Lembaga Sudah Putuskan, Pemberhentian Bupati dan Wabup Perlu Diteruskan ke Gubernur dan Mendagri

Fakfak - Keputusan 12/10 terkait pemberhentian bupati oleh DPRD makin ramai diperbincangkan, antara pro maupun kontra, antara yang memahami dan mengikuti atau yang abu-abu. Ditambah lagi adanya klarifikasi dari pimpinan DPRD  pada tanggal 16/10 yang menolak hasil keputusan. Masyarakat Fakfak semakin dibingungkan dengan situasi ini. Lebih lanjut lagi pernyataan penolakan ini didukung oleh 14 anggota dewan.
Bersalaman dengan massa rakyat usai pernyataan pemberhentian bupati & wabup - doc Jefri Bernardus

Melihat situasi ini, maka media ini melakukan wawancara dengan Wakil Ketua II Semuel Hegemur tentang adanya pernyataan atau klarifikasi dari DPRD tentang  pemberhentian Kepala Daerah.

Berikut isi wawancara Media www.Fak-Fak.com (F) dan Wakil Ketua II Semuel Hegemur Se.MM (SH) :

F : Sejak pernyataan pemberhentian bupati dan wakil bupati pada tanggal 12/10 menimbulkan kegaduhan politik, apa pesan bapak kepada masyarakat Fakfak .

SH  : Karena sudah lahir sebuah Keputusan Resmi dari Lembaga maka perlu diteruskan kepada Gubernur maupun Mendagri.
Apa yang menjadi tugas kami ketika dilantik adalah menjalankan amanah rakyat sesuai uu.

: Bagaimana tanggapan bapak, ada pernyataan dari sesama anggota dewan bahwa keputusan pemberhentian bupati dan wabup tidak tepat dan tidak sesuai prosedur?

SH: sebagai wakil rakyat seharusnya menjawab aspirasi rakyat secara baik, rakyat diberi pemahamam yang baik, karena kita dipilih oleh rakyat dan seharusnya melihat secara baik apa yang di minta oleh masyarakat kalau dari sisi undang undang tidak bertolak belakang ya aspirasi harus di tindaklanjuti sampai ada kejelasan

: Apa dasar hukum atau UU yang dipakai untuk berhentikan bupati & wakil bupati?

SH : Jangan lihat dari jumlah anggota lihat dari keterwakilan fraksi yang ada, untuk  Dasar Hukum UU 23 tahun 2014 pasal 78 ayat 2 huruf h dan huruf i

F  : Adakah rapat bersama seluruh anggota dewan untuk membahas persoalan pemberhentian kepala daerah?

SH  : Undangan rapat seringkali di abaikan untuk hadir entah sengaja tidak mau datang ataukah masing-masing dewan berprinsip lain

Bahkan sejak aspirasi begulir dewan sering menghindar bahkan tidak mau menghadiri rapat dengar pendapat dengan pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasi
Hanya beberapa anggota yang bahkan memperjuangkan kebenaran tuntutan pemalsuan dukumen negara

F  : Dalam rapat klarifikasi pada tanggal 16/10 dikutip dari infofakfak 14 anggota dewan menyatakan menolak, apakah penolakan anggota dewan yang lain akan menggugurkan keputusan pemberhentian kepala daerah?

SH  : Karena rapat hak2 dewan maka dewan datang tapi kelihatan terpaksa agenda berubah bertolak belakang dengan undangan (lihat undangan dibawah). Pengambilan keputusan bertolak belakang dengan undangan.


(nen)
Lembaga Sudah Putuskan, Pemberhentian Bupati dan Wabup Perlu Diteruskan ke Gubernur dan Mendagri Lembaga Sudah Putuskan, Pemberhentian Bupati dan Wabup Perlu Diteruskan ke Gubernur dan Mendagri Reviewed by Fakfak on 11:21:00 Rating: 5
Powered by Blogger.