Demokrasi dan Masalah Perilaku Kekuasaan

Demokrasi dan Masalah Perilaku Kekuasaan



Everd Scor Rider Daniel, S.IP

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran, Bandung. Kolumnis Opini dan Sastra. Meminati isu sosial, dan Pembangunan)


“...Initial conditions, especially the relations of political forces and the structure of cleavages, are constraints that limit choices and suggest to decision makers what may be suitable methods of proceeding and ways to structure the reformed political system. There is, then, no universal solvent in choice of constitutional arrangements to reduce conflict in ways that comport with democracy. Rather, there are likely to be several appropriate paths for each, including Indonesia”. (Donald L Horowitz, 2013).

“Constitutional Change and Democracy in Indonesia”,  Donald L Horowitz, menulis transisi rezim dan demokrasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, struktur birokrasi dan sistem politik akan kehilangan arah manakala negara tidak berperilaku sesuai prinsip demokrasi.

Prinsip demokrasi menjadi pintu bagi berlangsungnya akuntabilitas, check and ballances dan partisipasi sipil (civil participation). Hanya saja, Indonesia tengah dalam situasi kehilangan prinsip itu dalam berdemokrasi. Demokrasi belum menampilkan dirinya akibat disorientasi yang terjadi di wilayah birokrasi. Manifestasi  demokrasi dalam konteks keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan belum konkret baik dalam level tindakan (action) maupun keputusan (decision).

Artikel The End of the Transition Paradigm,  (Carothees, 2002),  memuat kajian kritis soal perjalanan demokrasi di hampir 100 negara. Riset itu mendeskripsikan, sebagian besar negara pada dasarnya mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam menerjemahkan demokrasi. Kegagalan itu dibaca sebagai asumsi, bahwa umumnya sistem tata kelola pemerintahan negara sedang dalam situasi bermasalah.

Carothers menjelaskan, kegagalan itu, khususnya, negara-negara berkembang adalah akibat dari trap (jebakan) zona politik abu-abu (the political grey zone). Simplifikasi itu dapat dimengerti dari kaburnya batas-batas dalam kewenangan birokrasi yang telah mempengaruhi overlaping dominasi (power) elit terhadap masyarakat sipil. Relasi yang berat sebelah itu, memunculkan tesis Tomagola (2017), bahwa negara diasumsikan sebagai omnipotence (sangat kuat).

Pemerintahan yang selalu berhasrat mendominasi secara penuh, hanya mengkonstruksi relasi yang tidak fair, antara elit dan sipil. Faktanya adalah fenomena penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam bentuk penyelewengan jabatan, kebal hukum, berkembangnya pragmatisme, absennya transparansi dan akuntabilitas.

Beranjak dari situasi itu, dapat memberikan pemahaman bahwa kebebasan yang ditawarkan demokrasi telah disalahartikan. Demokrasi pada dasarnya menegaskan munculnya asas keadilan dan kesejahteraan. Bukan sebagai lahan basah lahirnya fenomena dominant power politics. Rumitnya perjalanan demokrasi hari ini, melahirkan anggapan bahwa pemerintah pada dasarnya belum mampu mengelola negara. Bahkan, masyarakat menjadi skeptis dalam ranah pembicaraan elit hari ini.

Demokrasi dan Masalah Behaviourisme

Demokrasi harusnya menghadirkan proses pendisiplinan birokrasi bukan ruang bagi elit untuk bertindak bebas. Kebebasan demokrasi semakin disalahartikan, sehingga memunculkan disorientasi perilaku (behaviour). Behaviourisme adalah salah satu paham studi psikologi yang berdasar pada proposisi mengenai tindakan, pikiran, atau perasaan sebagai bagian dari proses munculnya perilaku. Behaviourisme (paham tentang perilaku), merupakan diskursus yang dapat dipakai mengamati kaitan logis antara lingkungan penguasa dan lahirnya perilaku korupsi. Perilaku yang berulang dalam bentuk-bentuk yang tidak wajar, memunculkan realitas seseorang. Bukti-bukti faktual dalam kebiasan memperkaya diri sendiri (korupsi).

Sebagaimana dipahami, korupsi adalah suatu penyimpangan, dilakukan secara sengaja. Korupsi disebut sebagai extraordinary crime, karena implikasinya cukup besar terhadap kehidupan sosial. Jika keadaan ini dibiarkan, maka kepentingan umum bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan dan akan terus berseberangan dengan tujuan hidup bersama
Demokrasi dan Masalah Perilaku Kekuasaan Demokrasi dan Masalah Perilaku Kekuasaan Reviewed by Fakfak on 09:33:00 Rating: 5
Powered by Blogger.