Relasi Kuasa dan Gagalnya Kesejahteraan

Everd Scor Rider Daniel
Magister Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran, Bandung

Kesejahteraan adalah hak. T. H. Marshall (1963) dalam Right of Citizenship mengklasifikasikan konsep hak kewarganegaraan ke dalam tiga kategori : 1) Civil citizenship (right to individual freedom); 2). Political Citizenship (right to vote and participate in political decision making); 3). Social Citizenship (right to economic welfare and security).

Kesejahteraan menjadi topik yang selalu menarik dalam perbincangan negara. Tapi, kesejahteraan itu juga mudah gagal dalam intrik kepentingan kuasa. Wacana ini sering diributkan, dan memunculkan antitesis terhadap pemerintahan. Negara sebagai omnipotence (sangat kuat). Itu mengapa fungsinya melaksanakan kesejahteraan. Tapi mengapa negara gagal?

Yang menggagalkan proses itu adalah sistem patronase. Jejaring yang membentuk fenomena hybrid: relasi “perkawinan” di luar negara antara elit dengan klien politiknya (Paskarina, 2017). Distribusi kesejahteraan tidak lagi inklusif karena sebagian besar mengalir ke dalam ruang-ruang privat. Bukan pada kepentingan bersama.

Sistem patronase mempengaruhi alokasi sumberdaya, menciptakan ruang aman bagi penyelewenangan. Karena dalam patron klien, terdapat substitusi sumberdaya, insentif, materi, uang, dan juga kemudahan akses kepada klien di tingkat lokal untuk menduduki posisi-posisi politik tertentu.

Kebiasan yang terus berlanjut dalam realitas politik lokal itu sudah menjadi rahasia umum. Konsesus mengenai keadilan masih terus dihadapkan pada situasi dilematis selama distribusi pelayanan negara masih dihimpit kepentingan. Harapan-harapan kesejahteraan seolah jauh. Bukan pesimis, namun lebih tepat, berupaya realistis ketika negara gagal dan dikatakan ‘salah urus’. Negara cenderung bebas dan secara sembunyi bermain dengan kepercayaan publik. Sampai, bahkan ada yang merasa kesejahteraan itu abstrak, tidak di dirasakan. Tantangan bernegara yaitu soal letak pemahaman distribusi kemakmuran. Bagaimana negara berperan, apa bentuk distribusi kesejahteraan? Dan bagaimana kesejahteraan dipraktekan dengan adil?

Perdebatan Keadilan Antara Rawls, Nozick, dan Sen

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness. Bagi dia, keadilan itu linier dengan equal basic of liberties. Pertimbangan ataupun pengandaian yang disodorkan Rawls, sering digunakan dalam logika bernegara pada umumnya. Pandangan justice as fairness dalam magnum oppus (karya besarnya), A Theory of Justice, 1971, dikemukakan ada dua wilayah inti ketika berbincang soal keadilan: opportunity dan outcomes. Landasan konseptual dari distributive justice Rawls, terletak pada ownership of goods (income, wealth, opportunities, jobs, welfare, utility.) di dalam kelas masyarakat.

Logika opportunity dan outcomes dianalogikan dalam keberadaan masyarakat (status/pekerjaan) dan segala sesuatu yang ada dipadukan menuju kesederajatan dalam prinsip allocation of resources. Rawls menilai, pendapatan (sebagai salah satu bentuk social ownership), idealnya didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat (equal rights for all). Rawls berupaya mengembalikan posisi masyarakat secara alamiah (original position), atau hendak menetralkan posisi akibat dari adanya transformasi dan variasi yang memunculkan beragam status sosial. Kesetaraan dalam memaksimalkan hak-hak dasar rakyat perlu diintervensi ketika ada kesenjangan dalam penguasaan materi, (dominan-minoritas).

Rawls mengusulkan suatu perbedaan prinsip yang dijadikannya sebagai inti dari keadilan yang diuntungkan. Prinsip yang menyatakan bahwa perbedaan dalam kekayaan secara moral dibenarkan sejauh kekayaan itu menguntungkan yang lain (kaum minoritas). Inti yang mau dikemukakan adalah, ruang sosial hendaknya dijadikan basis kerjasama yang saling menguntungkan.

Asumsi itu dapat dibenarkan dan semacam memperoleh penguatan lewat pembuktian realitas, adanya akumulasi penguasaan sumberdaya pada kelompok individu-individu tertentu, mereka yang sedikit lebih diuntungkan (misal, pendapatan, kekayaan, peluang, pekerjaan, kesejahteraan) dibanding lainnya.

Muncul pertanyaan, atas dasar apa distribusi harus dibuat, apakah kesetaraan, maksimalisasi, karakteristik individu, transaksi secara gratis, dsb?

Pendapat Robert Nozick berseberangan dengan apa yang dikemukakan Rawls, melalui pengembangan asumsi pada apa yang dinamakan mekanisme, cara mendapatkan keadilan. Magnum Opus-nya, berjudul Anarchy, State, and Utopia, 1974, mendeskripsikan keadilan lebih pada kebebasan masing-masing individu menikmati kepemilikannya sendiri melalui usaha yang dilalui menuju suatu pencapaian. Jelas, suatu argumen yang bertentangan dengan apa yang diyakini Rawls yang relatif lebih menyamakan keadaan masyarkat. Inti perbedaan keduanya adalah : Rawls melihat hasil, sementara Nozick pada proses.

Namun realitas menyodorkan kegagalan karena tidak se-pragmatis apa yang dibayangkan Nozick. Asumsi itu membutuhkan pertimbangan, kajian oleh nalar publik terutama tantangan-tantangan pada wilayah praktis. Asumsinya diklaim sebagai antitesis ketika dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana keadilan diinterpretasikan dalam skema resource allocation dalam latar suatu kondisi sosial yang berbeda-beda?

Poin kritisnya, bagaimana menghendaki suatu mekanisme pembagian yang tepat soal alokasi sumberdaya? Berbasis pada kesamaan, atau kepentingan diri masing-masing (self interest)?

Jawabannya, sulit menemukan mekanisme pengaturan secara institusional di tengah kondisi sosial yang universal, atau mencari proporsionalitas sebagai jalan keluar mengurai persoalan itu. Amartya Sen dalam buku Idea of Justice, 2009, berupaya mengesampingkan pertarungan kepentingan sembari menyodorkan pandangan yang relatif lebih adil. Bisa dikatakan, Sen berusaha meletakan pemahaman jalan tengah menuju proses keadilan.
Sen mendudukan pertimbangan pada karakteristik keberagaman (diversity), bahwa ada pengkategorian yang jamak di masyarakat berdasarkan pada konsep tentang “masyarakat yang adil” atau “just society”. Sen juga menyodorkan pandangan yang solutif, dimana sebagai bentuk alternatif ketika keadilan mandeg pada level institusi (negara).

Demi keadilan, Sen menilai, pentingnya inisiatif  negara dalam mengukur kembali kapabilitas warganya. Kalkulasi terhadap kapasitas masyarakat menjadi penting dalam penciptaan suatu kondisi ke arah perbaikan. Sen memunculkan suatu pendekatan capability approach, yang didalamnya memuat tujuan-tujuan sosial lewat pengembangan diri, kapasitas dan potensi individu-individu. Sekali lagi, negara harus paham betul, apa kapasitas sosial yang dimiliki dan bagaimana memanfaatkannya.
Relasi Kuasa dan Gagalnya Kesejahteraan Relasi Kuasa dan Gagalnya Kesejahteraan Reviewed by Fakfak on 11:11:00 Rating: 5
Powered by Blogger.