Kasus Dugaan Korupsi ALKES RSUD Fakfak “Mangkrak”

Fakfak Papua Barat : Seperti di ketahui ramai kasus pengadaan alat  kesehatan RSUD Fakfak,  Papua Barat mengendap,  proyek  dengan mengunakan anggaran sebesar Rp. 17.512.770.000,-  bersumber dari dana APBN tahun anggaran  2011. Terkait khasus dugaan korupsi tersebut Kejari Fakfak telah melakukan pemeriksasaan di RSUD Fakfak.

Terlihat Kasi Intel dan Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) sedang melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan PPK dan sekarang menjabat kepala TU di RSUD Fakfak Muh.Taweatubun,SKM,MM , Latif Rumagesan jabatan  Bag.Urusan Barang di RSUD Fakfak.
Diera Kasi Intel Kejari Fakfak Albertus Rony,SH.M.HUM telah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk pihak penyelenggara pengadaan dan Direktur RSUD FakFak dan proses ini sudah berjalan tapi belum diketahui adanya indikasi tindak pidana korupsi pengadaan barang Alkes RSUD Fakfak tahun anggaran 2011 lalu.
Mundurnya  Ketua Panitia Pengadaan Barang di RSUD Dr.Alwan Rumosan,SpB menguatkan adanya dugaan korupsi “ketidak wajaran”  harga penawaran alat kesehatan di RSUD Fakfak dan kejanggalan-kejanggalan mulai dari harga yang tertera dalam RAB pemenang tender pengadaan Alkes adalah PT.Nugraha Jaya Mutiara Farma sampai dengan mereka barang yang di pesan ada selisih harga yang nilainya mencapai kurang lebih miliaran rupiah, seperti yang diberitakan dimedia-media lokal sebelumnya.

Namun, ada keraguan dr. Alawan Rumosan, SpB untuk menandatangani berita acara penerimaan barang agar bias dinyatakan baik dan lengkap. Sementara itu, pertemuan di Hotel Grend Papua Muh Taweaktubun, SKM,MM  sebagai PPK dan juga kepala TU RSUD. Sebelumnya, dr. Alwan menjelaskan pertemuan tersebut meminta dirinya bersedia menerima barang. ”Saya di undang ke Hotel Grend Papua intinya pertemuan tersebut mau menerima alkes dan sempat terjadi perdebatan namun saya tetap tidak mau menerima barang itu” ,terang Alwan. Di lansir dari sumber terpercaya dari masyarakat  Fakfak (10/10/2017).
Sementara itu, Bahalil mengatakan, “Nanti bagian untuk dr. Alwan maksudnya saya juga ada. Dalam pertemuan itu seakan menjamin bahwa tidak terjadi apa-apa”,lanjut dia.
Berdasarkan informasi, bahwa kasus ini sudah di ketahui Kajari Fakfak dan pihak penegak hukum bahkan sudah di periksa Dirreskrim Polda Papua apakah kasus ini di tindak lanjuti atau hilang begitu saja.

Masyarakat Fakfak bertanya-tanya sejauh mana perkembangan masalah Alkes RSUD Fakfak ini ditangani aparat hukum setempat dan apakah pihak Kajari maupun pihak Dirreskrim Polda Papua sudah melakukan pemembuktian atau tidak adanya unsur korupsi maka di pandang perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik.
Direktur RSUD FakFak Dr. Maulana K.Patiran, MM.Kes ketika dicoba dimintai keterangan terkait hal tersebut belum berhasil ditemui bapak sibuk susah di temui, begitupun saat dicoba dihubungi melalui telepon selulernya juga belum berhasil.
Tentunya masyarakat Fakfak berharap kasus dugaan tindak pidana korupsi mark up pengadaan alat –alat kesehatan RSUD Fakfak tahun anggaran 2011 ini dapat di usut oleh KPK demi penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim

Sumber: lapan6online.com
Kasus Dugaan Korupsi ALKES RSUD Fakfak “Mangkrak” Kasus Dugaan Korupsi ALKES RSUD Fakfak “Mangkrak” Reviewed by Fakfak on 16:13:00 Rating: 5
Powered by Blogger.