendapat masyarakat Papua.

5. Kami MEMINTA Dewan Pers untuk bertindak terhadap Para Jurnalis serta memberikan sanksi etik kepada para Jurnalis yang terlibat serta memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran kode etik jurnalis dan penghianatan terhadap UU Pers

6. Kami MENDESAK dilakukannya perlindungan pada kebebasan pers di Papua dan MENOLAK segala bentuk campur tangan aparat untuk memberitakan kejadian dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang tidak berlandaskan hukum.

7. Kami MENDORONG masyarakat Indonesia dan dunia Internasional untuk memonitor persoalan pelanggaran kemanusiaan yang terus-menerus terjadi di Papua Barat dengan jernih dan pertimbangan akal sehat dan mengambil sikap untuk melakukan tindakan yang perlu agar pelanggaran ini bisa dihentikan.

Rapatkan barisan, rebut demokrasi!


*GEMA DEMOKRASI*

Narahubung:
Asep Komarudin 081310728770

GEMA DEMOKRASI terdiri dari:
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), ANARKONESIA, Asosiasi Pelajar Indonesia (API), Arus Pelangi, Belok Kiri Festival, Bunga Hitam, Desantara, Federasi SEDAR, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Forum Solidaritas Yogyakarta Damai (FSYD), Garda Papua, Gereja Komunitas Anugrah (GKA) Salemba, Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Gusdurian, Institute for Criminal Justice Reform (IJCR), Imparsial, Indonesian Legal Roundtable (ILR), INFID, Institut Titian Perdamaian (ITP), Integritas Sumatera Barat, International People Tribunal (IPT) ‘65, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia, Koalisi Seni Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), KPO-PRP, komunalstensil, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, Komunitas Buruh Migran (KOBUMI) Hongkong, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), LBH Pers, LBH Pers Ambon, LBH Pers Padang, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Yogya, LBH Semarang, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Papua Itu Kita, Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Partai Rakyat Pekerja (PRP), PEMBEBASAN, Perempuan Mahardhika, Perpustakaan Nemu Buku – Palu, Pergerakan Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Politik Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), PULIH Area Aceh, PurpleCode Collective, Remotivi, Sanggar Bumi Tarung, Satjipto Rahardjo Institut (SRI), Serikat Jurnalis Untuk Keragaman (SEJUK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Sentral Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (SGMK), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Suara Bhinneka (Surbin) Medan, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI), Serikat Buruh Bumi Manusia-Nanbu (SEBUMI-NANBU), Solidaritas.net, Taman Baca Kesiman, Sloka Institute, Ultimus, Yayasan Bhinneka Nusantara, Yayasan Satu Keadilan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Kartoenbitjara Indonesia, YouthProactive.