Melihat Peran Sultan dan Raja Nusantara di Perebutan Irian Barat

BOGOR - Irian Barat yang kemudian menjadi Irian Jaya kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada tahun 1963. Selain upaya diplomasi dan militer, ada pula peran kesultanan dan kerajaan Nusantara.

"(Irian Barat) masuk pangkuan Ibu Pertiwi, sejarah itu ada kami di wilayah kami semua orang tahu tapi belum masuk buku, istilahnya buku-buku nasional itu belum dan orang tua pun sebagian besar tahu dan Bapak Presiden (Jokowi) juga tahu itu," tutur Panglima Kesultanan Tidore Kapitan Muhammad Ali Alting di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).

Menurut Alting, tanah Papua dulunya masuk wilayah Kesultanan Tidore. Kesultanan di mana Alting bernaung itu sudah berdiri sejak 900-an tahun lalu.
"Karena dari Kesultanan Tidore sehingga Papua masuk ke pangkuan NKRI," ujar Alting.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Sukarno menunjuk Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat di tahun 1956. Namun pembentukan provinsi ini agaknya membuat Belanda tak terima.

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Belanda mengakui seluruh wilayah bekas jajahannya sebagai milik Indonesia kecuali Papua. Terjadi pergolakan kemudian hingga tahun 1961 muncul konfrontasi militer.

Akhirnya pada tahun 1962, ada perundingan di PBB atau dikenal dengan New York Agreement atas Papua. Ketika itu Papua masih dinyatakan belum masuk wilayah Indonesia. Kemudian di tahun 1969 digelar referendum/Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menegaskan warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia.
Jauh sebelum itu, ada Konferensi Malino di tahun 1946. Kala itu dibahas pula apakah Papua masuk ke wilayah Indonesia.

"Membicarakan tiga opsi, membicarakan nasib Papua ke depan ada 3 opsi," ujar Alting.

Opsi pertama adalah membentuk negara sendiri, lalu yang kedua menjadi negara boneka atau federal. Sedangkan opsi yang ketiga yakni bergabung dengan Republik Indonesia.

"Apakah Tidore dengan Papua mau bergabung diri dengan NKRI itu moyang kami memilih itu, sehingga jasa Kesultanan Tidore harus diingat para petinggi-petinggi republik ini," tutur Alting.
Alting kemudian berpendapat jika pemangku kesultanan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka tak ada cerita muncul gerakan separatis. Tokoh adat masih didengar oleh masyarakat di Papua.

Mengenai hubungan dengan kerajaan di Papua, Alting menyebutnya dengan sistem otonomi. Raja-raja di Papua, kata Alting, adalah kepanjangan tangan dari Sultan Tidore.

Kesultanan Tidore merupakan kerajaan Islam. Sementara wilayah di tanah Papua yang mendapat pengaruh Islam salah satunya adalah Fakfak di Papua Barat.
Salah satu raja dari Fakfak pun hadir dalam pertemuan di Istana Bogor kali ini. Dia adalah Raja Tanah Rata Sekar Kokoda, Rustuty Rumangesan.
"Kerajaan itu memang ada tapi Tidore saat itu membutuhkan untuk melawan Belanda, ayah saya digandenglah," kata Rustuty.

Rustuty merupakan putri dari Raja Sekar Kokoda sebelumnya, Raja Al Alam. Menurut Rustuty, ayahnya amat dikenal oleh Presiden Sukarno.

"Itulah sampai Sukarno mengatakan jago tua dari Irian Barat, beliau berani, bahkan cerita dari masyarakat yang sudah almarhum bahwa raja yang ditakuti adalah Raja Alam, kalau beliau berada di depan gak ada yang berani, karena kharismanya tadi," tutur Rustuty yang mengenakan topi cenderawasih itu.

Kini Irian Barat merupakan bagian dari Republik Indonesia. Nama Irian Barat yang berubah menjadi Irian Jaya kini terbagi menjadi dua wilayah yakni Papua dan Papua Barat. (dtc)

Editor : IWAN GUNTARA
Sumber: www.medanbisnisdaily.com
Melihat Peran Sultan dan Raja Nusantara di Perebutan Irian Barat Melihat Peran Sultan dan Raja Nusantara di Perebutan Irian Barat Reviewed by Fakfak on 14:23:00 Rating: 5
Powered by Blogger.