TAU KAWAN Gugat Pasal Makar ke MK

 
Subjektifitas aparat hukum seringkali lebih mengemuka dalam menyikapi kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh UU, sehingga “pasal makar” dalam KUHP yang sudah tidak digunakan sejak jaman Belanda seringkali digunakan oleh penguasa dan pemerintah untuk memberangus suara – suara kritis dan mengekang kebebasan berpendapat. Berani kritis, siap – siap dikenakan pasal makar dan dianggap anti pemerintah !
 
Oleh : Walhamri Wahid
 
Pasal makar dalam KUHP seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat yang sudah mendapat perlindungan negara. 

Untuk itu, sebanyak 52 pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara (TAU KAWAN), Selasa (21/3/2017) telah mengjukan pendaftaran gugatan uji materi terhadap pasal – pasal makar yang ada di dalam KUHP terhadap UUD 1945. 

Ke- 52 pengacara tersebut mewakili 5 pihak pemohon diantaranya adalah Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jimi Sembay, Pater Jhon Jonga, Beny Giay (Gereja Kingmi), Sugeng Teguh Santoso (Yayasan Satu Keadilan). 

Ke- 52 pengacara tersebut diantaranya adalah Latifah Anum Siregar SH MH, Eliezer Murafer SH, Ivon Tetjuari SH, Gustav Kawer SH, Simon Patiradjawane SH, Yuliana Langowuyo SH, Iwan Kurniawan SH MH, Yusman Conoras SH, Hendri M. Okoka SH, Brivin Sarimolle SH. 

Moh. Suhud Madirianto SH, Welly Doga SH, Andi Astriyaamiati AI, SH, Hardi SH, Yulius Lala’ar SH, Mulfisar Syarif SH, Yohanes Gewab SH, David Maturbongs SH, Yan Christian Werinussy SH, Theresia Tjulianty Garsperz SH, Simon Banundi SH. 

Semuel Harun Yansenem SH, Jimmy Ell SH, Doury Da Costa SH, Yesaya Mayor SH, Damus Usmany SH, Jacobus Wogim SH, MH, Henry Salom Losikooy SH, Johanes Lexy Mahury SH, MH, Julians SY. Wenno SH, Charles B. Litaay SH, MH. 

Wahyu Wagiman SH, Wahyudi Djafar SH, Arif Maulana SH, MH, Veronica Coman SH, Yunita, SH, LLM, Tomy Albert Tobing SH, Alghifary Aqsa SH, Pratiwi Febry SH, Citra Referendum SH, Bunga M.R. Siagian SH. 

Ayu Ezra Tiara SH, S.Sy, Judianto Simanjuntak SH, Ronald Siahaan SH, MH, Blandina Lintang Setianti SH, Miftah Fadli SH, Abdul Wahid SH, Bernhard Ruben F. Sumigar SH, Azhar Nur Fajar Alam SH, Sekar Banjaran Aji SH, Muhammad Irwan SH, Muhammad Daud Beureuh SH, Fatiatuo Lazirah SH. 

“kami gabungan dari beberapa lembaga pemerhati masalah HAM di Papua dan Jakarta, ada LBH Papua, Elsham Papua, juga LBH Jakarta, sore ini materi gugatan sudah kita masukkan ke MK, dan dalam waktu dekat akan ditentukan jadwal sidangnya, mungkin setelah gugatan di MK terkait Pilkada”, kata Simon Patiradjawane, Direktur LBH Papua yang juga sebagai Koordinator Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara (TAU KAWAN) kepada lingkarpapua.com per telepon tadi sore waktu Papua, Selasa (21/3/2017). 

Ditambahkan Iwan K. Niode, SH, MH, bahwa uji materi terhadap pasal – pasal makar di KUHP terhadap UUD 1945 dikarenakan selama ini, pasal tersebut selalu dijadikan “pasal karet” dan digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat aktivis di Papua maupun Indonesia yang kritis terhadap pemerintah. 

“pasal makar di KUHP mulai dari pasal 104 sampai 110 itu kan produk Belanda, bahkan di jaman Belanda saja sudah tidak digunakan, kenapa kita di era reformasi setelah Indonesia merdeka sekian puluh tahun malah digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat warga negara, pasal ini tergantung interprestasi penguasa, jadi melanggar HAM dan kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara”, kata Iwan K Niode, pengcara senior dari Papua yang ikut membackup gugatan 6 aktivis tersebut. 

Sehingga menurut para penggugat pasal – pasal makar tersebut sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan konstitusi (UUD) sehingga harus di hapuskan. 

“selama ini tiap orang yang kritis memprotes kebijakan pemerintah maupun negara, bicara soal pelanggaran HAM, bicara ketidak adilan, dan aktivis yang getol memperjuangkan hak – hak kaum marginal yang melawan kebijakan pemerintah selalu di cap anti pemerintah, dan dianggap musuh negara sehingga di jerat dengan pasal makar, sebuah tindakan yang sama dengan kudeta, padahal makar dan kritis adalah hal yang berbeda”, kata Simon Patiradjawane lagi. 

Tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan negara, secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah negara, dan terhadap pemerintahan. 

Makar dapat diartikan sebagai tindakan penggantian pemerintahan dengan cara yang tidak sah dan tidak berdasarkan saluran yang ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan yang banyak dilakukan dan disuarakan oleh aktivis di Papua selama ini adalah ketidak adilan dan kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kaum marginal dan tertindas. 

Direktur LBH Jakarta yang juga ikut bergabung dalam Tim Advokasi  Untuk Kebebasan Warga Negara (TAU KAWAN), Alghiffari Aqsa, SH mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. 

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari. 

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai. 

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?" 

Semestinya hal yang bisa dikategorikan perbuatan makar berdasarkan KUHP apabila adanya niat dan permulaan pelaksanaan, karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum seringkali memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif, namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum yakni dengan menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar tersebut.(***) Sumber: lingkarpapua.com
TAU KAWAN Gugat Pasal Makar ke MK TAU KAWAN Gugat Pasal Makar ke MK Reviewed by Fakfak on 03:15:00 Rating: 5
Powered by Blogger.