Kemlu: Pelapor Khusus PBB, Dainius Puras Terkesan di Papua

Posted By Admin on Saturday, 1 April 2017 | 11:33:00

Dainius Puras di sebuah puskesmas di Jayapura (Foto: Kemlu RI)
JAYAPURA,  - Kementerian Luar Negeri mengklaim Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk bidang kesehatan, Dainius Puras, terkesan dengan kemitraan Klinik Walihole di Waena, Jayapura, dalam kunjungan selama dua hari ke Papua.
Disebutkan, kemitraan antara pemerintah dengan tokoh agama dan komunitas di tingkat lokal dan internasional memberikan solusi penyediaan akses perawatan terhadap penyandang HIV/AIDS.
Menurut Kemlu lewat laman resminya, Dainius Puras mengharapkan praktik baik ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia dan menjadi contoh bagi negara lain.

 "Very impressive!" demikian kesan Dainius Puras dalam kunjungannya di Klinik Walihole, Jumat, 31 Maret 2017. Kunjungan Pelapor Khusus ke Klinik Walihole ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi ke Papua sejak 31 Maret 2017 - 1 April 2017.

Selain Klinik Walihole, Dainius Puras juga melakukan kunjungan ke Puskesmas Harapan Sentani dan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (RS Dok II). Pelapor Khusus juga menyampaikan apresiasinya terhadap puskesmas yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di Indonesia umumnya, dan secara khusus di Papua yang memiliki tantangan geografis yang sangat besar.

Hanya Di Kota?
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda mempertanyakan kunjungan Pelapor Khusus PBB yang hanya di kota-kota besar di Papua.

"Kedatangan tim ini hanya terfokus di Kota Jayapura saja dan dengan waktu yang singkat, padahal masalah yang sesungguhnya ada di wilayah pegunungan," kata Yunus Wonda kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (31/3), dikutip dari Tabloid Jubi.

Menurutnya, seharusnya pelapor khusus PBB bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke wilayah pegunungan untuk melihat langsung pelayanan kesehatan, seperti Pegunungan Papua, wilayah selatan dan wilayah teluk cenderawasih.

"Kalau hanya di kota saja, sampel apa yang mau diambil dari Kota Jayapura, yang pada umumnya pelayanan kesehatannya sudah bagus. Seharusnya ke daerah pegunungan sana, pelayanan kesehatannya sangat minim," ujarnya.

Dia menambahkan, kasus-kasus kesehatan di Papua harus diangkat terus menerus dan dilaporkan secara detail. Dan Dinas Kesehatan harus memberikan data secara detail ke Pelapor Khusus PBB bidang kesehatan.

Tidak Memiliki Toilet
Tabloid Jubi, dalam sebuah laporannya juga menunjukkan bahwa Puskesmas Sentani di Distrik Sentani,Kabupaten Jayapura selama ini belum memiliki toilet umum atau MCK. Akibatnya banyak pasien dan keluarga yang mendampingi mengeluh.

Marta, seorang pasien yang ditemui Jubi, sangat berharap fasilitas vital tersebut tersedia.

''Puskesmas ini belum punya MCK sampai sekarang, tidak tahu kapan akan dibangun, saya berharap ini menjadi perhatian serius bagi dinas terkait,'' ucapnya baru-baru ini.

Pimpinan Puskesmas Sentani, dr. Dian Gretnowati saat dikonfirmasi mengatakan, pembanguan fisik seperti toilet tidak ditangani Puskesmas.

"Kami tidak menangani pekerjaan yang dalam bentuk fisik, kami hanya melakukan pelayanan kesehatan saja, kalau soal fisik itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, kami sudah pernah mengusulkan namun belum ada respon," ujarnya.

Melaporkan dan Memberi Saran

Dainius Puras dalam kunjungan kali ini melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Ia mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua.

Pelapor Khusus juga telah memberikan pandangan dan saran terkait praktik terbaik dalam isu-isu kesehatan yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.
Menurut Kemlu, Puras menyampaikan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Secara khusus, ia memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan "Kartu Papua Sehat" yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar BPJS.

Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain melalui pembentukan "Tim Kaki Telanjang" dan "Tim Ketok Pintu Layani dengan Perasaan".

Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.

Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.

Di Papua, Puras telah secara langsung berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan wakil gereja serta ormas. (SATUHARAPAN.COM)
Blog, Updated at: 11:33:00