Jokowi Instruksikan Beasiswa Kuliah Diprioritaskan untuk Anak Indonesia Timur

Anak-anak sekolah di Lembata bersiap untuk atraksi pembukaan Hari Nusantara 2016 di Pelabuhan Lewoleba, Lembata, NTT, Selasa (13/12/2016)

LEMBATA - Tahun 2017, pemerintah pusat akan memprioritaskan warga di lima provinsi di Indonesia timur untuk mendapat program beasiswa.

Kelima provinsi yang dimaksud, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Tenggara dan Nusa Tenggara Timur.

"Presiden mengarahkan untuk memberikan prioritas mulai tahun depan kepada lima provinsi, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat membuka Hari Nusantara 2016 di Lewoleba, Larantuka, Selasa (13/12/2016).

Adapun, program jurusan yang masuk kategori beasiswa itu, antara lain ekonomi, teknik sipil dan perikanan.
Universitas yang terbuka atas beasiswa ini juga bermacam-macam. Mulai dari universitas dalam negeri hingga universitas terkemuka di penjuru dunia.

"Oleh sebab itu saya imbau, anak-anak NTT kalau ingin maju, ingin merdeka dari kebodohan, ayolah menjadi yang terbaik melalui program ini," ujar Luhut.

Setelah sambutan itu, Luhut sempat menghampiri paduan suara Salvator, salah satu pengiring pada acara Hari Nusantara 2016. Kelompok itu terdiri dari 500 muda mudi asal Kabupaten Lembata.
Di depan mereka, Luhut kembali mengingatkan ke anak-anak itu untuk memanfaatkan program beasiswa LPDP dari pemerintah.

"Bapak saya cuma sopir bus. Ibu saya tamat SD saja tidak. Tapi saya tidak pernah malu," ujar dia.
"Pemerintah akan menyekolahkan kalian ke penjuru dunia. Tidak perlu malu kalau bapakmu petani atau apa. Malu itu kalau jadi maling. Itu pesan khusus saya," lanjut Luhut.

Luhut juga berpesan agar anak-anak itu tidak hanya mengasah kemampuan intelektual, namun juga mengasah kepribadian yang kuat.

"Kalau punya hati yang baik dan otak yang pintar maka akan merdeka dari kebodohan. Tanpa punya hati yang baik, nanti bisa jadi maling," ujar Luhut.
Sumber: http://nasional.kompas.com

Apa yang Ada di Persipura Tidak Dimiliki Tim Lain

anajer Persipura Rudy Maswi dibopong anak-anak Persipura usai tim menang atas Persegres Gresik United di Stadion Tri Dharma Gresik, Minggu (11/12) kemarin. Foto: Hans/Cenderawasih Pos

JAYAPURA - Persipura tinggal selangkah lagi mengukuhkan diri menjadi juara Indonesia Soccer Championship (Torabika Soccer Championship 2016).

Sukses memetik enam poin saat laga tandang melawan Mitra Kukar dan Persegres Gresik United, membuat tim berjuluk Mutiara Hitam itu hanya butuh hasil seri di partai terakhir melawan PSM Makassar, Minggu (18/12).

Pelatih Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan, timnya pantas untuk menjuarai kompetisi TSC 2016. “Persipura pantas juara dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Tim ini terlalu tangguh dan apa yang ada di tim ini tidak dimiliki oleh tim lain di Indonesia ini,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (13/12). 

Alfredo mengatakan, hasil yang diraih Persipura hingga saat ini bukan hanya karena perjuangannya sebagai pelatih, namun kontribusi seluruh tim. “Pemain Persipura yang punya kontribusi lebih di sini. Mereka punya motivasi tinggi dan mendukung tim ini menjadi juara,” ucap Alfredo merendah.

Alfredo mengaku, kunci kemenangan Persipura di setiap laga, karena pemainnya sangat kompak dan rasa kekeluargaan dibangun sangat tinggi sekali di tim ini.

“Pemain semuanya saling menghargai satu sama lain dan punya perjaungan yang sangat keras untuk terus bermain bagus di setiap laga yang mereka lakoni,” tuturnya. 

Alfredo mengaku sangat bersyukur diberi kesempatan melatih tim besar seperti Persipura yang mempunyai prestasi bagus di kancah sepakbola nasional maupun di AFC. Apalagi pemain yang dilatihnya memiliki kualitas sama dan masing-masing mempertahankan skillnya.

Disinggung soal masa depannya dengan Persipura, Alfredo enggan membahas hal itu. Dirinya mengaku lebih fokus membawa Persipura menjadi juara kompetisi TSC 2016.

"Kami masih punya satu pertandingan sisa menghadapi PSM Makassar dan laga ini penting. Apalagi kami akan bermain di kandang yang tentunya harus menang, sehingga tidak ada istilah seri apalagi kalah. Sebab masyarakat Papua akan menyaksikan laga terakhir tim kebanggaannya di kompetisi TSC 2016. Untuk itu, kami harus berikan yang terbaik bagi mereka,” pungkasnya. (ans/nat/adk/jpnn)

Polisi Jadikan Bagan Makar Bahan Penyelidikan

Boy Rafli. Foto: dok jpnn

JAKARTA - Aparat kepolisian terus mengembangkan kasus dugaan makar yang rencananya akan dilakukan delapan tokoh pada Aksi Damai 212. Fokus pengembangan ialah menemukan pelaku lain dan penyandang dana aksi makar.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli mengatakan, pihaknya masih mencari bukti dan informasi terkait kasus makar tersebut. Termasuk, informasi berupa bagan pendanaan makar yang viral di media sosial.

"Pasti menjadi informasi bagi penyidik. Kalau ada informasi dari netizen pasti akan menjadi bahan oleh penyidik, apakah ini benar atau sebagainya. Itu pola hukumnya," kata Boy di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/12).

Sementara itu, mengenai keberadaan bagan pendanaan makar, Boy mengaku, bukan bersumber dari Polri. "Bagan itu, kami belum tahu dari mana dan siapa yang membuat. Dari kepolisian belum pernah merilis bagan tersebut," jelas Boy.

Boy menerangkan bahwa informasi dari bagan tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karenanya, butuh proses penyelidikan lebih lanjut untuk menguji informasi tersebut.

Salah satu caranya, tambah Boy, dengan memeriksa delapan tersangka kasus dugaan makar. Yaitu Ratna Sarumpaet, Mayjen (Purn TNI) Kivlan Zein, Brigjen (Purn TNI) Adityawarman, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputi, dan Sri Bintang Pamungkas.

"Jadi yang jelas kepolisian bertindak berdasarkan fakta yang terjadi dalam proses penyidikan. Jika di antara mereka, beliau-beliau yang ditersangkakan ini melahirkan informasi yang mengaitkan dengan yang lain, maka adalah bagian penyidik untuk menindaklanjuti," ungkap Boy.

Meski begitu, saat disinggung apakah pengembangan mengarah kepada bagan makar tersebut, Boy tidak membenarkan atau menyalahkannya. Boy hanya memastikan bahwa Polri tengah berupaya mengungkap penyandang dana makar tersebut.

"Saat ini kami belum ada informasi baru siapa yang berkaitan dengan masalah penyandang dana khususnya berkaitan langsung dengan yang saat ini diperiksa. Sedangkan bagan yang ada itu, sementara yang dapat saya sampaikan adalah belum dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Boy.

Seperti diketahui, dalam bagan makar yang beredar di media sosial, terdapat foto Tommy Soeharto. Foto bungsu Presiden Kedua RI Soeharto itu, berada di puncak bagan makar. (Mg4/jpnn.com)

Kronologi Penikaman 7 Murid SD di NTT


KUPANG,  - Wakil Kepala Kepolisian Resor Kupang Komisaris Polisi Sriyati mengatakan, tujuh siswa yang menjadi korban penyerangan dengan menggunakan sebilah pisau oleh pria tak dikenal adalah murid kelas V SDN 1 Sabu Barat, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kejadian itu kata Sriyati, bermula ketika jam pelajaran sedang berlangsung sekitar pukul 08.47 Wita. Saat itu, pelaku yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya datang memasuki ruangan kelas V SDN 1 Sabu Barat sambil memegang sebilah pisau.

“Pelaku saat itu langsung menuju ke bangku belakang dan mendekati seorang siswi yang bernama Naomi Oktoviani Pawali (11). Pelaku langsung memutar wajah anak tersebut dan menggorokkan pisau yang sementara dipegang ke leher Naomi,” ujar Sriyati.

Setelah itu, lanjutnya, pelaku langsung mencari korban lainnya dan melukai leher dan menusuk tangan serta kaki para korban. Total korban sebanyak tujuh orang siswa. Melihat hal itu, siswa lainnya langsung berhamburan lari keluar lingkungan sekolah dan para guru sekolah pun berteriak histeris.

“Kebetulan di samping lokasi SD, terdapat Kantor Koramil 1627/04-Sabu Raijua sehingga anggota TNI langsung datang dan mengamankan pelaku,” ucapnya.
Anggota TNI yang mengamankan pelaku, kemudian berkordinasi dengan Polisi dan mengamankan ke pelaku ke Markas Polsek Sabu Barat.

“Massa yang mengetahui dan mendengar kejadian tersebut langsung tersulut emosi dan secara berbondong-bondong mendatangi Polsek dan meminta agar pelaku dikeluarkan dari ruang tahanan. Wakil Bupati Sabu Raijua Nikodemus Rihi Heke yang datang ke Polsek membantu polisi untuk menenangkan masyarakat yang sudah tersulut emosi dan amarah,” ungkapnya.

Sriyati mengaku, meski telah ditahan, namun hingga saat ini pelaku belum diketahui identitasnya dan polisi juga belum bisa mengambil keterangan secara detail.
Sumber: KOMPAS.com

Kumandangkan Trikora, Harusnya Dulu Soekarno Kena Pasal Makar dan Penghasutan

Soekarno -google

JAKARTA, Atas dikumandankannya Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada 19 Desember 1961 untuk membubarkan Negara West Papua yang baru berumur 19 hari Soekarno telah melanggar hukum yakni pasal makar dan penghasutan pada saat itu.
Demikian dikatakan, Sekertaris umum KNPB Pusat, Ones Suhuniap dalam surat elektroniknya kepada suarapapua.com, selasa (12/12/2016) siang melalui pesan elektronik dari Jayapura, Papua.
Ones mengatakan, seharusnya Sukarno dikenakan pasal makar dan penghasutan. Karena, menurutnya Sukarno dengan sengaja telah mengajak dan meminta warganya untuk melakukan kejahatan luar biasa terhadap rakyat papua. Dan faktanya masih dirasakan hingga kini.
“Kita Setelah deklarasikan manivesto Politik Papua Barat pada 1 desember 1961 sebagai bangsa yang sedang dipersiapkan untuk menuju berdirinya sebuah negara melalui proses dekolonisasi. Tetapi baru umur 19 hari Soekarno dengan nafsu kolonialismenya, dan rakus juga ambisiusnya, presiden pertama di negara kolonial itu, mengeluarkan Tri Komando rakyat di alun-alun Utara Yogyakarta,” ungkap Ones.
Dari setiap isi Trikomando itu, kata Ones, jika disimak baik ada unsur ancaman, pengakuan, penghianatan, pembohongan dan juga rancangan kejahatan.
“Isi pertama, ada kata Pengakuan oleh kepala negara yaitu bubarkan pembentukan Negara boneka buatan Belanda. Kata bubarkan adalah ancaman dan merupakan kejahatan berencana, juga penghasutan,” jelasnya.
“Isi kedua,  ada kata pembohongan yaitu kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, padahal dalam teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak pernah disebutkan wilayah tritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke Papua namun dari Sabang sampai Amboina. Papua tidak termasauk,” ungkapnya.
Lagi lanjut dia, “lalu di poin ketiga Trikora, ada kata moblisasi Merebut Irian barat. Kata rebut dan moblisasi ada rancangan kejahatan dan mengandung ancaman pembunuhan. Maka kata moblisasi kalau kita kaitkan dengan kitab KUHP berarti kena pasal penghasutan dan pasal makar,” terang Ones.
Maka, Soekarno, menurut Ones, seharusnya diadili. Karena selain melanggar pasal makar, juga telah berencana melakukan kudeta terhadap negara Papua Barat yang disiapkan oleh pemerintah belanda.
“Jadi jangan heran kalau suatu saat nanti orang papua akan punah secara sistematis, masif dan terustruktur kemudian mereka memiliki pulau papua karena Isi dari Tri komando masih berlaku dan belum dicabut
Jangan heran apabila pelanggaran HAM di papua subur seperti jamur di musim hujan,” imbuhnya.
Selain Sukarno, lanjut Ones, kata penghinaan terhadap bangsa papua pernah juga diucapkan Ali Murtopo.
“Ali Murtopo juga pernah menghina bangsa papua. Dia bilang kami merebut irian barat bukan karena mencintai masa-mas irian tetapi, kami mencintai Emas-emas Papua. Jika orang irian ingin mau mendirikan negara berati pergi ke pulau pasifik mencari pulau kosong atau minta pada Allah mereka supaya Tuhan kasih pulau kosong supaya mendirikan negara disana,” kata Ones.
Melihat watak kolonialisme dari kedua tokoh itu, Ones meminta orang papua harus bangkit untuk merebut kembali kedaulatan hak politiknya.
“Maka menurut saya isu yang pas dalam aksi demo 19 desember 2016 adalaah : Segera kembalikan hak politik bangsa Papua. Dan rakyat papua harus gugat negara atas isi komando trikora, yang merupakAn kejahatan yang dirancang itu,” pinta dia.
Isi Trikomando Rakyat tersebut adalah
1. Bubarkan pembentukan Negara Boneka buatan Belanda,
2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia,
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna merebut Irian Barat dan mempertahankan kemerdekan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.
Pewarta: Setevanus Yogi
www.suarapapua.com

Hari HAM, Jokowi Dicap Gagal Selesaikan HAM di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato kepada para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2016, sejumlah aktivis dan penggiat HAM di wilayah pegunungan tengah Papua menilai penyelesaian pelanggaran HAM di Papua masih sangat lambat.

“Kita semua tahu penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua oleh negara sejak 1961 hingga saat ini sangat lambat,” ujar Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem, dalam jumpa pers bersama yang digelar di Rumah Bina, Wamena, Jumat, 9 Desember 2016.

Hal itu dibenarkan oleh Pastor Jhon Jonga yang sudah sampai pada pada kesimpulan bahwa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memang tidak mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Kasus Paniai adalah bukti paling jelas ketidakmampuan tersebut.

“Padahal Presiden waktu itu berjanji akan menyelesaikan kasus Paniai secepat mungkin, tetapi hingga dua tahun tidak ada kejelasan,” ungkap Pastor Jhon.


Hal itu tidak dirasa heran oleh  Ketua KNPB Wilayah Lapago, Simeon Dabi.  Menurut dia pelaku pelanggaran HAM di Papua adalah negara sehingga sulit berharap keadilan bisa ditegakkan oleh negara.

“Setiap warga negara harusnya dilindungi negara bukan (malah) dihabisi oleh negara sehingga menyebabkan banyak ketidakadilan di Papua,” kata Simeon Dabi yang turut ambil bagian dalam jumpa pers tersebut.

Dia menekankan bahwa KNPB, yang selama ini kerap jadi sasaran pelanggaran HAM oleh negara, akan tetap maju sebagai media yang memperjuangkan suara masyarakat Papua. “Tidak peduli jika nyawa sekalipun taruhannya,” tegas Dabi.

Atas situasi tersebut, Theo Hasegem menyebutkan bahwa peringatan Hari HAM Internasional di Tanah Papua menjadi kewajiban semua orang yang memahami nilai-nilai kemanusiaan.

 “Semua orang mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan peringatannya, artinya di hari HAM masing-masing orang menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Theo sembari menekankan bahwa Hari HAM tidak perlu dipolitisir.

Peringatan Hari HAM kali ini juga bertepatan dengan meningkatnya dukungan internasional terhadap perjuangan hak asasi manusia di Papua, termasuk di Sidang Umum PBB lalu.

Bagi Theo, adanya desakan dunia internasional khususnya negara-negara di Pasifik, seharusnya mendorong negara Indonesia bergegas menyelesaikan kasus-kasus HAM di Papua. Namun kenyataannya masih jalan di tempat.

“Pelanggaran HAM di Papua harus diseriusi negara. Ada kesan negara kalau mengurusi masalah korupsi atau lainya kerjanya maraton alias cepat selesainya, tetapi kalau masalah HAM sangat lambat, sehingga secara tidak langsung menyakiti perasaan keluarga korban dan juga masyarakat Papua,” tegasnya.

Lambatnya penyelesaian di pihak negara ini disadari oleh Dominikus Sorabut, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Lapago, sebagai bagian dari kenyataan pelanggaran HAM Papua yang tidak terlepas dari dari pemasungan hak politik.

Sejak 1961 hingga saat ini adalah proses yang panjang dimana masyarakat Papua terus mengalami kekerasan yang begitu banyak, baik itu kekerasan terhadap manusia, dan pengambilan hak terhadap tanah, dan sumber daya alam, ungkap Dominikus Surabut.

“Semua tidak diperuntukan untuk pembangunan manusia Papua, justru itu membunuh manusia Papua dengan mengambil hak itu. Kurang lebih selama 55 tahun ini, orang Papua berada dalam posisi ancaman besar, dan ancaman itu mengarah pada sebuah genosida dan penghilangan pemusnahan etnis Melanesia,” ujar Domi.

Maka dari itu, lanjutnya, perjuangan yang dilakukan pihaknya akan tertap konsisten menuntut pengakuan terhadap hak politik dan eksistensi masyarakat adat Papua.

“Saya mau tegaskan, bahwa pelanggaran HAM di Papua bukan terjadi karena soal makan minum, tetapi karena soal mati dan hidup, sehingga tidak bisa dibayar dengan uang atau diganti dengan kompensasi apapun, bayarannya hanya dengan pengakuan hak politik, titik,” tegas Domi.

Atas dasar pelanggaran dan pembiaran yang begitu lama, Pastor Jhon Djonga memandang kehendak kemerdekaan rakyat Papua tidak terhindarkan.

“Makanya, cepat atau lambat jika masalah HAM di Papua tidak diselesaikan, Papua pasti akan merdeka,” ujar Jhon Jonga sembari mengungkapkan bahwa setiap masyarakat Indonesia khususnya di Papua punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Turut hadir dalam kesempatan jumpa pers tersebut Ketua Forum Masyarakat Jayawijaya Pegunungan Tengah Papua, Mully Wetipo; tokoh perempuan Helena Lokobal, dan mantan tahanan politik, Yetrei Musib.

TABLOID JUBI | M.TEMPO.CO

Berdalih Hindari Teror Massa, Sidang Kasus Ahok Diusulkan Dipindah ke Papua


Sidang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 13 Desember mendatang. Namun lokasi persidangan diminta dipindah ke NTT atau Papua. Hal itu disampaikan pakar hukum pidana Petrus Selestinus.

Menurut Petrus, pemindahan itu perlu dilakukan dalam rangka menghindari terror massa yang diprediksi akan membludak saat sidang berlangsung.

"Lebih baik dipindahkan kalau tidak di NTT, ya Papua. Yang penting di luar Jawa," kata Petrus di Cikini, Jakarta, Rabu (7/12/2016), seperti dikutip CNN Indonesia.

Petrus menambahkan, ketentuan pemindahan lokasi sidang telah diatur dalam pasal 85 UU 8/1981 Tentang KUHAP. Untuk alasan tertentu, persidangan boleh dipindahkan di luar yurisdiksi atau wilayah hukum pengadilan negeri tempat terdakwa disidangkan.

Petru khawatir tekanan massa akan mengganggu kemandirian hakim dalam memutus perkara Ahok secara adil.

"Pemerintah harus menjamin psikis hakim, jaksa, keluarganya, termasuk saksi. Tidak mungkin hakim tenang jika ada teror massa," tandasnya.

Menanggapi usulan ini, sejumlah netizen menunjukkan kekesalannya. "Pindah ke kutub utara sekalian," tulis salah seorang pengguna Facebook. [Siyasa/Tarbiyah.net]

Dampak Negatif Penggunaan Internet

Ilustrasi: Google

Internet banyak membantu manusia dalam membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, internet sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sosial. Internet dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif , itu tergantung pada kita sebagai client yang memanfaatkan fasilitas internet. Fungsi Internet dalam media komunikasi, merupakan fungsi internet yang (booming) banyak sekali digunakan oleh sebagian besar para pengguna internet, dimana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Kita juga dapat melakukan sharing data di internet, dengan menggunakan email, newsgroup, ftp dan www (world wide web – jaringan situs-situs web) para pengguna internet di seluruh dunia bisa saling bertukar informasi dengan cepat, praktis dan murah..
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memang patut diakui. Kecanggihan semakin merajai tangga kehidupan yang mulai bergerak ke area tanpa batas. Ya. Internet merupakan kemajuan teknologi informasi yang sangat nyata dan berpengaruh besar dalam kehidupan. Namun, dampak negatif internet pun seakan turut di belakangnya.
Setiap kemajuan memang memberikan efek positif dan negatif. Kita tentu tidak akan berkeberatan dengan efek yang bersifat positif. Kita hanya perlu mewaspadai dan menghindari efek-efek yang bersifat negatif. Keberadaan internet sama dengan media lain yang memiliki efek tertentu berkaitan dengan penggunaan.
Internet memiliki sisi manfaat dan sisi yang tidak berguna. Bahkan, dampak yang sangat buruk. Benar-benar ibarat pedang bermata dua. Sejatinya, internet diciptakan sebagai media untuk menyebarkan segala bentuk data yang bernilai positif. Namun, internet kini telah beralih fungsi sebagai media penyebarluasan hal-hal yang merugikan.
Berikut ini merupakan beberapa dampak negatif penggunaan internet.

1. Pornografi

Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video, maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chat rooms yang berisi fantasi serta role playing untuk orang dewasa pun semakin marak.

2. Kecanduan Hubungan Maya

Hal ini merupakan dampak yang melibatkan seseorang secara berlebihan untuk menjalin hubungan maya. Hubungan melalui internet biasanya berawal dari chat. Melalui chat, seseorang akan merasakan kecocokan sehingga memutuskan untuk menuangkan perhatian berlebih pada rekan chatnya. Bahkan, seseorang bisa melupakan dunia nyata gara-gara kecanduan chat.

3. Perjudian

Perjudian melalui internet ini dikenal dengan istilah net gaming. Net gaming merupakan sebuah keadaan yang sejenis dengan kecanduan judi. Misalnya, bermain game, berbelanja. Bahkan, melakukan kegiatan jual beli saham lewat internet yang mengganggu pekerjaan serta mengakibatkan kerugian yang menggiring orang bersangkutan pada cengkraman utang.

4. Informasi Berlebih

Internet merupakan media yang menyediakan berbagai informasi secara lengkap. Apapun yang kita inginkan, ada di internet. Hal inilah yang membuat seseorang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengetahui berbagai informasi yang tersedia. Informasi tersebut dikumpulkan serta diorganisasi sedemikian rupa hingga “melebihi” kapasitas daya tampung otak.

5. Kecanduan Komputer

Sebuah penelitian menemukan fakta bahwa beberapa organisasi mengalami dampak negatif akibat kecanduan games offline, seperti Tetris dan Solitaire yang terkenal pada era 1980-an, yang sudah diinstall dalam perangkat tiap komputer.

6. Kekejaman dan Kesadisan

Kekompleksan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs bersangkutan. Hal-hal bersifat tabu memang menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor situs tersebut.

7. Penipuan

Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu sasaran para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan.

8. Penculikan

Banyak kasus pelaporan orang tua yang menyatakan bahwa anaknya diculik oleh seseorang yang dikenal melalui jejaring sosial. Ya. Internet memang mampu menghadirkan kerugian yang tidak terduga. Untuk mengantisipasi hal ini, usahakan agar tidak mempercayai seseorang yang dikenal lewat maya. Apalagi, jika mengajak bertemu.
Itulah beberapa dampak negatif internet yang tampak sangat kompleks. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari masalah tersebut, namun hal itu tidak menunjukkan hasil maksimal. Oleh sebab itu, janganlah terlalu berlebihan menempatkan diri dalam media informasi bernama internet ini.
Setiap media memiliki dampak baik dan buruk yang selalu beriringan. Kitalah yang harus pandai menyaring. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun pihak berkaitan untuk meminimalisasi dampak negatif internet tidak akan berguna tanpa kesadaran tiap individu pengguna internet.(ekiexif)

Skenarionya, Giring Massa ke Senayan, Duduki DPR, Ganti Presiden

Rachmawati Soekarnoputri saat keluar dari Mako Brimob, Jumat (2/12) malam. Foto: Fedrik Tarigan/dok.JPNN.com

JAKARTA - Polri membeber, berdasarkan informasi yang sudah dihimpun, para tersangka upaya makar ingin menggiring massa aksi 2 Desember untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Rencana tersebut sudah dipantau kepolisian sejak tiga minggu yang lalu.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, awalnya terdapat sebuah pertemuan antara sejumlah orang.

Tujuh diantaranya, yang telah menjadi tersangka dan sempat ditangkap, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko dan Alvin.
”Pertemuan itu digelar setelah 4 November,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, diketahui ada rencana melakukan makar. Caranya, dengan menggiring massa yang mengikuti Aksi Damai 2 Desember ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dengan menduduki itu, mereka ingin memaksa melakukan sidang istimewa MPR.


”Kami berupaya memilah, mana yang murni untuk aksi dan tidak,” terangnya.

Ada informasi pertemuan tersebut digelar di rumah seorang mantan pejabat TNI, apakah itu benar?
Boy menjelaskan bahwa semua itu belum bisa diungkapkan terlebih dahulu.
Yang pasti, ada upaya yang harus diantisipasi karena bisa menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan saat aksi 2 Desember. ”Kami menangkap berdasar bukti, itu saja,” jelasnya.
Saat ini masih ada perdebatan apakah keinginan untuk menggelar sidang istimewa itu inkonstitusional atau tidak, Boy menanggapi hal tersebut.

Menurutnya, sebenarnya visinya mengganti presiden dengan menduduki Gedung DPR.

”Dengan memprovokasi massa yang jumlahnya sangat besar,” tuturnya.

Boy menjelaskan, untuk Ahmad Dhani dipastikan bukan pasal makar. Melainkan penghinaan terhadap presiden.

Lalu, Sri Bintang Pamungkas terkait dengan provokasi yang ada di Youtube.
Khusus untuk Sri Bintang Pamungkas ini, dugaan awal tidak terkait makar.

Namun, ada kesamaan ide. ”Bisa jadi, belakangan diketahui fakta yang sama,” ungkapnya.
Lalu, untuk dua orang terakhir yakni Jamran dan Rizal dipastikan karena penyebaran kebencian melalui media sosial. Sehingga total orang yang ditangkap itu mencapai sebelas orang.

”Yang terakhir ditangkap itu Alvin. Tapi, penyidik memutuskan yang ditahan hanya tiga orang, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal,” tuturnya.

Menurutnya, sebenarnya upaya makar ini telah dipantau sekitar tiga minggu, setelah aksi 4 November.

Saat ini penyidik sedang mengumpulkan semua bukti dan akan dilihat apakah masih ada pihak lain yang terlibat. ”Kemungkinan memang ada yang lain,” ujarnya.
Boy menjelaskan bahwa provokasi pada massa yang begitu banyak dengan asal yang berbeda-beda tentunya bisa berbahaya.

Karena bisa membuat massa melakukan sesuatu yang tidak rasional. ”Kami berusaha mencegah upaya untuk menodai aksi 2 Desember,” ungkapnya. (idr/sam)
Sumber: m.jpnn.com

Ratusan Perawat dan Bidan Gelar Demo, Ini Tuntutannya

Ratusan perawat dan bidan serta karyawan RSUD Chasan Boesorie kembali menuntut Pemprov Maluku Utara membayar jasa medis dengan cara menggelar aksi di areal parkiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie, Jumat (2/12). FOTO: Malut Post/JPNN. com

TERNATE - Karyawan RSUD Chasan Boesorie kembali menuntut Pemprov Maluku Utara membayar jasa medis dengan cara menggelar aksi di areal parkiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie, Jumat (2/12) sekira pukul 09.19 WIT.
Tuntutan yang disampaikan ratusan perawat dan bidan itu terkait jasa mereka yang masih belum dibayar  pihak RSUD. Yakni jasa medis BPJS selama 5 bulan dan jasa umum untuk 2 bulan ditamba uang kontrak selama 4 bulan.
Massa aksi tersebut juga menyayangkan sikap manajemen RSUD Chasan Boesoerie yang terkesan tak mengurus uang jasa ke Pemprov Malut.
"Kami minta segera bayar hak kami, jika tidak, semua karyawan akan terus melakukan demo,” koar Ifan, koordinator aksi kemarin.

Akibat aksi tersebut, pelayanan untuk pasien rawat jalan terganggu karena jalan menuju ruang pelyanan rawat jalan tertutup. Namun, untuk pelayanan pasien rawat inap berjalan normal.
“Kami bekerja seperti biasa. Tak pernah kami menutup pelayanan. Semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dan kami bisa bekerja seperti biasanya,” kata Ifan.

Setelah melakukan aksi di depan rumah sakit, pendemo ditemui Direktur RSUD Ch Boesorie, dr. Syamsul Bahri untuk hearing. Pada kesempatan itu, Symasul meminta kepada para pendemo agar bersabar dan menunggu sampai pada Senin (5/12) pekan.


Dia juga minta kepada pendemo untuk kembali ke ruangan masing-masing untuk bekerja seperti biasanya. Namun penyampaikan Syamsul mendapat penolakan dari pedemo. Mereka meminta ada kepastian pembayaran jasa medis. “Jika tak ada kepastian maka demo akan tetap berlanjut,” ungkapnya pendemo di hadapan Dirut.

Namun, saat hearing berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan. Salah satu keluarga pasien bernama Rizki semprot massa aksi. “Kalau datang di rumah sakit hanya demo, lebih baik pulang saja. Akibat kalian demo kami tidak bisa mengurus surat rujukan,” semprot Rizki.

Tidak terima dengan perkataa Rizki, pendemo langsung naik pitam dan menarik Rizki. Pendemo pun mengamuk. “Kami juga manusia yang butuh makan,” kata salah satu massa aksi.
Beruntung pihak polisi langsung mengamankan Rizki dan meredam massa aksi yang sedang naik pitam. Aksi pun berlanjut hingga pukul Para pendemo pun akhirnya.

Aksi kembali berlanjut hingga pukul 12.00 WIT. Pendemo pun akhirnya membubarkan diri secara tertib saat pihak manajemen rumah sakit menyatakan akan menyampaikan tuntutan pendemo ke Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut.

Dirut dr. Syamsul Bahri, saat dikonfirmasi mengaku akan berkoordinasi dengan Setda Provinsi untuk menyelesaikan masalah ini. ”Memang hak para medis belum dibayar. Sekarang kita masih berkoordinasi dengan sekretariat daerah dan biro keuangan. Nanti, hasilnya seperti apa akan kami sampaikan kepada mereka,” katanya.(JPG/cr-03/jfr/fri/jpnn)

Rachmawati Soekarnoputri Ditangkap karena Tuduhan Makar


Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI dan berencana untuk meminta dilaksanakan Sidang Istimewa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditangkap polisi dengan tuduhan makar.

Salah satu yang ditangkap adalah Rachmawati Soekarnoputri. Dia dijemput polisi dari rumahnya di kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan, pada pukul 06.00 wib. Menurut kuasa hukumnya, Aldwin Rahardian, Rachmawati saat ini sudah berada di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Iya benar, ini saya sudah berada di Mako Brimo. Saya mendampingi Ibu Rachmawati," katanya, Jumat, 2 Desember 2016.

Ditambahkan Aldwin, Rachmawati sudah dibawa dengan tuduhan makar karena dengan sejumlah tokoh lain akan menemui Ketua MPR untuk memberikan maklumat agar segera dilakukan Sidang Istimewa. Rencananya akan datang setelah salat Jumat. "Dibawa dari rumah beliau di Jatipadang. Tuduhannya makar. Ini saya baru tiba," katanya menambahkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengakui ada penangkapan terkait kegiatan makar. Namun, Boy tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang ditangkap karena tuduhan makar ini. “Ada delapan orang yang diamankan. Masih diperiksa di Polda Metro Jaya,” katanya.
Seperti dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2016, Rachmawati akan ke MPR untuk memberikan resolusi atau maklumat pada MPR agar segera melakukan Sidang Istimewa untuk mengembalikan UUD ke UUD 1945 yang asli.

Ia pun memastikan tidak akan mengikuti aksi doa dan salat Jumat berjamaah di kawasan Monumen Nasional (Monas). Meski begitu, dia tetap mendukung aksi mengawal kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama itu. "Saya enggak datang ke Monas. Tapi saya dukung aksi tersebut," katanya.

Menurutnya, saat ini UUD 1945 hasil amandemen melahirkan sistem politik dan ekonomi yang liberal. Hal ini justru akan mempersulit Presiden Jokowi menjadikan bangsa mandiri layaknya Trisakti, seperti yang telah digagas Soekarno.

"Komitmen Jokowi untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat dan bebas dari ketergantungan asing tidak akan pernah terwujud. Sulit dilakukan jika kita masih terjebak dengan payung konstitusi bangsa saat ini yaitu UUD 1945 hasil amandemen," katanya.
Ia juga mempersilakan masyarakat yang ingin bergabung pada aksi tersebut. Namun, ia menyebut ada 10 hingga 20 ribu orang yang akan mengikuti dirinya ke MPR. "Selesainya aksi di Monas dan berjalan ke MPR di bawah komando saya, Rachmawati, untuk mengembalikan UUD ‘45 dan otomatis itu menegakkan proses hukum Ahok," katanya.
Ia pun mengaku sudah mengontak pimpinan MPR atas niatnya tersebut. Namun belum mendapatkan jawaban. Meski begitu, dia tetap akan datang untuk menyampaikan perlunya UUD 1945 kembali ke awal.

“Saya minta pimpinan MPR memberikan respons. Mestinya rumah wakil rakyat memiliki respons yang tinggi. Kami akan melakukan aksi di luar gedung dan meminta pimpinan MPR keluar," kata Rachmawati.

Tak hanya Rachmawati, musisi Ahmad Dhani dan Lily Wahid akan ikut dalam aksi bersama Gerakan Selamatkan NKRI di depan gedung MPR. "Saya ikut Bu Rachma dan Bu Lili, kemungkinan saya enggak ke Monas, terserah mereka mau kemana saya ikut. Saya menjaga ikon-ikon wanita Indonesia ini," kata Dhani.
(mus)
Sumber: VIVA.co.id