Korupsi Bandara Kaimana, Kejari Fakfak minta tambah lima saksi


Kaimana, Jubi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak telah menurunkan P-19 atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi terkait dugaan penggelapan dana hibah Bandar Udara (Bandara) Kaimana, Papua Barat senilai Rp 4 miliar lebih, yang menyeret salah satu pejabat Pemkab Kaimana berinisial JO.
Dalam P-19 itu penyidik Kejari Fakfak meminta agar penyidik memeriksa lima saksi baru dan memeriksa ulang saksi-saksi pemilik tanah garapan.
Kapolres Kaimana melalui Kasat Reskrim yang didampingi Kanit Pidum Polres Kaimana IPTU Herru Rezky kepada wartawan di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, salah seorang saksi tersebut berinisial AR.
“Ada lima saksi itu yang kami bingung karena semuanya keluarga AR. Namun itu bukan menjadi soal. Kami tetap akan penuhi permintaan penyidik kejaksaan. Kami juga berharap dalam kasus ini masyarakat mendukung kami, sehingga kasus ini bisa secepatnya disidangkan,” katanya.

Jika semua saksi telah diperiksa seturut permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Fakfak sebagaimana termuat dalam P-19, maka pihaknya akan menunggu P-21 dari kejaksaan untuk selanjutnya mengirimkan tahap dua, yakni pengiriman barang bukti dan tersangka.

“Kami berharap kasus ini secepatnya kami kembalikan P-19 dari kejaksaan. Sesudah itu kami kirim tahap duanya. Ya, artinya secepatnyanya begitu,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kaimana, yang membidangi pemerintahan, Hengky Murmana menilai kasus ini dan kasus lainnya menjadi pelajaran bagi ASN Kaimana.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati. Menyangkut sudah menjadi tersangka dan untuk dinonaktif dari jabatan, itu kembali ke pemimpinnya. Tapi yang kami ingatkan jangan kita gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan, yang pada akhirnya menyeret kita ke pidana,” kata Hengky.

Sebelum JO ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rp 4 miliar lebih itu oleh Polres Kaimana atas pengaduan pemilik tanah garapan dan tanah adat, Januari 2016, dari pemerintah pusat melalui transfer yang masuk ke kas daerah telah menyerahkan dana dimaksud dalam forum yang berlangsung di ruang sidang di saksikan oleh unsur Muspida plus, pihak bandara, dan sejumlah tamu lainya. Namun dalam penyelesaian dengan pemilik tanah garapan berbuntut panjang.

Kasus ini pun sempat dimediasi Babinkamtimas Polers Kaimana yang dihadiri Dandim 1713 , Kapolres dan Sekda Rita Teurupun. Namun JO berencana menyelesaikan hak-hak masyarakat.

“Nanti saya bicarakan dengan pengacara saya karena beliau nanti datang ke Kaimana, baru saya kembali bicara dengan masyarakat untuk kita selesaikan hak-hak masyarakat,” kata JO ketika itu.

Dalam proses penyelesaian JO tidak menepati kesepakatan sehingga masyarakat membuat laporan polisi dan menempuh jalur hukum. Lalu Februari lalu, setelah mengelar perkara di kubu Polres Kaimana, JO akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan ditahan di Polres Kaimana. (Jacob Owen) (www.Tabloidjubi.com)

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :