Pangdam XVIII/Kasuari Tinjau Lokasi Pembangunan Korem


FAKFAK,  – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Yoppye Onesimus Wayangkau dan rombongan meninjau lokasi pembangunan Korem di kampung Kiat, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Kamis (30/3/2017) siang.

Pantauan media ini, Pangdam didampingi Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, Dandim 1706/Fakfak Letkol Inf. Catur Adi Siswono, S.IP, Kasdim Mayor Inf. Sukmo Margo, S.IP dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Samaun Dahlan.

Turut hadir juga Asisten Bidang Pemerintahan Setda Fakfak, Joko Purnomo dan Kabag Pertanahan, Abdurahman Rumakat serta Kepala Distrik Fakfak Barat.

Setelah meninjau lokasi pembangunan Korem, Pangdam didampingi Ketua Persit KCP PD XVIII/Kasuari Ny, Istriani Wayangkau dan Ibu-ibu Persit KCK Kodim Fakfak dan rombongan menuju lokasi wisata ikan Duyung di kampung Kiat, guna melihat dekat ikan Duyung.

Selanjutnya Pangdam dan rombongan makan siang bersama di rumah makan selamat datang, setelah makan siang, Pangdam dan rombongan kembali ke Hotel Grand Papua Fakfak untuk istirahat dan Jumat (31/3/2017) kembali ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. [try] (www.beritalima.com )

Kadishubkominfo dan Kapolres Fakfak Pimpin Rakor Bahas Tertib Lalu Lintas


FAKFAK, – Dalam rangka menuju tertib berlalu lintas di Kabupaten Fakfak, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi (Rakor) forum lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2017, di ruang rapat kantor Dishubkominfo, Kamis (30/3/2017) pagi.

Rapat dipimpin Kadishubkominfo Kabupaten Fakfak, Taufiq Heru Uswanas, S.Sos. M.Si dan Kapolres Fakfak AKBP, Gazali Ahmad, S.IK.MH dihadiri Sekretaris Perhubungan Darat, Yulianus Tappi, S.Sos, Kanit Regiden Satlantas Polres Fakfa, Aiptu Ramlan mewakili Kasatlantas.

Hadir juga Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI), Masyono, Wakil Ketua SPTI, Abu Turua, perwakilan angkutan umum (angkot), Ketua-ketua pangkalan ojek serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Kadishubkominfo mengaku kecewa pengendara tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di jalan raya, selain itu, lanjut dia, saat ini banyak kenderaan luar yang dijadikan ojek beroperasi di Kabupaten Fakfak.

“Notabene tukang-tukang ojek itu tanpa memiliki KTP Fakfak, saya akan menyurat ke Polres untuk dalam waktu dekat dilakuka razia,”ujarnya.

Kapolres Fakfak mengatakan, kecelakaan lalu lintas diwali dengan pelanggaran lalu lintas, diakibatkan oleh pengendara, kenderaan yang tidak layak, maupun faktor alam atau cuaca.
“Terkait dengan kenderaan yang dari luar, kami sudah data melalui satuan lalu lintas Polres Fakfak per 3 bulan sekali dengan mengeluarkan surat ijin operasi,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua SPTI mengusulkan agar Dishubkominfo dan Satuan Lalu Lintas memberikan mengefek jerah kepada angkot dan ojek yang mengakut penumpang di rambu lalu lintas tanda larangan.

Senada juga Wakil Ketua SPTI, dia meminta instansi terkait tidak saja menekan tukang ojek dan angkot, tetapi juga kenderaan plat merah dan pribadi yang tidak memiliki garasi dan parkir dipinggir jalan. [try] ( www. beritalima.com )

Korupsi Bandara Kaimana, Kejari Fakfak minta tambah lima saksi


Kaimana, Jubi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak telah menurunkan P-19 atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi terkait dugaan penggelapan dana hibah Bandar Udara (Bandara) Kaimana, Papua Barat senilai Rp 4 miliar lebih, yang menyeret salah satu pejabat Pemkab Kaimana berinisial JO.
Dalam P-19 itu penyidik Kejari Fakfak meminta agar penyidik memeriksa lima saksi baru dan memeriksa ulang saksi-saksi pemilik tanah garapan.
Kapolres Kaimana melalui Kasat Reskrim yang didampingi Kanit Pidum Polres Kaimana IPTU Herru Rezky kepada wartawan di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, salah seorang saksi tersebut berinisial AR.
“Ada lima saksi itu yang kami bingung karena semuanya keluarga AR. Namun itu bukan menjadi soal. Kami tetap akan penuhi permintaan penyidik kejaksaan. Kami juga berharap dalam kasus ini masyarakat mendukung kami, sehingga kasus ini bisa secepatnya disidangkan,” katanya.

Jika semua saksi telah diperiksa seturut permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Fakfak sebagaimana termuat dalam P-19, maka pihaknya akan menunggu P-21 dari kejaksaan untuk selanjutnya mengirimkan tahap dua, yakni pengiriman barang bukti dan tersangka.

“Kami berharap kasus ini secepatnya kami kembalikan P-19 dari kejaksaan. Sesudah itu kami kirim tahap duanya. Ya, artinya secepatnyanya begitu,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kaimana, yang membidangi pemerintahan, Hengky Murmana menilai kasus ini dan kasus lainnya menjadi pelajaran bagi ASN Kaimana.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati. Menyangkut sudah menjadi tersangka dan untuk dinonaktif dari jabatan, itu kembali ke pemimpinnya. Tapi yang kami ingatkan jangan kita gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan, yang pada akhirnya menyeret kita ke pidana,” kata Hengky.

Sebelum JO ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rp 4 miliar lebih itu oleh Polres Kaimana atas pengaduan pemilik tanah garapan dan tanah adat, Januari 2016, dari pemerintah pusat melalui transfer yang masuk ke kas daerah telah menyerahkan dana dimaksud dalam forum yang berlangsung di ruang sidang di saksikan oleh unsur Muspida plus, pihak bandara, dan sejumlah tamu lainya. Namun dalam penyelesaian dengan pemilik tanah garapan berbuntut panjang.

Kasus ini pun sempat dimediasi Babinkamtimas Polers Kaimana yang dihadiri Dandim 1713 , Kapolres dan Sekda Rita Teurupun. Namun JO berencana menyelesaikan hak-hak masyarakat.

“Nanti saya bicarakan dengan pengacara saya karena beliau nanti datang ke Kaimana, baru saya kembali bicara dengan masyarakat untuk kita selesaikan hak-hak masyarakat,” kata JO ketika itu.

Dalam proses penyelesaian JO tidak menepati kesepakatan sehingga masyarakat membuat laporan polisi dan menempuh jalur hukum. Lalu Februari lalu, setelah mengelar perkara di kubu Polres Kaimana, JO akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan ditahan di Polres Kaimana. (Jacob Owen) (www.Tabloidjubi.com)

Benarkah OPM Menyerah? OPM yang mana?

 
Seperti diberitakan sebelumnya tentang ratusan anggota OPM yang menyerahkan diri (link: kecewa-ratusan-anggota-opm-turun-gunung ), mendapat respon balik yang mempertanyakan OPM yang mana ? dan seperti yang diberitakan oleh media www.Papuapost.com dengan judul "OPM NKRI dan OPM yang sudah jadi ULMWP".

Berikut diposting kembali disini, karena situs utama www.Papuapost.com diblokir oleh kominfo.

OPM NKRI dan OPM yang sudah jadi ULMWP

Ada begitu banyak bukti tentang OPM buatan dan piaraan NKRI dibandingkan dengan OPM yang asli, tetapi PMNews hendak menyebutkan tiga dari antara mereka, dalam rangka memperjelas pemahaman kita terhadap berita-berita buatan NKRI lewat Pasukan Cyber Army NKRI dan berita berdasarkan kebenaran mutlak.

Pertama, OPM selalu disebutkan sebagai Organisasi Bersenjata, bukan organisasi politik. Namanya saja "organisasi", "Papua", "merdeka", tetapi sebuah organiasi selalu saja dianggap dan disebut sebagai sebuah organisasi bersenjata yang bergerilya di hutan-hutan di New Guinea.

Aneh tapi nyata. Hal-hal aneh tapi nyata menjadi hal yang biasa di Indonesia. Mobil Presiden dibawa lari sama mantan Presiden kan hal biasa. Ketua DPR RI menyebut nama Presiden dalam percakapan dengan perusahaan asing juga sudah dianggap wajar. Bantuan tanpa uang makan dan uang rokok di seluruh Indonesia dianggap "berdosa". Itukah fakta kehidupan NKRI? Aneh tapi nyata.

OPM tidak mungkin punya senjata, jangankan bergerilya di hutan. OPM sudah ada di Jayapura kota, sudah ada di Port Moresby kota, ada di Port Vila Kota, ada di London, ada di New York, ada di Honiara, ada di Jakarta .OPM ada duduk di atas kursi, di hadapan meja, bukan memangggul senjata, bukan di hutan dan di kampung-kampung
. OPM bukan organisasi saja, tetapi telah menjelma menjadi "nafas" dan "jiwa" dari perjuangan Papua Merdeka.

Walaupun begitu, apa yang dilakukan NKRI? Masih menyiarkan berita-berita seperti ini:
1. 154 OPM menyerah....
2 .OPM serahkan senjata
3. OPM menyatakan perang melawan NKRI
4.OPM ini dan OPM itu....

Jadi, kalau ada OPM yang memangggul senjata, maka itu OPM buatan NKRI. Itu rumus baku, itu rumus pasti. Mari kita camkan dan yakini.

Kedua, Siaran Pers OPM yang menyatakan perang, menyerah dan meminta dialogue pertama-tama disiarkan oleh berita-berita NKRI seperti Kompas, Suara Pembaruan, BeritaSatu, TVOne, MetroTv, Tempo dan Detik

Bagaimana mungkin OPM yang sudah punya media Online jauh sebelum NKRI Cyber Army seperti www.papuapost.com, www.infopapua.org, www.freewestpapua.org, www.ulmwp.org, www.ipwp.org, www.ilwp.org dan sebagainya, dan seterusnya, kok harus menggunakan media NKRI untuk menyatakan perang, untuk menyatakan dukungan kepada ULMWP, untuk menyatakan menyerah kepada NKRI?

Hanya orang Papua "bermental budak" yang akan menerima pemberitaan seperti ini sebagai kebenaran.

Ketiga,OPM NKRI akan bebas berkeliaran di kota-kota di seluruh Indonesia, dan melakukan jumpa pers secara bebas di cafe-cafe di mana saja. Mereka akan berbicara keras menentang NKRI, tetapi dengan menggunakan tempat-tempat makan-minum, dan media NKRI. Mereka akan menggugat NKRI, mereka akan menantang NKRI, mereka akan marah kepada NKRI, tetapi lewat media NKRI.

* Lalu bagaimana dengan OPM yang asli?

OPM yang asli kini sudah menjadi ULMWP, oleh karena itu, kalau ada OPM masih bergerilya, itu pasti OPM NKRI. ULMWP sebagai inkarnasi dari OPM saat ini menjadi anggota MSG dan meminta NKRI untuk berdialog secara demokratis dan bermartabat lewat mediasi MSG, tetapi kalau masih ada OPM yang menyatakan perang, masih ada OPM yang menyerah, maka itu OPM-OPM buatan NKRI, yang tabiatnya mengikuti tabiat NKRI yang penuh dengan kekerasan dan teror di semua tingkatan dan lapisan, seperti setiap hari disiarkan dalam televisi-televisi kolonial Malayo-Endos sendiri.

Pertanyaan sekarang,
* Apakah OPM NKRI dan OPM West Papua sama?
* Apakah OPM NKRI sebagian adalah OPM asli?
* Siapa OPM NKRI dan siapa OPM Asli?
 (http://papuapost.com)

LP3BH Sambut Positif Kunjungan Pelapor Khusus PBB

Manokwari,  - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) menyambut positif rencana kunjungan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Kesehatan  (UN Special rapporteur on Health), Dainius Puras, ke Jayapura, Provinsi Papua, yang direncanakan tiba Jumat pekan ini.

Kunjungan Pelapor Khusus PBB tersebut sesuai mandatnya untuk melihat dari dekat tentang situasi hak asasi manusia, khususnya mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat asli Papua di rumah sakit dan tempat lainnya di Tanah Papua.

“Kami meminta perhatian pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua serta institusi keamanan setempat untuk ikut memberikan dukungan serta akses seluas luasnya kepada Tuan Puras untuk dapat menjalankan tugasnya secara maksimal selama berada di Jayapura,” uangkap Yan Christian Warinussy, SH, Direktur LP3BH dalam siaran persnya semalam.

Sesuai jadwal, kata dia, Pejabat Ahli PBB tersebut akan mengunjungi rumah sakit setempat, serta bertemu tokoh agama serta beberapa saksi maupun organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua.
Berkenaan dengan itu, LP3BH juga mendesak agar rencana pertemuan Pelapor Khusus PBB tersebut dengan saksi, korban dan tokoh agama maupun organisasi masyarakat sipil dapat dilakukan secara damai tanpa intervensi pemerintah maupun institusi keamanan setempat.

“Ini demi kepentingan si pelapor khusus PBB tersebut bisa memperoleh informasi yang benar, faktual, termasa dan imparsial. Sehingga akan berguna pada saat dia menulis laporan dan rekomendasi kepada PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta pemerintah Indonesia,” terangnya.
LP3BH akan turut menghadiri kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan tersebut demi memastikan kunjungan tersebut berlangsung dengan baik dan tanpa tekanan (intimidasi) dari manapun atau oleh siapapun.

Diharapkan kunjungan Tuan Danius Puras ini dapat berjalan baik dan lancar, sehingga memungkinkan pemerintah Indonesia dapat mengundang Pelapor Khusus PBB yang lain untuk berkunjung ke Tanah Papua di masa mendatang.(mp-20/Mediapapua.com)

Pocil Binaan Satlantas Polres Fakfak, Atur Lalu Lintas


FAKFAK,  – Suatu kebanggaan tersendiri bagi anggota Polisi Cilik (Pocil) hasil rekrut dari beberapa sekolah dasar (SD) di Kota Fakfak untuk dibina oleh Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak guna mengetahu dasar rambu-rambu lalu lintas.

Dari hasil binaan itu, Senin (27/3/2017), mereka turun ke jalan pada masing-masing sekolah untuk mengatur lalu lintas di depan sekolah mereka.

Pantauan media ini, di SD Negeri 1 Fakfak dan SD Yapis Fakfak, anggota Pocil didampingi anggota Satlantas membantu sesama siswa yang menyebrang jalan masuk sekolah.

Terkait hal ini, Kasat Lantas Polres Fakfak Iptu Freddy Suplanit, S.Sos mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini tidak terlepas dari tujuan dasar yaitu, selain mengajak pengguna kenderaan tertib berlalu lintas.

“Juga mereka (Pocil,red) memberikan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas kepada anak usia ini yang mana sebagai generasi penerus bangsa, yang sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas,”ujar Kasat Lantas. [try] (beritalima.com)

Tempat Santai Jalbar Jadi Lokasi Favorit Mesum


Fakfak,- Taman pelepas lelah Kota Fakfak yang bertempat dijalan Dr.Salasa Namudat Kabupaten Fakfak disalah gunakan oleh para muda-mudi sebagai tempat pacaran.Tempat yang seharusnya untuk bersantai bersama keluarga, kini sebagian beralih fungsi sebagai tempat pacaran.Seperti yang terlihat dimata masyarakat Fakfak beberapa muda-mudi bahkan pelajar terlihat asik berpegang tangan dan duduk berdempetan bahkan sambil berciuman.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat,diketahui sebagian besar pasangan muda-mudi tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor,setelah itu memarkirkan kendaraannya dan mereka lebih memilih ditempat agak sepi.
Tak jarang mereka juga saling mengumbar kemesraan yang sepantasnya tidak dilakukan oleh pelajar

Sementara itu,informasi yang diberikan dari salasatu warga yang tidak mau namanya disebut berinisial PL juga bagian dari. salah satu pengunjung tempat santai tersebut mengatakan nyamanya tempat rekreasih keluarga dan semua warga Fakfak disalahgunakan oleh para pelajar dan muda-mudi untuk berpacaran secara berlebihan.

Pacaran sah-sah saja,namun alangkah baiknya dilakukan dengan wajar dan tidak dilakukan dikeramaian.,”katanya.

Ia juga berpendapat,pihak sekolah dan keluarga seharusnya bisa mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan para pelajar.

Agar kegiatan-kegiatan yang kurang mendidik tersebut mampu diminimalisir dengan baik ,”tandasnya.
(Amatus.Rahakbauw | www.beritalima.com )

Komnas Perempuan Minta Presiden Pastikan KLHS Komprehensif

Ilustrasi. Aksi cor kaki dengan semen sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Kendeng, Jawa Tengah. (Foto: Istimewa)

JAKARTA,  - Komnas Perempuan menyarankan Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) terkait kegiatan penambangan karst oleh Semen Indonesia yang dilakukan secara komprehensif dan terbuka.

Hal itu dituliskan dalam surat rekomendasi Komans Perempuan untuk Presiden Joko Widodo terhadap SK Gubernur Jawa Tengah pada 23 Maret 2017.

"Proses KLHS harus komprehensif dan terbuka dengan melibatkan perwakilan petani Kendeng yang saat ini sedang berkonflik dengan Gubernur Jawa tengah," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana di Jakarta, Senin (27/3).

Komnas Perempuan memandang upaya tersebut dapat mencairkan ketegangan pascaditerbitkannya izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen.

Surat keputusan itu dilakukan atas dasar kekeliruan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menafsirkan petimbangan hukum dan putusan PK Mahkamah Agung.

Putusan MA RI memerintahkan Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan Semen Indonesia di Rembang dengan menimbang gubernur tidak menyiapkan solusi konkret dan cara alternatif dalam penanggulangan terhadap masalah kebutuhan warga.

Sementara itu Ganjar tetap memberikan izin penambangan dan pabrik semen beserta utilitasnya.
Komnas Perempuan berpendapat Ganjar yang menerbitkan SK Gubernur yang diterbitkan saat KLHS sedang diproses telah menuai konfilk antara sesama masyrakat dan dengan pemerintah daerah. (Ant)
Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum | SATUHARAPAN.COM

Kontak Senjata di Papua, Satu Orang Tewas

Selebaran yang di tempel di beberapa tempat di Kota Serui memajang foto dua orang anggota TPN/OPM anak buah Rudy Orarey yang kini menjadi buronan dan masuk DPO Polres Yapen. (foto: suluhupapua. com)

Menjelang pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Papua, kelompok bersenjata terlibat kontak senjata dengan aparat Kepolisian, Senin 27 Maret. Satu anggota kelompok bersenjata itu tewas, Senin, 27 Maret 2017.
Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi  Ahmad Mustofa Kamal membenarkan ada kontak senjata tersebut. "Kontak senjata berhasil melumpuhkan Kelompok Kriminal Bersenjata  dan menewaskan satu orang pimpinannya di  wilayah Pantura dan Yawakukat," ujarnya. 
Awalnya, menurut dia, ada informasi pimpinan KKB wilayah Yapen Utara, Maikel Merani yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kepulauan Yapen, sering membuat keresahan di kampung Konti Unai Distrik Yawakukat.
"Tim dari Polres Kepulauan Yapen langsung bergerak ke sasaran dan memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berada di rumah mertuanya," ujarnya. 
Saat dilakukan penggrebekan, terjadi kontak tembak antara tim gabungan dengan pimpinan KKB Wilayah Yapen Utara. Akibatnya, pimpinan kelompok tersebut meninggal dunia di tempat.
Dalam kejadian itu, menurut dia, Polres Kepulauan Yapen berhasil mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS1, 9 buah magazine SS1, sangkur, rompi, bendera bintang kejora, 13 butir amunisi revolver, 10 butir amunisi karet kaliber 5,56, 229 butir amunisi kaliber 5,56, satu pucuk senjata angin dan sejumlah uang.
Hingga kini,  situasi Yapen masih kondusif. "Situasi masih aman dan terkendali beberapa jam menjelang pleno KPU," ujarnya. (mus/ http://nasional.news.viva.co.id)

Solidaritas Kendeng, Mahasiswa Papua Cor Kaki di Monas

Jakarta - Puluhan mahasiswa dan komunitas warga Papua menggelar aksi solidaritas terhadap petani Kendeng yang meninggal dunia, Patmi (48). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia yang merugikan para petani.


Pantauan detikcom di Depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017), peserta aksi terdiri dari Komunitas Sanggar Suara, Aliansi Mahasiswa Papua, Komunitas Taring Babi dan Marjinal Band. Sementara puluhan polisi berjaga-jaga di sekitar Monumen Nasional dan Jalan Merdeka Utara agar tidak menutup Jalan Raya.

Selain itu, kaki peserta aksi tersebut disemen dengan dilapisi perban sejak pukul 15.00 WIB. Jika ingin ke toilet, mereka memakai troli dengan dibantu rekan-rekan peserta aksi yang kakinya tak disemen.

"Kami turut menyampaikan duka cita ibu petani kendeng yang meninggal Patmi dan bahkan perjuangan rakyat Indonesia. Kami mendorong perjuangan petani Kendeng tuntutan dituntas rezim Jokowi," kata Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Frans Nawipa.


Frans mengaku aksi solidaritas ini merupakan bentuk kepedulian rakyat Papua terhadap Petani Kendeng.

"Kami menggunakan pakaian tradisional rakyat karena tertindasnya kaum Kendeng agar mata dunia melihat penderitaan," kata dia.
(idh/van/ Detiknews.com) | Doc Foto: Faiq Hidayat/detikcom

Biar Bungkam, Premanpun dipakai Mengancam

Jakarta - Wakil ketua II DPRD Kabupaten Fakfak Semuel Hegemur SE.MM melalui laman facebooknya memposting ancaman terhadap dirinya.

Kami punya legitimasi hari ini dari Rakyat Fakfak , kenapa kami harus diancam menggunakan preman , Ini negara Republik Indonesia, semua tunduk di depan hukum, Hukum sebagai panglima di Republik ini, kita semua menantikan itu dan Rakyat menunggu di daerah tentang kebenaran dari sebuah proses hukum kenapa harus pakai cara cara yang tidak mendewasakan demokrasi di daerah. KENDON KIMA KUPANG PINGGET MO PENGGI INDO HUHANYANGGE DIBIBI, HRIET WAR PUR KENDON TAMBONDE MI KIMA WEK HANGGAT IN PREGAWEH
Kehadiran para wakil rakyat di ibukota negara ini dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait keabsahan bupati terpilih

Beragam komentar untuk dukungan terkait postingan ini.
Siapa yang mengirim preman untuk mengancam tentunya merasa terganggu atas proses yang ada. Dan ini membuktikan para elit yang belum dewasa dalam berpolitik dan masih menggunakan cara-cara yang tidak pantas untuk melanggengkan kekuasannya.

Menanggapi ancaman itu, Aktivis ELSHAM Fakfak, Freddy Warpopor, melalui laman facebooknya merespon:

Yang kirim preman saat ini ancam pimpinan DPRD Fakfak Semuel Hegemur dan tim di jakarta saya peringatkan untuk tdk menggunakan cara2 kekerasan yang kita semua tidak menginkannya, jika anda merasa benar silahkan buktikan itu di hadapan rakyat dan publik agar semua tau sebuah kebenaran yang anda rekayasa. Ini bukti bahwa anda tdk punya rakyat anda hanya punya duit besar sehingga dokumen Negarapun anda bisa beli demi sebuah kekuasaan. Kami #wodur siap jika hal buruk mengancam keslamatan mereka Fakfak terlalu kecil, ingat itu.


Siapa otak dibalik preman bayaran untuk mengancam itu? yang pasti akan ketahuan juga. (HG)

Kedepan, Kereta Api “Tulang Punggung” Transportasi Papua Barat

Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Bambang Heriawan Soesanto
 
MANOKWARI, — Modal transportasi kereta api kedepan dinilai akan menjadi tulang punggung transportasi di wilayah pedalaman Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Bambang Heriawan Soesanto di Manokwari, Jumat, mengutarakan, trase  jalur kereta api akan dibangun dan menembus seluruh wilayah pedalaman.
“Kereta api adalah jasa transportasi massal yang sangat efektif dan murah baik untuk penumpang maupun barang. Masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya alat transportasi tersebut,” kata Bambang.

Persiapan pembangunan perkeretaapian Papua Barat telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Sejumlah kajian terkait rencana pembangunan tersebut sudah selesai dilaksanakan.

Tahun ini, pihaknya akan melaksanakan studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Beberapa waktu lalu, ia mengajak seluruh kepala Dinas Perhubungan se-Papua Barat berkunjung dan konsultasi terkait pembangunan perkeretaapian di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kita melaksanakan rapat koordinasi teknis di sana. Sulawesi kita pilih karena daerah tersebut berhasil memulai pembangunan Perkeretaapian dari nol,” katanya.

Pihaknya tidak memilih wilayah Jawa dan Sumatera karena perkeretaapian di wilayah tersebut sudah sangat eksis. Sementara Papua Barat baru memulai dari nol.
Sulawesi Selatan, kata dia, dinilai relevan karena daerah tersebut baru saja memulai pembangunan tersebut, dan saat ini pembangunan masih berlangsung.

Meskipun demikian, studi banding pun pernah dilakukan di wilayah Jawa dan Sumatera, terutama di daerah yang bertopografi bukit dan pegunungan layaknya Papua Barat.

“Di Sulawesi Selatan kami berkunjung ke Kabupaten Barru, yang merupakan titik awal pembangunan perkereta apian Sulawei Selatan sekaligus sebagai lokasi ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan tersebut,” ujarnya lagi.

Menurut dia, berbagai informasi penting diperoleh pada kunjungan tersebut, baik dari pemerintah daerah setempat maupun dari Satuan Kerja Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Bambang berharap, kegiatan tersebut bisa menjadi inspirasi para kepala dinas perhubungan kabupaten/kota dan seluruh jajaran. Dengan demikian, ground breaking perkeretaapian Papua Barat segera dilakukan. (IBN)(sumber: Cahayapapua.com)

Pemerintah Sepakati 3.353 Proyek Nasional di Papua Barat

Pelaksana Tugas Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati

Pemerintah Sepakati 3.353 Proyek Nasional di Papua Barat

MANOKWARI, — Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga menyepakati sebanyak 3.353 proyek nasional yang akan dilaksanakan di wilayah provinsi Papua Barat.

Pelaksana Tugas Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari, Kamis (23/3) mengatakan, proyek tersebut diluncurkan untuk mendukung program percepatan pembangunan di daerah.

“Total usulan proyek kementerian dan lembaga untuk mendukung prioritas nasional di Papua Barat sebanyak 8.925 proyek. Yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 3.353 proyek,” kata Diah.

Dia mengutarakan, dari ribuan proyek tersebut, beberapa diantaranya berupa pembangunan rumah sakit Pratama di Kabupaten Manokwari Selatan, dukungan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang meliputi pengembangan  pelabuhan Sorong, Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Pelabuhan Arar, Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Aimas–Seget, Pelebaran Jalan Sorong–Aimas.
Pada kesempatan itu, ia juga membeberkan tentang usulan proyek daerah yang mendukung prioritas nasional. Total proyek yang diusulkan sebanyak 1.982 proyek. 968 diantaranya telah dibahas dan disepakati.

“Untuk total proyek prioritas daerah sebanyak 72.016 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 602 proyek,” sebutnya lagi.

Diah berharap, penyusunan rancangan awal RKPD Papua Baray tahun 2018 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rancangan Program jangka panjang daerah (RPJPD).

Dengan demikian, kata dia, terjadi keselarasan antara kegiatan pembangunan yang dilaksanakan daerah dan program nasional.

Ia juga berharap penyusunan RKPD tersebut memperhatikan visi misi serta rencana program kepala daerah terpilih.

“Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi bahan untuk menyempurnakan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD,” sebutnya lagi. (IBN) (Sumber: Cahayapapua.com)

Kecewa, Ratusan Anggota OPM Turun Gunung

MERAH PUTIH : 155 anggota OPM pimpinan Utaringen Telenggen menyerahkan diri kepada TNI di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Foto: DISPEN TNI AD.

JAKARTA - Ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerahkan diri, sekaligus kembali menjadi bagian Indonesia.
Keputusan itu mereka ambil lantaran kecewa terhadap OPM. 

Tidak banyak yang mereka dapat selama bergabung dan bertahan bersama organisasi tersebut.
Keterangan itu disampaikan Utaringen Telenggen kepada Danramil 1714-14/Sinak Lettu Inf Yusuf Rumi dan Bupati Puncak Willem Wandik ketika mereka menyerahkan diri lima hari lalu (20/3). 

”Sudah sejak Senin,” tegas Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh kepada Jawa Pos kemarin (24/3). 

Berdasar data TNI AD, jumlah anggota OPM yang menyerahkan diri tidak kurang dari 155.
Utaringen Telenggen merupakan perwakilan mereka. Dia yang membuka diri kepada Koramil 1714-14/Sinak. 

Rabu (15/3) dia datang ke markas koramil tersebut. Bersama pendeta Zakarias Tabuni, dia meminta jaminan keamanan. ”Berkaitan rencana menyerahkan diri,” ungkap Denny. 

Permintaan itu disambut baik oleh Koramil 1714-14/Sinak. Utaringen bersama 154 mendapat jaminan keamanan.
Mereka diantar untuk bertemu Willem. Dalam pertemuan itu, sambung Denny, seluruh anggota OPM yang turun gunung bersama Utaringen menyatakan kembali menjadi bagian Indonesia.
”Mereka minta dibangunkan rumah honai untuk tinggal,” jelas dia. 

Menurut Denny, keputusan Utaringen bersama ratusan anggota OPM lainnya merupakan kabar baik.
Bukan hanya pemerintah daerah yang menyambut positif. Pemerintah pusat pun demikian. Komitmen pemerintah membangun Papua tidak putus. 

Itu dibuktikan melalui pembangunan sejumlah infrastruktur. ”Sekarang sedang dilakukan pembangunan jalan di sana,” imbuhnya. 

Denny berharap anggota OPM yang masih bertahan turut menyusul Utaringen dan saudara-saudara mereka yang sudah kembali menjadi bagian tanah air. 

Dia pun mendorong agar prajurit TNI di sana terus melakukan pendekatan persuasif dan humanis. 
Sehingga anggota OPM yang lain bersedia kembali ke pangkuan pemerintah. ”Terus lakukan pembinaan teritorial,” tegas dia. 

Langkah itu juga dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. 

Ketika masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), kata Denny, pimpinannya itu gencar melakukan pendekatan persuasif. 

”Panglima membangun rumah honai,” ungkapnya. ”Juga membagikan sepatu untuk anak-anak,” tambahnya. 

Pendekatan itu terbukti mampu menarik hati anggota OPM. Mereka memutuskan kembali. Tidak lagi mengganggu pemerintah. 

”Dulu sampai ada penembakan. Pembangunan jalan dihalang-halangi,” terang Denny. 

Dengan komitmen pemerintah dan kerja sama TNI juga Polri, dia yakin konflik di Papua dapat diakhiri. 

Hal serupa disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto. Dia menegaskan, pemerintah sangat serius membangun Papua. 

”Secara fisik sudah kelihatan hasilnya,” kata dia kemarin. 

Karena itu, tidak ada alasan bagi anggota OPM menganggap pemerintah sebagai musuh. Mereka tidak perlu lagi tinggal di gunung atau hutan. 

Wiranto pun meminta aparat di Papua tidak berhenti melakukan pendekatan persuasif. 

”Yang manusiawi, yang soft. Untuk mengajak mereka turun,” kata dia. 

Kembalinya Utaringen bersama ratusan anggota OPM lain merupakan kabar baik.
Dia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri yang bertugas di sana. (syn/)
Sumber: http://www.jpnn.com/

Bocah SD Laki-laki Ini Mau Main Kelereng Pamit Dulu ke Pacarnya, Lihat Percakapannya



Heboh Percakapan dua bocah yang diduga masih menempati bangku Sekolah Dasar (SD) dengan bahasa-bahasa hiperbolik jadi viral di media sosial.

Panggilan untuk keduanya pun tak tanggung-tanggung, kedua bocah tersebut menyebut nama satu sama lain dengan panggilan ayah dan bunda.

Berawal dari percakapan mereka yang diambil dari pesan Whatss App, si bocah laki-laki mengatakan kalau dirinya ingin main lalu mengirimkan pesan kepada bocah perempuan tersebut.


Berikut Percakapannya lengkapnya:

Bocah Laki-laki (Ayah): "Bunda, ayah main dulu ya sama temen-temen".

Bocah Perempuan (Bunda): "Ih kok main sih, bunda mau curhat,kesel nih liat kakak kelas yang sok kecantikan senyum-senyum ke ayah".

Bocah Laki-laki (Ayah): "Oh kak Putri? ayah juga gak suka sama dia, biarin aja anak kelas 6A itu, ayah sayang bunda selamanya sampai kiya nikah (emoticon cium) Ayah main kelereng dulu ya".

Bocah Perempuan (Bunda): "Bunda juga sayang ayah, yaudah sana main kelereng, jangan sore-sore pulangnya".

Percakapan tersebut tentunya menuai banyak reaksi dari para netizen, kebanyakan dari netizen merasa miris akrena mereka melakukan hal yang belum sepatutnya dilakukan di usia keduanya, berikut reaksi para netizen:
Mamanya De'ir: Hadeeeh gustiiiii nu agung jmn udah edan.
Kim Sceremeoi: jaman tambah modern manusianya tambah mundur.
Mariana Saraswati: Kok harus keluar bahasa seperti itu dek? Ya ampun miris bangetttt.
Kanakayasai: Orangtuanya mana nih? loe harus tanggung jawab. (abs)

 Sumber: http://jabar.tribunnews.com

Menag Harap Kericuhan di Gereja St Clara Diselesaikan Secara Hukum

Ilustrasi: Gabungan ormas Islam Bekasi berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bekasi menuntut Pemkot Bekasi mencabut izin pembangunan gedung Gereja Santa Clara Bekasi Utara, Senin (10/8/2015). (Foto: Dok.satuharapan.com/Melki Pangaribuan)

JAKARTA,  – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap, setiap kasus yang terkait pelanggaran hukum, diselesaikan secara hukum. Lukman mengatakan demikian sehubungan dengan aksi unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Santa Clara oleh sekelompok massa seusai salat jumat, hari Jumat (24/3) yang berakhir ricuh.

“Sebagai negara hukum harus diselesaikan secara hukum,” kata Lukman saat dimintai tanggapannya di Jakarta, Jumat (24/3).

Jika masalahnya terkait izin pendirian rumah ibadah, menurut Lukman hal itu sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Di sana dijelaskan, pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Selain itu, kata Lukman, pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus tersebut meliputi daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; serta dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
Persyaratan khusus lain adalah rekomendasi tertulis dari kantor kementerian agama kabupaten atau kota, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten atau kota.

Terkait Gereja Santa Clara Bekasi, Lukman menegaskan izin pendirian rumah ibadah tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pihak gereja merasa sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemda, sementara sebagian masyarakat menganggap izin itu tidak sah sehingga terjadi demo tersebut.

“Pemda yang harus menjelaskan hal tersebut, mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan," kata Menag. (kemenag.go.id) | SATUHARAPAN.COM

Baca Juga
Editor : Sotyati

TAU KAWAN Gugat Pasal Makar ke MK

 
Subjektifitas aparat hukum seringkali lebih mengemuka dalam menyikapi kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh UU, sehingga “pasal makar” dalam KUHP yang sudah tidak digunakan sejak jaman Belanda seringkali digunakan oleh penguasa dan pemerintah untuk memberangus suara – suara kritis dan mengekang kebebasan berpendapat. Berani kritis, siap – siap dikenakan pasal makar dan dianggap anti pemerintah !
 
Oleh : Walhamri Wahid
 
Pasal makar dalam KUHP seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat yang sudah mendapat perlindungan negara. 

Untuk itu, sebanyak 52 pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara (TAU KAWAN), Selasa (21/3/2017) telah mengjukan pendaftaran gugatan uji materi terhadap pasal – pasal makar yang ada di dalam KUHP terhadap UUD 1945. 

Ke- 52 pengacara tersebut mewakili 5 pihak pemohon diantaranya adalah Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jimi Sembay, Pater Jhon Jonga, Beny Giay (Gereja Kingmi), Sugeng Teguh Santoso (Yayasan Satu Keadilan). 

Ke- 52 pengacara tersebut diantaranya adalah Latifah Anum Siregar SH MH, Eliezer Murafer SH, Ivon Tetjuari SH, Gustav Kawer SH, Simon Patiradjawane SH, Yuliana Langowuyo SH, Iwan Kurniawan SH MH, Yusman Conoras SH, Hendri M. Okoka SH, Brivin Sarimolle SH. 

Moh. Suhud Madirianto SH, Welly Doga SH, Andi Astriyaamiati AI, SH, Hardi SH, Yulius Lala’ar SH, Mulfisar Syarif SH, Yohanes Gewab SH, David Maturbongs SH, Yan Christian Werinussy SH, Theresia Tjulianty Garsperz SH, Simon Banundi SH. 

Semuel Harun Yansenem SH, Jimmy Ell SH, Doury Da Costa SH, Yesaya Mayor SH, Damus Usmany SH, Jacobus Wogim SH, MH, Henry Salom Losikooy SH, Johanes Lexy Mahury SH, MH, Julians SY. Wenno SH, Charles B. Litaay SH, MH. 

Wahyu Wagiman SH, Wahyudi Djafar SH, Arif Maulana SH, MH, Veronica Coman SH, Yunita, SH, LLM, Tomy Albert Tobing SH, Alghifary Aqsa SH, Pratiwi Febry SH, Citra Referendum SH, Bunga M.R. Siagian SH. 

Ayu Ezra Tiara SH, S.Sy, Judianto Simanjuntak SH, Ronald Siahaan SH, MH, Blandina Lintang Setianti SH, Miftah Fadli SH, Abdul Wahid SH, Bernhard Ruben F. Sumigar SH, Azhar Nur Fajar Alam SH, Sekar Banjaran Aji SH, Muhammad Irwan SH, Muhammad Daud Beureuh SH, Fatiatuo Lazirah SH. 

“kami gabungan dari beberapa lembaga pemerhati masalah HAM di Papua dan Jakarta, ada LBH Papua, Elsham Papua, juga LBH Jakarta, sore ini materi gugatan sudah kita masukkan ke MK, dan dalam waktu dekat akan ditentukan jadwal sidangnya, mungkin setelah gugatan di MK terkait Pilkada”, kata Simon Patiradjawane, Direktur LBH Papua yang juga sebagai Koordinator Tim Advokasi Untuk Kebebasan Warga Negara (TAU KAWAN) kepada lingkarpapua.com per telepon tadi sore waktu Papua, Selasa (21/3/2017). 

Ditambahkan Iwan K. Niode, SH, MH, bahwa uji materi terhadap pasal – pasal makar di KUHP terhadap UUD 1945 dikarenakan selama ini, pasal tersebut selalu dijadikan “pasal karet” dan digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat aktivis di Papua maupun Indonesia yang kritis terhadap pemerintah. 

“pasal makar di KUHP mulai dari pasal 104 sampai 110 itu kan produk Belanda, bahkan di jaman Belanda saja sudah tidak digunakan, kenapa kita di era reformasi setelah Indonesia merdeka sekian puluh tahun malah digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat warga negara, pasal ini tergantung interprestasi penguasa, jadi melanggar HAM dan kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara”, kata Iwan K Niode, pengcara senior dari Papua yang ikut membackup gugatan 6 aktivis tersebut. 

Sehingga menurut para penggugat pasal – pasal makar tersebut sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan konstitusi (UUD) sehingga harus di hapuskan. 

“selama ini tiap orang yang kritis memprotes kebijakan pemerintah maupun negara, bicara soal pelanggaran HAM, bicara ketidak adilan, dan aktivis yang getol memperjuangkan hak – hak kaum marginal yang melawan kebijakan pemerintah selalu di cap anti pemerintah, dan dianggap musuh negara sehingga di jerat dengan pasal makar, sebuah tindakan yang sama dengan kudeta, padahal makar dan kritis adalah hal yang berbeda”, kata Simon Patiradjawane lagi. 

Tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan negara, secara teoritis, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah negara, dan terhadap pemerintahan. 

Makar dapat diartikan sebagai tindakan penggantian pemerintahan dengan cara yang tidak sah dan tidak berdasarkan saluran yang ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan yang banyak dilakukan dan disuarakan oleh aktivis di Papua selama ini adalah ketidak adilan dan kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kaum marginal dan tertindas. 

Direktur LBH Jakarta yang juga ikut bergabung dalam Tim Advokasi  Untuk Kebebasan Warga Negara (TAU KAWAN), Alghiffari Aqsa, SH mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. 

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari. 

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai. 

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?" 

Semestinya hal yang bisa dikategorikan perbuatan makar berdasarkan KUHP apabila adanya niat dan permulaan pelaksanaan, karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum seringkali memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif, namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum yakni dengan menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar tersebut.(***) Sumber: lingkarpapua.com

Ketua PPNI Fakfak Soroti Jasa Perawat

KAKFAK,  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Fakak meminta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak agar memperbaiki jasa pelayanan kepada karyawan (perawat,red).

Ketua DPD PPNI Kabupaten Fakfak, Pierre S. Kwando, S.Kep. MMR menilai sistim pembagian jasa pelayanan tidak berpihak kepada perawat di Rumah Sakit (RS) milik pemerintah ini.

“Bayangkan semalam perawat bertugas hanya diberikan uang snack Rp 15.000 sampai dengan Rp 20.000, ini juga dipotong dari uang jaga profesi lain yang tidak jelas, sedangkan profesi lain dihitung perjam mencapai Rp 40.000,”kata Pierre Kwando dalam sambutannya pada HUT PPNI ke-43, Jumat (17/3/2017) lalu.

Padahal, kata Kwando, profesi lain yang diberikan jasa pelayanan Rp 40.000 itu hanya standby di rumah menunggu, bila pasian gawat darurat yang nantinya dihubungi perawat.

“Senang menikmati insentif begitu besar, tapi nanti ada masalah dengan pasien, perawat yang selalu disalahkan, dan ada juga perawat yang insentifnya hilang bertahun-tahun tanpa ada alasan yang jelas,”ujar Kwando.

Ia berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini RSUD Kabupaten Fakfak untuk terus menerus melakukan penyempurnaan hingga pada tahap yang aman.

“Artinya mengurangi kesanjangan pendapat antara perawat itu sendiri.

Sehingga melalui upaya dan kebijakan yang mencerdaskan, selalu mencari solusi terbaik dan tidak berlindung pada alasan klasik (tersedianya regulsai pemerintah) mungkin akan lebih baik,”pintanya. [try]
Keterangan foto : Ketua DPD PPNI Kabupaten Fakfak, Pierre S. Kwando, S.Kep. MMR.

Baca Sumber Berita

Komisi VIII: Hasyim Muzadi Sosok Bapak bagi Umat Islam

Mantan ketua umum Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi (kiri). (Foto: dok.satuharapan.com/Dedy Istanto)

JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan bahwa sosok K.H Hasyim Muzadi yang meninggal dunia pada hari Kamis (16/3) sekitar pukul 06.15 pagi merupakan bapak bagi umat Islam.

“Beliau (KH Hasyin Muzadi) merupakan sosok bapak bagi umat Islam dan  sosok ulama dan nahdliyin tulen yang  peduli sekali kepada nasib kiai dan pesantren mubaligh (penyampai risalah) yang jelas, sejuk dan segar bagi jemaah," kata Sodik saat dihubungi satuharapan.com di Jakarta, hari Kamis (16/3).

“Dan beliau juga demi kepentingan umat pernah siap tampil dalam pilpres (pemilihan presiden tahun 2004). Semoga Allah SWT mengampuni dosanya dan menempatkan pada tempat yang mulia sesuai iman dan amalnya."

Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah PBNU, Maman Imanulhaq mengenang sosok mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi sebagai seorang yang tanpa lelah menyebarkan dakwah hingga ke luar negeri.

Menurut Maman, Kiai Hasyim berjuang dengan penuh semangat meneguhkan kembali Islam yang ahlussunah wal jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Beliau tanpa lelah meneguhkan kembali komitment Islam ahlussunah wal jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mensosialisasikan itu hingga ke luar negeri,”kata dia.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut sosok mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden kerap menginspirasi masyarakat melalui dakwah-dakwahnya yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

Sebagai bagian dari kaum muda NU, Maman merasa kehilangan dengan kepergian Kiai Hasim yang meninggal dunia sekira pukul 06.15 WIB di kediamannya di Malang, Jawa Timur.

“Kaum muda seperti kami sangat kehilangan Kiai Hasyim,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak menilai Kiai Hasyim merupakan tokoh bangsa dan negarawan sekaligus tokoh ulama.
"Beliau adalah tokoh bangsa, negarawan sekaligus tokoh ulama yang telah menjadi panutan umat, pandangan sikap dan akhlak beliau patut diikuti dan diteladani anak bangsa. Beliau dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan Islam moderat dan damai di dunia Islam  internasional.

Perjuangan pengabdian dan kontribusinya untuk bangsa dan negara sungguh sangat dirasakan. Semoga Allàh menempatkanya sebagai ahli surga," kata dia.
Sebelumnya kesehatan Kiai Hasyim menurun sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat menjenguknya pada Rabu 15 Maret 2017.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu akan disemayamkan di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat. Ia diterbangkan dari Malang Kamis (16/3) siang nanti.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum | SATUHARAPAN.COM

Perbudakan Modern, Indonesia Masuk 10 Besar

Wakil Presiden Jusuf Kalla (RAKA DENNY/JAWA POS)

Perbudakan belum sepenuhnya terhapus dari muka bumi. Tapi, bermetamorfosis menjadi bentuk lain seperti perdagangan manusia atau human trafficking. Berdasar data The Global Slavery Index 2016, ada 736.100 orang di Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern. 

Semua kalangan pun diajak peduli terhadap kasus perbudakan modern tersebut. Kemarin pagi (14/3) Wakil Presiden Jusuf Kalla meng hadiri penandatanganan piagam deklarasi anti perbudakan modern oleh para tokoh lintas agama. Hadir dalam acara tersebut para tokoh perwakilan enam agama yang diakui di Indonesia.

JK menuturkan, dulu perbudakan dikenal dalam bentuk orang yang bekerja tanpa gaji dan bisa diperjualbelikan. Sekarang perbudakan bisa dimaknai orang laki-laki maupun perempuan yang bekerja dalam tekanan sehingga kehilangan hak asasinya.

 ''Melanggar hak asasinya, sehingga kita semua harus bersama-sama melawan dan menghentikannya,'' ujar JK.

Sebenarnya, pemerintah sudah punya berbagai aturan untuk mengatasi perbudakan modern. Misalnya, pengaturan batas minimal dan maksimal jam kerja, upah minimum regional, dan batasan umur bagi pekerja. ''Namun, kenyataannya, tetap saja terjadi seperti itu (pelanggaran),'' imbuh dia.

Dalam catatan Global Slavery Index 2016, jumlah korban perbudakan modern di Indonesia masuk sepuluh besar. Total ada 736.100 orang atau 0,28 persen dari total populasi. (jun/c19/oki)

Sumber: Jawapos.com

Satgas Pamtas Yonif 122/TS Kibarkan Bendera Raksasa di Puncak Gunung Pawa


Keroom (Papua) – Satgas Pamtas Yonif 122/Tombak Sakti melakukan ekspedisi kedua pengibaran bendera raksasa di puncak gunung pawa, Sabtu (11/3/2017).

Team ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Serka Sutrisno berjumlah 18 orang dan mulai mendaki dari arah lambung kiri gunung Pawa yang mempunyai ketinggian 3500 meter diatas permukaan laut. Sebelumnya team ini pernah melakukan pendakian di puncak gunung Pawa pada acara peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2016 lalu dengan mengibarkan bendera raksasa berukuran 8m X 4m.

“Hari ini kita kibarkan bendera raksasa dua kali lebih besar dari sebelumnya 20m X 10m,” kata Serka Sutrisno. Tepat pukul 10.25 WIT mereka mencapai puncak gunung Pawa dan mulai melakukan acara sakral pengibaran bendera raksasa di puncak gunung itu. “Selama berada di Papua, kami telah kibarkan bendera raksasa dua kali. Untuk yang sekarang ini ukuranya dua kali lebih besar dari sebelumnya, yakni berukuran  20m X 10m.

“Memang terlihat sederhana, tapi ini sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa mengibarkan bendera raksasa diatas puncak gunung Pawa,” katanya.

Tampak dari bawah diujung perbatasan RI-PNG, kita bisa melihat secara langsung bendera merah putih itu membentang lebar diatas gunung Pawa. Dansatgas Pamtas Yonif 122/TS Mayor Inf Sigit Sugiharto menyaksikan langsung dari bawah detik-detik pengibaran bendera raksasa, seraya menunjukkan ekspresi bangga dengan mengacungkan jempol keatas sebagai tanda rasa puas dan bangga atas aksi prajuritnya.

“Saya bangga dengan prajurit saya. Mereka dengan semangat yang menggebu-gebu walaupun diterpa hujan sehingga jalan setapak menuju puncak gunung sangat licin, namun tetap semangat dan akhirnya dapat mengibarkan Bendera Merah putih di puncak gunung Pawa,” ungkapnya. (Surya)

Sumber: www.menaranews.com

8.500 Keluarga di Papua Dapat Listrik Tenaga Air dan Surya

Foto: Fadhly Fauzi Rachman

Jakarta - Sampai saat ini, masih ada sekitar 12.000 desa di seluruh Indonesia yang belum terlistriki dengan baik. Dari jumlah itu, 2.519 desa di antaranya bahkan gelap gulita karena belum berlistrik sama sekali. Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik ini berada di Papua. Dibutuhkan terobosan agar desa-desa tersebut segera terang benderang.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk menerangi desa-desa di pedalaman Papua adalah, dengan membangun pembangkit-pembangkit yang memanfaatkan bertenaga energi terbarukan lokal.

Misalnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). PLTS dan PLTM cocok untuk wilayah terpencil, karena sumber energinya sudah tersedia di wilayah itu sendiri, tak perlu didistribusikan dari tempat yang jauh. Jika menggunakan energi fosil seperti BBM, tentu akan sangat mahal biaya distribusi bahan bakarnya.

"Kami akan melistriki desa-desa di pedalaman Papua yang terpencil dan sulit dijangkau oleh PLN dengan energi terbarukan," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, kepada detikFinance, Senin (13/3/2017).

Rida mengungkapkan, tahun ini 2 unit PLTM dengan kapasitas 700 kilowatt (kW) akan dibangun di Kabupaten Puncak, Papua. Sebanyak 1.750 Kepala Keluarga (KK) akan menikmati listrik dari pembangkit ini.

Lalu 4 unit PLTM dengan kapasitas 1.000 kW dibangun di Kabupaten Pegunungan Bintang. Manfaatnya bakal dirasakan 2.500 KK. Kemudian 1 unit PLTS terpusat berkapasitas 20 kW rencananya dibangun untuk menerangi 53 KK di Kabupaten Mimika. Di Kabupaten Supiori akan dibangun 2 unit PLTM berkapasitas 1.500 kW untuk 3.750 KK.

Selain itu, 3 unit PLTS dengan kapasitas masing-masing 30 kW akan dibangun di Kabupaten Fakfak. Sebanyak 269 KK yang nanti menikmati listriknya. Kemudian 1 unit PLTS dengan kapasitas 50 kW dan PLTM 30 kW bakal dipasang di Raja Ampat supaya 216 KK di sana bisa menikmati listrik.

Total 8.538 KK di pedalaman Papua bakal menikmati manfaat dari PLTS dan PLTM yang dibangun Kementerian ESDM ini. Dengan asumsi 1 keluarga berjumlah 4 orang, maka ada hampir 40.000 penduduk yang terlistriki. (mca/wdl)

Sumber: finance.detik.com

9 Tuntutan, Warga Papua Minta Freeport Patuhi Pemerintah

Foto: Wilpret Siagian

Jayapura - Warga Papua menggelar demo di Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua, mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap PT Freeport Indonesia. Aksi demo digelar di dua tempat yakni di Gedung DPR Papua Jalan Samratulagi dan dikantor Gubernur Papua Jalan Sio Siu Kota Jayapura, Senin (13/3/2017).

"Kami mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di NKRI khususnya UU nomor 4 tahun 2009 dan PP nomor 1 tahun 2017 dengan tujuan Freeport harus melaksanakan IUPK dan tidak paksakan kontrak karya," kata Amir Mahmud Madubun, selaku koordinator aksi dalam orasinya.

Amir, yang juga Ketua GP Ansor Papua dan Papua Barat didampingi Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Provinsi Papua Kundrat Tukayo, wakil masyarakat adat Ondofolo Putali Oktovianus Monim dan sejumlah organisasi pemuda lainnya mengatakan kehadiran mereka di halaman DPR Papua untuk mendesak PT Freeport Indonesia agar segera menjalankan niat baik pemerintah.

"Pada 10 Februari 2017, pemerintah lewat Kementerian ESDM telah memberikan izin rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia melalui SK IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017. Niat baik pemerintah Indonesia jangan disalahgunakan oleh Freeport dengan memaksakan diri untuk memperpanjang kontrak karya, karena itu merugikan negara khususnya masyarakat Papua," kata Amir.

Usai melakukan orasi, Oktovianus Monim selaku wakil masyarakat adat menyerahkan sebuah map berisikan pernyataan sikap para pendemo kepada Ketua DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) Yunus Wonda yang didampingi Ketua Komisi I Ruben Magai dan beberapa anggota dewan antara lain, Nikius Bugiangge, Stef Kaisiepo, Decky Nawipa, Lazarus Siep dan Mathea Mamoyao.

Setelah menerima aspirasi warga tersebut, Ketua DPR Papua menyatakan bahwa DPR Papua juga mendukung pemerintah pusat. "Saya mau sampaikan bahwa posisi DPR Papua adalah sama, Kami akan ikuti apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat terkait dengan Freeport," kata Yunus Wonda.

Yunus menegaskan semua pihak harus tunduk dan taat pada aturan yang dibuat oleh negara ini.

"Kami tidak diintervensi siapapun, tapi kami ikuti keputusan yang sudah dibuat dalam UU. Kalau hari ini Freeport harus mengikuti aturan itu, maka posisi kami DPR Papua mengikuti apapun yang diputuskan pemerintah pusat. Artinya Freeport harus ikuti dan taat pada pemerintah pusat," kata Yunus.

Usai menyampaikan aspirasi kepada DPRP, kemudian masa pendemo meninggalkan Gedung DPR Papua menuju kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu Dok II.

Di sana massa pendemo berorasi kurang lebih satu jam, kemudian diterima Sekda Provinsi Papua, TEA Herri Dosinaen. Sekda menyambut baik para pendemo dan menyampaikan permintaan maaf karena Gubernur tidak bisa menerima mereka.

Sekda menjelaskan komitmen Gubernur Papua terhadap PT. Freeport, di mana saat pembahasan pra perpanjangan kontrak PT.Freeport ada 17 poin permintaan pemerintah provinsi Papua kepada PT. Freeport yang hingga saat ini juga tidak pernah dilakukan salah satunya masalah smelter.

"Sejak gubernur dan wakil gubernur Papua dilantik pada 13 April 2013 lalu, pihaknya sudah meyampaikan 17 poin terkait Freeport, salah satunya soal pembangunan smelter harus di Papua," kata Herri.

Berikut 9 tuntutan warga Papua yang disampaikan pada demo di dua lokasi di Jayapura, Senin (13/3/2017).

1. Mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya UU No.4 tahun 2009 dan PP no 1 tahun 2017, dengan tujuan agar PT. Freeport Indonesia harus menjadi IUPK dan tidak memaksakan keinginannya untuk terus memperpanjang kontrak karya.

2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 , Kementerian ESDM telah memberikan ijin rekomendasi eksport kepada FT.Freeport Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017. Niat baik pemerintah Indonesia jangan disalahgunakan PTFI dengan memaksa diri untuk terus memperpanjang kontrak karya, karena hal itu tentu merugikan Negara dan masyarakat Papua.

3. Kami mendesak PTFI untuk segera membangun smelter di kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua.

4. Kami menuntut PTFI untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan Pajak Jakarta, yang meminta PTFI membayar pajak air permukaan sebesar Rp 3,5 Triliun kepada pemerintah provinsi Papua.

5. Bahwa PTFI selama 50 tahun telah mengeruk kekayaan Bumi Papua, namun masyarakat Papua yakni 7 suku masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, oleh karena itu mendesak PTFI harus memberikan perhatian yang lebih kepada 7 suku yang ada di Kabupaten Mimika sebagai pemilik hak ulayat.

6. Bahwa PTFI telah membanjiri kabupaten Mimika dengan limbah tailing menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat parah, oleh karena itu warga mendesak PTFI untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya menyangkut kelestarian Lingkungan.

7. Kami mendesak PTFI untuk tidak sewenang-wenang mengabaikan serta merumahkan para karyawan yang merupakan warga Negara Indonesia dan lebih khusus masyarakat Papua.

8. Kami dengan tegas menyatakan mendukung pemerintah Indoensia melalui PP No. 1 tahun 2017, PTFI dengan status IUPK dan PTFI harus melakukan Divestasi Saham sebesar 51 persen.

9. Kami menuntut PTFI segera memenuhi segala kewajiban operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah NKRI. (hns/hns)

Sumber: finance.detik.com

Poin Penting Pengangkatan Honorer Dalam Revisi UU ASN

Massa honorer unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN. com
JAKARTA - Dua anggota Komisi II DPR RI masing-masing Arif Wibowo dan Bambang Riyanto mengatakan, poin t‎erpenting dalam revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk menyelesaikan urusan honorer (terutama K2) yang statusnya tidak jelas menjadi PNS.

Mengingat sebelumnya ada aturan mengenai PNS mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999.

Kemudian digantikan dengan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN yang di dalamnya mengisyaratkan tentang tes. ‎

"Kenapa sampai kami merevisi UU ASN, karena honorer tidak diakomodir. Padahal mereka sudah mengabdi dan riil di lapangan mengisi pekerjaan PNS," kata Bambang yang juga Kapoksi Baleg DPR RI.

Dia menambahkan, dalam revisi UU ASN, ada dua golongan besar yang akan diakomodir yaitu honorer K1 dan K2.

Sedangkan pegawai kontrak dan tidak tetap akan dilihat masa tugasnya sehingga bisa diklasifikan K1 atau‎ K2.

Sementara Arif mengungkapkan dalam draf revisi UU ASN memang tidak disebutkan secara rinci soal mekanisme tes dan sebagai gantinya melalui verifikasi validasi.

Sebab honorer K2 sudah mengikuti tes CPNS 2013.
"Jika RUU ASN disahkan maka pemerintah harus mengangkat pegawai honorer jadi PNS," tegasnya.

Keharusan pemerintah itu‎ sebagaimana tertera dalam pasal tambahan 131A sebagai berikut:‎

Pasal 131

(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.

(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.‎ (esy/jpnn)

Hari Ini Presiden Jokowi Lantik 17 Dubes Baru

Presiden Joko Widodo. Foto: dok.JPNN .com

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan melantik para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh hari ini di Istana Negara.

Formasi kali ini tidak lengkap. Sebab, hanya 17 dari 23 calon Dubes yang akan dilantik.

Sejumlah nama yang cukup sering didengar publik akan menempati posnya yang baru di beberapa negara.

Bila tidak ada perubahan, pelantikan akan dilangsungkan siang ini.

Beberapa nama yang akan dilantik di antaranya Ikrar Nusa Bhakti (Tunisia), Tantowi Yahya (Selandia Baru), Darmansjah Djumala (Austria), dan Yuddy Chrisnandi (Ukraina).

Setelahnya, para dubes itu akan langsung berangkat untuk bertugas di negara tujuan.

Dari 23 calon, ada enam nama yang tidak masuk daftar Dubes yang akan dilantik hari ini.

Mereka adalah Ferry Adamhar (Yunani), Ratlan Pardede (Tanzania), Rina Prihtyasmiarsi Soemarno (Bangladesh), Rusdi Kirana (Malaysia), Sidharto Reza Suryodipuro (India), dan Adiyatwidi Adiwoso (Slovakia).
ingga semalam, belum diperoleh konfirmasi mengenai enam nama tersebut.

Apakah memang tidak disetujui DPR atau ditunda pelantikannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodoenyatakn dia sudah memilih 23 nama untuk calon Dubes baru.

Ada yang profesional, peneliti, (pejabat) karier dari kemlu, ada juga dari Setpres," ujarnya.

Pertengahan Desember lalu, DPR mengadakan fit Anda proper tes untuk para calon Dubes tersebut.

Hanya saja, parlemen memilih menutup rapat nama-nama yang disetujui untuk menjadi Dubes.

Menlu Retno Marsudi mengisyaratkan proses fit And proper tes di DPR berjalan dengan baik. "Tidak ada masalah," ucapnya. (byu/and/www.jpnn.com)

Sidang Sinode GKI Papua Dihadiri Utusan 8 Negara

Ketua Sinode GKI di tanah Papua Pendeta Albert Yoku (tengah) saat pembukaan sidang sinode ke 17 di Waisai Kabupaten Raja Ampat, hari Sabtu (11/3). (Foto: twitter.com/hary_tanoe)

SORONG,  - Sidang Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua yang dipusatkan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat pada 11-17 Maret 2017 dihadiri utusan Gereja delapan negara asing.

Utusan Gereja delapan negara yang tergabung dalam dewan Gereja dunia yang menghadiri pelaksanaan sidang sinode adalah utusan Gereja Filipina, Papua Nugini, Australia, Afrika, Kepulauan Fiji, Jerman, Jepang, dan Swiss.

Ketua Sinode GKI di tanah Papua Pendeta Albert Yoku di Waisai, hari Minggu (12/3), mengatakan, GKI mengundang mitra anggota dewan Gereja dunia menghadiri sidang sinode di Kabupaten Raja Ampat karena daerah tersebut merupakan destinasi wisata dunia.

"Pesona Raja Ampat ibarat wanita cantik di tanah Papua yang menarik perhatian dunia internasional sehingga GKI mengundang mitra gereja dunia agar pesona Raja Ampat dapat dipromosikan guna meningkatkan kunjungan wisatawan asing," ujarnya.

Dia mengatakan, Gereja Kristen Injili di tanah Papua mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Raja Ampat, maupun kabupaten lainnya yang memberikan sumbangan dana guna sukseskan kegiatan sidang sinode.

Gereja Kristen Injili juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang selama ini memberikan perhatian terhadap pelayanan GKI di tanah Papua.

"Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah pusat membantu Gereja Kristen Injili di tanah Papua membangun patung peradaban Injil di Pulau Mansinam Manokwari," ujarnya.

Ketua sinode berharap pelaksanaan sidang sinode berjalan lancar dan aman serta menghasilkan pemimpin GKI terbaik yang akan memajukan pelayanan maupun kesejahteraan umat kedepan.

Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan kegiatan sidang sinode di Waisai, Kabupaten Raja Ampat sangat bermanfaat bagi daerah terutama peningkatan pendapatan daerah.

Ia menyampaikan sidang sinode yang dihadiri beberapa negara asing sangat bermanfaat bagi pariwisata Raja Ampat karena mereka yang hadir pasti pulang dan memberikan informasi tentang keindahan alam Raja Ampat kepada masyarakat di luar negeri.

"Dengan demikian ke depan nanti Kabupaten Raja Ampat akan lebih terkenal dan jumlah wisatawan yang mengunjungi Raja Ampat akan semakin meningkat," ungkapnya. (Ant/SATUHARAPAN.COM)

Pembukaan Sidang Sinode GKI ke XVII Berjalan Sukses

kegiatan pembukaan sidang sinode GKI Ke – XVII Di Raja Ampat nampak Gubernur Terpilih Papua barat Dominggus.mandacan Turut menghadiri(Red)
Raja Ampat – Pembukaan Sidang Sinode GKI ke – XVII berjalan dengan lancar. Pembukaan Sidang Sinode tersebut diHadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,S.Ip,Plt Gubernur Papua Barat Drs.Eko Subowo, Kapolda Papua Barat Drs.Martuani Sormin,M.Si, Danrem 171 Sorong Brigjen Ignasius Yogo Priono,Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Alberth Yoku, Ketua MNC Group Haritano sudibyo,Ketua DPRD Papua Barat Pieter kondjol, para kepala Daerah(Bupati) dari hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat,Para Pendeta,Perwakilan utusan Gereja GKI dari Autralia,Papua New Guinea,Filipinan,Afrika,para peserta sidang yang merupakan utusan dari seluruh jemaat se-Tanah Papua, tak ketinggalan Gubernur Terpilih Papua Barat Dominggus. Mandacan, turut menghadiri pembukaan Sidang Sinode Gereja Kristen Injili(GKI) ke XVII, se-Tanah Papua yang dilaksanakan di Kepulauan Waisai Torang Cinta ( WTC ) Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (11/3).

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Plt Gubernur Papua Barat, masing-masing dalam sambutannya mengungkapkan agar pelaksanaan Sidang Sinode GKI ke XVII di Waisai Raja ampat ini benar-benar dijadikan moment penting, dimana Gereja harus bersatu dalam memberitakan Firman Tuhan. kemanapun harus diberitakan,aturan yang dibuat dalam organisasi ini harus silaksananakan dengan baik.

Plt Gubernur Papua Barat Drd.Eko Subowo juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga masyarakat dan pihak keamanan yang mana trlah berhasil melaksanakan Pilkada lalu dengan baik.”Provinsi Papua Barat yang merupakan tempat yang mendapat peringkat teratas dengan tingkat kerawanan yang tinggi pada pesta demokrasi Pilkada lalu, namun kenyataannya sampai saat ini tempat kita paling aman, maka diharapkan pelaksanan ini juga dapat berlangsung dengan baik,aman dan sukses buat pelaksanaan Sidang Sinode GKI diTanah Papua,sehingga mampu merancang dan menentukan aturan-aturan gereja yang lebih baik lagi kedepan,”ucap Eko.

Pembukaan sidang sinode GKI ke XVII se-Tanah Papua ini, dibuka oleh perwakilan dari seluruh denominasi gereja-gereja di Indonesia. Untuk pengamanan sendiri, dari data yang dihimpun, Personil Pengamanan yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan ini kurang lebih 2000 personil gabungan TNI,Polri dan Satpol PP yang berada di Kabupaten Raja ampat dan sorong. (Red)

Sumber: http://www.lensapapua.com