Dinas Tanaman Pangan Bersama Korem 171 Evaluasi Program Cetak Sawah

Dinas Tanaman Pangan Bersama Korem 171 Evaluasi Program Cetak Sawah 2017
Petani membajak sawah di kampung Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan
Manokwari -  Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat bersama Korem 171/ PVT Sorong mengevaluasi program perluasan sawah dan percepatan pelaksanaan cetak sawah tahun 2017. Evaluasi dilaksanakan dalam rapat bersama di kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Selasa (10/10/17).

Turut hadir dalam rapat evaluasi perluasan sawah dan percepatan pelaksanaan cetak sawah 2017 tingkat Provinsi Papua Barat adalah Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI H. Dedi Sambowo, Danrem 171/PVT, Brigjen TNI Ignatius Yogo, Kasiter Korem 171/PVT, Kolonel Arm Hari Wibowo, Dandim 1703 Manokwari, Letkol Inf Andy Parulian Simanjuntak, Dandim 1704 Sorong, Letkol Inf Daniel Syalom Lalawi, Dandim 1705/Fakfak, Letkol Inf Catur Adi Siswoyo, S. I. P dan para kepala dinas tanaman pangan 8 kabupaten yang mendapat program tersebut.

Pangdam XVIII Kasuari dalam sambutannya yang disampaikan Kasdam XVIII Kasuari mengatakan, rapat evaluasi bermaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan cetak sawah yang telah dilaksanakan, kendala yang dialami serta masalah yang terjadi di lapangan selama program tersebut dilaksanakan.

Diharapkan, masalah-masalah yang dihadapi bisa dipecahkan guna mencapai sasaran kegiatan yang lebih optimal dan program cetak sawah di Propinsi Papua Barat terlaksana sesuai rencana dan selesai tepat waktu.

“Pelaksanaan program cetak sawah harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Program cetak sawah bisa dikatakan berhasil jika sudah bisa ditanami padi. Untuk itu harus bisa dilaksanakan secara optimal dan mengutamakan kualitas dengan melakukan inovasi untuk menjamin keberhasilan cetak sawah,” jelas Kasdam.

Kasdam berharap, program cetak sawah baru berlanjut sehingga hasilnya bisa ditanami secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan swasembada pangan di daerah. Apabila dalam pelaksanaan percepatan cetak sawah memerlukan peralatan maka perlu ditambah agar mendukung pelaksanaan pekerjaan tepat waktu.

“Hasil pekerjaan cetak sawah dilarang untuk di subkontraktorkan kepada perusahaan lain. Sebagai bukti pelaksanaannya maka hasil kegiatan perluasan sawah harus dilengkapi dengan dokumentasi dan video,” tandasnya.

Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus  Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting, karena memberikan kontribusi yang sangat besar dan strategis dalam rangka pembangunan di Papua Barat. Untuk itu, melalui Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Barat telah merencanakan program/kegiatan dalam rangka menuju kemandirian pangan, ketahanan pangan dan Kedaulatan pangan di wilayah Provinsi Barat.

“Pemerintah Provinsi Papua terus mengupayakan untuk pencapaian hasil produksi. peningkatan produktivitas, dan perbaikan mutu hasil pertanian agar dapat mencapai target yang optimal. Kegiatan perluasan luas baku lahan sawah menjadi sangat penting, dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada, serta pemberdayaan petani sebagai penggarap,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Ia menyampaikan pula jika Pemerintah Provinsi Papua Barat, ikut mendukung program Presiden RI melalui Kementerian Pertaniaan untuk menambah luas baku lahan sawah pada tahun 2017, dimana tahun ini tersebar di 8 kabupaten, yakni Manokwari, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Fakfak, Tambrauw, Kabupaten Sorong, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni.

Diharapkan melalui kegiatan cetak sawah baru ini bisa meningkatkan produksi padi dan ketersediaan beras untuk konsumsi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat. Gubernur berpesan, kegiatan ini dilakukan melalui tahapan yang telah dituangkan dalam petunjuk teknis.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, Papua Barat telah dicanangkan sebagai Provinsi konservasi, untuk itu dalam menentukan lokasi cetak sawah, perlu memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Kemudian, memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat yang memuat lokasi kawasan yang diperuntukan khusus untuk kawasan pertanian, dan survey pemanfaatan lahan serta tidak membolehkan berada pada kawasan hutan lindung atau cagar alam.

Demikian pula, kata dia status kepemilikan lahan atau tanah adat atau tanah negara perlu diperhatikan sebab terkait dengan kelanjutan dari kegiatan pemanfaatan lahan tersebut. Bukan hanya itu, perubahan cuaca yang disebabkan oleh peningkatan curah hujan, kesulitan letak topografi, isolasi lokasi, jarak tempuh dan ketersediaan alat bantu juga harus dipertimbangkan secara cermat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Yacob S. Fonataba mengungkapkan kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana APBN TA 2017 melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat yang dimulai dari perencanaan dan investigasi desain yang kemudian pekerjaan konstruksinya dipercayakan kepada TNI-AD.

Sesuai hasil evaluasi dan pemaparan dari 8 daerah yang mendapatkan program perluasan sawah dan percepatan pelaksanaan cetak sawah tahun 2017, saat ini realisasinya telah mencapai 60 persen dari luasan lahan 1.999 ha dari lahan sebelum direvisi 2500 ha.

“Bersyukur dari realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai 60 persen untuk 8 kabupaten di Papua Barat. Sesuai dengan hasil laporan evaluasi, khusus Manokwari optimis 100 persen sampai desember nanti. Sorong dan Fakfak juga demikian. Apabila tidak ada kendala cuaca diharapkan selesai,” jelas Fonataba kepada Tabura Pos, kemarin.

Menanggapi harapan program  yang sama masih berlanjut tahun 2018, Fonataba mengakui jika potensi telah mendukung. Hanya saja, dari potensi itu pelaksana petani penggarap harus ada. Selain itu, harus melihat hasil evaluasi apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

“Apabila belum optimal, maka kemungkinan di 2018 tidak menambah luasan yang begitu besar  tetapi lahan yang sudah ada akan dioptimalkan untuk penggunaannya menjadi lahan sawah yang produktif,” tukasnya.

Adanya program perluasan sawah dan percepatan pelaksanaan cetak sawah tahun 2017, Fonataba berharap ada peningkatan produktifitas perhektar. Produktifitas perhektar ini pula masih perlu kajian tentang pola pemberian pupuk, pola pertanaman dan irigasi yang harus dibangun secara tepat.

“Sehingga, harapan kita tingkat produktifitas bertambah, dan terjadi begitu pula waktu tanamnya,” tutup Fonataba. Hasil evaluasi akan disampaikan saat rapat evaluasi program perluasan sawah dan percepatan pelaksanaan cetak sawah tahun 2017 tingkat nasional. [RYA-R3]

Sumber: https://www.pasificpos.com
Dinas Tanaman Pangan Bersama Korem 171 Evaluasi Program Cetak Sawah Dinas Tanaman Pangan Bersama Korem 171 Evaluasi Program Cetak Sawah Reviewed by Fakfak on 06:14:00 Rating: 5
Powered by Blogger.