Libatkan Masyarakat Papua dalam Pembahasan Soal Freeport


Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai (paling kiri) bersama anggota Panja mengadukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 125 karyawan PT Redpath Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) di Jakarta, Jumat (17/6). (Istimewa)

Jakarta – Perkembangan PT Freeport Indonesia (FI) yang bakal merumahkan (pemutusan hubungan kerja/PHK) ribuan karyawannya semakin mencemaskan banyak pihak. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas dan melibatkan masyarakat Papua dalam mencari solusi bersama atas kekisruhan tersebut.

“Pemerintah mempunyai kewenangan dan bisa mengajak masyarakat serta berbagai pihak di Papua untuk mencari solusi bersama-sama,” kata Anggota Komisi I DPR Papua (DPRP) Wilhelmus Pigai, Rabu (1/3).

Hal itu penting, kata dia, mengingat dampak sosial yang timbul dari kekisruhan tersebut secara langsung dirasakan masyarakat Papua. Padahal, berbagai kebijakan dan keputusan strategis justru tidak diketahui oleh masyarakat dan pemerintah daerah di Papua.

Seperti diketahui, PT FI enggan mengubah status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana amanat Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Bahkan, jika tidak ada perpanjangan KK maka PT FI akan merumahkan ratusan karyawan sehingga bakal menimbulkan kerawanan sosial baru di Papua.

Mus, demikian sapaan akrabnya, menegaskan bahwa langkah kerawanan sosial akibat kebijakan PT FI tersebut akan berdampak luas di Papua dan secara nasional. Untuk itu, perlu dicari solusi bersama dan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama masyarakat dan pemerintah daerah di Papua.
“Selama ini keputusan strategis terkait Freeport selalu diambil tanpa melibatkan berbagai pihak di Papua, terutama masyarakat lokal. Jika ada masalah atau konflik sosial yang baru maka masyarakat Papua yang pertama merasakannya,” tegas Mus yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) Redpath DPR Papua (DPRP). Panja tersebut juga berusaha menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di PT FI dan subkontraktornya PT Redpath Indonesia sejak dua tahun silam.

Dia juga secara khusus menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo jangan sampai masyarakat Papua hanya merasakan getah dan dampaknya dari berbagai persoalan PT FI. Padahal, segala sumber daya yang diambil dan diolah oleh PT FI justru berada di Papua. “Kami berkeinginan sekali untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo sehingga bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang telah mempercayakan kami sebagai wakilnya. Persoalan Freeport merupakan salah satu tanggung jawab untuk diselesaikan,” kata Mus.

Desakan untuk segera mengakhiri persoalan PT FI sudah disampaikan berbagai kalangan secara nasional. Beberapa diantaranya seperti Forum Masyarakat Peduli Papua (Formepa) yang berharap proses negosiasi harus tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak. Sebelumnya, lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta pemerintah untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan perusahaan pertambangan Freeport dan terus konsisten mengimplementasikan amanat UU 4/2009.

Sumber: Beritasatu.com

Terimakasih atas kunjungan anda di www.FAK-FAK.com , Silahkan berbagi :