Nyali Media, Pembangunan, dan Hak Jurnalisme di Tanah Fakfak

Everd Scor Rider Daniel

(Kolumnis Opini di media nasional, pemerhati isu pembangunan dan sosial. Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran, Bandung. Domisili di Fakfak, Papua Barat).

Pembangunan dapat berjalan fair, apabila mendapat kontrol publik. Pembangunan dipahami sebagai kewenangan yang diselenggarakan eksekutif untuk mencapai kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan yang fair, mekanisme kontrol dimaksud pada tanggungjawab Pers atau media.

Transparansi dan akuntabilitas informasi merupakan bagian dari pembangunan yang fair (adil), karena sebenarnya, peran media adalah menyediakan ruang bagi publik untuk bersuara, mengkritik jalannya suatu pemerintahan.

Peran media yang dimaksud dalam pembangunan tentunya adalah jurnalisme yang sehat dan objektif. Peran media ikut menentukan legitimasi dan eksistensi suatu pembangunan. Media merupakan salah satu syarat pembangunan, karena dari situ segala ekspresi, perasaan, dan kehendak masyarakat dijamin. Korelasi antara eksistensi pers yang sehat dengan pembangunan yang fair terletak pada usaha mengaktualisasikan kenyataan dan partisipasi masyarakat.

Hanya saja, pemahaman terhadap peran media di daerah belum maksimal dalam mengungkap problematika yang real. Secara faktual, berbagai kasus banyak berhamburan, namun karena lemahnya peran mekanisme kontrol (pada kapasitas jurnalistik), segala persoalan tidak terungkap (all is fine).

Agak ideal, ketika kita membanyangkan media yang berani mengungkap segala yang tidak kelihatan kepada publik. Hanya saja, perlu diingat, media sebenarnya memiliki kapasitas itu.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan “kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 menyebut, “Pers memiliki fungsi sebagai bentuk kontrol sosial. Arti dari itu, seharusnya setiap lini pemberitaan sesungguhnya berdasarkan pada eksistensi keadilan.

Esensi media adalah mengungkap segala persoalan ke permukaan sehingga publik tidak dimanipulasi oleh wacana kalangan atas. Pers yang sehat adalah pers yang mampu mendaulatkan suara rakyat dalam perannya, supaya terbangun keadilan untuk melawan konspirasi dan ketidakwajaran.

Media dalam pembangunan, seperti yang saya bayangkan saat ini memang semakin sulit dijumpai, termasuk di tingkat nasional. Eksistensi media modern, baik daerah dan pusat, cenderung hilang arah, karena ada kekuasaan yang mengekangnya dari belakang. Bentuk dikte dan controling seperti itu, membuat pembangunan absen nilai dan mengundang lahirnya bentuk penguasaan. Kuncinya, diperlukan nyali besar supaya peran media benar-benar menuju suatu ruang pembebasan.

Areopagitica; A speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc’d Printing, to the Parlament of England (Areopagitica; seruan John Milton kepada parlemen Inggris mengenai pembelaan atas kebebasan media cetak"), merupakan ilustrasi historis dan pengalaman moral bagaimana manifesto perlawanan terhadap pengekangan hak berekspresi. Areopagitica yang diperkenalkan penyair dan filsuf Inggris, John Milton (1608-1674), merupakan gambaran filosofis dari kisah perjuangan mempertahankan kebebasan bersuara. Areopagitica merupakan karya yang ditulis tahun 1644 sebagai protes melawan usaha-usaha parlemen mengatur media cetak (Ravitch dan Thernstrom, 1994). Milton berpandangan pada realitas prinsip kemerdekaan ditentukan oleh hak bersuara di ruang publik (public spehere).

Nyali media untuk memihak masyarakat bukan kekuasaan

Media tidak hanya menjalankan peran formalitas pemberitaan saja. Perlu dicatat, ada cita-cita yang lebih besar dari fungsi pers, yaitu mencerdaskan publik dan kontrol sosial (Pasal 3 UU Pers). Namun, ketika ditelusuri peran media di daerah, masih ada beberapa hal yang seharusnya diluruskan. Karena sebagian sudah dibengkokkan oleh kepentingan.

Konkretnya dapat dilihat di Fakfak, Papua Barat. Berbagai persoalan belum sewajarnya diangkat secara transparan dan fair. Misalnya, ada indikasi soal mangkraknya pembangunan, korupsi, penggelapan dana, dan sebagainya. Kapasitas media yang dijamin UU, sebenarnya mempunyai ruang untuk mengungkit masalah-masalah itu ke permukaan. Kepentingan yang dibela adalah masyarakat, dengan mengungkap indikasi permainan, konspirasi, dan penyelewengan sesuai data dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena, dengan akurasi yang objektif, media memiliki kekuatan dalam konteks pembuktian (jika diperlukan).

Hanya saja, peran media di Fakfak, dapat dikatakan belum maksimal, dan perlu diperkuat oleh suatu kesadaran bersama bahwa kita sebagai masyarakat berhak mendapat informasi yang aktual dan objektif. Pemberitaan yang adil adalah menyajikan fakta dengan pendekatan cover both side (dua sisi) – baik maupun buruk. Apapun itu, media harus berani mengambil sikap dan prinsip dalam pemberitaan. Masyarakat Fakfak hari ini, perlu memikirkan transpransi informasi sebagai kebutuhan. Karena dengan begitu, kita akan memahami setiap detik persoalan. Hal yang lazim di kota-kota besar, pengungkapan kasus korupsi dan indikasi pelanggaran menjadi viral karena semua terhubung pada sistem informasi.

Walaupun diakui, sistem konektivitas dan mekanisme kontrol dari segi jurnalistik di Fakfak masih perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Kini hanya ada sebagian media yang baru memulai pemberitaan online. Untuk itu, kehadiran media online dan cetak adalah kebutuhan penting hari ini, untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi informasi. Sedikitnya media pers di Fakfak, memunculkan masalah, yaitu rentan terhadap dependensi dan objektifitas. Padahal, dalam informasi diperlukan komparasi atau media lain sebagai pembanding sebelum menyimpulkan kenyataan. Dengan banyaknya media, akan terjadi persaingan menuju kualitas jurnalistik yang baik. Fakfak hari perlu membangun eksistensi media yang berkualitas, supaya masyarakat dilayani haknya dan dapat mengontrol pembangunan.
***
Nyali Media, Pembangunan, dan Hak Jurnalisme di Tanah Fakfak Nyali Media, Pembangunan, dan Hak Jurnalisme di Tanah Fakfak Reviewed by Fakfak on 17:42:00 Rating: 5
Powered by Blogger.